Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Jumat, 22 Agustus 2025

Bupati Imron: Manajemen Talenta Jadi Jalan Wujudkan ASN Berintegritas

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menegaskan peluncuran manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dapat menciptakan pejabat yang berkompeten, berintegritas, dan menjunjung tinggi moralitas dalam memberikan pelayanan publik.

Menurut Imron, sistem baru tersebut menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dalam mewujudkan reformasi birokrasi berbasis meritokrasi.

Ia menegaskan, seluruh proses pengisian jabatan nantinya berbasis data, sehingga lebih tepat sasaran.

“Harapannya, ASN kita semakin unggul, jujur, dan berintegritas. Dengan begitu, masyarakat tidak akan kecewa terhadap pelayanan publik,” kata Imron pada saat peluncuran di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (22/8/2025).

Ia menambahkan, penerapan manajemen talenta memudahkan proses mutasi, rotasi, hingga promosi jabatan.

Semua proses tersebut tidak lagi memerlukan izin atau seleksi terbuka, melainkan langsung berdasarkan pemetaan kompetensi yang sudah ada.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho menjelaskan, pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Cirebon mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah melalui tujuh kali pendampingan teknis.

“Prosesnya sangat detail, mulai dari pengisian kertas kerja hingga asesmen. Dengan hasil ini, Cirebon resmi menerapkan manajemen talenta untuk pengelolaan ASN,” kata Ade.

Ia menilai sistem tersebut penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian pengembangan karier ASN.

Dengan penilaian berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, peluang terbuka bagi seluruh pegawai.

“Budaya kerja yang kompetitif diharapkan tumbuh, sehingga setiap ASN bisa berkarier sesuai prestasi dan kompetensinya,” ujarnya.

Sekretaris Utama BKN RI, Imas Sukmariah, menegaskan bahwa manajemen talenta merupakan jantung dari sistem merit.

Melalui mekanisme ini, pengisian jabatan dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan bebas dari praktik kolusi maupun nepotisme.

“ASN dipetakan melalui asesmen potensi dan kompetensi, kemudian dimasukkan dalam sembilan kotak klasifikasi. Dari situ dapat diketahui siapa yang siap duduk di jabatan strategis,” katanya.

Ia menambahkan, BKN menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CACT) untuk memetakan potensi ASN. Di Kabupaten Cirebon, sekitar 4.300 dari total 8.000 lebih PNS sudah mengikuti asesmen tersebut.

Menurutnya, implementasi manajemen talenta tidak hanya bermanfaat di daerah, tetapi juga dapat mendukung mobilitas talenta ASN antarwilayah sesuai kebutuhan nasional.

“Sampai saat ini, hampir 80 instansi pemerintah sudah menerapkan manajemen talenta. Kami berharap semua pemerintah daerah segera menyusul,” tutur Imas. (Nur)

Kamis, 21 Agustus 2025

Penanganan Stunting Jadi Prioritas, Pemkot Cirebon Perkuat Program Gizi Anak Lewat Sosialisasi dan Bantuan PMT

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon,  Siti Farida Rosmawati, menghadiri kegiatan Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita Kurang Gizi yang diselenggarakan di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Kamis (21/8/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Cirebon, khususnya di wilayah Kelurahan Kalijaga. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BAZNAS dan Bank BJB atas kontribusi dan dukungan mereka dalam penyaluran PMT serta bantuan sembako kepada balita dan keluarga yang terdampak stunting.

“Ini merupakan bentuk nyata gotong royong semua pihak dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka stunting,” ujarnya.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kota Cirebon, ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh unsur masyarakat dan pemangku kebijakan dalam menangani permasalahan gizi, pola asuh, dan kebersihan lingkungan.

“Program ini tidak hanya sebatas pada pemberian bantuan, tetapi juga menyasar peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, pola pengasuhan yang tepat, serta sanitasi. Semoga dengan berbagai program dan kerja sama lintas sektor, target TP3S dapat tercapai, yaitu menjadikan Kota Cirebon bebas stunting. Kita ingin menciptakan generasi yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Insyaallah, dengan semangat kebersamaan, kita bisa membawa Kota Cirebon menuju kota yang setara dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Lurah Kalijaga, Entis Sutisna, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 200 anak di wilayahnya yang masuk dalam kategori stunting. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan masalah ini.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun mitra pendukung, yang telah bersama-sama membantu mengatasi permasalahan ini,” tutur Entis.

Kegiatan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan terpadu dan partisipatif. Pemerintah berharap, dengan sinergi berbagai pihak, permasalahan stunting di Kota Cirebon dapat segera tertangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Nur)



Rabu, 20 Agustus 2025

Munir Raih Dukungan Mayoritas PWI Provinsi, Bertekad Perkuat Konsolidasi Organisasi

 

JAKARTA - Peta dukungan menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang akan digelar 29-30 Agustus 2025 di BPPTIK, Komdigi, Cikarang, Bekasi, semakin mengerucut.

Bakal calon Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, berhasil mengantongi dukungan mayoritas dengan sedikitnya 20 PWI Daerah Provinsi. Dukungan ini diyakini akan terus bertambah dari beberapa provinsi lain hingga hari pelaksanaan kongres.

Besarnya dukungan ini tampak dalam acara rapat  konsolidasi dg para ketua dan pengurus harian PWI Provinsi di Jakarta, Rabu malam (20/8)

Soliditas dukungan bagi Munir semakin kuat setelah sejumlah tokoh yang sempat digadang maju memutuskan mundur dan memberikan dukungan penuh. 

Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua PWI Riau sekaligus Ketua Umum PWI Pusat versi KLB 2024, secara tegas menyatakan tidak akan maju. Sikap serupa ditunjukkan Atal S. Depari, Ketua Umum PWI periode 2018-2023, juga memilih memberi dukungan kepada Munir. 

Hal senada juga datang dari Johnny Hardjojo, mantan Ketua Departemen Pertahanan PWI Pusat, yang juga sebelumnya akan maju.

Konsolidasi besar ini membuat Munir kian dipandang sebagai figur pemersatu sekaligus kandidat terkuat dalam suksesi kepemimpinan PWI di Cikarang.

Munir, yang kini menjabat Direktur Utama LKBN Antara, menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030.

"Bismillah, saya maju untuk membawa PWI bersatu kembali, melakukan rekonsiliasi, sekaligus melakukan konsolidasi organisasi, terutama penguatan PWI di daerah seluruh Indonesia," kata Munir yang akrab disapa Cak Munir, Rabu malam (21/8).

Sebagai mantan Ketua PWI Jawa Timur dua periode dan pernah menjabat Ketua Bidang Daerah PWI Pusat, Munir mengaku sangat memahami denyut organisasi di tingkat daerah. Ia menegaskan, wartawan di daerah adalah ujung tombak kehidupan pers nasional.

"Darah saya PWI. Sejak mulai jadi wartawan tahun 1991, saya hidup bersama PWI, terutama di daerah. Karena itu saya ingin mengembalikan marwah PWI sekaligus memastikan daerah mendapat perhatian lebih besar," tegasnya.

Munir juga menyiapkan sejumlah program  yang menitik beratkan kepentingan PWI daerah antara lain Konsolidasi organisasi secara menyeluruh dan tuntas pasca terjadinya dualisme, membangun ekosistem  media/pers nasional, meningkatkan kapasitas wartawan di daerah dengan memperbanyak Uji Kompetensi Wartawan, pelatihan berjenjang, workshop digital, dan penguatan media lokal, digitalisasi kelembagaan PWI, literasi dan pendalaman jurnalisme dan AI.

Dengan dukungan mayoritas PWI Provinsi dan program yang berpihak kepada kepentingan daerah, Munir diyakini menjadi figur yang mampu mengembalikan marwah dan martabat PWI sebagai rumah besar wartawan Indonesia. (din)

Pemkot Cirebon Tandatangani MoU SCLSC, Wujudkan Industrialisasi Pertanian untuk Kurangi Kemiskinan

 PRESS RELEASE

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Proyek Implementasi Skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) untuk Industrialisasi Pertanian dan Material Baru sebagai bagian dari Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Hotel Grand Mansion, Rabu (20/8/2025). 

Kegiatan dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Wali Kota menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal penting dalam membangun ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia menyebut kemiskinan sebagai persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan sistemik dan kolaboratif.

"Tugas kita bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi membangun sistem yang memberi kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berdaya. Skema SCLSC kami pandang sebagai alternatif solusi konkret untuk memperkuat rantai nilai pertanian hingga ke pasar,” ujarnya.

Menurutnya, posisi geografis Kota Cirebon yang strategis, sebagai simpul antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, membuka peluang besar untuk menjadikan Cirebon sebagai pusat pengolahan, distribusi, dan perdagangan hasil pertanian dari wilayah sekitar seperti Brebes, Indramayu, dan Kuningan. Hal ini sejalan dengan semangat menciptakan nilai tambah dari sektor hulu hingga hilir.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini diharapkan membawa tiga manfaat utama, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui koperasi, peningkatan efisiensi serta nilai tambah produk pertanian, dan pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. 

Program ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketimpangan sosial.

Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk menyalakan semangat pembangunan dari wilayah pinggiran, seraya mengutip pesan Bung Hatta "Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa."

"Mari kita nyalakan lilin itu, dari Brebes hingga Cirebon, agar sinar pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan struktural. Ia menyoroti peran koperasi sebagai tulang punggung model ekonomi rakyat yang mampu menghubungkan petani dengan sektor produksi, distribusi, hingga pasar.

"Penandatanganan MoU ini adalah langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya koperasi dapat menjadi katalisator transformasi pertanian yang berkelanjutan,” tutur Budiman.

Ia menambahkan bahwa program ini melibatkan empat pemerintah daerah, Kota dan Kabupaten Cirebon, Brebes, Indramayu, dan Kuningan serta lima mitra swasta, termasuk PT Garam (Persero) dan perusahaan pengolahan limbah dari Belanda, Harvest Waste. Sinergi multipihak ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya lokal.

BP Taskin juga menyebutkan sembilan sektor prioritas dalam kolaborasi ini, antara lain pangan, energi baru terbarukan, industri kreatif, digital, pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan hilirisasi produk. Pendekatan lintas sektor ini bertujuan mempercepat transformasi sosial-ekonomi dan menciptakan pembangunan yang inklusif.

Model SCLSC yang diadopsi dalam program ini merupakan sistem rantai pasok semi tertutup yang mengintegrasikan sektor produksi, pengolahan, distribusi, serta pemanfaatan limbah secara efisien dan berkelanjutan. Skema ini berbasis koperasi dan UMKM sebagai aktor utama, sehingga masyarakat miskin dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi produktif.



Sambut Kunjungan Dankodaeral III TNI AL, Wakil Wali Kota: Sinergi dengan TNI AL Kunci Ketahanan Maritim


CIREBON -   Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri acara ramah tamah dalam rangka kunjungan kerja Komandan Komando Daerah Maritim (Dankodaeral) III, Laksamana Muda TNI Uki Prasetya, di wilayah kerja Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon, Rabu (20/8/2025).

Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Laksamana Muda TNI Uki Prasetya beserta seluruh jajaran. Kehadiran Dankodaeral III dinilai sebagai bentuk perhatian nyata dari TNI Angkatan Laut terhadap wilayah pesisir, khususnya di Kota Cirebon.

"Kehadiran Bapak merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kami di Kota Cirebon. Ini menjadi wujud nyata dari perhatian TNI Angkatan Laut terhadap wilayah pesisir dan maritim di daerah kami,” ujarnya.

Wakil Wali Kota menyoroti pentingnya posisi geografis Cirebon yang strategis, berada di jalur Pantura yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta memiliki garis pantai yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa, salah satu jalur utama perdagangan dan transportasi laut nasional.

Menurutnya, posisi strategis ini menghadirkan dua sisi yakni tantangan dan peluang. Tantangan yang mencakup potensi kerawanan di laut seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, dan ancaman keamanan lainnya, diimbangi oleh peluang besar untuk pengembangan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi maritim.

Dalam konteks ini, keberadaan Lanal Cirebon dan jajaran TNI Angkatan Laut dianggap sangat krusial. "TNI AL bukan hanya garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, meningkatkan rasa aman, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” tegas Wakil Wali Kota.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, menyadari bahwa pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa stabilitas keamanan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda dipandang sebagai kebutuhan mutlak.

Wakil Wali Kota juga menilai kunjungan Dankodaeral III sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan dan komunikasi antara TNI AL dan Pemerintah Kota Cirebon, guna merumuskan langkah-langkah bersama menghadapi berbagai tantangan maritim.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti pentingnya membangun kesadaran maritim di kalangan generasi muda. Pembangunan Kota Cirebon, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari dimensi kemaritiman. Pengelolaan pelabuhan, pengembangan kawasan pesisir, serta pembinaan masyarakat maritim perlu mendapat perhatian serius.

"Kami berharap sinergi antara TNI AL dan pemerintah daerah dapat melahirkan program-program pembinaan yang menyasar generasi muda, baik dalam bentuk pendidikan kebangsaan, pelatihan bela negara, maupun penguatan karakter disiplin dan cinta tanah air,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Cirebon menyampaikan penghargaan atas kunjungan Laksamana Muda TNI Uki Prasetya beserta rombongan, seraya berharap kunjungan kerja tersebut mempererat hubungan kelembagaan serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat Cirebon.

"Semoga kunjungan kerja ini semakin mempererat persaudaraan, memperkuat koordinasi, dan membawa manfaat,” pungkasnya. (din)