West Java Investment Summit 2025 Jadi Momentum Kota Cirebon Tingkatkan Daya Tarik Investasi

BANDUNG - Pemerintah Kota Cirebon turut berpartisipasi dalam The 7th West Java Investment Summit (WJIS) 2025 yang diselenggarakan di Bandung, Jumat (14/11/2025). 

Forum tahunan tersebut kembali menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah se-Jawa Barat untuk menunjukkan kesiapan dan peluang investasinya kepada calon investor dari dalam maupun luar negeri.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkenalkan 104 proyek investasi senilai total Rp186,29 triliun. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa rangkaian proyek itu terdiri dari 41 proyek yang siap ditawarkan serta 63 proyek yang masuk kategori potensi investasi baru. Ia menegaskan bahwa tingginya minat investor merupakan buah dari komunikasi yang terus dibangun secara intensif oleh Pemprov Jabar.

“Ya hari ini investasi di Jawa Barat relatif tinggi. Itu terjadi karena komunikasi yang baik dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, kepercayaan investor menjadi kunci utama meningkatnya realisasi investasi di Jawa Barat. Ia menyebut salah satu investor asing bahkan membawa 40 calon investor lainnya untuk hadir langsung dalam WJIS 2025. 

“Bagi saya itu hal yang baik, dan itu muncul karena adanya kepercayaan. Kepercayaan itu melahirkan keberanian mereka untuk berusaha,” ucapnya.

Ia menegaskan Pemprov Jabar akan terus memastikan proses investasi berjalan lancar, mulai dari regulasi hingga urusan teknis di lapangan. “Semuanya harus terkoneksi dengan baik. Investasi harus berjalan, alam harus dijaga, dan infrastruktur harus berfungsi,” tegasnya.

Pemerintah Kota Cirebon yang hadir melalui Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk menampilkan potensi investasinya. 

Ia hadir bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Icip Suryadi dan jajaran yang memaparkan perkembangan peluang investasi dari Kota Cirebon.

"Kesempatan seperti ini sangat berharga karena memperlihatkan bahwa Kota Cirebon memiliki daya tarik yang kuat,” ujar Wakil Wali Kota. 

Ia juga menambahkan bahwa gubernur menyarankan agar setiap daerah menggali investasi berbasis lingkungan. “Artinya boleh investasi, tetapi jangan sampai mengorbankan kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Untuk diketahui,  Kota Cirebon pernah tercatat masuk dalam 10 besar daerah yang menampilkan portofolio investasi pada tahun 2024. Pencapaian tersebut menjadi dorongan bagi daerah untuk terus memaksimalkan potensi ekonomi yang ada secara bertanggung jawab, inovatif, dan berkelanjutan.  Salah satu peluang strategis  yang dipaparkan adalah terkait pengembangan kawasan Stadion Bima. 

"Melalui forum ini, salah satu penyemangat bagi kami untuk memanfaatkan dan menggunakan potensi investasi semaksimal mungkin, tujuannya untuk menarik investor dalam negeri maupun luar negeri, dan tentu harapannya akan mendongkrak pendapatan asli daerah juga," harapnya. (din)

Read More

Wali Kota Dorong TP PKK Hadirkan Inovasi dan Manfaat Nyata untuk Warga

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo hadir sekaligus memberikan arahan pada acara pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu dan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran TP PKK, camat, lurah, serta para pengurus posyandu dan PAUD berlangsung di Balai Kota Cirebon, Jumat (14/11/2025).

Dalam arahannya, Wali Kota  mengimbau kepada para pengurus TP PKK harus mampu memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari,  mengayomi, dan dekat dengan masyarakat. 

"Ibu-ibu, karena jabatan ini melengkapi jabatan suaminya. Suami bekerja dengan baik, maka istri juga harus bisa bekerja dengan baik dan bisa mengimbangi. Ayo gaspol bekerja,” ujar Wali Kota.

Ia juga menekankan pentingnya bekerja dengan ikhlas. Meski menghadapi berbagai tantangan, Wali Kota meyakini selalu ada solusi yang bisa ditemukan bersama-sama. 

“Kalau kita bisa bekerja dengan ikhlas, tidak ada yang terasa terbebani, meski sulit, insya Allah ada solusinya,” tambahnya.

Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi, Wali Kota berharap para pengurus TP PKK dapat menjadi teladan bagi masyarakat serta mampu menghadirkan inovasi yang membawa manfaat nyata bagi warga Kota Cirebon.

Pelantikan ini juga menjadi bukti komitmen Pemkot Cirebon dalam memberdayakan ibu-ibu sebagai garda terdepan pembangunan keluarga dan masyarakat, selaras dengan visi misi Kota Cirebon yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman,dan Berkelanjutan Tahun 2029.

"Semoga para pengurus mampu menggerakkan kegiatan posyandu dan PAUD dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi," harapnya.

Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo menilai, momentum ini untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan anak usia dini. 

"Posyandu dan PAUD menjadi ujung tombak pelayanan yang dekat dengan masyarakat, sehingga kontribusi pengurus PKK sangat vital," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Noviyanti mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Sakinah, dari Posyandu Sakura, Kelurahan Panjunan Kota Cirebon yang mendapat peringkat ke-2  Regional 1 sebagai kader berprestasi.  "Semoga ada banyak Ibu Sakinah lainnya yang berprestasi dan mengharumkan nama Kota Cirebon," harapnya.

Ia juga mengajak menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menjalankan program PKK dan kegiatan posyandu.  “Sampaikan ide, kreativitas, dan inovasinya. Ibu-ibu TP PKK luar biasa, bekerjasama, bangun potensi dan prestasi,” ucapnya.

Ia mengungkapkan harapannya agar para pengurus baru dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. “Semoga bisa melaksanakan tugasnya dengan setulus hati dan penuh amanah," pungkasnya. (Nur)

Read More

Kasus Stunting di Kabupaten Cirebon Turun 5 Persen, DPPKBP3A Dorong Komitmen Lintas Sektor

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen mempercepat penurunan angka stunting atau tengkes melalui kolaborasi lintas sektor.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang digelar di Ruang Suparman, Bapperida Kabupaten Cirebon, Kamis (13/11/2025).

Rapat koordinasi lintas sektor itu dihadiri berbagai perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD 5A) se-Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menyampaikan, selama dua tahun Pemkab Cirebon berhasil menurunkan stunting.

“Selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dua tahun terakhir, begitu banyak kemajuan yang sudah tercatatkan,” ujar Fitri–sapaan akrab Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon.

“Prevalensi stunting menurut SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) turun dari 22,9% pada tahun 2023 menjadi 18% pada tahun 2024. Artinya, dalam dua tahun kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 5%,” tambahnya.

Ia menegaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif dari seluruh lintas sektor yang terlibat.

Meski demikian, Fitri mengingatkan, perjuangan untuk terus menurunkan angka stunting masih belum selesai.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan dengan komitmen tinggi dan konsistensi antar instansi

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Fitri juga menitipkan tiga pesan penting untuk memperkuat implementasi program ke depan. Pertama, menjadikan evaluasi program sebelumnya sebagai masukan utama dalam perbaikan kebijakan.

Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembagian peran yang jelas agar program berjalan efektif tanpa tumpang tindih.

Ketiga, meningkatkan diseminasi pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang stunting.

“Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman keliru terkait stunting. Karena itu, diseminasi informasi yang tepat sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami bahwa stunting bukan sekadar masalah gizi, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” jelasnya.

Program percepatan penurunan stunting, lanjut Fitri, merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian dan lembaga, seluruh pemerintah daerah, hingga lembaga nonpemerintah.

Oleh karena itu, keberhasilan program di Kabupaten Cirebon akan sangat menentukan kontribusi terhadap target nasional, yakni Indonesia Bebas Stunting 2045.

Fitri mengatakan, rapat koordinasi merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah dan strategi dalam mewujudkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. (dun)

Read More

Wali Kota Tegaskan Dukungan pada Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan 2026

TANGERANG- Pemerintah  Kota Cirebon mendukung kebijakan nasional di bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan mutu dan digitalisasi pembelajaran. Hal itu disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada Kamis (13/11/2025).

Untuk diketahui, rakor mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Rakor diikuti oleh ratusan kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, serta pejabat dinas pendidikan dari seluruh Indonesia. Agenda utama kegiatan ini adalah mempersiapkan pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat agar peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan merata. 

Program revitalisasi sekolah yang dibahas tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi guru, transformasi digital dalam pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan modern.

“Kami akan menyesuaikan program pendidikan di Kota Cirebon dengan kebijakan pusat, termasuk peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana berbasis teknologi, serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak,” ujar Wali Kota

Hasil rakor ini akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Kota Cirebon, khususnya Dinas Pendidikan, agar program-program strategis dapat diimplementasikan secara nyata. 

Wali Kota menambahkan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026 sebagai tonggak kemajuan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. 

“Revitalisasi dan digitalisasi pendidikan adalah langkah penting untuk memastikan anak-anak belajar di lingkungan yang layak, aman, dan berorientasi masa depan,” tandasnya.

Menutup keterangannya, Wali Kota menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam rakor menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional. 

“Melalui koordinasi langsung, pemerintah daerah dapat lebih cepat menindaklanjuti kebijakan nasional hingga ke tingkat satuan pendidikan masing-masing,” pungkasnya.

Dalam rakor tersebut, Mendikbudristek RI, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan dapat berjalan efektif. 

“Kami mengundang kepala daerah untuk memberikan masukan agar implementasi revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran tahun 2026 dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan di lapangan,” ujar Mu’ti.

Program ini menargetkan revitalisasi sebanyak 16.179 satuan pendidikan, meningkat signifikan dari target sebelumnya yaitu 10.390 satuan pendidikan, yang tersebar di 9.000 desa di seluruh Indonesia. 

Selain itu, sebanyak 288.865 lembaga pendidikan akan menerima perangkat digital untuk pembelajaran, meliputi akses internet satelit, laptop, media penyimpanan eksternal, panel surya, dan papan interaktif digital. Fasilitas tersebut diharapkan mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi secara merata dan inklusif. (Nur)

Read More

Pendidikan Politik Jadi Momentum Perkuat Demokrasi di Sekolah

 

CIREBON — Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menegaskan pentingnya peran lembaga legislatif memastikan setiap kebijakan dan peraturan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan materi kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi di Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat, kolaborasi antara Bakesbangpol dan Bawaslu Kota Cirebon, Kamis (13/11/2025), di ruang rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.

Menurut Andrie, tugas utama DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 9/2015, memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan.

“DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan aspirasi rakyat. Setiap perda yang kami bahas harus berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata formalitas,” ujar Andrie.

Ia menjelaskan, dalam fungsi legislasi, DPRD bersama kepala daerah memiliki kewenangan untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah (Perda). Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi berbagai kebijakan publik, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan dan ekonomi daerah.

“Perda itu bukan sekadar dokumen hukum, tapi wujud konkret dari hasil dialog antara pemerintah dan masyarakat. Proses pembentukan perda juga tidak sebentar, karena partisipasi publik sangat penting,” terangnya.

Selain membentuk perda, kata Andrie, DPRD juga memiliki peran strategis dalam membahas dan menyetujui RAPBD yang diajukan pemerintah daerah.

“Fungsi anggaran ini sangat krusial. Kami memastikan alokasi dana publik dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama. Tidak boleh ada kebijakan anggaran yang tidak berpihak pada masyarakat,” tegas Andrie.

Tugas berikutnya, masih kata Andrie, adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD, untuk memastikan setiap program pemerintah daerah benar-benar dijalankan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

“DPRD tidak boleh hanya berhenti di tahap perencanaan. Pengawasan adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik kami untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Andrie menambahkan, dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, DPRD Kota Cirebon berupaya menjaga sinergi yang baik dengan pemerintah daerah tanpa mengabaikan fungsi kontrol.

“Sinergi itu penting agar pembangunan berjalan efektif, tapi fungsi pengawasan tetap harus tegas dan objektif. Prinsipnya adalah kolaborasi untuk kemajuan Kota Cirebon,” tutunya.

Sementara itu, membuka kegiatan tersebut, Wakil Walikota Cirebon, Siti Farida Rosmawati mengatakan, pendidikan politik ini sangat penting sebagai upaya memberikan pemahaman kepada pelajar tentang demokrasi, termasuk tahapan pemilu.

“Pendidikan politik dan demokrasi bagi pelajar bertujuan membentuk generasi muda yang sadar akan peran mereka dalam bernegara, mampu berpartisipasi aktif dalam demokrasi serta membentuk mereka menjadi pemilh cerdas,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini, selain ketua DPRD Kota Cirebon, narasumber juga diisi jajaran komisioner Bawaslu Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan peserta diisi oleh pelajar SMA/SMK se Kota Cirebon. (din)

Read More