Temui Prajurit, Satya Wira Jala Dharma Kolinlamil 'Kunker' Ke Satlinlamil Surabaya

SURABAYA, FC - Satya Wira Jala Dharma. Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M melakukan kunjungan kerja di Satlinlamil Surabaya dengan berolahraga bersama dengan para prajurit, Jumat (21/2).

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian seorang pimpinan terhadap para prajuritnya yang berada diwilayah lain.

Kegiatan olah raga bersama itu, dilakukan dimulai dari senam pagi bersama seluruh jajaran Satlinlamil Surabaya yang dipandu Duo Mrica dari Surabaya.

Acara dilanjutkan dengan jalan santai dengan rute Mako Satlinlamil Surabaya melewati Jalan Raya Hang Tuah, Pos Candi Koarmatim dan kembali ke Mako Satlinlamil Surabaya.

Pada kegiatan olah raga bersama tersebut, Pangkolinlamil didampingi Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena), Komandan Satlinlamil Surabaya, Kadisharkap Kolinlamil, Kadismatbek Kolinlamil, Koorsmin Pangkolinlamil, Kasetum Kolinlamil, dan para Komandan Unsur KRI.

Usai jalan santai, berbagai acara digelar untuk memeriahkan kegiatan olahraga bersama. Diantaranya lomba antar satker seperti Lomba Bola Voly, Lomba Estafet masukin sarung, Lomba Estafet masukin karet di sumpit dan Lomba Estafet memindahkan tepung.

Usai berolahraga bersama, Pangkolinlamil bersama pejabat utama yang hadir melakukan inspeksi ke KRI Teluk Parigi 539. Panglima Kolinlamil berpesan agar para prajurit KRI Teluk Parigi 539 untuk selalu bersyukur, ikhlas dan berpikir positif dalam melaksanakan tugas pokoknya.

“Ingat bersyukur, ikhlas dan positif thinking dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun kehidupan sehari-hari. Insyaa Allah akan aman dan lancar dalam kedinasan kita," kata Panglima Kolinlamil.

Setelah inspeksi ke KRI, Panglima Kolinlamil dan rombongan menyempatkan meninjau pembangunan Masjid Attaqwa yang sedang dalam renovasi, pembangunan Marshaling Area dan BP Satlinlamil SBY yang terletak masih satu komplek dengan Mako Satlinlamil Surabaya dan menerima penjelasan lansung  Master Plan yang diajukan oleh pihak PT DCK dan PT ABATA.

Setelah berkeliling Mako Satlinlamil Surabaya, Pangkolinlamil menyempatkan diri menyaksikan lomba antar satker yang berlangsung sangat meriah. Dalam kesempatan itu pula, Pangkolinlamil membagikan hadiah hasil pertandingan antar satker dan melakukan foto bersama. (dade)

Read More

BPPT Berkomitmen Lakukan Percepatan Pengembangan Industri Bahan Baku Obat Dalam Negeri

JAKARTA, FC - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berkomitmen kuat untuk melakukan percepatan pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.

Komitmen ini dilandasi keprihatinan bahwa hampir 95 persen bahan baku obat (BBO) yang dibutuhkan Indonesia masih diimpor dari luar negeri, salah satunya adalah Antibiotik Amoksisilin sebanyak 1.200 ton per tahunnya.                                     
Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) BPPT, Soni Solistia Wirawan mengatakan produk Amoksisilin ini banyak digunakan di Indonesia untuk pengobatan lini utama pada infeksi bakteri gram positif dan gram negatif, yang hingga saat ini masih tinggi jumlahnya di Indonesia.

"Sebagai salah satu institusi litbang di dalam negeri, menurut Soni, BPPT memiliki peran utama dalam melakukan kaji dan terap teknologi," kata Soni, Kamis (20/2), saat acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Bahan Baku Obat dan Sedian Farmasi PT. Mersifarma Timaku Mercusana dan Sekolah Farmasi ITB, di Ruang VIP,  Gd. 2 BPPT Lt. 3, Jl. M. H. Thamrin no.  8 Jakarta Pusat.

Keterlibatan BPPT dalam pembangunan industri bahan baku obat Amoksisilin ini merupakan perwujudan peran BPPT, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan teknologi nasional. A
sendiri pernah diproduksi di Indonesia pada 1987, namun tidak bisa bersaing karena biaya produksi yang tinggi akibat bahan intermediate 6-APA (6-aminopenicillanic acid) dan Dane Salt (D-p-Hidroksifenilglisin) masih impor.                         

"BPPT melakukan kaji terap teknologi untuk menghasilkan 6-APA yang selanjutnya dikombinasi dengan Dane Salt yang dihasilkan oleh Farmasi ITB. Kemudian, dilakukan upscaling sintesa amoksisilin dari kedua bahan intermediate itu. Selanjutnya, PT Mersifa akan melakukan proses produksi pada skala industri," ujarnya.
                                                    Sementara itu, Direktur Utama PT Mersifarma F Tirto Koesnadi, mengungkapkan amoksisilin yang berperan sebagai antibiotik saat ini masih sangat besar dipakai masyarakat Indonesia.

Semoga kerja sama ini dapat menjadi jembaran untuk membawa Indonesia menuju kemandirian bahan baku obat, utamanya amoksisilin.

"Jika pengembangan obat amoksisilin berhasil sampai ke industri maka diharapkan dapat dilanjutkan untuk bergerak ke pengembangan bahan baku obat lain di masa mendatang," kata Tirto.

Dekan Sekolah Farmasi ITB, Daryono Hadi berharap hilirisasi hasil riset ini dapat berkontribusi guna mendukung industri nasional mandiri dalam penyediaan bahan baku. (dade)

Read More

Danpuspomal Peringati HUT Ke-74 Koprs Polisi Militer Angkatan Laut

JAKARTA, FC- Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Pertama TNI DR. Nazali Lempo, S.H., M.H., CHRMP. pimpin apel khusus prajurit Pomal dalam rangka memperingati HUT ke-74 Koprs Polisi Militer Angkatan Laut yang digelar di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Kelapa Gading Jakarta Utara, Kamis (20/2).

Pringatan HUT ke-74 tahun Koprs Polisi Militer TNI Angkatan Laut kali ini memilih tema “Dengan Semangat Hari Jadi ke-74 Korps Polisi Militer Angkatan Laut Kita Wujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju Yang Profesional dan Militan”. Puncak peringatan hari ulang tahun Koprs Polisi Militer TNI Angkatan Laut kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya peringatan HUT ke-74 Polisi Militer Angkatan Laut dilakukan secara sedarhana dengan melaksanakan apel khusus dan syukuran, namun tidak mengurangi hidmat dan rasa kebanggaan selaku Prajurit Polisi Militer.

Dalam amanatnya Danpuspomal menyampaikan bahwa peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, dengan harapan ke depan kinerja Pomal sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut akan semakin baik. Adapun tujuan dilaksanakan apel Khusus ini mempunyai arti sangat penting untuk menjalin silaturahmi juga sebagai sarana komunikasi unsur Polisi Militer Angkatan Laut kepada satuan-satuan Pom dan Provos Angkatan Laut beserta jajaranya untuk menyampaikan kebijakan dan bertukar informasi guna menyongsong tugas-tugas kedepan.

Sementara itu, dalam rangkaian peringatan hari jadinya yang ke-74 tahun, berbagai kegiatan telah di gelar oleh Koprs Pomal. Kegiatan tersebut di antaranya, Donor Darah, Bakti Sosial, Anjangsana, Ziarah TMP Kalibata, Istigosah, Olahraga Bersama Kasal. Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai aksi demontrasi seperti Bela Diri Militer, Freestyle Motor Kawal, Pertunjukaan K-9 Polisi Satwa Korps Polisi Militer, tari rarian dan membagian dorpres 8 unit sepeda motor.

Turut hadir dalam acara tersebut Danpuspomal dari masa ke masa sesepuh Pomal, ketua CBS Jalasenastri Puspomal Ny. Wiwik Nazali Lempo, Wadan Puspomal Kolonel Laut (PM) Ade Permana, para Direktur Puspomal, para Danpom Koarmada, para Danpom Lantamal, para Dandenpomal, Kadisprov Kolinlamil, para Kasatprov dan tamu undangan. (dade)

Read More

Upaya Tingkatkan PAD, Kerjasama Instansi Lain Dibutuhkan

CIREBON, FC - Pemda Kota Cirebon berupaya keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai keterbatasan membutuhkan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., saat menerima dan melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dengan PT Taspen (Persero) tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jamiman Kematian (JKM) bagi pegawai non ASN di Lingkungan Pemda Kota Cirebon, Pengelolaan Taman Sehati Taspen, serta Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemda Kota Cirebon tentang sinergitas Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kota Cirebon.

“Kami selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” ungkap Azis. Upaya peningkatan PAD tersebut juga telah diupayakan di berbagai sektor.

Namun, lanjut Azis, tetap saja Pemda Kota Cirebon memiliki keterbatasan. Karenanya selama ini untuk melaksanakan pembangunan, Pemda Kota Cirebon masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemprov Jabar dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kota Cirebon menurut Azis juga merupakan kota yang kecil dan luas yang terbatas. 

Hanya sekitar 38 ribu meter persegi dan jumlah penduduk sebanyak 360 ribu jiwa. “Namun di siang hari, jumlah penduduknya bisa mencapai 2 juta jiwa,” ungkap Azis.

Ini dikarenakan Kota Cirebon telah menjadi pusat perniagaan di 5 daerah di wilayah Cirebon. Bahkan hingga lintas provinsi, seperti dari Brebes dan Tegal. Karenanya tidak heran, lalu lintas di Kota Cirebon sangat padat.

Dengan berbagai kondisi tersebut, Pemda Kota Cirebon tetap berupaya untuk meningkatkan PAD nya. “Salah satunya dengan menjalin sinergi dengan instansi terkait lainnya yang ada di Kota Cirebon,” ungkap Azis.

Untuk itu, Azis berterima kasih kepada PT Taspen yang sudah membangunkan taman di eks TPS yang ada di ruas Jalan Wahidin. Keberadaan taman diyakini bisa membantu Pemda untuk menata Kota Cirebon menjadi lebih indah dan hijau sehingga bisa menarik kunjungan wisatawan berkunjung.

Pada kesempatan itu, Azis juga mengucapkan terima kasih kepada Bappenda Pemprov Jabar yang telah mengeluarkan program zonita pamor. 

Dengan begitu, bisa diketahui jumlah kendaran bermotor yang dimiliki warga Kota Cirebon, khususnya untuk aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemda Kota Cirebon. 

Sehingga bisa diketahui secara pasti berapa pajak dari kendaraan bermotor yang sebenarnya bisa didapatkan oleh Pemda Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala PT Taspen Cabang Cirebon, Anne Rosfianti, bersyukur karena Pemda Kota Cirebon menyambut baik aturan pemerintah tentang regulasi baru, yaitu PP No 49 tahun 2018 tentang proteksi non PNS dalam hal kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

Sedangkan jumlah non PNS di Kota Cirebon ada sekitar 3 ribu orang.

Sedangkan Kepala Bappenda Pemprov Jabar, dr. Hening Widiatmoko, MA., menjelaskan jika ada jumlah kendaraan sekitar 188 ribu di Jabar. 

Tahun ini pajak yang ditargetkan sekitar Rp 96 miliar. Dari jumlah tersebut, 30 persennya untuk Pemda Kota Cirebon. (nur)

Read More

Soal PT Semen Gresik, Masyarakat Tuban Mendesak Ingin Bertemu Menteri BUMN

JAKARTA, FC- Perwakilan masyarakat Tuban, Jawa Timur mendesak bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Upaya ini dilakukan guna mencari solusi persoalan warga sekitar dari kehadiran PT Semen Gresik.

"Kami ingin bertemu Bapak Erick Thohir dan Dirut PT Semen Indonesia (induk perusahaan Semen Gresik) Hendi Priyo Santoso, karena kami ingin menyampaikan berbagai persoalan di sana.

Karena beberapa ratus kali kita aksi, tidak ada tindak lanjut pimpinan PT Semen Indonesia, dengan alasan yang tidak jelas.

Kepada Erick, mereka ingin menyampaikan tuntutan masyarakat yang mau terbebas dari polusi. Menurut Sunoto, setiap saat polusi berupa debu yang berterbangan, hadir di pemukiman warga sekitar pabrik semen itu," kata 

perwakilan masyarakat dari LSM Anak Bangsa Peduli Lingkungan (Abdul) Tuban, Sunoto, Rabu (19/2), saat berunjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Masyarakat bisa mati secara perlahan akibat kondisi ini.Mereka juga menuntut dihentikannya perusakan lingkungan di wilayah itu oleh PT Semen Gresik. Sebab kawasan Tuban terutama sekitar pabrik semen, debit airnya mulai menurun semenjak batu karst yang menjadi bahan baku semen sekaligus penyerap air, dieksploitasi tanpa henti oleh PT Semen Gresik.

"Maka dalam jangka panjang akan terjadi kekeringan, sumber air sulit. Ekosistem juga tidak berimbang, hewan seperti ular, tikus tidak bisa hidup. Penggunaan dana CSR perusahaan juga dinilai tak jelas atau tak tepat sasaran. Sebab, kata Sunoto, berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Tuban meningkat. Pada 2019, daerah itu naik di urutan kelima sebagai daerah termiskin di Jawa Timur," ujarnya.

Ini aneh, ada perusahaan BUMN raksasa di sana, tapi kemiskinan semakin meningkat. "Artinya CSR tidak tepat guna," ungkap Sunoto.

LSM Abdul juga mengkritisi reklamasi yang dilakukan PT Semen Gresik. Sunoto menilai, reklamasi yang diperintahkan dalam aturan yang ada, tak benar-benar dijalankan. Diskriminasi terhadap vendor-vendor tertentu menurutnya juga kerap dilakukan.

Di sana tidak ada reklamasi, ada pun abal-abal. Tapi di situ bukit yang masih asli, ditanami tumbuhan, lalu ditulisi 'Taman Reklamasi'.

"Hak-hak warga setempat juga disebut Sunoto tak dipenuhi perusahaan. Seperti hak untuk bekerja di pabrik semen BUMN itu. Ia mengatakan, teramat sedikit pegawai PT Semen Gresik, di luar buruh kasar, yang berasal dari warga sekitar.

Dari 100 orang warga yang melamar, bisa hanya tiga orang yang diterima. Kebanyakan berasal dari daerah lain," ujar Sunoto. (dade)

Read More

Disdik Jabar Fokus Pada Tujuh Program, Ini Kata Kadisdik..

JABAR, FC - Guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat (Jabar), tahun ini Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar fokus pada tujuh program unggulan yang sesuai dengan visi Jawa Barat, yakni mewujudkan "Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi".

Kadisdik Jabar, Dewi Sartika menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2020 di El Hotel Royale, Jln. Merdeka No. 2, Kota Bandung, Rabu (19/2/2020).

Tujuh program unggulan tersebut, yakni Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD), Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Jabar Masagi, Beasiswa Jabar Future Leaders (JFL), Sekolah Terintegrasi Satu Atap, dan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.

Kadisdik menyatakan, semua program pendidikan bermuara dari program-program yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pemangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, perlu juga menyikapi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jadi, beberapa program yang dahulunya tidak ada, sekarang ada. Di Tahun 2019, kita sudah mulai melakukan penyelarasan,” ujar Kadisdik.

Selain itu, lanjut Kadisdik, program pendidikan akan terus memerlukan penyelarasan dan penyesuaian. Sehingga, program pendidikan di tahun 2021 akan mengalami perubahan cukup signifikan. Ini juga akan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas, kepala sekolah, guru serta tenaga kependidikan. (nur)

Read More

Pemkot Cirebon Dorong UMKM Untuk Bisa Tembus Pasar Eksapor

CIREBON, FC - Usai menerima kunjungan kerja perwakilan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negri (Kemenlu) RI, Rabu (18/2), Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyatakan jika Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon berkomitmen mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk go internasional atau bisa menembus pasar ekspor.

Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan pada agenda Sinergi Dan Outreach Diplomasi Ekonomi Dengan Stakeholders Daerah Kota Cirebon di Balaikota.

Menurut Azis, dirinya menangkap peluang dari Kemenlu RI yang siap memfasilitasi pelaku UMKM untuk ekspor.

Dijelaskan, kedatangan perwakilan Kemenlu RI ke Kota Cirebon untuk memberitahukan adanya peluang ekspor yang bisa diambil oleh kalangan pengusaha dengan bersinergi bersama Pemda Kota Cirebon.

Menurutnya, ada beberapa event di luar negeri yang menyediakan stand gratis untuk pelaku UMKM yang difasilitasi Kemenlu RI.

Sementara terkait pendanaan, tandas Azis, akan dicarikan solusi pendanaan yang berasal dari CSR atau partisipasi kalangan swasta, sebab untuk sumber dana tidak mungkin bisa ditutup dengan dana dari APBD-Perubahan.

“Info ini kami baru tahu sekarang, jadi belum bisa masuk penganggaran, maka akan dicarikan solusi lain,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementrian Luar Negeri RI, Rossy Verona menuturkan, ada banyak peluang di luar negeri yang bisa ditangkap oleh pelaku usaha di Indonesia, sebab untuk Kawasan Asia Pasifik dan Afrika terdapat 114 negara yang bisa dijadikan tujuan ekspor.

“Kami telah mendatangi sejumlah daerah seperti Aceh, Riau, Dumai dan Rembang terkait peluang ini,” tuturnya.

Rossy meminta, Pemda dapat berkolaborasi dengan Kemenlu RI untuk mendorong pelaku UMKM go internasional dengan cara melakukan pembinaan dan pemantauan terkait kemasan dan kualitas produk.

“Kami mencarikan peluang di luar negeri, dan harapannya Pemda menyiapkan UMKM unggulan yang produknya siap diekspor,” ujarnya.

Rossy menambahkan, selain memberitahukan adanya peluang ekspor, Kemenlu RI juga terus menjaring berbagai permasalahan yang dihadapi pengusaha yang memiliki orientasi ekspor.

“Program kolaborasi yang telah berjalan salah satunya dengan Blitar dan Surabaya, dan kami ingin hal itu juga berjalan dengan Kota Cirebon,” paparnya. (bam)

Read More