Lewat SP4N-LAPOR !, Pemkab Cirebon Bakal Paling Gesit Tindaklanjuti Laporan dan Aduan Masyarakat

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menjadi daerah paling gesit dalam menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Optimalisasi Governansi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) bersama pemerintah provinsi dan Ombudsman Jawa Barat.

Dalam laporan kegiatan Optimalisasi Governansi SP4N-LAPOR! yang digelar di Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman, Kota Bandung, Selasa (19/11/12024), Kabupaten Cirebon tercatat sebagai daerah yang merespons tercepat SP4N-LAPOR! di Jawa Barat.

Pemkab Cirebon telah merespons 100 persen dari total 612 aduan yang diterima, dan tindak lanjutnya rata-rata 2,8 hari dengan kualitas ‘baik’. Catatan positif lainnya adalah Pemkab Cirebon telah meningkatkan sosialisasi tentang SPAN-LAPOR! kepada masyarakat.

“Respons tercepat se-Jawa Barat adalah Kabupaten Cirebon,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar, Ika Mardiah dalam kegiatan tersebut.

Ika juga menyampaikan tentang evaluasi yang harus dilakukan pemerintah, utamanya soal Rencana Aksi (RENAKSI) SP4N-LAPOR! 2024. Usai menyampaikan soal evaluasi, Ika mengapresiasi catatan positif Kabupaten Cirebon yang telah melakukan peningkatan sosialisasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat.

“Sosialisasi tentang SP4N-LAPOR! terus ditingkatkan ke masyarakat di Kabupaten Cirebon,” ucap Ika.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH, menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kepala daerah beserta jajaran, untuk mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat, terutama dalam isu-isu strategis, seperti infrastruktur jalan dan pencemaran lingkungan.

Sekadar diketahui, kegiatan Governansi SP4N-LAPOR! bertujuan untuk mengidentifikasi pemerintah daerah dalam menangani laporan yang masuk, koordinasi Ombudsman dengan intansi pemerintah daerah, pengoptimalan layanan aduan SP4N-LAPOR!, meningkatkan kepercayaan masyarkat kepada pemerintah, dan meningkatkan respons pemerintah terhadap aduan masyarakat.

Menurut data Pengelolaan SP4N-LAPOR! Provinsi Jawa Barat yang disusun Diskominfo Jabar, sebanyak 2.878 aduan yang diterima dari 1 Januari hingga 15 November 2024. Dari total aduan itu, 1.702 berasal dari aplikasi Sapawarga, dan 1.176 aduan berasal dari SP4N-LAPOR!. Kemudian, dari total itu sebanyak 1.306 aduan ditujukan untuk pemerintah daerah di Jabar.

Sementara itu, aduan paling banyak menyangkut soal infrastruktur jalan, yakni mencapai 219 aduan. Kemudian, disusul masalah pencemaran lingkungan yang mencapai 198 aduan. (Nur)

Read More

Pj Bupati Cirebon Terima Audiensi Serikat Buruh, Bahas Mekanisme Penetapan Upah Minimum 2025

KABUPATEN CIREBON – Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menerima audiensi dari perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh wilayah Cirebon Timur terkait mekanisme penetapan upah minimum tahun 2025, Rabu (21//2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Cirebon itu, Wahyu menjelaskan, audiensi ini menjadi momen penting untuk mendengarkan aspirasi buruh, terutama terkait regulasi pengupahan.

“Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman pekerja. Intinya, mereka berharap, mekanisme penetapan upah minimum tahun 2025 mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah ditetapkan,” ujar Wahyu.

Ia juga menyebutkan, bahwa pada 20 November 2024, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dirjen Hubungan Industri telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa proses penetapan upah minimum masih dalam tahap kajian dan pembahasan.

Oleh karena itu, penetapan upah minimum provinsi yang seharusnya diumumkan pada 21 November 2024, serta rekomendasi kabupaten/kota pada 29 November 2024, belum dapat dilaksanakan.

“Yang menjadi harapan pekerja adalah agar regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, nantinya tetap merujuk pada keputusan MK terkait pengupahan,” tambah Wahyu.

Ketika ditanya soal angka kenaikan upah yang diinginkan, Wahyu menyebut belum ada pembahasan spesifik soal persentase kenaikan.

“Fokus diskusi kali ini lebih kepada memastikan regulasi penetapan upah, apakah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” imbuhnya. (Nur)

Read More

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Gelar Anugerah Lomba Inovasi 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar Anugerah Lomba Inovasi Daerah 2024 di Hotel Deddy Jaya, Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, Selasa (19/11/2024).

Acara ini merupakan bukti komitmen Pemkab Cirebon untuk memajukan daerah dan mengapresiasi para inovator.

“Hari ini kita memberikan Anugerah Inovasi Daerah di Kabupaten Cirebon. Ini merupakan apresiasi terhadap semua unsur, baik itu perangkat daerah, kecamatan, dan unsur masyarakat yang berkontribusi,” kata Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya dalam sambutannya.

Wahyu mengatakan, para pemenang Anugerah Inovasi Daerah harus melalui berbagai penilaian dan bersaing dengan peserta lainnya.

Penilaian inovasi itu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon dengan menggandeng perguruan tinggi.

“Semoga inovasi yang dihasilkan hari ini melahirkan banyak kebaikan. Kemudian, menyelesaikan masalah di Kabupaten Cirebon, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat, pegawai lainnya untuk terus berkreasi dan berinovasi di berbagai tantangan,” ucap Wahyu.

“Sehingga, masalah di Kabupaten bisa diselesaikan dengan semakin banyaknya inovasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyebut, inovasi yang disampaikan para peserta tak hanya berkaitan dengan teknologi atau sistem pelayanan, beberapa di antaranya merupakan inovasi yang bersifat aplikatif.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi SSi MSc MT mengatakan, sebanyak 21 peserta mengikuti Anugerah Lomba Inovasi Daerah 2024.

Ada dua kategori inovasi pada tahun ini, yakni teknologi dan nonteknologi. Kategori nonteknologi mencakup sosial, budaya, dan ekonomi.

“Kami akan berikhtiar sekuat tenaga, bagaimana menciptakan iklim inovasi,” kata Dangi.

Ia menegaskan, Bappelitbangda juga telah menyiapkan gelaran ekspo yang digelar setiap bulan April, biasanya digelar dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Cirebon.

Ekspo ini menampilkan ide atau inovasi dari berbagai unsur, seperti dari perangkat daerah, perguruan tinggi, masyarakat dan lainnya. (Nur)

Read More

Kolaborasi BPK-Pemkab Cirebon Tingkatkan Pelayanan JKN

 

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Miijaya menyambut baik tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Barat yang tengah mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Evaluasi kinerja program JKN di Kabupaten Cirebon ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wahyu mengapresiasi kehadiran jajaran BPK Jabar dalam memberikan perhatian dan arahan untuk memperbaiki pelaksanaan JKN.

“Terima kasih kepada tim yang telah berkenan hadir langsung. Ini menandakan perhatian besar kepada Kabupaten Cirebon,” ujar Wahyu.

“Kami harapkan arahan dan masukan dari BPK, untuk dapat membantu kami memperbaiki pelaksanaan JKN agar lebih optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama BPK Wilayah Jabar di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (18/11/2024).

Sementara itu, Kepala BPK Wilayah Jawa Barat, Whidi Widayat menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja penyelenggaraan JKN untuk periode 2022, 2023 hingga triwulan ketiga 2024. 

Fokus pemeriksaan mencakup empat aspek utama, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, prasarana dan alat kesehatan, Pemenuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pengelolaan pembiayaan kapitasi dan nonkapitasi.

“Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk menilai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang menghambat pelayanan JKN,” katanya.

“Permasalahan seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan, dan distribusi fasilitas yang belum merata, menjadi fokus perhatian kami,” tukas Whidi.

Whidi mengatakan, objek pemeriksaan meliputi dinas kesehatan (Dinkes), RSUD, puskesmas, dan BPJS Kesehatan. Ia menambahkan, meskipun program JKN telah berjalan sejak 1 Januari 2014, permasalahan dalam pelaksanaannya masih kerap ditemukan dan menjadi keluhan masyarakat.

Oleh karena itu, pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon.

Dengan adanya kolaborasi antara Pemkab Cirebon dan BPK Jawa Barat, diharapkan pelaksanaan JKN di Kabupaten Cirebon dapat terus ditingkatkan, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat. (Nur)

Read More

Poengky Indarti: Penguatan KPK untuk Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Poengky Indarti 

JAKARTA - Poengky Indarti adalah tokoh yang dikenal luas dalam advokasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Lahir di Surabaya pada 18 Februari 1970, ia telah memainkan peran penting dalam berbagai kasus besar yang menyangkut keadilan dan perlindungan HAM. 

Salah satu tonggak awal kariernya adalah keterlibatan dalam kasus Marsinah pada tahun 1993, sebuah peristiwa yang menyoroti perjuangan buruh perempuan. Selain itu, Poengky juga terlibat dalam uji materi Undang-Undang Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi, menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, Poengky dikenal sebagai pembela masyarakat marginal dan pionir dalam advokasi HAM di Indonesia. Reputasinya dibangun melalui kerja keras di bidang hukum dan dedikasi terhadap keadilan sosial, menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah pergerakan HAM di tanah air.

Kini, dengan rekam jejaknya yang panjang dan pengalamannya sebagai mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky melangkah sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membawa perubahan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Poengky Indarti menjadi salah satu calon ketua KPK periode mendatang. Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (18/11/2024), ia menegaskan visi besar untuk memperkuat peran KPK dalam pengawasan pasca Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Poengky menyebut pemerintahan baru rentan terhadap potensi kebocoran anggaran. KPK harus mengoptimalkan pengawasan guna mencegah praktik korupsi di kalangan pemangku kebijakan yang baru dilantik. 

"Dengan adanya pemerintahan yang baru, potensi kebocoran anggaran oleh para pemangku kebijakan menjadi hal yang harus diantisipasi," katanya.

Ia juga menyoroti daerah-daerah otonomi baru (DOB) seperti Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya sebagai wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan. 

"Fokus utama saya adalah melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan korupsi," tegas Poengky.

Sinergi dengan Aparat dan Masyarakat

Poengky menilai kerja KPK tidak dapat dilakukan sendiri. Ia berencana memperkuat koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta menggandeng masyarakat, perempuan, dan media massa untuk berpartisipasi dalam pengawasan. 

"Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan efektif," ujarnya.

Poengky juga menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Sebagai mantan anggota Kompolnas, ia merasa memiliki modal yang cukup untuk memperbaiki hubungan antar-lembaga.

"KPK seharusnya tidak berjalan sendiri. Sinergi dengan Polri dan Kejaksaan adalah kunci dalam pemberantasan korupsi," tambahnya.

Dalam strategi pemberantasan korupsi, Poengky menekankan pentingnya pencegahan melalui pendidikan dan pembenahan sistem pengelolaan administrasi. Ia juga menyatakan koruptor harus diberikan hukuman maksimal untuk memberikan efek jera. 

"Pencegahan yang efektif adalah bagaimana kita meyakinkan masyarakat untuk tidak melakukan korupsi melalui pendidikan," katanya.

Membawa Arah Baru KPK

Poengky menyandang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga (1993) dan Master of Laws dari Northwestern University, Amerika Serikat (2003). Kariernya dimulai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada awal 1990-an.

Poengky terlibat dalam berbagai advokasi penting, seperti kasus Marsinah (1993) dan uji materi UU Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial dan aktif dalam mendorong perdamaian di Papua melalui Jaringan Damai Papua.

Selain itu, ia menjadi Ketua Dewan Pengawas Yayasan Museum HAM Omah Munir sejak 2018, melanjutkan cita-cita panutannya, almarhum Munir Said Thalib. Saat ini, ia juga merupakan Visiting Research Fellow di Jeonbuk National University, Korea Selatan.

Dengan pengalaman panjang di bidang hukum dan advokasi hak asasi manusia, Poengky Indarti menawarkan pendekatan yang inklusif dan strategis untuk pemberantasan korupsi. Jika terpilih, ia bertekad membawa KPK menjadi lembaga yang lebih efektif, tidak hanya dalam penindakan tetapi juga pencegahan dan pengawasan, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Nur)

Read More

Resmi MoU, UIN Siber Cirebon dan Polresta Cirebon Jalin Kerja Sama Strategis

 

UIN SIBER CIREBON – Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang juga dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), resmi menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polresta Cirebon pada Selasa, 19 November 2024.

Acara berlangsung di Rumah Makan Bageur, Jl. Ir. Soekarno, Sampiran, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua institusi.

Dukungan untuk Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi ini sebagai langkah strategis mendukung misi pendidikan berbasis digital dan pengabdian kepada masyarakat.

“Meski baru berusia enam bulan sejak diresmikan melalui Perpres No. 60 Tahun 2024, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dipercaya Kementerian Agama RI sebagai pilot project PTKIN berbasis digital. Kami telah menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), mulai dari program beasiswa Kementerian Agama untuk para guru didaerah dengan program studi PJJ PAI pada 2022 hingga kini mengelola lima PJJ reguler,” ujar Prof. Aan.

Selain itu, UIN Siber aktif dalam program pengabdian masyarakat, seperti KKN, Desa Binaan, dan Tematik dengan fokus pada literasi baca-tulis Al-Qur'an, kerja sama dengan departemen sosial, hingga kegiatan di panti jompo.

Polresta Cirebon Sambut MoU dengan Optimisme

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni., S.I.K., S.H., M.H, menyebut hari penandatanganan MoU ini sebagai momen bersejarah. Ia mengapresiasi inisiatif UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dinilai mempermudah akses pendidikan tinggi, terutama bagi anggota Polresta Cirebon yang ingin melanjutkan studi melalui program PJJ.

“Kami mendukung penuh kerja sama ini. Kehadiran program PJJ dari UIN Siber menjadi peluang besar bagi anggota kami untuk meningkatkan kompetensi diri, terutama dengan metode belajar yang fleksibel dan adaptif,” ujar Kompol Sumarni.

Kapolresta juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara kedua institusi dalam mendukung ekonomi kreatif masyarakat.

“Kami mengajak UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk bekerja sama dalam mengembangkan kemandirian ekonomi kreatif di desa binaan. Program seperti swasembada pangan dan pemanfaatan lahan tidur telah kami kembangkan bersama masyarakat, dan ini bisa menjadi area kolaborasi strategis,” tambahnya.

Langkah Awal Menuju Sinergi Berkelanjutan

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam mewujudkan visi pendidikan berbasis digital serta memperkuat pengabdian masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

Dengan dukungan penuh Polresta Cirebon, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon optimistis bahwa kerja sama ini akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi institusi, tetapi juga masyarakat Cirebon dan sekitarnya. (Nur)

Read More

Tim PkM UIN Siber Cirebon Jajaki Kerjasama Kolaboratif dengan Prince of Songkla University (PSU) Thailand

PATTANI, THAILAND – Dalam rangka memperluas jaringan internasional dan meningkatkan kualitas pendidikan, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang juga dikenal dengan Cyber Islamic University (CIU), mengadakan kunjungan ke Faculty of Islamic Sciences, Prince of Songkla University (PSU) Thailand, Selasa (19/11/2024). 

Kunjungan ini dilakukan di sela-sela kegiatan PkM di Arun Islam Wittaya School, Pattani.

Rombongan dari UIN Siber Cirebon diterima langsung oleh Asst. Prof. Dr. Kate Asmimana, Direktur Islamic Studies International Program PSU, yang didampingi oleh sejumlah akademisi PSU, termasuk Dr. Rusydi Taher (Direktur Pusat Bahasa), Dr. Qiyaamudden (Kepala Kantor Hubungan Internasional), dan Cici Leviana, dosen asal Indonesia.

Dalam sambutannya, Asst. Prof. Dr. Kate Asmimana memperkenalkan program unggulan di fakultasnya, khususnya Program Islamic Studies International. “Program kami menjadi pionir di Thailand dengan pendekatan pengajaran dalam Bahasa Arab dan Inggris,” ujarnya. 

Program ini, lanjutnya, dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan berpikir kritis, pengetahuan universal tentang studi Islam, serta penguasaan teknologi digital yang inovatif.

Wakhid Nashruddin, PhD, Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Siber Cirebon sekaligus ketua tim, menyampaikan harapan besar atas penjajakan ini. 

“Kami berharap kerjasama ini dapat segera diwujudkan dalam bentuk MoU resmi. Salah satu bentuk implementasi yang potensial adalah program dosen tamu untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa asing, memperkaya wawasan, dan memperdalam pemahaman mahasiswa di kedua institusi,” jelas Wakhid.

Sementara itu, Erfan Gazali, MSI, anggota Tim PkM, menyoroti program pengabdian yang sedang berlangsung di Pattani. 

“Kami sedang merancang kurikulum integratif yang menggabungkan Tahfiz Quran, pembelajaran bahasa asing, dan teknologi. Kurikulum ini bertujuan menciptakan pembelajaran holistik yang relevan dengan kebutuhan zaman,” ungkapnya.

Penjajakan awal ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama formal yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

Dengan terjalinnya sinergi antara UIN Siber Cirebon dan PSU, keduanya diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan akademik dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat global.

Harapan Kerjasama Masa Depan

Diskusi antara kedua institusi mencerminkan komitmen bersama untuk mengintegrasikan keunggulan masing-masing dalam menciptakan inovasi pendidikan. 

Jika terwujud, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga mendorong kemajuan pendidikan Islam yang berbasis teknologi dan multibahasa di kawasan Asia Tenggara. (Nur)

Read More