Pemkab dan Polresta Cirebon Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat 2025

KABUPATEN CIREBON — Menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama jajaran kepolisian Polresta Cirebon dan instansi terkait menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Ketupat 2025.

Kegiatan ini berlangsung di lapangan stadion Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (20/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cirebon Imron menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan kesiapan petugas di lapangan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

“Kami sudah mengecek kesiapan pasukan dan kendaraan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Mudah-mudahan, arus mudik dan balik di Kabupaten Cirebon berjalan lancar,” ujar Imron.

Selain itu, ia juga menyinggung kesiapan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, beberapa perbaikan jalan masih dalam proses dan akan dilakukan penyempurnaan setelah musim mudik selesai.

“Infrastruktur saat ini sedang dalam perbaikan. Sekarang kita rapikan dulu, nanti setelah Lebaran akan ada perbaikan yang lebih besar, termasuk betonisasi di beberapa titik,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menegaskan, bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan 1.600 personel gabungan untuk pengamanan selama Operasi Ketupat 2025.

“Dalam operasi ini, Polresta Cirebon mengerahkan 757 personel, ditambah dengan dukungan dari berbagai instansi seperti TNI, Brimob, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pramuka, dan stakeholder lainnya,” ungkapnya.

Untuk memastikan keamanan pemudik, pihak kepolisian juga telah mendirikan 14 pos pengamanan (pospam), 11 pos pelayanan (posyan), dan 1 pos terpadu yang tersebar di berbagai titik strategis di Kabupaten Cirebon.

“Kami juga memastikan kesiapan perlengkapan personel, termasuk jas hujan dan pakaian dinas, agar mereka dapat bertugas dengan optimal di pos-pos yang telah ditentukan,” tambah Sumarni.

Selain pengamanan lalu lintas, kepolisian juga mengantisipasi potensi tindak kejahatan selama masa mudik.

“Kami menerapkan sistem siaga 24 jam selama Operasi Ketupat. Selain itu, kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, seperti mengunci rumah saat mudik dan menitipkan kendaraan di Mapolres atau Mapolsek terdekat jika diperlukan,” jelasnya.

Pihak kepolisian juga akan meningkatkan patroli di lingkungan yang banyak ditinggal pemudik guna mencegah aksi pencurian.

“Kami meminta warga yang akan mudik untuk memberi tahu ketua RT atau petugas setempat agar lingkungan mereka dapat dipantau dengan lebih intensif,” pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Monitoring Ramp Check, Pastikan Kelayakan Kendaraan dan Kesehatan Awak Bus

 

CIREBON -  Menyambut musim mudik Lebaran 2025, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan ramp check kendaraan angkutan umum penumpang di Terminal Tipe A Harjamukti, Kamis (20/3/2025). 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para penumpang yang akan melakukan perjalanan pulang kampung menjelang Idul Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyatakan bahwa ramp check yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik dan administrasi kendaraan. 

"Kami sudah memeriksa secara langsung kendaraan, baik dari segi kondisi fisik maupun kelengkapan administrasi, termasuk surat-surat izin yang diperlukan. Semua bus yang kami periksa telah siap untuk mengangkut penumpang mudik dengan aman," ujarnya.

Tidak hanya itu, bus-bus yang lulus pemeriksaan akan diberikan stiker sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut telah lolos uji kelayakan. 

"Setelah kendaraan dinyatakan lolos uji, kami beri stiker sebagai tanda bahwa bus tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan," tambah Wali Kota.

Proses pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi kendaraan, tetapi juga terhadap kesehatan awak bus. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan bahwa sopir dan kru bus dalam kondisi fit dan bebas dari pengaruh zat-zat yang dapat membahayakan keselamatan penumpang. 

"Kami sangat memperhatikan kesehatan awak bus agar perjalanan mudik berlangsung dengan lancar dan aman," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa sebagian besar tujuan mudik para penumpang akan mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya informasi tersebut, 

ia menekankan pentingnya koordinasi antar daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik. Mengenai ketersediaan kendaraan, Wali Kota Edo memastikan bahwa jumlah bus yang disiapkan untuk mudik tahun ini cukup memadai. 

"Kami berharap dengan adanya persiapan yang matang ini, para pemudik dapat merasakan kenyamanan sepanjang perjalanan," katanya.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pemerintah kota terus berupaya meningkatkan infrastruktur untuk menyambut datangnya Idul Fitri. 

"Kami terus melakukan pembenahan infrastruktur di jalan-jalan utama, baik di dalam kota maupun yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini kami lakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik, sehingga para pemudik dapat tiba di tujuan dengan selamat," ungkapnya.

Wali Kota berpesan agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses mudik tahun ini menjaga keselamatan bersama. Pemerintah Kota Cirebon bersama Forkopimda terus berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. 

"Semoga semuanya selamat sampai tujuan dan dapat kembali ke Cirebon dengan selamat pula," tutupnya.

Read More

Wali Kota Apresiasi Kebijakan Pemprov Jabar dalam Penghapusan Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan

 PRESS RELEASE

SUBANG – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menghadiri acara silaturahmi Gubernur Jawa Barat dengan Kepala daerah Bupati/Wali Kota se Jawa Barat bertempat di Aula Pendopo Kabupaten Subang, Kamis (20/02/2025).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Zoom meeting bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Jawa Barat terkait pemberlakuan kebijakan penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor di seluruh provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meninjau pendapatan pajak kendaraan bermotor di tiap kabupaten dan kota. Hasilnya, terlihat adanya kenaikan yang signifikan di seluruh wilayah Jawa Barat setelah kebijakan penghapusan tunggakan dan denda tersebut diberlakukan.

"Ini adalah langkah nyata kita untuk meringankan beban masyarakat, sekaligus mendorong mereka agar lebih sadar dan aktif dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan kebijakan ini, diharapkan ada peningkatan dalam pembayaran pajak kendaraan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, bagi masyarakat yang hingga kini belum membayarkan kewajibannya. 

Program ini membebaskan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat dan badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya berlaku mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Masyarakat hanya diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memberikan apresiasi atas kebijakan ini. Menurutnya, penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor sangat membantu bagi masyarakat, khususnya di Kota Cirebon.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan penghapusan tunggakan pajak ini. Ini sangat membantu masyarakat. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan kebijakan ini," kata Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini bisa memotivasi masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masa depan. 

"Dengan adanya kebijakan ini, kami berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah," tambahnya.

Read More

Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat, Wali Kota : Langkah Nyata Pemerintah Wujudkan Pendidikan Gratis dan Berkualitas

 PRESS RELEASE

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama sejumlah kepala perangkat daerah, melakukan peninjauan terhadap lokasi lahan yang direncanakan untuk Program Sekolah Rakyat, Rabu (19/3/2025). 

Lokasi yang dikunjungi yakni rumah susun yang terletak di belakang Terminal Harjamukti dan SMPN 18 Kota Cirebon.

Wali Kota menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah menginisiasi Program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah.

"Saya menyambut baik inisiatif besar ini. Peninjauan lokasi ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk memulai realisasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Kami berharap, program ini bisa memberikan peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di sekitar sini," ujar Wali Kota.

Pemerintah kota terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan sesuai rencana. Menurut Wali Kota, Sekolah Rakyat adalah salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia dan memberikan masa depan yang lebih cerah.

"Ini adalah komitmen kami untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” jelas Wali Kota.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Barat bersama kepala daerah se-Jawa Barat belum lama ini mengatakan, bahwa program ini menjadi langkah strategis untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Pria yang kerap disapa Gus Ipul ini menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dapat berdiri di setiap kabupaten/kota, dengan target 30 sekolah untuk Provinsi Jawa Barat.

"Satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di dekat lokasi Sekolah Rakyat. Kami akan pastikan bahwa sekolah ini sepenuhnya gratis, dari asrama hingga peralatan sekolah," ujarnya.

Untuk diketahui, konsep Sekolah Rakyat memang dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang membutuhkan. Untuk anak-anak yang masih duduk di bangku SD, orang tua mereka tetap bisa mengunjungi dan menengok secara berkala.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menentukan indikator kemiskinan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan mendapatkan kesempatan terbaik melalui program ini. 

"Kami menargetkan bahwa setiap Sekolah Rakyat bisa menampung sekitar 1.000 siswa, dengan masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA memiliki kapasitas 300-500 siswa," tambahnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan langkah besar yang juga didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pernyataan di hadapan para guru dan pegawai di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana untuk membangun sekolah-sekolah berasrama yang memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan pendidikan formal, tetapi juga pembekalan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Ia berharap para siswa yang belajar di Sekolah Rakyat dapat berkembang menjadi individu yang siap menghadapi tantangan kehidupan dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

"Sekolah Rakyat adalah solusi untuk mengurangi ketimpangan pendidikan di negara kita. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," tuturnya.

Read More

UIN Siber Cirebon Targetkan Akreditasi 'Unggul' untuk Prodi Tadris IPS melalui Asesmen Lapangan LAMDIK

CIREBON, FC – Program Studi S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguaruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon melaksanakan Asesmen Lapangan (AL) sebagai bagian dari proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). 

Kegiatan ini berlangsung pada 18 hingga 19 Maret 2025 dan dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait, termasuk pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, alumni, serta stakeholder yang mendukung keberhasilan akreditasi.

Acara pembukaan asesmen ini dihadiri oleh Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Dalam sambutannya, Prof. Aan memberikan penguatan kepada Program Studi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, untuk mempertahankan predikat akreditasi "Unggul", serta menekankan pentingnya persiapan untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dengan target yang sama, yaitu "Unggul". 

Selain itu, ia juga berharap agar hasil asesmen ini dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Tim Asessor yang dihadirkan untuk proses akreditasi ini terdiri dari dua pakar pendidikan yang sangat berkompeten, yaitu Dr. Taat Wulandari, S.Pd., M.Pd. dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan Dr. Alfiana Yuli Efiyanti, MA. dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Keduanya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang mencakup kualitas pengajaran, fasilitas pendukung, serta capaian pembelajaran mahasiswa.

Acara ini juga dihadiri oleh para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, serta dosen-dosen, mahasiswa, alumni, dan berbagai pihak terkait yang turut memberikan dukungan dalam proses akreditasi ini. 

Kehadirannya memperlihatkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Asesmen Lapangan ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Program Studi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dapat terus berkembang dengan kualitas yang unggul, serta siap menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan yang terus berubah. 

"Semoga hasil asesmen ini memberikan kontribusi positif bagi peningkatan mutu pendidikan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon," tandasnya.

Read More

Motif Batik Cirebon Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk perlindungan terhadap motif batik khas daerah tersebut.

Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jabar Asep Sutandar kepada Bupati Cirebon Imron di ruang rapat Bupati Cirebon, Rabu (19/3/2025).

Imron mengatakan, sertifikat ini menjadi bukti kalau pemerintah daerah telah bekerja secara maksimal untuk melindungi motif batik khas Cirebon sebagai produk budaya yang harus dilestarikan.

Dengan diraihnya sertifikat KIK, menurut Imron, motif batik khas Cirebon resmi mendapatkan persetujuan dan perlindungan hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih. Ini membuktikan, batik Cirebon adalah bagian dari budaya yang harus kita banggakan. Kami akan terus mendorong perlindungan karya budaya lainnya,” katanya.

Imron menyatakan dengan pengakuan ini, motif batik Cirebon semakin diakui sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus warisan budaya yang harus dipromosikan lebih luas lagi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Dadang Raiman, menambahkan pihaknya awalnya mengusulkan 70 motif batik. Dari jumlah tersebut, tiga motif yang telah lolos dan mendapat sertifikat KIK, antara lain Tebu Sekeret, Bintulu, serta Jangkar Cina.

Dadang menuturkan, prestasi ini menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang konsen dalam perlindungan produk budaya, khususnya batik.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar Asep Sutandar menyebutkan, sertifikasi ini merupakan langkah penting dalam menjaga warisan budaya Cirebon.

Ia meyakini, sertifikasi KIK ini juga akan berdampak positif bagi industri batik di Cirebon, karena bisa meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk budaya tersebut.

“Ini adalah prestasi bagi masyarakat Cirebon yang telah lama menciptakan motif-motif batik khas. Dengan adanya KIK, motif-motif batik ini mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari klaim pihak lain,” ujar Asep.

Read More

Jaga Inflasi-Permudah Warga Dapatkan Bapokting, Pemkab Cirebon Gelar GPM di Desa Dawuan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, Selasa (18/3/2025).

Kegiatan yang digagas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon itu bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan memudahkan warga untuk mendapatkan bahan pokok penting (bapokting).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i mengatakan, GPM telah digelar sebanyak dua kali hingga triwulan pertama 2025.

Hilmy menjamin harga bapokting di GPM sangat terjangkau bagi masyarakat. Bahkan, jauh dari harga pasar yang saat ini mengalami kenaikan di beberapa komoditas.

“Kalau saya menyebutnya menembus harga pasar, karena tidak ada rumus dalam pasar lokal ataupun pasar nasional di Ramadan ini harga (komoditas) yang turun. Pasti harga seluruhnya naik,” tukas Hilmy.

“Tapi, atas inisiasi teman-teman DKPP dan seluruh jajaran dikolaborasikan dengan vendor hingga bumdes, kita mampu melaksanakan gerakan pangan murah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hilmy menjelaskan tentang tiga tujuan utama digelarnya GPM. Ia menjelaskan, GPM merupakan kegiatan yang dijadikan sebagai alat pengendali inflasi di Kabupaten Cirebon.

Kendati saat ini inflasi di Kabupaten Cirebon terbilang rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun, lanjut Hilmy, Pemkab Cirebon perlu menjaga stabilitas inflasi tersebut.

“Kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bapokting. Di pasaran ada produk bapokting, tapi ada juga yang sulit didapatkan. Ini salah satu upaya memberikan kemudahan bapokting,” kata Hilmy.

“Kemudian, harga bapokting. Harganya jauh sekali (lebih murah). Misalnya, bawang merah di pasaran Rp46 ribu (per kilogram), di kita (GPM) Rp30 ribu (per kilogram). Selisihnya lumayan banyak,” jelas Hilmy.

“Beras selisihnya Rp1.200 (per kilogram), satu kantong lima kiloan, jadi hampir Rp5 ribuan,” ucap Hilmy menambahkan.

Ia juga memastikan, untuk MinyaKita dijual sesuai takaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pihaknya mengaku telah mengukur takaran MinyaKita. Sehingga, masyarakat tak perlu khawatir untuk membeli MinyaKita di GPM.

Senada disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Cirebon Erus Rusmana. Pemkab Cirebon berencana menggelar kembali GPM di Desa Sigong, Kecamatan Lemahabang pada kamis (20/3/2025).

“GPM ini bertujuan dalam rangka membantu masyarakat menghadirkan bapokting yang dibutuhkan dengan harga terjangkau dibanding harga pasar,” ucap Erus.

“Kemudian, dalam rangka pengendalian angka inflasi daerah. Karena Kabupaten Cirebon dan wilayah lainnya berkaitan dengan angka inflasi ini relatif stabil, malah rendah. Secara teori terlalu rendah kurang baik, tentu perlu ada upaya dari pemda soal pengendalian harga. Dan, memastikan daya beli masyarakat kuat,” tutur Erus.

Read More