KDM Tetap Konsisten Keberpihakan kepada Pers

KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons turunnya nilai anggaran untuk media massa. 

Menurutnya, keberpihakan kepada pers tidak bisa dilihat dari besar kecilnya anggaran yang diberikan. 

"Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilhat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak," ucapnya di Kota  Bandung, Jumat (2/5/2025). 

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menjelaskan, keberpihakan kepada pers ditunjukkan dengan memberikan pernyataan yang terbuka kepada media untuk mencerdaskan masyarakat. 

Oleh sebab itu, walaupun anggaran media menurun, ia akan tetap memberikan yang terbaik untuk media. 

"Keberpihakan kepada pers adalah ketika gubernurnya memberikan pernyataan-pernyataan yang terbuka kepada media, menjadi konsumsi media, mencerdaskan rakyat," ujarnya. 

Pemda Provinsi Jabar menurunkan anggaran untuk media massa dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar. 

Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut tidak akan membuat media kehilangan sumber berita. 

"Dari (kurang lebih) Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar ini apakah media di Jabar kehilangan sumber berita dan apakah beritanya tidak dibaca orang. Menurut saya hari ini malah banyak yang dibaca orang," ucap KDM. (Ara)

Read More

Bupati Imron Sebut Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Bukti Komitmen Pemkab Cirebon Berikan Kemudahan Layanan

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menghadiri kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Tahun 2025 di Gor Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Sabtu (3/5/2025).

Pelayanan perizinan ini berkaitan dengan perbantuan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Imron mengatakan, kegiatan Pelayanan Perizinan Berusahan Terpadu merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan, kepastian, hingga kecepatan pelayanan perizinan berusaha bagi masyarakat.

“Melalui sistem online single submission (OSS), pemerintah pusat hingga daerah bekerja sama untuk mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik,” kata Imron.

Lebih lanjut, Imron menyatakan, NIB bukan hanya sekadar nomor identitas usaha, melainkan pintu masuk bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses perizinan hingga perlindungan hukum.

Sehingga, lanjut Imron, pelaku UMKM yang memiliki NIB berpeluang besar untuk mengembangkan bisnisnya, karena terhubung dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas.

“Pelayanan terpadu ini kami hadirkan agar masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus izin. Kami ingin memastikan bahwa prosesnya menjadi mudah, cepat, transparan, dan gratis,” ujar Imron.

“Sehingga semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk berwirausaha secara legal dan berkelanjutan,” ucapnya menambahkan.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim DPMPTSP, para pendamping OSS, serta semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini,” tutur Imron.

“Mari kita bersama-sama jadikan perizinan berusaha ini sebagai momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Ahli Madya Perizinan DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Teguh S mengatakan, tujuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu adalah memberikan kemudahan akses perizinan berusaha hingga menciptakan iklim investasi yang sehat. Harapannya, kegiatan ini bisa mendongkrak perekonomian di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Peringatan Hardiknas, Wali Kota Edo Soroti Pentingnya Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas

CIREBON –  Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman Balai Kota, Jumat (2/5/2025). 

Hadir dalam upacara jajaran perangkat daerah, para kepala sekolah, tokoh pendidikan, serta seluruh insan pendidikan dari berbagai jenjang.

Dalam sambutannya, Wali Kota membacakan pidato dari pidato resmi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa Hardiknas bukan sekadar agenda tahunan, namun menjadi momen penting untuk merefleksikan arah dan semangat pembangunan pendidikan nasional. 

“Hari ini kita tidak hanya memperingati, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa,” ujar Wali Kota.

Ia menekankan pentingnya pendidikan yang tetap berpijak pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kerja keras, semangat belajar sepanjang hayat, dan rasa hormat dalam menghadapi arus perubahan zaman yang semakin cepat.

Ditegaskan juga bahwa pendidikan harus menjadi layanan publik yang tidak diskriminatif. Tidak boleh ada anak bangsa yang kehilangan hak atas pendidikan karena perbedaan agama, suku, ekonomi, gender, atau tempat tinggal.

“Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Kita harus pastikan tak satu pun anak Indonesia tertinggal dari pendidikan hanya karena latar belakangnya,” tambah Wali Kota.

Pidato tersebut juga menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan mobilitas sosial dan membangun martabat bangsa. 

Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Disebutkan dalam Asta Cita keempat bahwa membangun sumber daya manusia unggul adalah langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. 

"Melalui pendidikan, diharapkan rantai kemiskinan bisa diputus dan masa depan anak-anak Indonesia bisa lebih cerah," lanjutnya.

Pemerintah pusat juga menegaskan akan terus mendorong revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran berbasis digital, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Kita semua memiliki peran penting. Pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media harus saling bergandeng tangan. Pendidikan tak bisa berjalan sendiri,” tegas Wali Kota.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memulai berbagai pembenahan strategis, baik secara manajerial, kurikuler, maupun pedagogis. 

Mulai dari penerapan pembelajaran mendalam, pengenalan coding dan AI, hingga kebijakan pembentukan karakter melalui program "Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat".

Di jenjang usia dini, program seperti Album Kicau dan Pagi Ceria juga diperkenalkan untuk menanamkan nilai-nilai baik melalui lagu, senam, dan kebiasaan positif sejak kecil. Semua ini dirancang untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak.

Menutup pidatonya, Wali Kota  mengajak seluruh elemen di Kota Cirebon untuk memperkuat kolaborasi demi menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata.

 “Mari kita jaga semangat gotong royong demi mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada para insan pendidikan, baik akademis maupun non akademis. (din)

Read More

Meriahkan May Day 2025, Bupati Imron Serukan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Pekerja

KABUPATEN CIREBON - Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, Bupati Cirebon, Imron bersama Wakil Bupati, Agus Kurniawan Budiman beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon menghadiri kegiatan peringatan yang digelar di Balai Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Dinasker), Kecamatan Plumbon, Jumat (2/5/2025).

Dengan mengangkat tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” serta tagar “May Day is Kolaborasi Day”, peringatan May Day tahun ini disambut hangat oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, pelaku industri, dan para tokoh pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menekankan pentingnya peningkatan keterampilan (skill) sebagai kunci utama dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

“Hari ini bukan hanya perayaan, tetapi momentum untuk menyadarkan kita semua bahwa perjuangan pekerja di era sekarang harus diarahkan pada peningkatan kompetensi,” ujar Imron.

“Dengan meningkatnya keterampilan, produktivitas nasional akan naik dan pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Imron.

Ia juga mengajak serikat buruh untuk terus menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah. Ia juga mendorong para pengusaha untuk aktif berkoordinasi dengan Forkopimda demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang harmonis dan kondusif.

Lebih lanjut, Imron meyakinkan para investor bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang ramah investasi.

“Iklim investasi di Kabupaten Cirebon saat ini sangat nyaman dan aman. Kami siap membantu setiap proses investasi agar berjalan lancar dan saling menguntungkan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung kebijakan nasional terkait hubungan industrial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 76 Tahun 2024.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan antara pekerja dan pengusaha.

Sementara itu, Pembina Aliansi Buruh Kabupaten Cirebon, Bambang, menyambut baik komitmen pemerintah daerah. Ia menilai momentum May Day tahun ini menjadi tonggak penting bagi harmonisasi dan sinergitas antar pihak.

“Kabupaten Cirebon telah berhasil menciptakan suasana ketenagakerjaan yang kondusif. Hal ini menjadi modal besar dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat,” ujarnya.

Bambang menambahkan, bahwa sinergi antara dunia usaha dan pekerja harus terus diperkuat demi menciptakan stabilitas ekonomi dan investasi yang sehat.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan buruh dan pertumbuhan dunia industri.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan mengajak seluruh elemen pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan ramah.

“Kami mengajak para pekerja dan pengusaha untuk bahu membahu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Jika ada tindakan premanisme atau hal-hal negatif yang mengganggu stabilitas, mohon segera dilaporkan,” tegas Sumarni.

Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai fondasi utama pertumbuhan investasi di wilayah Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Otonomi Daerah dan Keberanian Kepala Daerah Kunci Kemajuan Daerah

Prof Dr H Sugianto SH MH

CIREBON, FC – Otonomi daerah (Otda) sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi. 

Dalam konteks ini, keberanian kepala daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan menjadi kunci penting dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam sebuah wawancara hukum dan pemerintahan yang lebih menekankan pada persoalan Otda sebagai sebuah jalan dan kunci kemandirian daerah. 

Terkait ini, Prof. Sugianto menegaskan bahwa kepala daerah harus memiliki keberanian konstitusional untuk mengambil kebijakan strategis, terutama yang menyangkut kepentingan publik.

“Semangat otonomi daerah itu bukan hanya soal memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi juga soal bagaimana kepala daerah mampu bertindak cepat, tepat, dan berani dalam mengambil keputusan, dengan tetap berpijak pada hukum dan kepentingan rakyat,” ujar Prof. Sugianto, yang juga merupakan alumni IKAL PPRA LIV Lemhannas RI tahun 2016.

Menurutnya, dalam era keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang tinggi seperti sekarang, kepala daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga pemimpin yang visioner dan progresif. 

“Kebijakan yang diambil tidak boleh hanya populis, tetapi juga harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang dan keberlanjutan daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Sugianto mengingatkan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan harus tetap diimbangi dengan pemahaman hukum tata negara dan prinsip-prinsip good governance. “Jangan sampai keberanian berubah menjadi keberingasan birokrasi. Semua tetap harus dalam koridor hukum,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar setiap kepala daerah memperkuat kapasitas kepemimpinannya melalui pendidikan, pelatihan strategis, serta dialog intensif dengan para akademisi dan praktisi kebijakan publik.

Dengan otonomi daerah yang dikelola secara baik dan penuh keberanian, Prof. Sugianto meyakini bahwa masa depan Indonesia akan lebih kuat karena ditopang oleh daerah-daerah yang maju dan mandiri...

Menurutnya, keberanian kepala daerah itu krusial. Mereka tidak boleh hanya menjadi operator pusat, tapi harus menjadi pemimpin sejati yang mampu mengelola potensi daerah secara mandiri, termasuk dalam aspek keuangan, lingkungan, dan kerjasama lintas sektor.

Ia menyoroti pentingnya kesiapan finansial daerah dalam mendukung otonomi. Salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka salah satu langkah strategis yang bisa ditempuh adalah bagaimana pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih kredibel dan berorientasi bisnis.

“BUMD harus dikelola secara profesional, bukan jadi tempat parkir politik. Dengan tata kelola yang baik, BUMD bisa jadi motor penggerak ekonomi dan sumber PAD yang signifikan,” jelasnya.

Selain itu, penataan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan ketegasan kepala daerah. Prof. Sugianto menilai banyak kebijakan penataan ruang dan lingkungan yang lemah karena tidak adanya keberanian menindak pelanggaran atau kepentingan pemodal.

“Di sinilah pentingnya integritas dan keberpihakan kepala daerah pada kepentingan publik. Jangan sampai lingkungan rusak hanya demi investasi sesaat,” tambahnya.

Ia juga mendorong kepala daerah untuk aktif membangun kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, hingga mitra internasional, selama kerjasama tersebut didasari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Di akhir perbincangannya, Prof Sugianto menegaskan bahwa otonomi daerah akan berjalan baik jika kepala daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi tampil sebagai inovator, pelayan publik, sekaligus motor perubahan. (din)

Read More

Dinkes Kabupaten Cirebon Ajak Lintas Sektor Perkuat Kolaborasi untuk Cakupan Imunisasi PCV

 

KABUPATEN CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pneumonia dan diare melalui program imunisasi.

Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program di Hotel Aston Cirebon, Rabu (30/4/2025).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon, Nurpatmawati, menyatakan bahwa pneumonia dan diare masih menjadi penyebab utama kematian bayi dan balita, baik di tingkat global maupun nasional.

“Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023–2030 dengan pendekatan 3P: perlindungan, pencegahan, dan penatalaksanaan. Imunisasi PCV dan Rotavirus menjadi langkah pencegahan kunci,” jelasnya.

Namun, Nurpatmawati mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi antigen baru di Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Berdasarkan data capaian tahun 2024, imunisasi PCV baru mencapai 79% dan Rotavirus 83%, jauh dari target minimal 95%.

“Tingkat dropout dari dosis pertama ke dosis ketiga juga cukup tinggi, yakni 13,8% untuk PCV dan 8,6% untuk Rotavirus. Selain itu, masih ditemukan kasus bayi zero dose, yaitu bayi yang belum mendapat imunisasi sama sekali,” paparnya.

Ia menambahkan, bahwa tantangan lain seperti pendataan sasaran yang belum sinkron, rendahnya input data ke aplikasi ASIK, serta kurangnya penggerakan masyarakat turut memperumit pelaksanaan program.

Menurutnya, kompleksitas permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan saja, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai sektor.

“Camat dan kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat dan memperkuat Posyandu. Instansi lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diskominfo, Bappelitbangda, TP-PKK, serta organisasi masyarakat seperti Muslimat dan Aisyiyah berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi.

Sementara itu, IDI, IBI, dan PPNI menjadi ujung tombak dalam penguatan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Untuk itu, beberapa strategi prioritas yang perlu diperkuat secara bersama meliputi: optimalisasi mobilisasi sasaran di desa dan kecamatan, sinkronisasi data antarprogram di tingkat puskesmas dan kecamatan, integrasi program kesehatan dengan kegiatan masyarakat di tingkat desa dan RT/RW, serta peningkatan literasi imunisasi melalui media lokal dan jejaring sosial berbasis desa.

“Keberhasilan kita tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita, tetapi juga pada efisiensi pembiayaan kesehatan, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan performa daerah di bidang pembangunan kesehatan,” pungkasnya. (Nurdin)

Read More

Pelantikan Pengurus PMI Tingkat Kecamatan, Ini Yang Disampaikan Bupati Imron

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menghadiri pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) tingkat kecamatan se-Kabupaten Cirebon di ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon.

Imron mengapresiasi atas pelantikan pengurus PMI kecamatan di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada Rabu (30/4/2025).

PMI merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam misi kemanusiaan. Imron menjelaskan, pelantikan pengurus merupakan momentum penguatan komitmen dan tekad PMI untuk mendedikasikan.

“Penguatan komitmen ini dalam wujud visi dan misi, program dan kegiatan organisasi, terutama dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan pelayanan masyarakat,” kata Imron.

Orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu mendoakan agar pengurus yang telah dilantik bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diemban. Imron juga berterima kasih atas dedikasi dan kinerja PMI Kabupaten Cirebon.

“Keberhasilan dalam kegiatan donor darah, kegiatan bulan dana, kegiatan penanggulangan bencana, serta pelayanan kemanusiaan lainnya,” ucap Imron.

Ia pun berpesan agar pengurus PMI, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan wajib memahami peran, tugas, serta kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Kemudian, pengurus PMI di tingkat kecamatan mampu meningkatkan koordinasi dan kerja samanya dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

“Kami berharap, PMI Provinsi Jabar lebih memberikan dukungan kepada PMI Kabupaten Cirebon dalam rangka memperlancar mobilitas tugas kemanusiaan,” ucapnya.

Imron juga mengimbau, agar camat yang juga sekaligus sebagai pelindung PMI tingkat kecamatan wajib mengalokasikan target untuk kegiatan bulan dana kepada para kuwu.

Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk pelaksanaan bulan dana 2025.

Sementara itu, Ketua PMI Jabar, Yossi Irianto mengatakan, substansi dari pelantikan adalah tentang pemberian pengetahuan nilai-nilai PMI.

“Sejak lahirnya Undang-Undang (UU) PMI, tentu posisinya menjadi berbeda, walaupun bergerak dalam kegiatan kemanusiaan. Maksud kita adalah agar tidak melenceng (sesuai dengan amanat UU),” ucap Yossi.

Lebih lanjut, Yossi mengatakan, pengurus harus saling menguatkan, karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah.

Ia menyebut, PMI memiliki tujuan yang berbeda saat kondisi perang atau tidak, atau seperti saat ini.

“Kalau saat perang kita fokus membantu korban. Dalam kondisi tidak perang, bantu pemerintah daerah dalam bidang kemanusiaan dan kesehatan, termasuk respons kebencanaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Sri Heviyana, bersyukur bisa melaksanakan pelantikan pengurus PMI tingkat kecamatan. Heviyana mengaku, pengurus sejatinya sudah terbentuk sejak tiga bulan lalu.

“Kami adalah mitra kerja pemerintah daerah. Dan, PMI Kabupaten Cirebon ingin membantu meningkatkan IPM, baik pendidikan dan SDM-nya,” tuturnya. (Ara)

Read More