Kabupaten Cirebon Unjuk Gigi di detikcom Regional Summit 2025: Strategis, Kaya Budaya, dan Siap Jadi Magnet Investasi Rebana

MAJALENGKA — Masa depan kawasan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat terus menunjukkan geliat positif.

Dalam ajang detikcom Regional Summit 2025 yang digelar di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Senin (19/5/2025), para pemimpin daerah, menteri, dan pengambil kebijakan nasional berkumpul membedah strategi untuk menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu sorotan utama datang dari Kabupaten Cirebon. Dalam forum bergengsi ini, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mewakili Bupati Cirebon, Imron, untuk menyampaikan kesiapan dan potensi luar biasa daerahnya dalam mendukung percepatan investasi di kawasan Rebana.

“Kabupaten Cirebon memiliki potensi geografis yang sangat lengkap dari pegunungan hingga laut, serta lima akses keluar tol yang memperkuat konektivitas antarwilayah,” ujar Jigus–sapaan akrab Wakil Bupati Cirebon.

“Selain itu, kami juga kaya akan warisan budaya, kuliner khas, dan sejarah panjang yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan wisatawan,” ucapnya menambahkan.

Jigus menjelaskan, Pemkab Cirebon telah menempuh berbagai langkah konkret untuk membangun iklim investasi yang kondusif.

Salah satunya adalah pembentukan Satgas Anti-Premanisme sebagai jaminan keamanan dan kenyamanan bagi investor, serta koordinasi intensif dengan Forkopimda untuk memastikan stabilitas daerah tetap terjaga.

“Dalam dunia investasi, yang dicari adalah kepastian hukum, kepastian waktu, dan pembiayaan yang jelas. Dan dengan letak yang sangat strategis, Kabupaten Cirebon memiliki modal kuat untuk menjadi simpul industri dan ekonomi baru di kawasan Rebana,” tegasnya.

Meski begitu, ia juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti ancaman banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.

Isu ini menjadi perhatian serius, karena berpengaruh langsung terhadap ketersediaan infrastruktur pendukung industri, terutama kebutuhan air bersih.

“Kebutuhan air bersih menjadi sangat vital, terlebih dengan mulai masuknya investasi di sektor energi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB),” tutur Jigus.

“Kami juga mendorong penyederhanaan proses AMDAL, agar investasi bisa berjalan lebih cepat dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan,” imbuhnya.

Acara ini mengangkat tema besar “Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat” dan dihadiri tokoh-tokoh penting, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip, Sekjen Kementerian Perhubungan Antoni Qrif Pribadi, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi terbuka bagi tujuh kepala daerah di kawasan Rebana. Mereka yang hadir antara lain Walikota Cirebon Effendi Edo, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman.

Dalam sesi dialog, para kepala daerah mengupas beragam tantangan dan peluang pengembangan Rebana, mulai dari sinergitas antarwilayah, pembagian peran strategis, hingga roadmap bersama untuk pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. (din)

Read More

Komisi I DPRD, Andi Lie: Sinergi Bokeh Terjalin Tapi Sikap Kritis Media Harus Tetap Dijaga

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cirebon di Griya Sawala, Senin (19/5/2025). Rapat ini merupakan langkah sinergi untuk mendukung peran media dalam menyampaikan informasi yang faktual dan bertanggung jawab.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH, menyampaikan apresiasi atas paparan PWI terkait program kerja dan arah organisasi ke depan. Ia mengatakan pentingnya peran PWI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi kebijakan kepada masyarakat.

“Sinergi ini penting agar PWI dapat terus menyampaikan informasi secara faktual, termasuk kebijakan yang direncanakan maupun yang sudah dijalankan pemerintah daerah,” katanya usai rapat.

Ia juga menekankan pentingnya penyebaran informasi yang obyektif dan konstruktif di tengah arus informasi yang begitu deras saat ini.

“Media memiliki peran strategis dalam membangun opini publik. Karena itu, kami berharap PWI bisa menjadi mitra dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” ujar Agung.

Anggota Komisi I DPRD Andi Riyanto Lie juga medukung program kerja PWI dalam meningkatkan kualitas kerja-kerja jurnalistik di Kota Cirebon yakni dengan sertifikasi wartawan.

Kendati demikian, Andi Lie juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi media sehingga pilar demokrasi dapat berjalan tanpa ada tekanan atau intervensi.

“Sinergi boleh terjalin, tapi sikap kritis media harus tetap dijaga. Pers adalah pilar demokrasi yang harus bebas dari tekanan atau intervensi,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Cirebon M Alif Santosa mengapresiasi RDP tersebut sebagai bentuk keterbukaan DPRD. Ia berharap eksistensi PWI dapat sejalan dan bersinergi dengan DPRD dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

“PWI tengah fokus pada peningkatan kompetensi profesi wartawan, dan kami butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD,” ucapnya.

Alif menambahkan, regenerasi dan kaderisasi juga menjadi prioritas pengurus PWI saat ini, mengingat sebagian besar anggotanya merupakan wartawan aktif di lapangan.

“Kita targetkan peningkatan kompetensi profesi wartawan bisa segera dilaksanakan tahun ini,”

Hadir pula anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya SFil Msi dan pengurus PWI. (Ara)

Read More

Pemkot Cirebon Sosialisasi Sistem Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko untuk Dukung Investasi

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Cirebon, Senin (19/5/2025). 

Dalam acara ini, Wakil Wali Kota menekankan komitmen Pemerintah Kota Cirebon untuk mendukung transformasi pelayanan publik, terutama di bidang perizinan dan investasi.

Untuk diketahui, Sistem Online Single Submission berbasis risiko atau OSS-RBA adalah langkah penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih mudah, cepat, dan terintegras. 

Wakil Wali Kota mengatakan, pengawasan perizinan yang dilakukan pemerintah bukan untuk menyulitkan pelaku usaha, tetapi sebagai bentuk pendampingan untuk memastikan usaha berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, tanpa menghambat produktivitas.

"Pengawasan yang baik justru menjadi jembatan antara kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi. Mari kita bangun paradigma baru bahwa pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membantu usaha tetap patuh, aman, dan berkembang," ujarnya.

Sebagai informasi, Kota Cirebon mengalami perkembangan signifikan dalam sektor investasi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, total nilai investasi yang masuk mencapai Rp 983 miliar, melebihi target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 114,34%. 

Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit juga mencapai 10.266 atau 111,7%  melampaui target tahunan dengan mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemerintah Kota Cirebon berharap, pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Wakil Wali Kota juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan terus mendukung fasilitas usaha, seperti sertifikasi halal, perizinan UMK, dan pelatihan manajemen. 

"Kami akan terus mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha agar pelayanan publik bisa berjalan maksimal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Sosro Harsono, menjelaskan mengenai penerapan sistem berbasis risiko yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Usaha dengan risiko rendah cukup melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sistem ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri," ujar Sosro.

Sosro menjelaskan, hingga triwulan pertama 2025, capaian investasi sudah menyentuh Rp252 miliar, dengan 387 pelaku usaha baru yang telah menyerap 627 tenaga kerja. 99% dari NIB yang terbit berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil.

Sosro juga menyampaikan bahwa melalui perubahan dalam perizinan usaha, Pemerintah Kota Cirebon memberikan berbagai kemudahan dan pengurangan prosedur yang rumit. 

"Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam melaksanakan penanaman modal sesuai regulasi yang berlaku, serta meningkatkan realisasi investasi di Kota Cirebon. 

"Dengan adanya regulasi ini, kami berharap akan ada peningkatan kualitas fasilitasi penanaman modal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah," harapnya. (din)

Read More

Wujudkan Keluarga Sejahtera, Pemkab Cirebon Gelar Layanan KB Gratis

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka 100 hari program kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menyelenggarakan layanan Keluarga Berencana (KB) Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) secara gratis bagi masyarakat di Rumah Sakit Pasar Minggu Palimanan, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/5/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dengan Rumah Sakit Pasar Minggu Palimanan dan Tim Medis Operasi dari Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Salamun Bandung.

Pelayanan ini diadakan dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, didampingi Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja sama seluruh pihak dalam pelaksanaan layanan KB ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada DPPKBP3A dan tim medis dari RS Pasar Minggu serta RSAU Salamun Bandung. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut bahkan ditingkatkan di masa mendatang,” ujar pria yang akrab disapa Jigus.

Layanan KB MOW dan MOP tersebut diikuti oleh 200 akseptor MOW dan 18 akseptor MOP. Program ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan reproduksi, tetapi juga edukasi serta perlindungan bagi pasangan usia subur.

Jigus menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk mendukung program pengendalian penduduk nasional, serta mendorong kesejahteraan keluarga di Kabupaten Cirebon.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam program KB dan mendaftarkan diri melalui kader KB, PKB/PLKB di wilayah masing-masing,” tambahnya.

Dengan keberhasilan pelaksanaan program ini, Pemkab Cirebon optimis bahwa laju pertumbuhan penduduk di daerahnya dapat lebih dikendalikan secara berkelanjutan.  (Herman)

Read More

Kompetisi Jaka Rara 2025, Panggung Kreativitas Anak Muda Menjaga Budaya dan Tradisi

 

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo dan jajaran perangkat daerah menghadiri malam puncak Grand Final Pemilihan Jaka Rara Kota Cirebon yang digelar di Grage City Mall, Minggu (18/5/2025). 

Acara ini menjadi sorotan masyarakat tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai panggung aktualisasi generasi muda dalam melestarikan budaya dan mempromosikan pariwisata daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh finalis. Ia menegaskan bahwa Grand Final Jaka Rara bukan sekadar kompetisi untuk memperebutkan selempang kehormatan, tetapi lebih dari itu, merupakan proses pembelajaran dan pengenalan jati diri. 

“Ini tentang proses mengenal diri, menggali potensi, serta membangun kesadaran bahwa menjadi bagian dari Kota Cirebon berarti ikut menjaga warisan, menyebarkan nilai-nilai baik, dan membawa harum nama Kota Cirebon,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi semangat dan visi para peserta, yang menurutnya telah menunjukkan bahwa generasi muda Kota Cirebon tidak hanya cakap berbicara di atas panggung, tapi juga memiliki komitmen terhadap pengembangan budaya dan pariwisata. 

"Pembangunan tidak bisa hanya diukur dari infrastruktur dan angka statistik. Kita butuh fondasi lain yang lebih halus, tapi justru lebih menentukan, yaitu karakter, identitas, dan rasa memiliki terhadap kota ini,” imbuhnya.

Wali Kota menambahkan bahwa acara ini seharusnya tidak dipandang sebagai seremonial semata. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan ajang seperti Jaka Rara sebagai ruang kolaborasi antar generasi dan elemen masyarakat. 

“Membangun kota tak cukup hanya oleh pemerintah, tapi harus berjalan bersama masyarakat, komunitas, termasuk generasi muda,” lanjutnya.

Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan ruang-ruang kreatif, program pengembangan pemuda, serta dukungan nyata terhadap sektor budaya dan pariwisata. 

Tak lupa, Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, juri, pelatih, mentor, dan semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini. 

"Terima kasih atas dedikasi dan kecintaan terhadap kota ini. Selamat kepada para finalis, semuanya adalah cermin harapan. Jadikan perjalanan ini sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berarti," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menyampaikan bahwa gelaran Grand Final ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang kontribusi nyata terhadap sektor ekonomi kreatif. 

“Ini adalah ajang kreativitas di mana kita membutuhkan keterlibatan anak-anak muda untuk menjadi duta budaya dan pariwisata,” ujarnya.

Agus juga menyoroti pentingnya sinergi antara kreativitas dan seni dalam ajang ini. Menurutnya, perpaduan antara seni kolosal dan sentuhan modern menciptakan daya tarik tersendiri. 

Ia optimistis, jika kolaborasi terus berjalan, Kota Cirebon bisa bersaing di level nasional bahkan internasional dalam bidang budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. “Selama kita bisa berkolaborasi, kita bisa mengangkat Cirebon ke level yang lebih tinggi,” pungkasnya. (Ara)

Read More

Kunker Menteri PPMI, Momentum Penguatan Ekosistem Migran di Kabupaten Cirebon

 

KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kantong pekerja migran terbesar di Indonesia. Komitmen ini ditegaskan saat kunjungan kerja Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, ke UPTD Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Plumbon, Sabtu (17/5/2025).

Didampingi Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus, kunjungan ini menjadi momentum penguatan ekosistem migran yang lebih aman, legal, dan terlatih.

Dalam pertemuan tersebut, Jigus mengungkapkan harapannya, agar ke depan Kabupaten Cirebon tidak hanya menjadi daerah pengirim pekerja migran, tapi juga menjadi pusat pelatihan dan perlindungan pekerja migran yang modern.

“Kita berharap pelatihan kerja di Kabupaten Cirebon bisa diperkuat. Tahun lalu saja ada 11 ribu warga kita yang berangkat ke luar negeri. Dengan potensi remitansi sekitar Rp600 miliar per tahun, ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Cirebon, baik ekonomi maupun sosialnya,” ujar Jigus.

Ia menambahkan, langkah strategis ke depan adalah memperbanyak sosialisasi ke desa-desa, menggandeng tokoh masyarakat, dan melakukan pendataan warga yang ingin bekerja ke luar negeri secara legal.

“Kami ingin masyarakat paham, bahwa berangkat ke luar negeri itu aman asalkan lewat jalur prosedural. Nanti kami libatkan juga kepala desa untuk ikut menyosialisasikan,” katanya.

Jigus menyambut baik semua arahan tersebut. Ia bahkan menyatakan siap menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai percontohan nasional dalam hal migrasi aman dan legal.

“Kita ingin tunjukkan, Kabupaten Cirebon bukan hanya pengirim tenaga kerja, tapi penghasil migran berkualitas yang membawa devisa besar dan mengangkat ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Abdul Kadir Karding, menyampaikan pentingnya Kabupaten Cirebon membentuk Migran Center, sebuah pusat vokasi yang khusus menyiapkan pekerja migran, baik dari sisi keterampilan maupun perlindungan hukum.

“Saya sarankan Kabupaten Cirebon bikin Migran Center. Di situ lengkap, ada pelatihan, sertifikasi, bahkan kurikulum yang diambil langsung dari negara tujuan, seperti Korea atau Jepang. Kalau perlu, pelatihnya langsung dari sana. Terutama pelatihan bahasa, ini kunci,” kata Abdul Kadir.

Ia menegaskan, dengan standar UMK Kabupaten Cirebon sebesar Rp2,6 juta, bekerja ke luar negeri bisa meningkatkan penghasilan berkali-kali lipat. Sebagai contoh, di Korea Selatan, gaji seorang welder bisa mencapai Rp15 juta per bulan.

“Bisa dibayangkan, kalau di Kabupaten Cirebon butuh kerja 4-5 bulan untuk dapat penghasilan itu, di Korea cukup satu bulan saja. Tapi syaratnya satu: berangkatnya harus prosedural,” tegas Abdul Kadir.

Ia juga mengingatkan, bahwa 95 persen permasalahan pekerja migran yang terjadi selama ini berasal dari mereka yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural.

“Makanya, kita harus perang lawan calo. Jangan kasih celah. Orang-orang ini memanfaatkan ketidaktahuan warga. Ada cerita teman saya dulu, dia calo, ngambil 8 juta dari satu orang. Warga kita sudah miskin, dimintain lagi setoran setelah di luar negeri. Ini kejam,” ungkapnya.

Abdul Kadir menegaskan komitmennya untuk membekukan perusahaan penempatan yang nakal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas sindikat calo, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia juga mengungkapkan maraknya modus pekerja migran ilegal yang diberangkatkan ke Kamboja, Myanmar, lewat Malaysia atau Thailand, menggunakan visa turis.

“Kami tegaskan, pemerintah tidak punya kerja sama penempatan dengan Kamboja atau Myanmar. Jadi, kalau ada yang bilang ada kerja di sana, itu pasti ilegal. Calonya pun orang Indonesia sendiri. Harus kita hentikan,” pungkasnya.

Read More

100 Hari Program Kerja Bupati dan Wabup Cirebon, Pemkab Menyelenggarakan Layanan KB Gratis Bagi Masyarakat

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka 100 hari program kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menyelenggarakan layanan Keluarga Berencana (KB) Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) secara gratis bagi masyarakat di Rumah Sakit Pasar Minggu Palimanan, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/5/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dengan Rumah Sakit Pasar Minggu Palimanan dan Tim Medis Operasi dari Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Salamun Bandung.

Pelayanan ini diadakan dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, didampingi Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja sama seluruh pihak dalam pelaksanaan layanan KB ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada DPPKBP3A dan tim medis dari RS Pasar Minggu serta RSAU Salamun Bandung. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut bahkan ditingkatkan di masa mendatang,” ujar pria yang akrab disapa Jigus.

Layanan KB MOW dan MOP tersebut diikuti oleh 200 akseptor MOW dan 18 akseptor MOP. Program ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan reproduksi, tetapi juga edukasi serta perlindungan bagi pasangan usia subur.

Jigus menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk mendukung program pengendalian penduduk nasional, serta mendorong kesejahteraan keluarga di Kabupaten Cirebon.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam program KB dan mendaftarkan diri melalui kader KB, PKB/PLKB di wilayah masing-masing,” tambahnya.

Dengan keberhasilan pelaksanaan program ini, Pemkab Cirebon optimis bahwa laju pertumbuhan penduduk di daerahnya dapat lebih dikendalikan secara berkelanjutan. (Yuli)

Read More