Wali Kota Serahkan SK Pensiun dan Tanda Penghargaan kepada 29 ASN Purna Tugas

 

CIREBON  — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyerahkan Surat Keputusan Pensiun dan Tanda Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang purna tugas, Kamis (12/6/2025). 

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdian. 

Ia menegaskan bahwa menjadi ASN bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. 

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dedikasi dan pengabdian Bapak dan Ibu selama ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Wali Kota menyampaikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari kontribusi seseorang terhadap lingkungan. Justru, dengan pengalaman panjang yang dimiliki, para pensiunan tetap dapat berperan aktif dalam masyarakat. 

“Saya yakin, ilmu, kebijaksanaan, dan pengalaman Bapak dan Ibu akan tetap bermanfaat, baik di tengah keluarga maupun lingkungan sosial,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar nilai-nilai positif yang telah ditunjukkan para ASN purna tugas bisa menjadi teladan bagi generasi ASN yang masih aktif saat ini. 

Menurutnya, dedikasi, loyalitas, dan etika kerja para pensiunan adalah pondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional.

“Ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita butuh karakter ASN yang kuat, berintegritas, dan punya semangat melayani. Nilai-nilai itulah yang telah diwariskan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Wali Kota.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, saat ini tengah berkomitmen dalam melanjutkan agenda reformasi birokrasi melalui penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur. Tujuannya tak lain adalah untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang Setara Berkelanjutan, yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak para pensiunan untuk tetap menjaga silaturahmi dan kedekatan dengan instansi. 

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi Bapak dan Ibu untuk tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota Cirebon. Jangan sungkan untuk datang, berbagi cerita, dan terus menjaga semangat kebersamaan,” ucapnya penuh kehangatan.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati mengungkapkan bahwa pada kesempatan ini terdapat 29 ASN yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Juli 2025. 

“Hari ini, kita memberikan penghargaan kepada 29 ASN yang telah mencapai batas usia pensiun. Ini bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun,” katanya.

Acara ini menjadi momen reflektif, bukan hanya bagi para pensiunan, tapi juga bagi seluruh ASN aktif untuk terus menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Apresiasi Seminar Internasional Paliatif, Perpaduan Teknologi dan Kemanusiaan

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menghadiri Seminar Internasional yang digelar Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Mahardika di Grage Hotel, Kamis (12/6/2025). 

Kegiatan yang bertemakan “The Future of Palliative Care: Technology, Innovation, and a Holistic Approach” ini dihadiri oleh para akademisi, hingga praktisi kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada ITEKES Mahardika, khususnya Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, atas penyelenggaraan seminar yang dinilai sangat relevan dengan tantangan dunia kesehatan saat ini. 

"Seminar seperti ini merupakan refleksi nyata dari semangat kemajuan, kolaborasi, dan dedikasi akademik yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman," ujar Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelayanan paliatif bukan hanya menyangkut perawatan bagi pasien di akhir hayat, tetapi merupakan wujud empati tertinggi dalam praktik keperawatan. 

“Ketika sains bertemu dengan rasa kemanusiaan, di situlah nilai sejati pelayanan paliatif bekerja. Ini bukan hanya soal medis, tapi juga menyentuh aspek spiritual, sosial, dan emosional,” tambahnya.

Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan layanan paliatif, seperti perubahan demografi, meningkatnya prevalensi penyakit kronis, hingga keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang ini.

 "Perlu ada terobosan. Di sinilah peran teknologi menjadi kunci, mulai dari artificial intelligence, telemedicine, hingga wearable devices yang harus dipadukan dengan pendekatan budaya dan spiritual yang tepat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon terus berkomitmen dalam mendorong penguatan sektor kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan dan pasien dengan kebutuhan khusus. 

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara akademisi, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pemerintah adalah pilar penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berkesinambungan,” ujarnya.

Dengan semangat kolaboratif dan visi yang menyatukan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, seminar ini diharapkan menjadi titik awal bagi transformasi pelayanan paliatif di Indonesia. 

“Mari kita jadikan forum ini sebagai pijakan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih adaptif dalam dunia kesehatan,” ajaknya.

Sementara itu, Rektor ITEKES Mahardika, Yani Kamasturyani dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

“Semoga acara ini dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa, dosen, dan seluruh peserta. Melalui kehadiran para narasumber internasional, kita bisa memperluas cakrawala dan mengadopsi pendekatan baru dalam praktik pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Yani juga berharap agar seminar ini tidak berhenti pada tataran diskusi teoritis saja, melainkan dapat menghasilkan aksi nyata yang berdampak langsung pada sistem kesehatan.

"Baik dalam bentuk pengembangan kurikulum, riset terapan, hingga pengabdian kepada masyarakat," harapnya. (Ara)

Read More

LPKBH-KERIS : Hadir untuk Rakyat, Bangun Sinergi dengan Pemerintah Wilayah III Cirebon

CIREBON, FC — Lembaga Pengkajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum - Komunitas Rakyat Independen Strategis (LPKBH-KERIS) menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah se-Wilayah III Cirebon dalam berbagai program strategis pembangunan. 

Kolaborasi ini meliputi sektor pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, peningkatan mutu pendidikan, hingga pendampingan hukum dan advokasi kepada masyarakat.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum LPKBH-KERIS, Umar Amaro, SH, menegaskan bahwa lembaganya siap mendukung publikasi dan sosialisasi seluruh kebijakan serta rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk pula pencapaian-pencapaian yang telah berhasil diraih dalam rangka memajukan wilayah.

“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi terkait kemajuan dan rencana pembangunan yang pro-rakyat. Namun tentu saja, LPKBH-KERIS tetap menjaga jati dirinya sebagai lembaga yang lahir dari kepentingan rakyat,” tegas Umar.

Lebih lanjut, Umar menyampaikan bahwa meskipun LPKBH-KERIS membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, namun lembaganya tidak akan meninggalkan komitmen kritis terhadap ketidakadilan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. 

“Kami tetap menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Mengkritisi kebijakan yang tidak adil adalah bagian dari tanggung jawab kami demi tegaknya keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.

Guna memperkuat peran dan efektivitas kerja organisasi, LPKBH-KERIS terus melakukan konsolidasi internal melalui penguatan komunikasi antar pengurus dan aktivis. 

Berbagai program kerja serta kegiatan silaturrahmi rutin dilakukan untuk mempererat solidaritas dan memastikan seluruh elemen organisasi tetap solid dalam menjalankan misi sosial dan kemasyarakatan.

Dengan semangat kolaboratif namun tetap kritis, LPKBH-KERIS diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Pimprus Koran Cirebon, Firda Asih menyambut baik langkah LPKBH-KERIS untuk menggandeng Pemda Sewilayah III Cirebon. 

Langkah ini kata Firda merupakan bukti jika LPKBH-KERIS yang di dalamnya terdapat organ-organ media dan wartawan bisa bekerjasama dengan dalam rangka percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. 

"Sebagai pemilik perusahaan media dan para awak media menyambut baik langkah ini, karena kerjasama tersebut adalah sebuah bukti untuk turut memajukan daerah dari berbagai bidang yang ada. Semoga langkah ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, dan kolaborasi ini bisa segera terjalin," tandasnya. (din)

Read More

Cirebon Economic Forum 2025: Pondasi Investasi Menuju Kabupaten Cirebon sebagai Jantung Ekonomi Rebana

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan Cirebon Economic Forum di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

Forum ini mengusung tema “One Step, One Vision: Aligning Cirebon’s Investment Future”, sebagai langkah awal menuju Cirebon Investment Summit yang direncanakan akan digelar pada November mendatang.

Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya menegaskan kesiapan daerah untuk menerima investor. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

“Kabupaten Cirebon ini memiliki potensi yang sangat besar. Ada sektor pertanian, perikanan laut, hingga tanah yang subur dan cocok untuk pengembangan investasi,” kata Imron.

Ia juga menyoroti keunggulan aksesibilitas Kabupaten Cirebon yang didukung banyak pintu tol, serta ketersediaan SDM dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah, lanjutnya, telah membentuk tim percepatan investasi untuk mempermudah proses masuknya investasi.

Imron juga mengajak seluruh pejabat dan masyarakat untuk bersinergi mendukung program-program pembangunan demi kemajuan bersama.

Dalam semangat keterbukaan, ia menyatakan komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda untuk mendukung investor selama memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami membuka diri kepada investor. Mangga datang ke Kabupaten Cirebon. Kami dukung selama membawa manfaat untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Imron turut menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar membantu dan mempermudah segala proses perizinan investasi, serta mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi apabila terdapat hambatan di lapangan.

“Kami juga instrusikan kepada seluruh perangkat daerah, agar turut membantu dan memudahkan keinginan (investasi) juga dalam memprosesnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, menyampaikan bahwa forum ini merupakan kegiatan berkelanjutan sebagai pondasi strategis untuk memperkuat kesiapan Kabupaten Cirebon dalam menyambut dan melayani investasi.

“Forum ini bukan hanya soal potensi, tapi juga kesiapan narasi, data, hingga komunikasi. Ini adalah ajang pembuktian bahwa Kabupaten Cirebon serius dan siap melayani investasi secara menyeluruh,” ungkap Dede.

Dede menjelaskan, bahwa forum ini bertujuan menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan, agar pesan yang disampaikan kepada investor solid dan selaras.

Selain itu, forum ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi digital yang dapat didorong secara terarah.

Ia juga menegaskan pentingnya strategi promosi investasi yang terukur dan tidak asal-asalan.

Lebih jauh, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha untuk saling memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain.

Dede menekankan, bahwa keberhasilan investasi memerlukan kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan masyarakat luas. (din)

Read More

Bupati Imron Tinjau SDN 2 Kertawinangun, Pastikan Perbaikan Ruang Kelas dan Toilet

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, langsung bergegas usai mendapatkan laporan terkait kerusakan ruangan kelas dan fasilitas toilet di SDN 2 Kertawinangun, Kecamatan Kedawung.

Imron meninjau langsung sejumlah kerusakan di SDN 2 Kertawinangun, dan memastikan perbaikan ruangan kelas dan toilet yang rusak segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Pada hari ini saya kunjungan langsung ke SDN 2 Kertawinangun. Ini di Kedawung, berbatasan dengan kota (Cirebon),” ujar Imron saat meninjau langsung kerusakan di SDN 2 Kertawinangun, Kamis (12/6/2025).

“Saya ingin sekolah di Kedawung ini (memiliki fasilitas) baik dan anak-anaknya berprestasi, ternyata ada yang rusak,” kata Imron.

Di sela-sela peninjauan fasilitas yang rusak, Imron juga langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto, melalui sambungan telepon.

Imron meminta agar Disdik Kabupaten Cirebon segera melakukan perbaikan ruangan kelas dan toilet yang rusak. Ronianto pun mengamini instruksi orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu.

“Ada dua ruangan yang rusak. Saya sudah telepon Kepala Dinas Pendidikan, ini akan diperbaiki. Toilet pun besok akan diperbaiki,” tuturnya.

Kepala SDN 2 Kertawinangun, Slamet Firdaus pun berterima kasih atas upaya Bupati Imron dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Terima kasih atas kunjungan Pak Bupati,” ucap Slamet.

Slamet mengaku sudah berupaya maksimal dan melaporkan kerusakan bangunan ke Disdik Kabupaten Cirebon sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia bersyukur SDN 2 Kertawinangun bakal segera diperbaiki.

“Toilet akan dibantu perbaikannya dalam waktu singkat. Pendidikan di Kabupaten Cirebon harus mendapatkan tempat yang baik untuk anak-anak kita, supaya mendapatkan ruang yang layak,” tukasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Genjot Aksi Terpadu Turunkan Angka Stunting

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengintensifkan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pelaksanaan aksi konvergensi menjadi sangat krusial mengingat target penurunan prevalensi stunting secara nasional mencapai 18,8 persen pada 2025, dan 14,2 persen pada 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

“Pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah percepatan penurunan stunting tetap terkonvergensi dan fokus pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia bawah lima tahun, hingga remaja putri dan calon pengantin,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Data menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon sempat mengalami penurunan signifikan dari 26,5 persen pada 2021 menjadi 18,6 persen di tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 22,9 persen pada 2023. Sementara data tahun 2024 belum dipublikasikan.

“Ini artinya kita tidak bisa lengah. Perlu kerja keras lintas sektor agar kita bisa mencapai target nasional, minimal 14,2 persen pada tahun 2029,” tegas Jigus.

Ia menekankan, upaya penurunan stunting bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan dan instansi terkait, namun juga seluruh unsur pemerintah, swasta, akademisi hingga masyarakat.

Wabup Jigus meminta kepada semua perangkat daerah menjadikan aksi konvergensi stunting sebagai program prioritas dan strategis.

Pemkab Cirebon akan memperkuat peran TPPS dari tingkat kabupaten hingga desa, serta mendorong pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna melakukan skrining dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Selain itu, gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting juga akan terus digalakkan.

“Langkah lainnya adalah meningkatkan pelayanan program keluarga berencana, sistem rujukan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, serta pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan dan penyuluhan sebagai bentuk intervensi langsung kepada kelompok sasaran,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengatakan pihaknya mendukung penuh target pembangunan keluarga berkualitas melalui lima program unggulan BKKBN seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), dan aplikasi digital “Keluarga Indonesia”.

“Kunci keberhasilan ada pada sinergi dan komitmen semua pihak. Konvergensi adalah pendekatan terbaik untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkap Eni.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam evaluasi dan pelaksanaan program stunting di seluruh tingkatan pemerintahan, dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Koordinasi ini juga diharapkan memperkuat perencanaan terintegrasi serta menjamin optimalisasi alokasi sumber daya yang berkelanjutan, termasuk memastikan dukungan regulasi dan publikasi yang memperkuat akuntabilitas program kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah terkait, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK, Direktur RSUD Arjawinangun dan Waled, perwakilan dunia usaha, serta akademisi dari Universitas Gunung Jati dan Universitas Muhammadiyah Cirebon, serta kepala UPTDP5A dan kepala Puskesmas dari 10 kecamatan. (Anin)

Read More

Bupati Imron Instruksikan Seluruh Perangkat Daerah Permudah Izin Investasi

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, memberikan instruksi kepada seluruh perangkat daerah untuk mempermudah izin investasi di Kabupaten Cirebon.

Hal ini disampaikan Imron pada gelaran Cirebon Economic Forum 2025 yang berlangsung di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

“Kami juga instruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk turut aktif membantu dan memudahkan keinginan (investasi) dan memprosesnya,” kata Imron.

Imron mengungkapkan, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, sehingga perlu dioptimalisasi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon.

Dirinya meminta masyarakat untuk terbuka menyambut investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus. Ia meminta persoalan hambatan investasi di Kabupaten Cirebon harus segera diselesaikan.

“Mendukung semua investasi di Kabupaten Cirebon. Terkait keamanan, kami berkolaborasi dengan Forkopimda untuk menjamin keamanan dan kenyamanan,” ucap Jigus.

Selain itu, dirinya memberikan tiga kepastian, yakni kepastian hukum, waktu, dan biaya bagi para investor. Jigus menyebut, dirinya tidak ingin investasi yang masuk di Kabupaten Cirebon terganggu.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk mendampingi investor. Jigus juga meminta untuk membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha.

“Supaya investor yang datang ke Kabupaten Cirebon terjamin keamanan dan kenyamanannya. Kami pemerintah daerah membantu semaksimal mungkin,” tutupnya.  (din)

Read More