DPRD Terima Penyampaian Raperda RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029

CIREBON – DPRD Kota Cirebon menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada rapat paripurna, Kamis (24/7/2025) di Griya Sawala.

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mengatakan, penetapan RPJMD 2025-2029 perlu dilaksanakan guna memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, guna memenuhi ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sebelumnya Walikota Cirebon telah menyampaikan rancangan awal RPJMD 2025-2029 pada April lalu.

Andrie juga mengatakan, DPRD sebagai lembaga legislatif akan membahas dokumen RPJMD tersebut secara maksimal sehingga dapat selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Cirebon.

“RPJMD ini akan menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan. Maka perlu pembahasan yang serius, mendalam, dan partisipatif,” ujarnya.

DPRD juga akan mengawal proses ini agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi mampu diterjemahkan ke dalam program nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Selanjutnya, raperda ini akan dibahas lebih mendalam oleh pansus pembahas raperda RPJMD 2025-2029 dan Tim Aistensi Pemda, dan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah fraksi turut menyampaikan pemandangan umum atas penyampaian Raperda tentang RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 oleh Walikota.

Di antaranya, juru bicara Fraksi NasDem Laurentia Mellynda. Ia menyampaikan, bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diperhatikan optimalisasi di sejumlah sektor.

Seperti, peningkatan BUMD, optimalisasi sektor pariwisata dan industri, menciptakan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja daerah, hingga penanganan pelintasan sebidang yang mempengaruhi mobilitas masyarakat saat berkendara.

“Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu melakukan ekspansi wilayah dengan mengambil kebijakan strategis, seperti mendorong pembangunan ke arah Selatan, hingga peningkatan RTH di Kota Cirebon,” katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Gerindra dr Tresnawaty SpB, mengkritisi julukan yang kerap disematkan terhadap Kota Cirebon sebagai Kota Udang ataupun Kota Wali. Menurutnya, identitas daerah tersebut masih harus diperkuat dengan dasar hukum yang jelas.

Tresnawaty juga mengatakan, pemerintah daerah harus segera membuat kebijakan untuk menangani persoalan yang masih terjadi, sepertinya banjir di sejumlah titik vital, penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, hingga pelestarian budaya lokal.

“Kendati demikian, sikap fraksi menerima penyampaian RPJMD dengan catatan pada poin-poin tersebut,” katanya.

Adapun juru bicara penyampaian pemandangan umum lainnya, yaitu Fraksi Golkar Fahmi Mirza Ibrahim SE, Fraksi PDIP Sarifudin SH, Fraksi PKS Nurani Cicih Sukaesih, Fraksi PAN Rinna Suryanti ST, dan Fraksi Demokrat Pembangunan M Handarujati Kalamullah SSos MAP. Seluruh Fraksi menyetujui raperda RPJMD dibahas lebih lanjut melalui pansus.

Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi mengatakan, penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 memuat visi Kota Cirebon yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan (Setara Berkelanjutan) Tahun 2029”.

Edo menambahkan, visi tersebut nantinya akan dijabarkan ke dalam lima misi yaitu, meningkatan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, meningkatan tata kelola pemerintahan, mewujudkan pelestarian lingkungan, serta meningkatkan pemberdayaan sosial dan budaya lokal.

“Kami juga berkomitmen untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis elektronik, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam evaluasi pembangunan daerah,” ujarnya.

Sekadar diketahui, adapun Ketua dan Wakil Pansus Raperda tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yaitu, Ana Susanti SE MSi dan Stanis Klau.

Sementara anggota pansus lainnya yaitu, Agung Supirno SH, Erry Yudistira Ramadhan SH, Andi Riyanto Lie, M Noupel SH MH, Ruri Tri Lesmana, dr Tresnawaty SpB, Imam Yahya Sfil MSi, Cicih Sukaesih, Leni Rosliani SIP, M Handarujati Kalamullah SSos MAP, Dian Novitasari SKom MAP, Rinna Suryanti ST, dan Prsilia. (din)

Read More

Peringatan HAN ke-41 Tahun 2025, Wabup Jigus Ajak Tanamkan Nilai Persaudaraan Sejak Dini Bagi Anak

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau yang akrab disapa Jigus, mengajak seluruh elemen masyarakat menanamkan nilai persaudaraan kepada anak sejak dini sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang inklusif dan tangguh.

“Persaudaraan ini melampaui ikatan darah, ia adalah ikatan kebangsaan yang dijalin dengan empati, kepedulian, dan gotong royong,” kata Jigus saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tingkat Kabupaten Cirebon di Gedung Kesenian Kecamatan Gegesik, Rabu (23/7/2025).

Menurutnya, penting untuk menanamkan rasa persatuan dan semangat kebangsaan kepada anak-anak, agar kelak mereka tumbuh menjadi pribadi yang menghargai keberagaman serta memiliki rasa memiliki terhadap bangsa dan negara.

Ia menyebutkan, anak-anak dari Sabang sampai Merauke, merupakan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia yang harus dijaga melalui nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika.

“Dengan menanamkan rasa persaudaraan sejak dini, kita membangun fondasi masyarakat yang harmonis dan aman bagi anak-anak untuk bertumbuh,” ujarnya.

Jigus berpesan kepada anak-anak agar terus semangat dalam belajar, mencintai keluarga, peduli terhadap sesama, serta tidak lupa berdoa memohon perlindungan bagi diri sendiri dan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menyampaikan bahwa peringatan HAN tahun ini diikuti 500 peserta dari unsur Forkopimda, perangkat daerah, lembaga vertikal, organisasi profesi, pemerhati anak, Forum Anak Kabupaten Cirebon, serta dunia usaha.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984.

“Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya pemenuhan hak anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak,” kata Indra.

Ia menyebutkan, rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak 5 Juli 2025 dengan sejumlah agenda seperti lomba menulis surat untuk guru, pelatihan membatik, melukis kaca, serta berbagai pertunjukan seni dan dongeng yang ditampilkan pada puncak acara.

Dalam acara tersebut sekaligus peluncuran buku “Bapak/Ibu Guru Tolong Dengarkan Suara Kami” yang berisi tentang suara hati anak-anak SMP dan SMA, yang mereka tuangkan dalam bentuk tulisan bertema surat cinta untuk bapak/ibu guru dan dilombakan.

Fitri–sapaan akrab Kepala DPPKBP3A, menyampaikan bahwa anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon serta partisipasi CSR sejumlah mitra, antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, RSUD Arjawinangun, RSUD Waled, Fakultas Kedokteran UGJ, Bank Indonesia, BJB, BCJ, BKC, Baznas, Indocement, PT Sumber Alfaria Trijaya, Indomarco, Wardah, PT Yakult, Empal Gentong H Apud, dan Lab Paramita.

“Terima kasih atas kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan kegiatan ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperhatikan hak anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya. (din)

Read More

Komitmen Tingkatkan Transparansi, Kemenag Gelar Pendampingan Self Assessment PPID PTKN Zona 1 di UIN Walisongo

SEMARANG, FC - Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama RI kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Self Assessment Questionnaire bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Zona 1.

Yaitu PTKN Zona Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, NTT. Acara bergengsi ini digelar selama dua hari, Kamis dan Jumat, 24–25 Juli 2025, bertempat di UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah.

Kegiatan ini diikuti oleh 32 PTKN dari wilayah tengah Indonesia, termasuk delegasi dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang secara khusus mengirimkan Kepala Pustikom Riyanto, ST., M.Kom., dan Mohamad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I., sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan PPID yang transparan dan profesional di lingkungan kampus berbasis digital tersebut.

Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang juga merupakan pejabat utama PPID kampus tersebut, membuka kegiatan secara resmi. 

Dalam sambutannya, Prof. Nizar menekankan pentingnya penguatan tata kelola informasi publik sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan good university governance. 

“Kata kuncinya adalah akuntabel dan transparan. Dan kitab sucinya bagi kita adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” tegasnya.

Lebih jauh, Prof. Nizar menguraikan tiga misi utama dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan PTKN:

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Mengembangkan sistem informasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Menyediakan serta mengelola informasi publik secara berkelanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan anggaran serta ruang khusus bagi PPID adalah keharusan. “PPID tak bisa berjalan tanpa anggaran. Dan keberadaannya wajib terlihat, dengan ruang khusus yang senantiasa dimonitor oleh KIP,” ujarnya.

Kepala Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Kemenag RI, Moh. Khoeron, S.Ag., MA., dalam laporannya menyampaikan urgensi dari kegiatan ini. Menurutnya, dari total 72 PTKN yang ada, hanya lima yang berhasil meraih predikat informatif, yakni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Fatah Palembang, dan IAIN Kediri. 

“Sisanya masih perlu peningkatan serius dalam hal pelayanan informasi publik. Dan kegiatan ini adalah langkah nyata untuk menuju ke arah itu,” jelas Khoeron.

Dijelaskan pula bahwa Self Assessment Questionnaire menjadi instrumen vital untuk menilai kesiapan dan implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing PTKN. Skor di atas 90 menjadi syarat agar suatu lembaga dapat menyandang status “informatif”, dari lima kategori penilaian yang berlaku.

Sebagai kampus yang telah menyandang status informatif sejak 2021, UIN Walisongo dijadikan benchmark bagi peserta. Dalam acara ini, hadir pula para tokoh penting seperti Prof. Dr. Ahmad Ismail, M.Ag. (Wakil Rektor II sekaligus PPID Utama UIN Walisongo), serta M. Fatah, S.Ag., M.Ed., selaku Kepala Biro AAKK dan Plt. Biro AUPK.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Kementerian Agama dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. 

Harapannya, ke depan seluruh PTKN mampu membentuk sistem informasi publik digital yang modern, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keterbukaan.

"Digitalisasi sistem informasi publik bukan pilihan, tapi keniscayaan," pungkas Prof. Nizar, yang disambut tepuk tangan peserta yang memenuhi aula utama UIN Walisongo Semarang. (din)

Read More

Rektor Utus Pustikom dan Humas UIN Siber Cirebon Hadiri Pendampingan PPID Zona 1 PTKN Se-Indonesia

H.M.Arifin, M.PD.I dan Riyanto, S.Kom hadiri agenda nasional di Semarang 

SEMARANG – Suasana kampus UIN Walisongo Semarang terasa berbeda selama dua hari terakhir. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Zona 1 yang meliputi wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, dan NTT—berkumpul dalam sebuah agenda nasional bergengsi: Pendampingan Self Assessment Questionnaire bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Kegiatan penting ini dipandu oleh Safrudin Ketua Tim Pengelola Informasi Kementerian Agama RI, dan diadakan selama dua hari, Kamis–Jumat, 24–25 Juli 2025, dengan menghadirkan peserta dari berbagai PTKN se-Zona 1.

Sesi materi utama disampaikan oleh narasumber kompeten, Siti Ajijah, S.H., M.H, Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP), yang membuka cakrawala peserta tentang esensi keterbukaan informasi publik. 

Dalam paparannya, Ajijah menekankan bahwa seluruh dokumen yang diterima instansi pemerintah adalah informasi publik. “Setiap dokumen adalah informasi publik, kecuali yang dikecualikan sesuai UU,” ujarnya tegas.

Tak hanya menjelaskan peran PPID dan KIP, Ajijah juga menyoroti pentingnya peran Arsiparis dalam manajemen informasi. 

“Ke depan, Arsiparis akan menjadi bagian tak terpisahkan dari PPID. Mereka yang akan mengkaji dokumen ketika terjadi sengketa informasi,” jelasnya.

Acara ini tak hanya bersifat monolog. Seluruh peserta aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para PPID dari berbagai kampus pun saling bertukar pengalaman dan strategi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, hadir Kepala Pustikom Riyanto, ST., M.Kom., dan Pranata Humas Ahli Muda Mohamad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I. Keduanya menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang acara. "Kami serius mengikuti pendampingan ini. Kami bertekad segera mengimplementasikannya di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon," ujar Riyanto optimis.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PTKN. Selain memperluas wawasan teknis dan regulatif, acara ini juga mempererat jejaring antar-PPID se-Zona 1.

Dengan semangat transparansi dan tata kelola informasi yang profesional, acara ini menandai komitmen kuat PTKN se-Zona 1 dalam mendukung keterbukaan dan akuntabilitas publik di era digital. 

UIN Walisongo pun membuktikan diri sebagai tuan rumah yang profesional dan inspiratif dalam menyelenggarakan kegiatan strategis ini. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Penuh Pancasila Saka Adikara dan Adisiswa, Nyalakan Api Ideologi di Hati Generasi Muda

CIREBON - Denyut Pancasila terasa berdegup kencang dari jantung kota, Alun-Alun Kejaksan. Tempat yang menjadi saksi sejarah perjumpaan nilai, tradisi, dan harapan ini menjadi panggung kegiatan Pancasila Saka Adikara dan Pancasila Saka Adisiswa, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis (24/7/2025). 

Suatu kehormatan besar bagi Kota Cirebon yang dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan yang sarat makna ini.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, hadir dan memberikan sambutan penuh semangat. Dalam kata-katanya yang mengalun tenang namun membakar semangat kebangsaan, Sekda menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPIP yang telah memilih Kota Cirebon sebagai ruang berkumpulnya semangat kebangsaan anak-anak muda.

“Ini bukan sekadar kegiatan, ini adalah pernyataan bahwa Pancasila hidup dan menyala di dada generasi muda,” ujarnya.

Sekda menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dokumen sejarah yang dibaca dalam upacara atau dideklamasikan saat hari besar nasional. Menurutnya, Pancasila adalah ideologi hidup, kompas moral dan kekuatan pemersatu bangsa. 

"Dalam zaman yang penuh tantangan, dari krisis identitas hingga polarisasi sosial, nilai-nilai Pancasila justru menjadi lentera,” tambahnya.

Kegiatan ini pun tak hanya berhenti pada tataran simbolik. Dengan gerakan pungut sampah, aksi sosial di panti asuhan, ekspresi budaya, dan kolaborasi antar pelajar, mahasiswa, serta komunitas, semangat Pancasila dihidupkan secara nyata. 

Aksi nyata ini menjadi penanda bahwa Pancasila tak lagi mengendap di ruang wacana, tapi tumbuh dalam perbuatan dan perilaku sehari-hari.

“Generasi muda hari ini bukan sekadar penerus, mereka adalah penentu arah masa depan. Maka, membekali mereka dengan nilai luhur sejak dini adalah investasi kebangsaan,” tutur Sekda. 

Ia juga menekankan komitmen Kota Cirebon dalam menjaga ruang kebhinekaan sebagai bagian dari pembangunan manusia yang utuh dan berkarakter.

“Marilah kita rawat dan jaga Pancasila bukan hanya sebagai warisan, tetapi sebagai kesadaran kolektif, sebagai napas kehidupan, dan pijakan dalam setiap langkah membangun Indonesia," harapnya.

Turut hadir,  Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Presiden,  Panji Setiadi Nugraha yang memberikan refleksi mendalam terkait peran generasi muda dalam merawat Pancasila di era digital. 

“Ini bukan seremonial belaka. Kegiatan ini sesuai dengan asa cita pertama Presiden, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila sebagai dasar berbangsa," ujarnya.

Panji juga mengingatkan bahwa tantangan zaman kini hadir bukan hanya di sekolah dan lingkungan rumah, tetapi juga di ruang digital yang penuh arus informasi. 

“Generasi muda menghabiskan banyak waktunya di media sosial. Penting untuk cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Kita harus memiliki kesadaran kritis, agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan, tapi diterapkan,” jelasnya.

Menurut Panji, media sosial dapat menjadi medan baru perjuangan ideologis. Di sinilah generasi muda harus mampu membumikan Pancasila dalam cara berkomentar, berbagi informasi, dan membangun narasi kebangsaan yang inklusif.

Kegiatan Pancasila Saka Adikara dan Saka Adisiswa  menjadi oase kebangsaan di tengah riuhnya zaman. Menyentuh tidak hanya logika, tapi juga rasa. Tidak sekadar mendidik, tapi juga menggerakkan. Menanamkan kesadaran bahwa Indonesia yang majemuk ini hanya dapat berdiri teguh jika nilai-nilai Pancasila hidup di setiap langkah rakyatnya. (din)

Read More

DKUKMPP Kota Cirebon Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Koperasi, Dorong Penguatan Kelembagaan

CIREBON, FC – Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Koperasi selama dua hari, pada 23–24 Juli 2024.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data koperasi yang tercatat di daerah. Data yang valid dan mutakhir akan menjadi landasan penting dalam upaya penguatan kelembagaan koperasi di era digital.

“Pemutakhiran data bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Melalui data yang valid, program pembinaan dan pengembangan koperasi bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Selama dua hari, peserta mendapatkan materi seputar tata cara pemutakhiran data koperasi melalui dan juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan koperasi.

DKUKMPP berharap, kegiatan ini mampu mendorong koperasi-koperasi di Kota Cirebon untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus memperkuat posisi kelembagaan mereka dalam ekosistem ekonomi lokal. (Ara)

Read More

Dr.H.Acep Komara, M.Si Resmi Dilantik sebagai Ketua DPD AFEBSI Jawa Barat Periode 2025–2030

CIREBON, FC — Segenap keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunung Jati (FEB UGJ) dengan bangga mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Drs. H. Acep Komara, SE., M.Si., AK., CSRS atas pelantikannya sebagai Ketua DPD AFEBSI (Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia) Provinsi Jawa Barat untuk masa bakti 2025–2030. 

Pelantikan ini menandai kepercayaan dan pengakuan terhadap dedikasi, integritas, dan kiprah beliau dalam memajukan dunia pendidikan tinggi, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. 

AFEBSI merupakan wadah kolaborasi antar fakultas ekonomi dan bisnis dari perguruan tinggi swasta se-Indonesia yang bertujuan meningkatkan mutu akademik, riset, serta kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. 

Dengan terpilihnya Dr. Acep Komara sebagai Ketua DPD Jawa Barat pertama, diharapkan akan memperkuat sinergi antar kampus swasta, meningkatkan kualitas SDM akademik, serta memperluas jejaring kerja sama regional dan nasional. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ sebagai tempat beliau mengabdi, turut merasa bangga dan siap mendukung penuh segala langkah dan program strategis yang akan dijalankan selama masa kepemimpinan lima tahun mendatang. 

FEB UGJ menyatakan komitmen penuh untuk mendukung seluruh program strategis AFEBSI di bawah kepemimpinannya. Bahkan semua harus siap menyongsong era baru pendidikan tinggi ekonomi dan bisnis yang lebih kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap transformasi digita. 

Dengan semangat ini, FEB UGJ siap terus mencetak lulusan unggul dan berdaya saing tinggi di era digital, sejalan dengan misi besar AFEBSI dalam memajukan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. (din)

Read More