Dari Karangan Bunga ke Tanaman Hidup: Ikhtiar Nyata Mewujudkan Kampus Hijau dan Ekoteologi

 

CIREBON, FC -- Penerbitan Surat Edaran Nomor: B 0806/Un.30/R/PP.00.9/02/2026 tentang Larangan Penggunaan Karangan Bunga dan Penggantian dengan Tanaman Hidup di Lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah ikhtiar strategis dalam membangun peradaban kampus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Selama ini, budaya memberikan karangan bunga dalam berbagai kegiatan seremonial telah menjadi kebiasaan yang seolah tak terpisahkan. Namun, di balik keindahan sesaat tersebut, terdapat persoalan serius: limbah, pemborosan sumber daya, serta dampak lingkungan yang tidak kecil. Karangan bunga yang hanya bertahan satu hingga dua hari seringkali berakhir menjadi sampah, menambah beban pengelolaan limbah, dan tidak memberikan nilai keberlanjutan.

Karena itu, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengambil langkah progresif dengan mengganti karangan bunga menjadi tanaman hidup. Kebijakan ini kami pandang sebagai transformasi budaya simbolik menuju praktik yang lebih bermakna. Tanaman hidup tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga memberikan manfaat ekologis, edukatif, dan spiritual. Ia tumbuh, dirawat, dan memberi kehidupan—sebuah simbol keberlanjutan yang sejalan dengan nilai Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan global menuntut setiap institusi, termasuk perguruan tinggi, untuk mengambil peran aktif. Kampus tidak boleh hanya menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga teladan dalam praktik keberlanjutan. Konsep green campus bukan sekadar jargon, melainkan sebuah keniscayaan.

Melalui kebijakan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ingin menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem kampus yang ramah lingkungan, sehat, dan berkelanjutan. Tanaman hidup yang menggantikan karangan bunga akan memperkaya ruang hijau kampus, meningkatkan kualitas udara, menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus membangun kesadaran ekologis seluruh sivitas akademika.

Langkah ini juga merupakan bentuk dukungan nyata UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terhadap Program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tentang Indonesia Asri, yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, penataan ruang hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Kampus sebagai pusat intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pionir dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik konkret.

Di sisi lain, kebijakan ini sejalan dengan Program Prioritas (Protas) Kementerian Agama RI tentang Ekoteologi, yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berkewajiban menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Menanam pohon dan merawat tanaman bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga ibadah sosial yang bernilai pahala.

Dalam perspektif ekoteologi, setiap tanaman yang tumbuh, setiap oksigen yang dihasilkan, dan setiap makhluk yang merasakan manfaatnya, menjadi bagian dari amal jariyah. Dengan demikian, penggantian karangan bunga menjadi tanaman hidup adalah langkah kecil yang berdampak besar, baik secara ekologis maupun spiritual.

Kami menyadari bahwa perubahan budaya tidak selalu mudah. Namun, transformasi harus dimulai dari langkah konkret. Dengan mencantumkan kebijakan ini dalam setiap undangan resmi dan melakukan sosialisasi secara masif, kami berharap seluruh sivitas akademika, mahasiswa, alumni, dan mitra kerja dapat bersama-sama membangun budaya baru: budaya apresiasi yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak sekadar mematuhi kebijakan ini secara administratif, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari kesadaran kolektif. Sebab, kampus hijau bukan hanya tentang banyaknya pohon yang ditanam, melainkan tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang ramah terhadap alam.

Akhirnya, melalui kebijakan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pelopor kampus hijau berbasis nilai-nilai Islam, teknologi, dan keberlanjutan, demi terwujudnya generasi unggul yang berilmu, berakhlak, dan peduli lingkungan. (din)

Read More

Wakil Wali Kota dan Wamenperin Bahas Strategi Proteksi Industri Lokal

JAKARTA – Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di tengah perubahan pasar yang sangat dinamis. 

Melalui berbagai program strategis, Pemkot berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif dan manufaktur skala kecil di Kota Wali.

Dalam upaya memperluas jangkauan dukungan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, melakukan audiensi khusus dengan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, H. Faisol Riza, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (3/2/2026). 

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional guna mengakselerasi potensi industri yang ada di Kota Cirebon.

Berdasarkan data Dashboard Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) tahun 2025, pertumbuhan sektor industri di Kota Cirebon menunjukkan angka yang signifikan. 

Tercatat sebanyak 2.312 unit Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang aktif beroperasi, didukung oleh 35 industri skala menengah dan 17 industri skala besar. Angka ini mencerminkan dominasi sektor IKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di wilayah Cirebon.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai langkah konkret, mulai dari pemutakhiran data, pembinaan berkelanjutan, hingga pengawasan izin usaha. 

Selain itu, peningkatan kompetensi dilakukan melalui penciptaan wirausaha baru lewat program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) serta kolaborasi pelatihan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

"Kami tidak ingin pelaku IKM berjalan sendirian. Pemkot Cirebon hadir melalui penyediaan ruang pamer strategis di Mall UKM untuk memastikan produk unggulan lokal kita bisa naik kelas. Kami juga aktif memfasilitasi promosi melalui kemitraan dan pameran, baik di tingkat lokal maupun nasional, hingga memberikan sosialisasi ekspor melalui skema imbal dagang," ujar Wakil Wali Kota.

Meski demikian, Wakil Wali Kota menekankan bahwa tantangan di era digital memerlukan intervensi yang lebih dalam dari pemerintah pusat. Ia berharap Kementerian Perindustrian dapat membawa program-program fasilitasi langsung ke Kota Cirebon, terutama yang berkaitan dengan aspek legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi para perajin dan pengusaha lokal.

"Di era digital yang sangat kompetitif ini, perlindungan merek dan sertifikasi produk adalah harga mati. Kami sangat berharap dukungan Kemenperin melalui Bimtek dan standardisasi produk agar karya asli wong Cirebon tidak mudah diklaim atau dipalsukan oleh kompetitor di pasar e-commerce. Kesadaran akan pentingnya legalitas ini harus kita bangun bersama," tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan integrasi program yang tepat, industri di Kota Cirebon diproyeksikan akan semakin tangguh, mampu menembus pasar internasional, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas di masa depan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian RI, H. Faisol Riza, menyambut positif inisiatif dan data capaian yang dipaparkan oleh Pemkot Cirebon. Ia menegaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki semangat tinggi dalam membina industri lokalnya.

"Kota Cirebon memiliki potensi industri yang sangat besar dan tertata secara administratif. Sinergi ini penting agar kebijakan yang kami miliki di pusat bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha di daerah," ungkap Faisol Riza. (din).

Read More

Cegah Disinformasi, Menkomdigi Tegaskan Humas Pemerintah Harus Cepat dan Tepat

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi faktor penentu dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 pada Rabu (4/2/2026) di Jakarta Pusat, yang dihadiri para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.

Menurut Meutya, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial.

Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak diukur dari seberapa rapi atau indahnya pesan yang disusun, melainkan dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.

Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara.

Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, kata dia, sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.

Selain itu, Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi, termasuk melalui saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.

Ia menilai disinformasi saat ini bekerja secara berjejaring, sehingga tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat.

Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap dalam merespons isu strategis.

“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” kata Meutya.

Menutup arahannya, Menkomdigi Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya yang beragam namun tujuan yang sama.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya.

Read More

Keunggulan Kuliah di PTKIN, Melampaui Sekat Kampus Agama

CIREBON - Selama bertahun-tahun, label “kampus agama” masih dipahami secara sempit oleh sebagian masyarakat. PTKIN sering dipersepsikan sebagai ruang akademik yang terbatas, konservatif, dan kurang relevan dengan perkembangan zaman. 

Pandangan ini menempatkan PTKIN seolah berada di pinggiran peta pendidikan nasional, kalah pamor dibanding perguruan tinggi negeri umum. Padahal, asumsi tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga menutup mata terhadap transformasi besar yang telah dan sedang berlangsung di lingkungan PTKIN.

Di tengah dunia yang bergerak cepat dan pragmatis, pendidikan tinggi kerap direduksi menjadi sekadar mesin pencetak tenaga kerja. Kampus dituntut menghasilkan lulusan siap pakai, cepat bekerja, dan instan sukses. 

Orientasi ini memang tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi berbahaya ketika pendidikan kehilangan dimensi pembentukan karakter, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial. Dalam situasi inilah PTKIN tampil menawarkan alternatif yang lebih utuh: pendidikan yang profesional, etis, sekaligus spiritual.

PTKIN: Profesional, Etis, dan Spiritual

PTKIN tidak menolak profesionalisme dan kemajuan. Namun, PTKIN menolak tergesa-gesa dan pragmatisme sempit. Pendidikan di PTKIN tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis dan spiritual. Mahasiswa tidak sekadar diajak bertanya bagaimana menjadi sukses, melainkan juga untuk apa kesuksesan itu digunakan.

Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah krisis integritas, maraknya korupsi, menurunnya etika publik, serta melemahnya empati sosial. Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang pintar, tetapi justru kekurangan figur berintegritas. Di sinilah PTKIN menemukan signifikansinya: membentuk lulusan yang cerdas sekaligus berkarakter.

“Beli 1 Dapat 2”: Keunggulan Unik PTKIN

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menegaskan bahwa kuliah di PTKIN sejatinya ibarat membeli satu produk, tetapi memperoleh dua manfaat sekaligus — beli 1 dapat 2.

Ia mencontohkan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Dalam satu jurusan, mahasiswa tidak hanya mempelajari hukum positif sebagaimana di fakultas hukum pada umumnya, tetapi juga mendalami hukum Islam berbasis fiqih. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh dua perspektif keilmuan sekaligus: hukum negara dan hukum agama.

“Di mana lagi kita bisa menemukan model pendidikan seperti ini?” tegasnya.

Inilah keunggulan khas PTKIN yang jarang dimiliki perguruan tinggi lain. Mahasiswa memperoleh kompetensi profesional sekaligus kekuatan nilai. Mereka tidak hanya dibekali keahlian teknis, tetapi juga ditanamkan etika, spiritualitas, dan kepekaan sosial. Perpaduan inilah yang melahirkan lulusan PTKIN yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga matang secara moral, sosial, dan spiritual.

PTKIN Bukan Sekadar Kampus Agama

Transformasi kelembagaan PTKIN, terutama melalui perubahan IAIN menjadi UIN, telah membuka cakrawala keilmuan yang sangat luas. Kini, PTKIN mengelola program studi di bidang sains, teknologi, ekonomi, psikologi, komunikasi, hukum, bahkan kedokteran. Ini menegaskan bahwa PTKIN hari ini bukan lagi semata ruang kajian keagamaan, melainkan pusat pengembangan ilmu multidisipliner yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman.

Keunggulan PTKIN tidak terletak pada banyaknya program studi semata, tetapi pada cara ilmu itu dipahami dan dipraktikkan. Di PTKIN, ilmu tidak berdiri di ruang hampa nilai. Sains dikembangkan dengan etika, ekonomi dibangun di atas prinsip keadilan, dan hukum diarahkan pada kemaslahatan sosial. Pendekatan integratif inilah yang menjadikan PTKIN relevan di tengah krisis nilai yang melanda masyarakat modern.

Ruang Moderasi dan Keadilan Akses

Lebih jauh, PTKIN memainkan peran strategis sebagai ruang moderasi beragama dan kebinekaan. Di tengah polarisasi sosial, menguatnya politik identitas, dan maraknya ujaran kebencian, PTKIN hadir sebagai laboratorium toleransi dan dialog. Tradisi akademiknya mendorong diskusi terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, serta penguatan sikap moderat.

Selain itu, PTKIN juga berkontribusi nyata dalam menghadirkan keadilan akses pendidikan. Dengan biaya yang relatif terjangkau, PTKIN membuka peluang pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga sederhana. Dalam konteks ini, PTKIN tidak sekadar mencetak sarjana, tetapi juga membangun mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan struktural.

Sayangnya, dalam logika gengsi pendidikan, keterjangkauan justru sering dipersepsikan sebagai kelemahan. Kampus mahal dianggap bermutu, sementara kampus terjangkau dicurigai kualitasnya. Cara pandang ini perlu dikritik secara serius, karena menggeser pendidikan dari hak publik menjadi barang mewah, sekaligus memperlebar jurang ketimpangan sosial.

Melampaui Gengsi, Mengembalikan Makna Pendidikan

Memilih PTKIN bukan berarti menutup mata terhadap keunggulan PTN umum. Keduanya sama-sama berperan penting dalam membangun ekosistem pendidikan nasional. Namun, persoalan muncul ketika gengsi dijadikan kompas utama dalam menentukan pilihan kampus. Pendidikan pun kehilangan makna substantifnya, karena dikalahkan oleh simbol, citra, dan status sosial.

PTKIN hadir sebagai perlawanan terhadap cara berpikir sempit tersebut. Ia menawarkan pendidikan yang tidak hanya mengejar nama besar, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Di PTKIN, pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan apa yang bisa diraih, melainkan meluas pada untuk apa ilmu digunakan.

Di tengah obsesi ranking, reputasi global, dan pamer prestasi akademik, PTKIN mengingatkan bahwa ilmu tanpa nilai justru mudah kehilangan arah. Melawan gengsi pendidikan berarti berani menata ulang cara pandang tentang arti menjadi terdidik: bukan sekadar bergelar, tetapi mampu berpikir jernih, bersikap adil, dan bertanggung jawab terhadap sesama.

Di titik reflektif inilah PTKIN menemukan tempat strategisnya — bukan sebagai pilihan terakhir karena keterpaksaan, melainkan sebagai pilihan sadar bagi mereka yang memandang pendidikan sebagai jalan pembentukan generasi unggul bangsa.

Kuliah bukan tentang ke mana diterima, tetapi ke mana nilai akan membimbing hidup.

Ayo Kuliah di PTKIN — Kampus Unggul di Bawah Naungan Kementerian Agama! (Nurdin)

Read More

Dosen UIN Siber Cirebon Menembus Panggung Dunia, Menjadi Pembicara di Forum Internasional

CIREBON, FC – Salah satu dosen terbaik dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Royani Afriani, M.Pd., dosen Tadris Bahasa Inggris, terpilih sebagai pembicara dalam forum internasional Jadal 2026: Muslim Women Navigating Theology, Ethics, and Society, yang diselenggarakan pada 31 Januari–2 Februari 2026 di Al Mujadilah Center & Mosque for Women, Qatar.

Kepastian tersebut tertuang dalam surat resmi panitia Jadal tertanggal 9 September 2025, yang menyatakan bahwa makalah Royani Afriani berjudul “Reciprocity as Resistance: Muslim Women, Gendered Interpretation, and Social Ethics within the Mubadalah Framework” dinyatakan lolos seleksi dan diterima untuk dipresentasikan di forum prestisius tersebut.

Panitia menyampaikan apresiasi atas kontribusi intelektual Royani yang dinilai memiliki relevansi tinggi terhadap isu-isu kontemporer perempuan Muslim, khususnya dalam konteks tafsir keagamaan, etika sosial, serta relasi gender berbasis pendekatan mubadalah (kesalingan).

Jadal 2026 merupakan forum akademik internasional yang mempertemukan 228 akademisi, peneliti, dan praktisi dari lebih dari 17 negara, dengan 68 makalah terpilih. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai konferensi akademik, melainkan juga ruang dialog kolaboratif yang mendorong lahirnya solusi nyata atas berbagai tantangan yang dihadapi perempuan Muslim di tingkat global.

Mengusung semangat “A conversation can change the course of history”, Jadal menjadi ruang perjumpaan gagasan lintas disiplin yang mengintegrasikan dimensi teologi, etika, sosial, dan kemanusiaan dalam format dialog yang mendalam, reflektif, dan transformatif.

Al-Mujadilah Center & Mosque for Women sebagai tuan rumah terinspirasi dari dialog bersejarah antara Rasulullah SAW dan Khawlah binti Tsa’labah, yang melahirkan perubahan sosial signifikan bagi perempuan Muslim. Spirit inilah yang menjadi fondasi penyelenggaraan Jadal sebagai destinasi dialog bermakna dan berdampak global.

Dalam forum tersebut, Royani Afriani mempresentasikan gagasan mubadalah sebagai pendekatan teologis dan etis dalam membaca ulang relasi gender di masyarakat Muslim. Pendekatan ini menegaskan pentingnya prinsip kesalingan, keadilan, serta resistensi terhadap tafsir patriarkis, sebagai basis pembangunan etika sosial yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadaban.

Partisipasi ini sekaligus memperkuat peran strategis UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam pengembangan wacana Islam moderat, adil gender, dan berorientasi pada kemaslahatan global, sejalan dengan visi Cyber Islamic University: Unggul Mendunia.

Keikutsertaan Royani Afriani dalam Jadal 2026 juga menjadi pengalaman akademik dan diplomasi budaya yang sangat berharga. Dalam kesempatan tersebut, Royani menyerahkan buku karya Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kepada Direktur Jadal Al-Mujadilah, sebagai simbol pertukaran keilmuan dan penguatan jejaring akademik internasional.

Royani juga berkesempatan bertemu dan berdialog langsung dengan Ibu Retno L.P. Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, serta Ibu Sinta selaku perwakilan KBRI di Qatar beserta jajaran staf, membahas peran strategis diplomasi pendidikan dan penguatan kontribusi perempuan Indonesia di panggung global.

Tak hanya itu, Royani turut bersua dan berdiskusi dengan sesama pembicara dari berbagai institusi ternama dunia, di antaranya perwakilan Paragon Corporation (Indonesia), akademisi dari Habib University Kanada, Stanford University (Amerika Serikat), serta para akademisi dari India, Bangladesh, Nigeria, Chicago, dan Malaysia. Pertemuan lintas negara ini membuka ruang kolaborasi riset, publikasi internasional, dan jejaring akademik global yang lebih luas.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian tersebut. Menurutnya, keterlibatan dosen UIN Siber dalam forum akademik internasional merupakan bukti nyata kualitas SDM dan komitmen institusi dalam internasionalisasi tridarma perguruan tinggi.

“Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, tetapi juga memperkuat posisi kampus sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam yang progresif, inklusif, dan berdaya saing global,” tegasnya.

Keikutsertaan Royani Afriani dalam Jadal 2026 menegaskan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terus melangkah mantap menuju panggung dunia, menghadirkan kontribusi keilmuan yang relevan, solutif, dan berdampak luas bagi peradaban. (din)

Read More

Peringatan Dini Cuaca Jawa Barat: Warga Diimbau Waspada, Keselamatan Jadi Prioritas

BANDUNG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat mengeluarkan peringatan dini cuaca pada Senin, 2 Februari 2026, pukul 11.40 WIB. Dalam peringatan tersebut, BMKG menyampaikan potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 11.50 WIB.

Sejumlah wilayah di Jawa Barat masuk dalam area yang berpotensi terdampak. Di antaranya Kabupaten Kuningan meliputi Cilimus, Mandirancan, dan Pancalang. Kabupaten Cirebon meliputi Sedong, Mundu, Beber, Talun, dan Greged. Sementara itu, potensi cuaca ekstrem juga terpantau di Kabupaten Sumedang (Surian), Kabupaten Subang (Tanjungsiang), Kabupaten Karawang (Batujaya dan Pakisjaya), serta Kota Cirebon, khususnya wilayah Harjamukti dan sekitarnya.

BMKG juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca ini berpotensi meluas ke berbagai wilayah lain, termasuk Perairan Waduk Cirata, serta sejumlah daerah di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, hingga wilayah Kota Cirebon lainnya.

Prakirawan BMKG Jawa Barat menyampaikan bahwa kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 15.10 WIB. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, pengendara, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang.

“Cuaca adalah bagian dari dinamika alam yang perlu disikapi dengan kesiapsiagaan. Mengurangi aktivitas di luar ruangan saat hujan lebat, mencari tempat aman ketika terjadi petir, serta memastikan lingkungan sekitar tetap aman adalah langkah kecil yang dapat menyelamatkan banyak hal,” demikian imbauan BMKG.

BMKG mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG dan saling mengingatkan antarwarga. Di tengah cuaca yang kurang bersahabat, kewaspadaan dan kepedulian bersama menjadi kunci menjaga keselamatan dan ketenangan seluruh lapisan masyarakat.

Read More

Menata Ulang Masa Depan Pendidikan: Guru Agama sebagai Pilar Peradaban Bangsa

 

CIREBON, FC  -- Pendidikan yang unggul tidak lahir dari kebijakan yang bersifat seremonial, tetapi dari keberpihakan nyata terhadap aktor utamanya guru. Dalam konteks pendidikan agama dan madrasah, guru bukan sekadar pengajar, melainkan penanam nilai, pembentuk karakter, dan penjaga moral bangsa. 

Oleh sebab itu, langkah serius Kementerian Agama RI dalam membenahi tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan guru agama dan madrasah patut diapresiasi sebagaiC kebijakan strategis dan visioner.

Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, MA, yang menegaskan bahwa tata kelola dan kesejahteraan guru menjadi prioritas nasional, menandai babak baru dalam reformasi pendidikan keagamaan. 

Kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, percepatan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta afirmasi terhadap guru non-ASN adalah bukti bahwa negara hadir lebih serius dalam menjamin keberlangsungan profesi guru.

Langkah ini tidak hanya berdimensi kesejahteraan, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. 

Guru yang sejahtera akan lebih fokus dalam menjalankan tugas profesionalnya, lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensi, serta mampu menghadirkan proses pembelajaran yang kreatif, inspiratif, dan bermakna.

Salah satu aspek krusial dalam kebijakan Kemenag adalah penataan tata kelola rekrutmen guru, khususnya guru madrasah swasta dan guru agama di sekolah umum. Penegasan pentingnya koordinasi lintas sektor antara yayasan, pemerintah daerah, sekolah, dan Kemenag merupakan terobosan yang sangat relevan untuk memastikan sistem pendataan yang valid, transparan, dan akuntabel.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021 telah menjadi instrumen regulatif yang kuat dalam mengatur proses rekrutmen guru madrasah swasta. Regulasi ini menghadirkan mekanisme yang sistematis mulai dari analisis kebutuhan melalui SIMPATIKA, proses seleksi yang melibatkan unsur Kemenag, hingga pengawasan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, kualitas guru dapat terjaga, sekaligus memastikan bahwa kebijakan afirmatif tepat sasaran.

Lebih jauh, pendataan yang tersistem menjadi pintu masuk bagi kebijakan afirmasi, baik dalam bentuk sertifikasi, peningkatan kompetensi, maupun pemenuhan hak kesejahteraan. Tanpa basis data yang kuat, kebijakan pendidikan hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata.

Fakta bahwa masih terdapat lebih dari 423 ribu guru madrasah yang belum tersertifikasi menjadi tantangan besar sekaligus peluang strategis. Program akselerasi PPG yang dicanangkan Kemenag perlu didukung secara masif oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Sebagai UIN berbasis siber, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kompetensi guru melalui inovasi pembelajaran digital, model PPG berbasis daring, serta penguatan jejaring akademik nasional dan internasional. Transformasi digital dalam pendidikan guru bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan di era disrupsi.

Sertifikasi bukan semata-mata administrasi, melainkan jaminan mutu profesionalisme guru. Guru tersertifikasi diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter, literasi digital, moderasi beragama, dan kecakapan abad ke-21.

Komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola dan kesejahteraan guru harus dipahami sebagai bagian dari agenda besar transformasi pendidikan nasional. 

Pendidikan agama yang unggul dan kompetitif hanya mungkin terwujud jika guru diposisikan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Ke depan, sinergi antara Kementerian Agama, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat. Dunia pendidikan menuntut kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Akhirnya, kita meyakini bahwa guru adalah investasi peradaban. Memuliakan guru berarti memuliakan masa depan bangsa. Kebijakan afirmatif yang saat ini digulirkan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan agama di Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi kekuatan peradaban yang mencerahkan, membebaskan, dan memajukan. (din)

Read More