Melalui Cinofest, Bupati Imron Dorong Masyarakat dan Perangkat Daerah Lahirkan Inovasi

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mendorong seluruh warga maupun perangkat daerah di Kabupaten Cirebon mampu melahirkan inovasi terbaru. Lahirnya inovasi, diharapkan mampu membawa daerah menjadi lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Imron saat menghadiri Cirebon Inovasi Festival (Cinofest) Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang dipersembahkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon di Taman Parkir dan Hutan Kota Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis malam (9/4/2024).

“Silakan berinovasi dalam bidang seni, budaya, ekonomi dan lainnya untuk kemajuan kita bersama. Kabupaten Cirebon sudah dikenal maju sejak dahulu,” kata Imron.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Dangi, S.Si, M.Sc, M.T mengatakan, Cinofest merupakan ajang untuk memamerkan hasil karya berbagai perangkat daerah maupun masyarakat.

Ia mengharapkan, Cinofest ini bisa terus menjadi wadah bagi para inovator di Kabupaten Cirebon. “Ide-ide cerdas, kreatif dan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Dalam Cinofest 2024 ini, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang mampu melahirkan inovasi terbaiknya.

Untuk kategori Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Terinovatif, yakni Juara I diraih Dinas Kesehatan, Juara II diraih RSUD Arjawinangun, dan Juara III diraih Dinas Sosial.

Sedangkan untuk kategori Video Inovasi Terbaik, yaitu Juara I diraih Dinas Kesehatan (Inovasi Aplikasi Gizi Seimbang Cegah Stunting (Zibanting)), Juara II diraih RSUD Waled (Inovasi Skrining/Pelayanan Talasemia dan Tuberkolosis Resisten Obat), dan Juara III diraih Dinas Sosial (Inovasi Sistem Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Sipepek). (Ara)

Read More

Bupati Cirebon Lantik 19 Pejabat Administrator dan Pengawas

KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik dan mengambil sumpah 19 pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pelantikan tersebut digelar di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (8/5/2024).

Imron menyebut, pengambilan sumpah dan pelantikan ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Pelantikan ini dilakukan, karena untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Total ada 19 pejabat, delapan merupakan promosi dan 11 orang rotasi. Kami juga sudah mengajukan izin ke Kemendagri dan suratnya sudah turun, sehingga bisa diadakan pelantikan,” ujar Imron.

Ia mengungkapkan, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan. Sehingga di dalam sistem, yang namanya rotasi, mutasi, dan promosi adalah hal yang biasa di lingkup pemerintahan.

“Kekosongan harus segera diisi, sehingga roda pemerintahan terus berjalan, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, bahwa jabatan yang diberikan ini, harus disyukuri dan hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja.

“Dibutuhkan suatu keseriusan, tanggung jawab moral, dan komitmen bersama, serta bekerja maksimal dalam membangun Kabupaten Cirebon, sehingga dapat mencapai visi misi daerah yakni terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman,” jelasnya.

Imron berpesan kepada para pejabat yang sudah dilantik, agar segera beradaptasi di lingkungan barunya, serta berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Bupati Cirebon Berharap Program Kerja PKK dan DWP Bisa Lebih Tingkatkan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara halalbihalal keluarga besar PKK dan DWP se-Kabupaten Cirebon di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (8/5/2024).

Bupati Imron menyampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon, Ketua DWP Kabupaten Cirebon beserta seluruh anggota PKK se-Kabupaten Cirebon, baik tingkat perangkat daerah, kecamatan maupun desa.

Dan juga seluruh anggota DWP se-Kabupaten Cirebon yang telah berperan aktif dalam mensukseskan seluruh program-program kerja PKK Kabupaten Cirebon dan kegiatan DWP Kabupaten Cirebon.

“Saya berharap, agar Kabupaten Cirebon bisa lebih baik lagi dalam segala hal, terkhusus pemberdayaan masyarakat, demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Dikatakan Imron, jika tumbuh kembang dan kualitas generasi penerus semakin baik, maka semakin baik pula masa depan generasi penerus bangsa.

“Untuk itu, dibutuhkan peranan PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat, khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa dan gotong royong di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Cirebon agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya,” ungkapnya.

“Perkenankan saya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan permohonan maaf, jika selama memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan,” katanya.

“Semoga kedepannya, agar menjadi motivasi dan pembelajaran kita semua, untuk menjadikan Kabupaten Cirebon yang lebih baik lagi dalam berbagai aspeknya,” pungkas Imron.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Cirebon, Hj. Ella Komalasari Hilmy Riva’i juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Cirebon, yang telah berupaya membangun Kabupaten Cirebon untuk mensejahterakan seluruh komponen masyarakat.

“Kami atas nama PKK dan DWP mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Cirebon, yang telah berupaya membangun Kabupaten Cirebon untuk lebih baik lagi,” ujar Ella. (Nisa)

Read More

Terima Aspirasi Warga, DPRD Akan Tinjau Ulang Kenaikan PBB 2024

CIREBON, FC - DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan segera membahas untuk meninjau ulang penetapan kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 yang dinilai melonjak signifikan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Ruri Tri Lesmana, saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kota Cirebon di Griya Sawala gedung DPRD, Selasa (7/5/2024).

Ruri mengatakan, penyesuaian perubahan nilai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan berdampak pada struktur ABPD tahun 2024, khususnya terkait proyeksi target pendapatan.

Karena itu, menurut Ruri, rencana penyesuaian tarif itu harus memikirkan kenaikan pendapatan dari sektor lain di luar PBB. Ia menilai, masih cukup proporsional untuk memaksimal potensi pendapatan dari realisasi target pajak daerah 2024.

Ia menekankan, bahwa DPRD mengambil sikap tegas akan melakukan revisi terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam waktu dekat.

“Apa yang menjadi tuntutan masyarakat terkait hal ini dapat menjadi pertimbangan kami untuk melakukan revisi terhadap perwal,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso SIP memahami keluhan warga atas kenaikan PBB tahun 2024 yang dinilai melejit signifikan.

Ia menjelaskan, Karso kenaikan tersebut dikaji dengan pendekatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga pasar menyebabkan nilainya melambung mencapai 100 hingga 1000 persen. Padahal, sebelumnya hanya di kisaran 20-25 persen dari harga pasar.

“Karena adanya PP 35/2023 tentang PDRD, maka NJOP mengikuti harga pasar dan nominalnya di luar dugaan kami,” ujarnya.

Sehingga, untuk menuntaskan persoalan tersebut DPRD akan melakukan pembahasan bersama TAPD berkaitan kenaikan nilai PBB.

“Kami sudah menyiapkan rumusan dan sistemnya nanti, ada yang perlu diubah perhitungannya. Dan yang pasti TAPD dengan Banggar akan dilibatkan,” katanya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Cirebon M Arif Kurniawan ST mengatakan, perihal adanya keluhan dari masyarakat atas keberatan dengan tarif PBB itu akan disampaikan kepada Pj Walikota Cirebon. Menurutnya, kebijakan yang penyesuaian tarif pajak PBB akan berdampak pada struktur APBD yang sudah ditetapkan.

“Masih bisa berubah, karena ini ranahnya keputusan walikota. Namun, kami harus melihat penyesuaian nilai itu akan berdampak signifikan terhadap APBD 2024,” katanya.

Arif menjelaskan, proses perjalanan kenaikan tarif PBB ini menindaklanjuti turunan Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut mengharuskan semua kabupaten kota harus menyelesaikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) maksimum akhir 2023, sehingga pada awal 2024 harus sudah diberlakukan agar bisa menarik pajak.

“Dari perda itu ada turunan berupa kepwal yang mengatur secara teknis nilai dan tarif, dan perkada yang mengatur mekanisme pajak. Itu kemudian menjadi amsumsi dasar. Perda ini berbeda dengan lainnya, karena harus terus dikonsultasikan ke Kemenkeu dan Kemendagri hingga Biro Hukum Jawa Barat,” katanya.

Turut hadir, Ketua Komisi I DPRD Dani Mardani SH MH, anggota Komisi I DPRD Edi Suripno SIP MSi, R Endah Arisyanasakanti SH, dan anggota Komisi II DPRD Ir Watid Sahriar MBA.

Hadir pula, Ketua Komisi III DPRD Benny Sujarwo, Wakil Ketua Komisi III DPRD dr Tresnawaty SpB, serta anggota Komisi III DPRD Fitrah Malik SH, dan Andi Riyanto Lie SH. (Ara)

Read More

Bupati Imron Buka Acara Verivikasi Awal Program Terpadu P2WKSS 2023 di Desa Karangwangi

KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka acara verifikasi awal program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 2023 di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Selasa (7/5/2024).

Menurut Imron, program P2WKSS ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan dorongan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan dirinya, untuk berkiprah dalam berbagai pembangunan.

Selain itu, P2WKSS di Desa Karangwangi ini sebagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek, baik aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial dan politik.

P2WKSS ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender guna mencapai visi Kabupaten Cirebon, yakni Kabupaten Cirebon Bersama (berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman).

“Sampai saat ini, telah terbukti bahwa peranan perempuan dalam pembangunan telah cukup banyak mengalami kemajuan dan keberhasilan,” ujar Imron.

“Walaupun tidak dapat dipungkiri, masih dijumpai permasalahan dan kendala, diantaranya karena masih adanya kultur dan budaya yang belum menerima sepenuhnya peran perempuan sebagai mitra sejajar pria dalam seluruh aspek kehidupan,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, program P2WKSS merupakan program prioritas dan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kendala yang ada, khususnya permasalahan di desa.

“Setiap tahun kami menetapkan lokasi P2WKSS berdasarkan kepada desa prioritas dan merupakan desa model percontohan program pemberdayaan perempuan bagi desa-desa lainnya. Seperti tahun sekarang, yakni Desa Karangwangi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Imron menjelaskan, bahwa sasaran dari program ini adalah keluarga. Artinya suami, istri dan anak, tetapi titik berat pembinaan, bimbingan dan bantuan banyak diarahkan kepada kaum perempuan.

“Salah satu komitmen yang dilakukan pemerintah adalah mendorong percepatan pembangunan di desa, karena indikator keberhasilan pembangunan di satu daerah tertentu dilihat dari keberhasilan pembangunan yang ada di desa,” jelas Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes mengatakan, program P2WKSS ini yang menentukan adalah selain usulan DPMD dan TP PKK, Bappelitbangda yang sudah merencanakan sebelumnya.

Tentunya, lanjut Eni, dengan beberapa indikator, banyak para perempuan disini yang perlu pelatihan, yang nantinya akan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah.

“Pemilihan Desa Karangwangi sendiri, karena terkait adanya perempuan yang ditinggal oleh suaminya, kemudian juga termasuk desa yang perlu disupport,” kata Eni.

Ia mengharapkan, program P2WKSS Desa Karangwangi lebih baik daripada Desa Jatirenggang.

“Kalau Jatirenggang juara 2, kita targetkan yang terbaik, karena setiap kegiatan harus mempunyai target. Tercapai atau tidaknya, hal tersebut bergantung pada kinerja semua lintas sektor, baik pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta seluruh perangkat daerah,” tukasnya. (Hanin)

Read More

Bupati Imron Serahkan Secara Simbolis Insentif Pengelolaan PBB kepada Kuwu dan Perangkat Desa

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyerahkan insentif kepada kuwu, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa di Kabupaten Cirebon terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (7/5/2024).

Besaran jumlah insentif tersebut, yakni untuk kuwu sebesar Rp2 juta, sekretaris desa Rp1,4 juta, perangkat desa Rp1 juta, ketua BPD Rp500.000, wakil ketua BPD Rp350.000, sekretaris BPD Rp350.000, dan anggota BPD sebesar Rp275.000.

Imron mengatakan, insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kinerja kuwu hingga anggota BPD dalam membantu proses penghimpunan PBB-P2.

“Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena PBB menjadi elemen yang penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah,” kata Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, S.STP., M.Si mengatakan, selain insentif, pemerintah daerah juga memberikan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB).

Dana tersebut, kata Nanan, bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa hingga kuwu, karena selama ini, perangkat tersebut dilibatkan dalam proses penghimpunan pajak.

“Besaran yang didapatkan desa sebesar 10 persen dari total pendapatan PBB-P2. Selain itu, desa juga dibebaskan piutang untuk setiap bidang milik desa,” tambahnya. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Sampaikan Rekomendasi Atas LKPj Walikota Cirebon Tahun 2023

CIREBON, FC – DPRD Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cirebon tahun 2023. Rekomendasi tersebut disampaikan melalui rapat paripurna di Griya Sawala gedung DPRD, Senin (6/5/2024).

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana menyampaikan, berdasarkan PP Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 20 ayat 1 menyebutkan, paling lambat 30 hari setelah LKPj diterima, DPRD harus membahas LKPj dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah.

“DPRD melalui Pansus pembahas LKPj Walikota Cirebon 2023 sudah membahas secara komprehensif, menyusun catatan-catatan penting. Sekaligus, menyusun rekomendasi yang mengakomodir masukan dari komisi-komisi dan fraksi-fraksi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Pembahas LKPj Walikota Cirebon 2023, Harry Saputra Gani SH menjelaskan, catatan-catatan rekomendasi sudah dituangkan dalam keputusan DPRD untuk disampaikan kepada Walikota Cirebon.

Ia menekankan, rekomendasi DPRD atas LKPj tersebut dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan program pemerintah daerah, baik di tahun anggaran perubahan maupun pada penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang.

Harry menegaskan, kesepakatan rekomendasi tersebut sifatnya sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah daerah Cirebon. Karena itu, keputusan DPRD sudah sepatutnya dijalankan bagi pemerintah daerah sebagai proses perbaikan kinerja.

“Rekomendasi ini sudah disepakati melalui keputusan DPRD untuk ditindaklanjuti pada tahun 2024. Artinya, beberapa catatan harus dilaksanakan pada Perubahan APBD 2024,” katanya.

Beberapa poin catatan rekomendasi pun dibacakan saat rapat paripurna DPRD. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP benyebutkan beberapa catatan rekomendasi di masing-masing bidang urusan, di antara seperti;

Urusan pendidikan:

Terdapat 30 persen sekolah dalam keadaan rusak sedang dan berat. Kurangnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena itu dibutuhkan penambahan anggaran untuk perbaikan sekolah.

Bidang Kesehatan:

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit, kurangnya pengawasan rumah sakit swasta oleh Dinas Kesehatan. Atas dasar itu, DPRD mendorong bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit, optimalisasi pengawasan terhadap rumah sakit swasta.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Masih banyak pembangunan yang belum dilaksanakan dari tahun sebelumnya, kurangnya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana umum.

Karena itu, pemda segera melaksanakan skala prioritas pembangunan sesuai rekomendasi DPRD Kota Cirebon.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Masih terdapat beberapa Kawasan kumuh di Kota Cirebon. Kemudian, banyak pohon besar, tua, kering dan mati yang cukup membahayakan masyarakat. DPRD meminta pemda segera melaksanakan penjadwalan rutin pemeliharaan, pemangkasan, dan penanaman pohon pengganti.

“Rekomendasi merupakan bahan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan di tahun berjalan, maapun tahun-tahun berikutnya. Serta sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis walikota ke depan,” katanya.

Sementara itu, Pj Walikota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, rekomendasi DPRD ini akan ditindaklanjuti bersama masing-masing perangkat daerah pengampu.

Menurutnya, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2023 ini diharapkan segera menindaklanjuti ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan, penganggaran serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Ini sangat penting agar segera dilakukan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang,” katanya. (Ara)

Read More

IAIN Cirebon Menerima Kunjungan Tamu Dari Global Katalist ev. Jerman

CIREBON, FC - IAIN Syekh Nurjati Cirebon berkesempatan menerima kunjungan tamu dari Global Katalist ev. Jerman. Dalam kegiatan ini hadir Wakil Rektor III bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prof. Dr. Hajam, M.Ag  didampingi oleh Kepala Pusat International Office, Lala Bumela, M.Pd, Ph.d dan Kepala Pusat Bimbingan Karir, Wahyono, M.Pd.I.

Dalam kegiatan ini, hadir juga beberapa tamu undangan dari perguruan tinggi terdekat di wilayah Cirebon  seperti dari UIBBC Cirebon, IAIC dan UNISA Kuningan.

Saat membuka acara, Wakil Rektor III IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Hajam, menyampaikan bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon saat ini sedang berproses menuju UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan sedang membentangkan sayapnya di kancah internasional melalui kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri.

Sementara itu, Doddy Primananda Kadarisman mewakili Global Katalist ev. Jerman menyampaikan bahwa saat ini negara Jerman sedang banyak membutuhkan SDM dan peluang pekerjaan bagi generasi muda Indonesia. 

Bagi Perguruan Tinggi sendiri, banyak sekali keuntungan yang dapat dimanfaatkan terkait berbagai program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jerman seperti program Ausbildung dan Studium di Jerman. 

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan alumninya untuk melanjutkan studi melalui pendidikan vokasi dan pendidikan akademik di Jerman. 

Di samping itu, melalui program Ausbildung mahasiswa akan dilatih dan dididik  untuk menjadi tenaga professional bertaraf internasional di bidangnya dengan penghasilan yang cukup besar.

Harapannya dengan adanya kegiatan ini, IAIN Syekh Nurjati Cirebon bisa go internasional dan bekerjasama dengan Pemerintah Jerman untuk bersama-sama memajukan Pendidikan di Indonesia khususnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang bertransformasi menjadi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 

Kegiatan ini tentu bukan menjadi hal yang baru dalam dinamika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Para sivitas akademika di dalamnya akan terus berusaha mengembangkan hubungan kerjasama ke berbagai ranah perguruan tingi dan industri yang ada di dunia. 

Ini merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita untuk menjadikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi universitas yang bermutu yang diakui secara internasional atau World Class University. (din)

Read More

Humas IAIN Cirebon Ikuti Rakornas Kehumasan Besutan Kemenag RI di Bandung

H.M Arifin, Pranata Muda IAIN Cirebon saat mengikuti kegiatan Rakornas Kehumasan Bersama 160 Peserta di Lingkungan Kementerian Agama RI.

BANDUNG, FC - Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI menggelar acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan dengan tema “Humas Kemenag: Kompeten, Responsif, Inovatif, dan Sinergis (KeRIS)” di InterContinental Bandung Dago Pakar. 

Lebih dari 160 peserta dari berbagai satuan kerja di bawah Kementerian Agama turut hadir dalam acara yang berlangsung dari 30 April hingga 3 Mei ini.

Salah satu rangkaian kegiatan yang menjadi sorotan adalah kegiatan outbound. Outbound merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di alam terbuka atau tertutup dengan menggunakan permainan yang efektif untuk menggabungkan aspek fisik, mental, dan intelektual. Kamis, (02/05/2024).

Menariknya, outbound tidak hanya sekadar permainan biasa, melainkan juga merupakan sebuah metode inovatif yang lahir dari gagasan Dr. Kurt Hant, seorang cendikiawan Jerman. 

Dalam kegiatan outbound, peserta diajak untuk menguji berbagai keterampilan, mulai dari kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, hingga analisis situasi.

Ketua Panitia Outbound yang bertugas menilai, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan outbound ini bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga sebuah sarana untuk membangun komunikasi, kerjasama, dan kebersamaan di antara peserta dari berbagai provinsi.

Peserta dibagi ke dalam delapan kelompok tantangan, dimana setiap kelompok harus melewati serangkaian pos permainan yang menuntut kerjasama tim, kekompakan, serta kreativitas dalam menyelesaikan tantangan yang diberikan. 

Mulai dari memindahkan gelas berisi air tanpa tumpah, memasukkan benda ke dalam tongkat, hingga menyusun baut dengan menggunakan sumpit, semua tantangan itu harus diselesaikan dengan kerjasama tim yang solid.

Salah satu aspek yang menarik dari kegiatan outbound ini adalah terbentuknya kolaborasi dan persahabatan antar peserta dari berbagai provinsi. Mereka tanpa terkecuali, saling membaur dan berinteraksi tanpa memandang asal daerah atau latar belakang mereka. 

Hal ini menegaskan bahwa dalam situasi apapun, kita semua adalah bagian dari “Humas Kementerian Agama” yang mengedepankan kerjasama dan kebersamaan.

Setelah selesai dengan kegiatan outbound, seluruh peserta, official, dan panitia kembali untuk beristirahat dan menyantap makan siang sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Salurkan Bantua. santunan Kepada PMI

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan santunan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berpulang dalam keadaan bermasalah. Penyaluran tersebut secara simbolis dilakukan di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (3/5/2024).

Jumlah santunan yang diberikan kepada PMI tersebut sebanyak sembilan orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak tiga orang PMI dalam kondisi sakit dan enam lainnya meninggal dunia.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, penyaluran tersebut untuk meringankan beban PMI beserta keluarga yang mendapatkan masalah pascakembali dari negara penempatan.

“Bantuan bersumber dari dana APBD Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Imron menyebutkan, minat warga Kabupaten Cirebon menjadi PMI masih tinggi. Kondisi ini, membuat Kabupaten Cirebon menjadi salah satu kantong penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia.

Alasan masih banyak warga yang berminat menjadi PMI, lantaran penghasilan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri.

Kondisi tersebut, kata Imron, terjadi karena kesempatan kerja di Kabupaten Cirebon terbatas.

“Silakan bekerja di luar negeri, tetapi gaya hidup harus diperhatikan, jangan sampai merubah gaya hidup,” pesan Imron.

Dibalik besarnya remitansi yang dikontribusikan PMI pada pembangunan, ancaman bagi para PMI masih cukup tinggi. Menurutnya, PMI Kabupaten Cirebon masih dihadapkan pada beberapa kasus. 

Diantaranya kekerasan, penipuan, jeratan hutang, penelantaran anak, perceraian hingga gangguan kejiwaan, yang hingga saat ini belum tertangani secara baik.

“Intinya, para PMI harus mengecek ke Disnaker untuk memperoleh informasi mengenai penyalur resmi. Hal ini dilakukan, agar PMI tetap mendapatkan perlindungan,” lanjutnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, S.STP, M.Si mengatakan, jumlah warga yang bekerja ke luar negeri terus bertambah.

Pada 2022, lanjut Novi, jumlah warga Kabupaten Cirebon yang menjadi PMI sebanyak 7.539. Sementara pada 2023, Disnaker mencatat, jumlah warga mengalami peningkatan menjadi 10.545 orang.

“Dominasi negara penempatan, yaitu Taiwan,” kata Novi.  (Ara)

Read More