Bupati Dan Mantan Kapolres Kuningan Tanam Pohon

FOKUS KUNINGAN - Bupati Kuningan H. Acep Purnama dan Brigjen POL Hasanudin, Kapolres Kuningan terdahulu yang telah memasuki masa pensiun dan menjadi staf ahli Badan Penanggulangan Bencana Nasional kompak melakukan penanaman Porang di komplek perumahan Jananuraga Kecamatan Cirendang Kuningan, Senin 6/1/2020.

Dalam kesempatan tersebut Brigjen POL Hasanudin mengungkapkan bahwa Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, selain juga untuk pembuatan lem dan “jelly” yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang dan China.

Umbi porang banyak mengandung glucomannan berbentuk tepung. Glucomannan merupakan serat alami yang larut dalam air biasa digunakan sebagai aditif makanan sebagai emulsifier dan pengental. Papar Hasanudin.

Porang adalah tanaman yang toleran dengan naungan hingga 60%. Porang dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Bahkan, sifat tanaman tersebut dapat memungkinkan dibudidayakan di lahan hutan di bawah naungan tegakan tanaman lain. 

Untuk bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbinya yang telah memiliki titik tumbuh atau umbi katak (bubil) yang ditanam secara langsung. 

Sementara itu Bupati Kuningan H. Acep Purnama dalam sambutannya mengatakan, pohon porang ini sudah lama ditanam di Kuningan, bahkan di Kecamatan Ciniru sudah lama berjalan. Tetapi Bupati tetap berharap dengan adanya pengetahuan yang telah diberikan oleh Kapolres Kuningan terdahulu Brigjen POL Hasanudin dapat memberikan semangat kembali kepada masyarakat tentang manfaat dari Porang.

Jika dinilai secara ekonomis dan cara penanaman yang mudah memang porang sangat menguntungkan, selain harganya yang mahal juga cara penanamannya dangat mudah sekali, cukup sekali tanam maka akan tumbuh dan berkembang secara otomatis. 

Olehk karena itu Acep berharap kedepan Dinas Pertanian dapat mengembangkan budidaya pohon porang ini sehingga bisa menjadi nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai untuk kesejahteraan masyarakat. Tutup Acep.

Read More

Presiden Instruksikan Jajaran Terkait Turun Langsung Bantu Penangangan Banjir

FOKUS JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

Secara khusus, Kepala Negara menggarisbawahi soal pentingnya pemberian pelayanan kesehatan serta bantuan bagi warga terdampak banjir. Seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir benar-benar terus terjun ke bawah,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (6/1).

Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan kesehatan yang dialami warga terdampak.

Selain itu, Presiden juga meminta Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN untuk bergerak memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.

“Yang berkaitan dengan kesehatan, berarti Menteri Kesehatan, yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, berarti Menteri Sosial. Mungkin juga di Kementerian BUMN bisa menggerakkan BUMN agar bergerak,” tuturnya.

Adapun Kementerian Dalam Negeri ditugaskan oleh Presiden untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan dengan kondisi yang cukup ekstrem seperti sekarang ini.

Kewaspadaan tersebut dapat berwujud perencanaan maupun persiapan untuk melakukan evakuasi bagi warganya yang terdampak banjir.

Sementara itu, TNI beserta Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta untuk terjun langsung dan memberikan bantuan tenaga ke lokasi terdampak banjir.

“TNI dan Polri setiap kejadian agar secepatnya bisa membantu ke lapangan, juga Basarnas dan BNPB. Saya kira perintah tidak usah saya ulang-ulang lagi,” tandasnya.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Read More

Bahas Ketersediaan Gas Untuk Industri, Presiden Pimpin Rapat Terbatas

FOKUS JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya untuk membahas ketersediaan gas untuk industri. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1).

“Sudah berapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal dan perlu saya sampaikan gas bukan semata-mata sebagai komoditas tetapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita,” kata Presiden dalam pengantarnya.

Menurut Presiden, sejumlah sektor industri menggunakan 80 persen volume gas Indonesia. Industri-industri tersebut mulai dari industri pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, hingga industri gelas.

“Artinya, ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus, produk-produk kita, gara-gara harga gas kita yang mahal,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar harga gas betul-betul dihitung agar lebih kompetitif. Ia juga meminta agar jajarannya melihat penyebab tingginya harga gas tersebut, mulai dari hulu hingga hilir.

“Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributor,” imbuhnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Presiden hendak mencari tahu apakah terdapat kendala di lapangan dalam implementasinya.

“Apakah ada kendala-kendala di lapangan, terutama di tujuh bidang industri yang telah ditetapkan sebagai pengguna penurunan harga gas yang kita inginkan?”

Presiden menyebut setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan terkait persoalan mahalnya harga gas untuk industri. Pertama, dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah pemerintah.

“Saya melihat yang pertama, ada jatah pemerintah 2,2 USD per MMBTU _(Million British Thermal Unit)_. Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah. Ini satu, tapi nanti tanya ke Menteri Keuangan juga,” ungkapnya.

Kedua, dengan memberlakukan _Domestic Market Obligation_ (DMO) agar gas bisa diberikan kepada industri. Untuk diketahui, DMO adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam kontrak kerja sama.

“Ketiga, bebas impor untuk industri. Ini sudah sejak 2016 kan gak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan, ya akan begini terus,” ucapnya.

“Pilihanya kan sebenarnya hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas. Itu saja sudah,” tandasnya.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Read More

Tingginya Sedimentasi Sungai Di Kota Cirebon, Walikota : Harus Segera Dilakukan Normalisasi

FOKUS CIREBON - Tingkat sedimentasi sejumlah sungai yang melintas di Kota Cirebon tinggi. Normalisasi aliran sungai diperlukan agar air bisa mengalir dengan lancar ke daerah hilir tanpa menggenangi rumah warga.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH, usai melakukan kerjabakti bersama dengan satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat di Sungai Pengampaan, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Minggu, 05 Januari 2020.

“Kemarin saya meninjau Sungai Kedungpane, “ungkap Azis. Dari sekitar 8 hingga 10 meter lebar sungai jalur airnya tinggal sepertiga saja. Bahkan tidak hanya di sungai Kedungpane, sungai-sungai lainnya yang melintas di Kota Cirebon ini tingkat sedimentasinya juga cukup tinggi.

Dijelaskan Azis, ada sejumlah titik yang rawan banjir di Kota Cirebon. Diantaranya di Kalijaga, Kedung Pane dan di Kali Kriyan. “Karena itu alirannya harus diperlancar agar tidak ada hambatan,” ungkap Azis.

Caranya dengan melakukan pengerukan terhadap sedimentasi yang ada di aliran sungai. Karena sungai merupakan wewenang dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Senin esok, lanjut Azis, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung.

Selain melakukan pertemuan dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Azis juga meminta kepada masyarakat untuk senantiasa berupaya menjaga kebersihan di lingkungan mereka. Termasuk dengan tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah besar.

“Mari kita jaga dan lestarikan sungai kita,” ungkap Azis. Sehingga saat hujan deras turun, sungai mampu menampung air dan jumlah yang besar dan tidak akan meluap hingga masuk ke pemukiman warga.

Sementara itu menyinggung banjir yang selalu menggenangi ruas jalan di Terusan Pemuda, Azis mengungkapkan disebabkan adanya penyempitan saluran drainase dan selokan.

“Tahun ini segera kita normalisasi. Termasuk di ruas Jalan Siliwangi juga. Satu persatu kita selesaikan untuk menjadikan Kota Cirebon lebih baik lagi,” ungkap Azis. (nur)

Read More

Presiden Joko Widodo Instruksikan Panglima TNI, Menteri PUPR Dan Kepala BNPB Segera Buka Jalan Akses Menuju Sukajaya

FOKUS CIREBON - Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Kepala BNPB Doni Monardo agar akses menuju Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang tertutup akibat longsor segera dibuka.

Pernyataan ini disampaikan Presiden saat meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Kecamatan Sukajaya dari udara sebagaimana disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Rombongan Presiden yang terdiri dari tiga helikopter lepas landas dari Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada pukul 08.15 WIB.

Pada pukul 08.30 WIB, dua helikopter yang ditumpangi oleh perangkat kepresidenan dan membawa bantuan logistik untuk pengungsi berhasil mendarat terlebih dahulu di helipad Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Prosedur pendaratan ini sudah sesuai dengan prosedur tetap penerbangan VVIP di mana helikopter VVIP mendarat setelah dua helikopter lainnya mendarat.

Pada saat akan mendarat, cuaca berubah sangat ekstrem dan berkabut tebal, sehingga mengakibatkan berkurangnya jarak pandang yang tidak memenuhi standar penerbangan VVIP dan ditambah kondisi sekitar yang merupakan daerah perbukitan. Akhirnya pilot helikopter yang membawa Presiden, Letkol Pnb Yosep Frits memutuskan untuk tidak mendarat.

Pilot helikopter Letkol Pnb Yosep Frits masih berusaha menunggu perubahan cuaca dengan memutari daerah tersebut, namun yang terjadi kabut semakin tebal dan akhirnya pilot memutuskan untuk kembali ke Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor dan tiba pada pukul 09.05 WIB.

Adapun bantuan Presiden disampaikan secara simbolis oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada pengungsi dan Camat Sukajaya.

Sementara itu, setibanya di Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, atas perintah Presiden, Menteri PUPR langsung menuju Kecamatan Sukajaya melalui jalur darat untuk memastikan peralatan berat berfungsi optimal sehingga akses menuju dan ke Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dapat dibuka.

Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR terdapat enam desa di Kecamatan Sukajaya terisolir akibat jalan akses tertutup longsor yakni Desa Kiarasari, Kiara Pandak, Urug, Cisarua, Cileuksa dan Pasir Madang.

Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sejak kemarin (Sabtu, 4/1) sesuai arahan Presiden telah mengirimkan 6 alat berat ke lokasi longsor di Kecamatan Sukajaya, yaitu 6 execavator, 1 loader, dan 1 buildozer.

Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Read More