Kepengurusan Forwami Periode 2019-2021 Dikukuhkan

FOKUS JAKARTA-- Bertempat di Ciawi Bogor, kepengurusan Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami), untuk periode 2019-2021, Desember 2019 lalu terbentuk.

Pada periode ini, Ire Djafar dari Media Online Maritim Indonesia di tunjuk sebagai Ketua Forwami. Kemudian sebagai Wakil Ketua Forwami Delly Muhajirin dari Media Online Rakyatmerdekanews.com, Sekjen Forwami, Umi Syarifah dari Media Majalah Sudut Pandang, Bendahara Forwami Satu Fhebe Astrid dari Media Online Kantor Berita, Bendahara Forwani kedua, dan Dewi A dari Media Pena7.com.                                               

 Ire Djafar mengatakan, kepengurusan yang ada sekarang adalah hal yang luar biasa. "Kenapa saya katakan demikian, karena pengurusnya terdiri dari perempuan dan hanya satu orang laki-laki. Apalagi ada Dewan Pembina H.Juswandi yang sangat peduli dengan organisasi ini," katanya, saat acara Pengukuhan Pengurusan Forwami Periode 2019-2021, di Bandar Jakarta, Ancol, Selasa (21/1).

Sementara itu, Dewan Pembina Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) H. Juswansi mengungkapkan sebagai wadah para Jurnalis yang bertugas sehari-sehari diwilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya. 

Para jurnalis yang sering memberikan kabar tentang Kepelabuhanan kepada pembaca.

"Kita perlu menjaga kekompakan dan saling menghargai satu sama yang lain," ujar H.Juswandi.

General Manager IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Suprapto mengungkapkan  pihak IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok amat apresiasi adanya Forum ini, maka pada dasarnya kami menyambut baik adanya Forwami. 

"Berbuatlah yang terbaik dalam pemberitaan. Jangan buat berita hoax,” ungkap Suprapto.

Dalam acara Pengukuhan Forwami pada tahun 2019-2001 tersebut, juga di hadirkan dari INSA, APBMI, dan para Stakeholder yang ada di Pelabuhan Priok. (dade)

Read More

Wartawan Istana di Labuan Bajo Selamat Dari Kapal Terbalik

FOKUS CIREBON, NTT – Telah terjadi musibah yang menimpa rekan-rekan wartawan Istana yang meliput kegiatan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada kunjungan kerja ke Labuan Bajo sejak Minggu (19/1) hingga Selasa (21/1). 

Kapal yang ditumpangi wartawan, yang diketahui bernama Plataran Pinisi Bali terbalik saat berada di tengah laut. Semua wartawan dan Anak Buah Kapal (ABK) yang menjadi penumpang kapal tersebut selamat, Selasa (21/1) siang.

Peristiwa tersebut terjadi di luar agenda kepresidenan, karena setelah acara terakhir di Labuan Bajo, yaitu penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat pada Selasa pagi, 21 Januari 2020, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung ke Bandara Komodo untuk kembali ke Jakarta.

Sementara para wartawan tersebut memilih untuk ke dermaga untuk menaiki kapal menuju Pulau Bidadari. Dalam perjalanan kembali dari Pulau Bidadari, saat berada di tengah laut, Desca salah satu wartawan yang ikut menyampaikan terjadi perubahan cuaca mendadak yaitu ombak tinggi dan angin kencang sehingga kapal terbalik.

Saat terbalik, petugas pantai di Hotel Plataran yang melihat kejadian tersebut segera bergerak menuju lokasi dengan speedboat. Setelah itu para wartawan dibawa ke Hotel Plataran dan langsung diperiksa oleh tim dokter dari RS Siloam Labuan Bajo.

Kapal yang digunakan wartawan tersebut bukan yang digunakan oleh Presiden selama berada di Labuan Bajo. Namun kapal tersebut digunakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kemarin (Senin, 20/1) di Labuan Bajo.

Saat ini, wartawan Istana yang terdiri dari Edho Ferdihanzah (TVRI), Krismastianto Baruno Suryokusumo (Berita Satu TV), Agus Rahmat (Vivanews.com), Lizsa Egeham (Liputan6.com), Desca Lidya Natalia (LKBN Antara), Nina Susilo (Kompas), dan Anindyka Pribadi (SCTV) sudah berada di Bandara Komodo, Labuan Bajo untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat pukul 15.40 WITA.

Sumber: Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden

Read More

Majelis Hakim Menunda Pembacaan Putusan Perkara Gugatan 'Wanita Emas'

FOKUS JAKARTA- Majelis hakim menunda pembacaan putusan perkara gugatan 'Wanita Emas' atau Hasnaeni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Alasannya, majelis hakim yang diketuai Dedy Hermawan, SH, MH, mengaku masih membutuhkan waktu.

"Karena memang dia mengurusi perkara terlalu banyak," kata kuasa hukum Hasnaeni, Mai Indradi, Selasa (21/1), saat usai persidangan.

"Sikap hakim masih wajar," ujarnya.

Rencananya, sidang akan kembali dilanjutkan pada 11 Februari 2020 mendatang. Mai berharap, gugatan kliennya diterima majelis hakim.

"Harapannya putusan majelis hakim yang terbaik, yakni gugatan diterima. Tapi kita enggak tahu pertimbangan hakim," ungkap Mai.

Sebelumnya, Hasnaeni mendatangi Pengadilan Negri (PN) Jakarta Selatasn, Selasa (17/12/2019) yang lalu. Perempuan kelahiran Makassar 17 Juli 1976 itu hadir untuk mengikuti sidang gugatan terkait rumahnya. "Datang ke sini untuk memperjuangkan rumah hak milik saya dengan luas kurang lebih 3.000 meter persegi," kata Hasnaeni kepada wartawan.

Hasnaeni datang untuk menghadiri sidang perkara pembatalan akta jual-beli (AJB) rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang diduga dipalsukan PT Reliance Management Capital.  Kasus ini sebelumnya pernah dilaporkan Hasnaeni ke Bareskrim Polri pada 2016 dan prosesnya hingga kini masih berjalan.

"Di mana hasil keputusan akan dibacakan pada tanggal 21 Januari 2020," kata mantan bakal calon gubernur DKI Jakarta itu. (dade)

Read More

Program P4GN Didukung Penuh Oleh Kemendagri Dan BNPP

FOKUS JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan dukungan sepenuhnya atas program P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika.

Hal itu diungkapkan Kepuspen yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar usai mendampingi pertemuan Mendagri dengan Kepala BNN beserta rombongan di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Senin (20/1).

“Pak Mendagri menyambut baik kunjungan dari Pak Kepala BNN beserta jajaran, saya kira ini hubungan yang sangat baik, dan Mendagri mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Pak Kepala BNN. Pertama adalah mendukung bagaimana rencana aksi terpadu tadi, rencana aksi daerah dalam hal P4GN,” kata Bahtiar.

Tak hanya itu, Mendagri Prof. H. M. Tito Karnavian yang juga sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diakui Bahtiar mendukung sinergi untuk menjaga perbatasan yang kerap menjadi jalur penyelundupan narkotika.

“Kedua, Pak Mendagri selaku Kepala BNPP sangat mendukung usulan Pak Kepala BNN dan tim supaya nanti ada sinergi bagaimana unsur-unsur terkait atau lembaga-lembaga terkait di Pos Lintas Batas Negara itu bisa sinergi menjadi tim yang terpadu. Tetapi prinsipnya Pak Mendagri baik sebagai Menteri maupun sebagai Kepala BNPP mendukung sepenuhnya bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh BNN,” ujar Bahtiar.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen Pol Arman Depari mengatakan, pertemuan kedua belah pihak lebih diarahkan pada aspek pencegahan, atau bagaimana menghadapi serangan narkotika dari luar negeri.

“Ada dua hal yang ingin kita peroleh dalam kesempatan pagi hari ini, yang pertama tentu saja bagaimana kita menghadapi serangan narkoba dari luar negeri, dan yang kedua bagaimana kita memperlakukan masyarakat-masyarakat kita supaya mereka terlindung dari penyalahgunaan narkoba itu, salah satunya tadi menjaga perbatasan darat, laut dan udara,” kata Arman.

Tak hanya itu, diungkapkan Arman, pertemuan tersebut diharapkan Pemerintah Pusat hingga Daerah mulai melakukan pelayanan terhadap masyarakat terkait pelaksanaan assessment berupa rehabilitasi.

“Kemudian yang kedua terkait yang dipertanyaan assessment apa kaitannya, karna bagaimanapun assessment itu muaranya ada rehabilitasi, nah kalo rehabilitasnya ditangani semua oleh BNN, bukan tupoksinya karena BNN bukan merupakan Kementerian yang mengurusi masalah kesehatan dan sosial. Oleh karena itu dengan pertemuan ini diharapkan Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke Daerah ikut ambil bagian memberikan pelayanan terhadap masyarakat kita,” tutup Arman.

Sumber: Puspen Kemendagri

Read More

Periksa Kadarluasa, Petugas Gabungan TNI-Polri Sidak Sepuluh Warung Makanan Dan Minuman

FOKUS JAKARTA - Sepuluh warung makanan dan minuman diwilayah Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara disidak oleh petugas gabungan TNI-Polri (Babinsa dan Babinkamtibmas), Satpol PP, Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, FKDM, Kelurahan Pulau Kelapa.

Kegiatan sidak warung ini untuk memantau masa kadaluarsa (expired) makanan dan minuman dari berbagai merek yang diperjual belikan.

Bhabinkamtibmas Pulau Kelapa, Polsek Kepulauan Seribu Utara Bripka Syahrizal menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Makanan dan Minuman.

"Ada 10 warung di RW 03 dan 04 yang kami sidak bersama petugas gabungan,” kata Syahrizal, Senin (20/1).

Syahrizal mengaku, dengan kegiatan ini diharapkan seluruh warung bisa lebih disiplin dalam menjajakan makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan masa kadaluarsa.

"Penertiban ini bisa memberikan informasi serta pengawasan kepada warung atau toko yang menjual makanan serta minuman agar lebih memperhatikan masa kadaluarsa, sehingga warga dan wisatawan yang berkunjung nyaman dalam berbelanja," ujarnya. (dade)

Read More