"Smart Campus” Ikut Mendorong Percepatan Transformasi Kelembagaan IAIN Cirebon Menjadi Kampus Siber

FOKUS CIREBON, FC- Proses transformasi kelembagaan Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia memang membutuhkan banyak hal perubahan yang harus dilakukan pihak kampus. 

Berbeda dengan IAIN Cirebon, kampus yang berada di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon ini sudah sejak tahun 2015 lalu memersiapkan diri melakukan berbagai pembenahan. Hal itu ditandai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mutu akademik melalui program “Smart Campus”.

Perubahan juga diikuti secara berkelanjutan pada aspek  manajemen, program doktoral, lektor, fasilitas belajar, mutu akademik, guru besar, peningkatan akreditasi, juga penyediaan lokasi yang akan dibangun sejumlah prodi dan fakultas untuk pengembangan kampus.

Hal ini dinyatakan Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Hajam MAg seputar keberadaan “Smart Campus” yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Bahkan, saat ini proses pembelajaran di Prodi Bahasa dan Sastra Arab fakultas tersebut telah diperkuat dengan penggunaan aplikasi e-Learning Managemen System (LMS) yang sudah berjalan 1 tahun, tepatnya sejak tahun 2020.

Menurut Hajam, pembuatan aplikasi LMS ini tidak dapat meninggalkan jejak awal yang merupakan rintisan Ketua LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Kartimi MPd yang telah menyadari penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas pendidikan di masa yang akan datang.

Namun, lanjut dia, secara kebetulan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan kegiatan perkuliahan secara daring. Sehingga, aplikasi LMS ini sangat tepat untuk menyiasati proses perkuliahan di masa tersebut.

Hajam memaparkan, ada sejumlah tahapan yang dibangun melalui proses peningkatan mutu yang berkelanjutan. Proses tersebut diawali dengan visitasi ISO. Pada konteks ini, Tim Asesor ISO merekomendasikan adanya suatu aplikasi yang dapat menunjang kegiatan perkuliahan.

Diungkapkan, rekomendasi tersebut kemudian segera ditindaklanjuti oleh kampus dengan meluncurkan LMS yang dikoordinasikan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Hal itu seperti gayung bersambut, LMS pun berjalan dengan dinahkodai oleh Program Studi (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab (BSA). 

“LMS sudah berjalan baik di BSA, baik itu untuk perkuliahan maupun info-info lainnya. LMS juga sangat mendukung dengan bertepatannya IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia dan ini pertama di Indonesia. Apalagi SDM yang kami miliki, baik tenaga IT maupun SDM sudah sangat mumpuni, sehingga program Smart Campus sudah sangat siap termasuk menjadi kampus islam siber,” terang Hajam.

Kendati demikian, kata Hajam, masih ada sejumlah kendala yang membutuhkan dukungan untuk peningkatan pelayanan. Seperti terkendalanya server yang masih satu pintu. 

Pasalnya, ungkap dia, idealnya setiap fakultas harus suah memiliki server masing-masing, sehingga program LMS dapat berjalan dengan lebih baik. 

“Saat ini server yang ada di PTIPD merupakan sarana lama yang pengadaannya dilakukan pada tahun 2011 sehingga perlu dilakukan peremajaan. Bisa kita bayangkan, server pengadaan tahun 2011 harus digunakan secara berkelanjutan untuk menopang semua kebutuhan lembaga, ditambah dengan perubahan status kelembagaan IAIN Cirebon menjadi kampus islam siber, tentu ini bisa menjadi pekerjaan rumah tersendiri,” paparnya.

Hajam menegaskan, persoalan ini penting untuk segera dicarikan jalan keluar oleh lembaga. Pasalnya, jika melihat SDM dan tenaga IT yang dimiliki IAIN Syekh Nurjati tidak ada persoalan, semuanya sudah sangat baik dan mumpuni. Bahkan, yang dapat menerapkan LMS ini pun adalah prodi yang harus terakreditasi A.

Selanjutnya, papar dia, kendala lainnya adalah perlu adanya sosialisasi dan pelatihan serta pembinaan kepada mahasiswa. Bahkan, kata Hajam, juga kepada tenaga pengelola di masing-masing jurusan.

“Pada perkembangan berikutnya, kita inginkan kampus siber yang saat ini menjadi pilot project-nya adalah Prodi PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK). Ke depan dengan tenaga IT dan SDM yang kita miliki bisa merata ke semua fakultas dan prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia,” tandasnya. (din)

Read More

Dr H Saefudin Zuhri M.Ag : Pasca Visitasi Ini Transformasi UISSI Sudah Dekat

Wakil Rektor I, Bidang Akademik, Dr H Saefudin Zuhri M.Ag

FOKUS CIREBON, FC - Tim Asesor Kemenag RI yang datang ke kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka visitasi disambut hangat dan gembira oleh para unsur pimpinan, Selasa (9/3/2021).

Wakil Rektor I, Bidang Akademik, Dr H Saefudin Zuhri M.Ag bahwa sejak presentasi proposoal perubahan kelembagaan itu, dan setelah dinyatakan bahwa kita sudah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan kelengkapan yang lainnya di Jakarta tahun 2020, maka sejak itu langkah selanjutnya adalah visitasi.

Menurutnya, bahwa ini merupakan visitasi yang pertama oleh Assesor dan kemudian disusul visitasi kedia dari PAN-RB dan visitasi ketiga nanti dari Setneg RI. Karena nanti perubahan lembaga itu ujungnya adalah dalam bentuk Peraturan Presiden, perubahan dari IAIN menjadi Universitas.

"Saat ini kita sudah siapkan semuanya, karena visitasi ini kan mengecek kesesuaian dokumen dengan di lapangan. Contohnya jumlah guru besar, kemudian jumlah Prodi A, jumlah Prodi, jumlah mahasiswa, jumlah luas tanah, jumlah Doktor, jumlah Lektor, kemudian kelengkapan dan fasilitas lainnya," jelasnya.

Saefudin Zuhri juga menjelaskan bahwa transformasinya langsung tidak menjadi UIN tapi menjadi Univeritas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia, satu-satunya di Indonesia.

"Jadi kita punya dua mandat, satu Universitas dan yang kedua adalah melaksanakan sistem akademik, sistem kuliah perguruan tinggi berbasis siber," tuturnya.

Warek 1 ini juga meyakini bahwa konversi IAIN ke UIN atau UISSI akan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Barat. Mengingat UIN Syekh Nurjati akan memiliki kampus di Kabupaten Cirebon dan Indramayu, selain yang saat ini di Kota Cirebon.

Selain itu hadirnya beberapa Fakultas dan Program Studi baru mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan diferensiasi bakat dan kecenderungan.

“Beberapa Fakultas dan Program Studi baru yang akan diluncurkan berbasis pada bidang keilmuan sains dan teknologi, ilmu sosial humaniora, psikologi dan kesehatan, komunikasi, kelautan dan perhutanan,” tambah Saefudin. 

Maka demikian, kata Saefudin, harapan pasca kedatangan tim asesor ini, jelasnya, dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kami untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik dan kelembagaan agar kemudian bisa sesuai dengan nama besar yang diusung lembaga ini, yakni Syekh Nurjati Cirebon. (din)

Read More

Tingkatkan PAD, DPRD dan Pengusaha Sepakati Raperda Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Nominal

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Sahriar MBA

FOKUS CIREBON, FC - Upaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggota DPRD terus membuka terobosan-terobosan kualitatif melalui kinerja.

Seperti yang dilakukan Komisi II DPRD, bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota Cirebon langsung menggandeng pemilik kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan menyepakati tarif retribusi dalam Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha berdasarkan nominal, bukan menggunakan persentase.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Sahriar MBA menyatakan, semua sudah sepakat terkait tarif retribusi dalam Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha berdasarkan nominal, bukan menggunakan persentase.

"TPI Kejawanan ini kan lelangnya tertutup, tarifnya satu persen. Kita hanya mengubah persentase jadi nominal. Hasilnya (tarif yang dikenakan) sama, tidak jauh dari satu persen,” kata Watid seusai rapat di Griya Sawala DPRD, Rabu (10/3/2021).

Watid menjelaskan, perubahan tarif berdasarkan persentase menjadi nominal merupakan hasil dari evaluasi Pemprov Jawa Barat. Sebelumnya tarif retribusi untuk pelelangan ikan di TPI PPN Kejawanan menggunakan persentase, yakni satu persen dari harga pelelangan.

"Dalam Raperda Tentang Retribusi Jasa Usaha itu tercantum tabel tarif retribusi yang harus dibayar pengusaha atau pemilik kapal. Semisal, harga ikan yang dilelang per kilogramnya Rp10 ribu, maka tarif retibusinya Rp100," jelasnya.

Untuk rentang harga ikan Rp10 ribu hingga lebih Rp20 ribu per kilogramnya, katanya, maka tarif retribusinya menggunakan harga tertinggi, yakni Rp200. Begitu pun selanjutnya. Perubahan tarif retribusi itu dilakukan dalam rentang harga Rp10 ribu per kilogramnya.

“Untuk harga ikan mengacu pada data yang ada di PPN Kejawanan. Kami percaya betul PPN setiap hari melaporkan hasil pelelangan ikan ke pusat,” jelasnya.

Dijelaskan, agar kas daerah yang masuk lebih tertib, maka proses pembayaran retribusi disetorkan langsung oleh pengusaha ke kas daerah. Pihak eksekutif akan membuat rekening pembayaran khusus retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Kejawanan.

Sementara itu, perwakilan pemilik kapal, Ramlan Pandopotan mengatakan, pengusaha menyepakati Raperda Tentang Retribusi Jasa Usaha. Ia berharap dengan adanya perda tersebut bisa meningkatkan pendapat asli daerah (PAD).

“Akhirnya ada kesepakatan. Tentu kita ingin melakukan aktivitas usaha yang sesuai aturan hukum. Supaya kami tenang. Soal sinkronisasi harga ikan yang digunakan perlu ada kepastian lagi. Selama ini kita menggunakan yang ada di PPN,” kata Ramlan Pandopotan.

Sementara itu, Kepala PPN Kejawanan, Bagus Oktori Sutrisno mengatakan, pihaknya akan mendukung Pemkot Cirebon untuk meningkatkan PAD. Ia menjamin akan menyuplai data-data yang dibutuhkan Pemkot Cirebon, salah satunya soal harga ikan.

“Setiap hari kami melaporkan produksi, harga ikan, dan lainnya ke pusat. Dokumen yang kami punya, saya jamin dokumen valid,” kata Bagus. (din)

Read More

Belum UIN, IAIN Cirebon Sudah Punya Mahad

Ma'jad Al Jami'ah milik IAIN Syekh Nurjati Cirebon

FOKUS CIREBON, FC- IAIN Syekh Nurjati Cirebon tengah berproses dalam transformasi kelembagaan memuju  Universitas Islam Negeri (UIN). Kendati begitu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon sudah memiliki ma’had al-jami’ah.

Sejarah berdirinya ma’had al-jami’ah di kampus negeri Islam ini sudah ada sejak masih berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, yaitu tepatnya pada tahun 2007 dan 2008. Gedung mahad tersebut didapat dari program Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI dua tahun berturut-turut.

Program unggulan di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini, salah satunya yaitu menerapkan pembelajaran secara online yang bernama santri virtual. Proses pembelajarannya melalui rekaman, video call, zoom meeting, dan lainnya, termasuk ujian dengan memanfaatkan tekonologi komunikasi yang terus berkembang.

Direktur Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, H Amir MAg menjelaskan, dalam pelaksanaan program tersebut, ma’had al-jami’ah kampus ini telah dilengkapi berbagai fasilitas, baik jaringan internet dan tenaga pengajar yang memadai serta sejumlah fasilitas lainnya.

“Kalau fasilitas kita sudah dilengkapi dengan wifi yang memadai. Namun memang kita agak sedikit terkendala dengan jumlah komputer yang masih terbatas. Untuk itu, kita berharap ada peningkatan jumlah perangkat computer demi mengoptimalkan pembelajaran santri virtual tersebut,” paparnya, Selasa (9/3/2021).

Dia memaparkan, pembelajaran yang dilaksanakan di  Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini tidak hanya melalui virtual, tapi juga ada yang pembelajarannya secara tatap muka langsung di mahad maupun di pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Cirebon. Hal itu mengingat kapasitas gedung Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon terbatas, hanya mampu menampung sekitar 20 persen saja dari jumlah mahasiswa baru.

Untuk itu, kata Amir, pihaknya pun menjalin kemitraan dengan pondok-pondok pesantren untuk mengakomodir mahasiswa yang tidak tertampung di gedung Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan cara seperti itu, lanjut dia, selain dapat mengakomodir seluruh mahasiswa untuk mendapat pendidikan agama secara maksimal, juga dapat meningkatkan jumlah santri di pesantren-pesantren di wilayah Cirebon.

“Walaupun mereka mendapatkan pendidikan di pesantren yang berada di luar kampus, namun persyaratan dan standar kelulusan, yaitu baik dari nilai minimum dan syarat-syarat lainnya itu harus sesuai dengan standar yang ada di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon,” paparnya.

Karena, ungkap Amir, pihaknya ingin menciptakan mahasiswa lulusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang spesial, yaitu tidak hanya matang secara keilmuan atau keagamaan saja, tetapi juga gabungan dari keduanya sehingga dapat menciptakan muslim yang spesial.

“Keilmuan yang ada di ma’had (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) pun memang diciptakan untuk menciptakan alumni yang profesional di bidangnya masing-masing dengan mengintegrasikan keilmuan mereka sesuai jurusannya masing-masing,” tutur Amir.

Saat ini, terang dia, kegiatan pembelajaran di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilaksanakan selama dua semester. Namun dia menginginkan pembelajaran di mahad tersebut dapat dilaksanakan selama mahasiswa tersebut tercatat sebagai mahasiswa di kampus ini.

“Jadi metodenya begini, kalau untuk semester satu sampai dua itu namanya intensif. Namun untuk semester tiga sampai lulus itu namanya pengayaan. Kalau semester satu sampai semester dua itu wajib, tapi kalau semester tiga sampai lulus itu sifatnya pilihan,” terangnya.

Dengan berbagai program yang telah dicanangkan demi peningkatan kualitas lulusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang spesial tersebut, Amir mengaku masih mengalami sejumlah kendala, seperti anggaran, infrastruktur, dan tenaga pengajar di mahad.

“Kalau anggaran untuk mahasiswa semester satu sampai semester dua sudah dianggarkan, tapi kalau semester 3 sampai lulus itu belum. Kapasitas gedung juga memang belum bisa menampung seluruh mahasiswa baru. Kemudian kondisi gedung sudah mengalami sejumlah kerusakan, terutama di bagian atas, kalau hujan bocor, dan kalau panas kepanasan. Sumber air yang ada di gedung kita juga belum maksimal yang sering menyulitkan mahasiswa,” pungkasnya. (din)

Read More

Watimpres Agung Laksono Apresiasi Proses Vaksinasi di Kabupaten Cirebon

Dewan Pertimbangan Presiden RI, Agung Laksono bersama Bupati Cirebon, H Imron M.Ag dalam pelaksanaan vaksinasi unruk pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Cirebon, Selasa (9/3/2021).

FOKUS CIREBON, FC - Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Agung Laksono mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi untuk pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon.  

Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditentukan. 

"Tadi saya lihat proses cukup tertib mulai dari antrean, pendaftaran, skrining, tempat vaksinasi dan obeservasi sudah sesuai. Ini sudah cukup bagus," kata Agung di sela-sela kunjungannya di GOR Sumber Kabupaten Cirebon, Selasa (9/3/2021).

Agung mengatakan, vaksinasi ini merupakan program pemerintah untuk menyelamatkan dan membentengi masyarakat Indonesia dari bahaya Covid-19. 

"Jadi pemerintah memberikan vaksinasi untuk  seluruh masyarakat Indonesia untuk 190 juta orang sehingga ada total kurang lebih 380 juta vaksin yang harus di berikan kepada masyarakat," kata politisi senior Partai Golkar, Agung Laksono. 

Ia pun mengungkapkan, Pemerintah RI melalui Presiden Joko Widodo menargetkan, penyuntikan Vaksinasi untuk masyarakat Indonesia 1 juta vaksin setiap harinya. 

"Karena dengan keterbatasan vaksin per hari hanya kurang lebih 200 ribu vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat Indonesia," kata Agung. 

Selain itu, kata Agung, di Kabupaten Cirebon sendiri rata-rata pemberian vaksinasi antara 1.000 sampai 1.500 setiap harinya. 

"Ke depan kalau vaksinnya ada dan nakesnya cukup bisa ditingkatkan 3.000 smapai 5.000 vaksin tiap hari, karena lebih cepat lebih baik," tambahnya. 

Disinggung tentang masalah perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini, Agung mengatakan, optimistis perekonomian kembali bangkit. Bahkan, menurutnya Indonesia lebih baik dari negara-negara asia tenggara. 

"Untuk pemulihan perekonomian negara kebetulan penanggungjawabnya Pak Erlangga, kami sering berdiskusi. Beliau optimistis perekonomian kita akan berkembang di masa pendemi ini. Hanya saja ada minusnya kita hanya 2 persen dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura sampai 12 persen, sehingga kita lebih baik," katanya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, kedatangan Watimpres ini untuk mengetahui bagaimana proses vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon. 

"Alhamdulillah proses vaksinasi ini berjalan dengan baik, dan sesuai prosuder yang ada" katanya. 

Imron menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mendapatkan tambahan vaksinasi untuk tingkat kecamatan. 

"Semalam ada 24 ribu vaksin sudah datang dan itu dialokasikan untuk masyarakat tingkat kecamatan," katanya. 

Imron menuturkan, pihaknya meminta Dinas Kesehatan untuk mendata lokasi yang akan dijadikan tempat vaksinasi di tingkat kecamatan. 

"Saya menginginkan lokasi vaksinasi tingkat kecamatan lokasinya besar seperti GOR, sekolah dan lainnya sehingga untuk meminimalisir adanya kerumunan," katanya. (din)

Read More