Usai Melantik, Bupati Cirebon Minta Perumda Tirtajati Minimalkan Keluhan Pelanggan

FOKUS CIREBON.- Bupati Cirebon Imron melantik sejumlah dewan pengawas dan direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirtajati di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jumat (27/8/2021).

Pejabat yang dilantik yaitu Ir. H. Avip Suherdian, MT sebagai Ketua dewan pengawas, Anas Basuki, S.Si sebagai sekretaris dewan pengawas, H. Azis Hakim, S.Ud sebagai anggota dewan pengawas.

Kemudian, Muhammad Irsyad, SH., M.Si., sebagai direktur teknik dan Hendra Chandra Saputra, SH sebagai direktur umum.

Bupati Cirebon mengatakan, pejabat yang baru saja dilantik ini diminta agar tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Menurutnya, perusahaan tersebut sering mendapatkan keluhan dari para pelanggan.

Imron menambahkan, saat musim kemarau, kebutuhan air bersih di Kabupaten Cirebon dipastikan meningkat. Melalui kinerja yang baik, permasalahan itu pasti dapat teratasi.

"Perumda Air Minum Tirta Jati ini membutuhkan SDM yang andal. Saya minta jangan sampai mendapatkan banyak keluhan dari pelanggan," kata Imron.

Menurut Imron, Perumda Air Minum Tirtajati ini memiliki dua fungsi, yakni sosial dan ekonomi. Untuk sosial, perusahaan tersebut membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Sedangkan secara fungsi ekonomi, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Berarti, Perumda Air Minum Tirta Jati ini juga berperan dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon," kata Imron.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Suharyadi mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya itu akan terus berkontribusi memberikan PAD. Tidak tanggung-tanggung, 55 persen laba bersih diberikan kepada daerah.

Sepanjang 2021 ini, kata Suharyadi, pihaknya sudah menghimpun laba kotor mencapai Rp 1,3 miliar. "Hampir separuhnya untuk daerah, selebihnya untuk program CSR dan tunjangan bagi karyawan," kata Suharyadi. (Heri)

Read More

Pemkab Cirebon Komitmen Tuntaskan Masalah Stunting

FOKUS CIREBON -  Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar acara Rembuk Stunting di Ballroom Hotel Sutan Raja, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (27/8/2021).

Bupati Cirebon Imron membuka kegiatan itu dan dihadiri pula Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Suhartono.

Imron menuturkan, pemerintah daerah berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah stunting di Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut harus melibatkan seluruh pihak. "Saat ini upaya penurunan ada di jalurnya dan membutuhkan konsistensi. Kabupaten Cirebon memiliki angka stunting cukup tinggi di Jawa Barat," kata Imron.

Imron mengatakan, kalau angka stunting tidak dapat ditekan, dikhawatirkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada masa yang akan datang tidak bakal berkualitas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengatakan, tahun lalu, dari 160 ribu balita, sebanyak 11,73 persennya mengalami stunting. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2018 yang hanya 7,9 persen.

Meskipun begitu, kata Eni, tingkat stunting di Kabupaten Cirebon tidak melebihi target dari pemerintah provinsi dan nasional sebesar 14 persen. "Target sampai 2024 harus turun," katanya.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diterbitkan. Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018.

Perpres tersebut menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didapuk sebagai Ketua Pengarah, didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah menteri lainnya.

Sedangkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana.

Perpres tersebut juga menetapkan lima pilar utama yang sangat penting dalam percepatan penurunan stunting, yaitu Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah, Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Masyarakat, Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Monitoring dan Evaluasi.

Lima pilar tersebut akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional sebagai kerangka intervensi, baik di tingkat pusat maupun daerah. (din)

Read More

Bertujuan Studi Banding, PSGA IAIN Bandung Berkunjung Ke PSGA IAIN Cirebon

FOKUS CIREBON - Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menerima kunjungan PSGA UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam rangka silaturahim dan studi banding, Jum'at (27/8/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Naila Farah, M.Ag langsung menerima rombongan di ruang kerjanya.  

Naila Farah menjelaskan, kunjungan ini bertujuan terkait program-program PSGA IAIN Cirebon di masa pandemi, penanggulangan pelecehan seksual dan registrasi. 

Menurut Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kunjungan PSGA UIN Bandung dikarenakan PSGA IAIN Cirebon di masa pandemi setiap bulannya dengan konsisten selalu mengadakan Webinar. 

Apalagi pada kegiatan tersebut, PSGA IAIN Cirebon selalu mendatangkan narasumber yang cukup populer,  sehingga menjadi daya tarik PSGA UIN Bandung untuk berkunjung ke Cirebon. 

Terkait kegiatan ini, Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon berharap bisa selalu bekerja sama dengan PSGA UNI Bandung, terutama sharing program guna untuk menciptakan kampus yang sadar jender.

Sementera itu, Dr. Akmaliah, M.Ag selaku perwakilan PSGA UIN Bandung didampingi tim, memberikan harapannya terkait kunjungannya, dirinya berharap bisa saling berbagi informasi tentang kemajuan-kemajuan PSGA dalam berbagai halnya. (din)

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Sorotan Anggaran Penanggulangan Covid 19 dan Pembayaran Premi BPJS Kesehatan

FOKUS CIREBON – Komisi III DPRD menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon membahas rencana kerja tahun 2022 di ruang Griya Sawala, Kamis (26/8/2021). 

Komisi III menyoroti anggaran penanggulangan Covid-19 dan pembayaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, Dinkes telah memaparkan tentang rencana kerjanya untuk 2022. Pihaknya telah memberikan catatan terkait program prioritas Dinkes dengan harapan ideal.

“Kami tadi bahas soal bagaimana premi BPJS Kesehatan tahun depan. Apakah cukup, atau tidak. 100 persen Universal Health Coverage (UHC) itu berapa anggarannya, jangan sampai kurang,” kata Tresnawaty usai rapat.

Tresnawaty menyarankan anggaran untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan tahun depan minimalnya sama dengan anggaran tahun sebelumnya yakni Rp26 miliar. “Yang terposting di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ternyata kurang, hanya Rp 21 miliar untuk tahun depan. Harusnya minimal seperti tahun ini,” tuturnya.

Selain menyoroti soal anggaran untuk pembayaran premi BPJS, Tresnawaty juga menilai, pentingnya kajian dan perhitungan yang matang terkait penanggulangan pandemi Covid-19. Menurutnya, Pemkot Cirebon harusnya bisa belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dalam menangani pandemi. Sehingga, tak ada lagi refocusing atau penyesuaian anggaran.

“Penanggulangan pandemi Covid-19 ini masuk dalam anggaran kondisi kejadian luar biasa (KLB). Dinkes menganggarkan Rp 2,8 miliar. Ini harus dilihat lagi, cukup atau tidak. Ini sumber anggarannya dari DAK non fisik,” terangnya.

Rencananya Komisi III DPRD akan mengundang Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati untuk membahas anggaran penanggulangan pandemi. “Biar kita tahu kebutuhannya berapa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr H Edy Sugiarto MKes mengatakan, penaggulangan pandemi Covid-19 dan pembayaran premi BPJS Kesehatan masuk dalam 10 program prioritas Dinkes Kota Cirebon. Ia juga tak menampik anggaran pembayaran premi BPJS Kesehatan kurang ideal.

“Untuk anggaran (penanggulangan) Covid-19 belum ya. Tapi untuk iuran BPJS itu harusnya Rp26 miliar, tertulisnya Rp21 miliar. Selebihnya soal kesehatan ibu dan anak, stunting, pelayanan kesehatan dan lainnya,” kata Edy. (din)

Read More

DPRD Kota cirebon Bersama Disdik Bahas KUA-PASS 2022

FOKUS CIREBON – Rapat kerja Komisi III DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Pendidikan (Disdik) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022, Kamis (26/08/2021).

Dalam rapat yang digelar di Griya Sawala tersebut, Komisi III mengevaluasi perencanaan anggaran prioritas pada tahun 2022 yang sudah disusun Disdik.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, dikarenakan masih dalam pandemi Covid-19, dimana pembelajaran tatap muka belum bisa digelar, maka prioritas anggaran tidak terlalu banyak. Pasalnya, pandemi belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

“Kami berharap tahun depan sudah normal lagi, sehingga anggaran bisa ditingkatkan. Prioritas anggaran pendidikan tidak banyak, di antaranya belanja pegawai dan BOS untuk SMP dan SD,” kata Tresnawaty usai rapat.

Tresna mengatakan, proyeksi kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam KUA-PPAS oleh Disdik sebesar Rp319 miliar, bersumber dari APBN dan APBD.

Dari APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya bisa memberikan pagu indikatif sebesar Rp37,8 miliar. Anggaran dari pemerintah daerah itu untuk pembiayaan belanja modal, hibah RA dan MI, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.

Di sisi lain, pagu yang ditetapkan APBN sama sekali tidak berkurang dibanding sebelumnya, yaitu sebesar Rp241 miliar. Prioritas anggaran terbesar untuk pembiayaan guru dan tenaga pendidikan honorer di Kota Cirebon.

Pagu anggaran yang dialokasikan di APBN hanya untuk penyelenggaraan pendidikan reguler, tidak bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan yang lain.

“Kalau dari APBD kecil sekali. Tenaga honorer masih banyak belum terbayar. Ini yang menjadi persoalan. Kalau kegiatan reguler, tetap berjalan. Sementara untuk upgrade kapasitas guru dan siswa tidak ada. Kegiatan-kegiatan untuk pelatihan, event, seminar, dan sebagainya tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyoroti pagu anggaran tahun 2022 yang belum secara spesifik mencantumkan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, jangan sampai ketika tidak dicantumkan, Disdik tiba-tiba meminta anggaran untuk PJJ.

“Dari hasil rapat, PJJ dianggarkan. Karena kebijakan dari pemerintah pusat masih menjaga situasi kondisi di tengah pandemi ini,” katanya.

Meski anggaran dari APBN tidak berkurang, namun kebutuhan untuk belanja pegawai dari masih tinggi. Kemudian, pagu anggaran yang ditetapkan APBN tidak bisa dialihkan untuk pembiayaan lainnya.

“Pagu anggaran tidak bisa digeser-geser. Masalahnya dari APBD belum bisa mengakomodir bantuan untuk MDTA. Kami akan bertanya kepada pemkot sejauh mana keseriusannya untuk hal ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cirebon, Dr H Irawan Wahyono MPd mengakui jika laporan yang disampaikan rapat tidak terlalu rinci, sehingga harus ditindaklanjuti pada saat rapat lanjutan. Perihal anggaran PJJ, Irawan memyebutkan, masih dialokasikan pada tahun 2022.

Menurutnya, jika situasi kondisi masih belum bisa memungkinkan pembelajaran tatap muka, maka PJJ masih dilaksanakan. Namun demikian, Disdik sudah mengantisipasi jika anggaran tidak cukup membiayai PJJ yang melibatkan kerjasama dengan TV swasta lokal.

“Ya kalau masih pandemi maka PJJ. Tapi Disdik sudah punya alat teleconference untuk PJJ di sekolah-sekolah. Kami masih menyesuaikan anggarannya,” katanya. 

Read More