Soroti Anggaran di DPRKP, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dinas Perumahan Rakyat Prioritaskan Program Rutilahu

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) di ruang rapat DPRD, Rabu (14/10). 

Rapat membahas program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini.

Saat rapat berlangsung, Komisi II DPRD menyoroti prioritas anggaran DPRKP tahun 2021 yang tidak seimbang antara program  prasarana sarana dan utilitas (PSU) dan rutilahu. Padahal, program rutilahu merupakan kebijakan prioritas untuk membantu masyarakat agar mendapat tempat tinggal yang layak huni.

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA mengatakan, saat ini program rutilahu di Kota Cirebon masih mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Tahun ini, Kota Cirebon hanya mendapat bantuan perbaikan rumah 300 unit dari provinsi dan 100 unit rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. 

Namun demikian, dari data yang dianalisis DPRKP tercatat sebanyak 4.892 rumah warga di Kota Cirebon yang perlu mendapat bantuan program rutilahu. Kondisi itu sangat timpang melihat kemampuan bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.

“Kendalanya di daerah belum ada payung hukum untuk program rutilahu dari Pemda. Kalau perlu, kami siap buatkan perdanya. Karena ini menyangkut program prioritas masyarakat. Agar mereka mendapat tempat tinggal layak,” ujar Watid usai memimpin jalannya rapat.

Kendati belum ada regulasi daerah perihal rutilahu, Pemkot Cirebon sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta di tahun 2021. Nilai itu dirasakan masih sangat kecil jika dilihat dari jumlah keseluruhan anggaran untuk PSU di DPRKP sebesar Rp13,9 miliar.

“Kami di Komisi II ingin ada semacam kebersamaan dalam menyikap masalahi kelayakan hunian ini. Saya sendiri sebagai anggota DPRD, lebih memilih program rutilahu dulu diprioritaskan, ketimbang pembuatan taman,” tegas Watid.

Sementara itu, Kepala DPRKP, Ir Agung Sediono MSi memastikan untuk program rutilahu mulai kembali berjalan pada Oktober ini. Proses penerimaan program ini sudah terdata oleh DPRKP, sehingga runah warga yang hanya benar-benar tidak layak huni saja yang akan menerima bantuan.

Dia pun juga memastikan bahwa program rutilahu dari pusat dan provinsi ini mulai akan dieksekusi pada awal tahun 2021. Penerima bantuan tidak menerima uang secara tunai. Melainkan hanya menerima material bangunan berikut dengan biaya upah tukang.

“Saya pastikan yang sudah dapat, tidak akan dapat lagi. Satu nama satu unit rumah. Artinya, jika sudah mendapat bantuan, maka sudah otomatis sudah masuk daftar penerima program rutilahu,” katanya. (din)

Read More

Korcam KKN GM dorong Deklarasi RW Gemmar Mengaji

FOKUS CIREBON - Lokakarya KKN GM (Gemmar/Gerakan Masyarakat Magrib) Mengaji Tingkat Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon baru saja digelar, tepatnya Kamis, 14 Oktober 2021 bertempat di Aula Kecamatan setempat.

Lokakarya yang dilaksanakan Korcam KKN GM Kec. Pekalipan tersebut berlangsung khidmat dan dinamis. Setiap peserta KKN GM dari masing-masing Kelurahan mempresentasikan Kajian Potensi keagamaan di Masjid sasaran, mengidentifikasi masalah, serta merumuskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di setiap Masjid sasaran Program. 

Proses kegiatan KKN GM yang diinisiasi LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon tersebut mendapatkan respon yang sangat positif, hal ini mengemuka pada sesi tanya jawab Lokakarya.

Lurah Pulasaren, Diana Kholik, SE menyatakan bahwa KKN Gemmar Mengaji sangat direspon positif oleh warga masyarakat setempat, dirinya merindukan hal seperti ini, yang sudah sejak lama terhenti di masjid-masjid,  ia mengusulkan agar setelah mahasiswa KKN GM selesai, pengajian jangan sampai bubar. 

"Saya mengusulkan agar KKN Gemar Mengaji dideklarasikan di tiap RW, menjadi "RW Gemmar Mengaji" pungkasnya.

Merespon harapan Lurah, Ahmad Yani, selaku Penanggung Jawab kegiatan KKN GM berjanji, bahwa program ini akan berkelanjutan.

"Kami akan mengirim kembali mahasiswa peserta KKN GM pada tahun depan, sebelumnya, kami pun telah bekerjasama dengan LPTQ Kota Cirebon untuk menyelenggarakan Workshop Penguatan Calon Guru Ngaji Penggerak dari masing-masing kelurahan yang akan melanjutkan Program Gemmar Mengaji pasca penarikan mahasiswa, tutur Kang Yani (sapaan akrab Ahmad Yani).

Pada sesi terkahir Lokakarya, peserta KKN GM merumuskan rekomendasi internal dan eksternal yang akan diusulkan pada acara Lokakarya KKN GM Tingkat Kota Cirebon, antar lain tentang perlunya penambahan Kader Guru Ngaji di tiap RW, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti buku-buku Ke Islaman untuk di Masjid, perlunya daya dukung dari orang tua dan lingkungan setempat bagi anak-anak peserta program gemmar, dan perlunya metode yang tepat untuk pembelajaran Alqur'an.

Hadir dalam kegiatan tersebut Korcam mahasiswa Kec. Pekalipan (Indah Aulia Indayani); Korcam DPL Ibu Masriyah, M.Ag. perwakilan peserta KKN GM di Kecamatan Pekalipan dan stake holder terdiri dari Sekmat Pekalipan (H. Dudung Abdul Barri), Lurah Pekalipan, Jagasatru, Pekalangan dan Pulasaren, Para RW serta tokoh agama lainnya. (din)

Read More

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2020, Bukti Perhatian Pemkot Cirebon Kepada Warganya

Wali Kota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH

FOKUS CIREBON – Pemerintah daerah (Pemda) Kota Cirebon mampu mempertahankan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020. 

Penghargaan ini membuktikan Pemda Kota Cirebon serius memperhatikan semua warganya, termasuk wanita dan anak.

Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., usai menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 secara virtual di ruang rapat Wali Kota Cirebon secara virtual, Rabu (13/10/2021) menjelaskan penghargaan ini merupakan pengakuan dari pemerintah pusat kepada Pemda Kota Cirebon. 

“Dikarenakan Kota Cirebon memiliki keseriusan memperhatikan warganya, termasuk wanita dan anak-anak,” tutur Azis. 

Tidak ada diskriminasi dalam pembangunan di Kota Cirebon. Pembangunan tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga Kota Cirebon.

Namun Kota Cirebon, lanjut Azis, tidak berpuas diri dengan penghargaan ini. 

Penghargaan ini justru dijadikan pelecut dan penyemangat agar pembangunan dengan tetap memperhatikan pengarusutamaan gender (PUG) berjalan lebih baik lagi di Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)  Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, SAP., M.Si., menjelaskan keberhasilan ini bukan hanya kinerja dari dinas yang dipimpinnya. “Namun karena kerja sama semua pihak,” tutur Budi. 

Penghargaan ini menunjukkan tingkat kepedulian dan perhatian dari Pemda Kota Cirebon terhadap hak-hak perempuan, khususnya di Kota Cirebon. 

“Ke depan kita berharap dapat meningkatkan cakupan dan prestasi terkait pemenuhan kebutuhan hak perempuan dan anak,” tutur Budi.

Sehingga terwujud keadilan gender yang sesuai dengan fitrahnya di semua lini di Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan DPPPAPPKB Kota Cirebon, Siti Halimah, menjelaskan Kota Cirebon sudah meraih penghargaan anugerah APE dua kali. “Yaitu pada 2018 kategori madya,” tutur Siti. 

Penghargaan APE kedua juga kategori madya didapatkan 2020 namun karena pandemi penyerahannya mundur pada 2021 ini.

APE merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan dan stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). 

Tantangan ke depannya, semua perangkat daerah dalam merencanakan program kegiatan bisa mempertimbangkan analisa gender.

“Sehingga Kota Cirebon bisa meningkatkan program kegiatannya dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender,” tutur Siti. (Indah)

Read More

Hari ini BAN-PT Lakukan Asesmen Prodi Ekonomi Syari'ah IAIN Cirebon

 

Dekan FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Jaelani M.Ag

FOKUS CIREBON - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berkunjung ke Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kedatangan tim BAN-PT ini untuk melakukan Asesmen pada Progam Studi (Prodi) Ekonomi Syariah, dalam rangka akreditasi, Rabu (13/10/2021).

Dekan Fakuktas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Jaelani M.Ag mengatakan, ada dua pendekatan pada penilaian Akreditasi Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam ini. 

"Pada penilaian tersebut terdapat dua dokumen. Pertama adalah Laporan Kinerja Program Studi (LKPS). Kedua Laporan Evaluasi Diri (LED), " terangnya.

Namun kata Aan, yang di nilai BAN-PT pada Prodi Ekonomi Syari'ah adalah Unit Pengelola Prodi (UPP), yakni kinerja dari jurusan atau program studi.

"Nah kita sudah melewati beberapa tahap awal tersebut dan itu lolos di Asesmen Kecukupan berdasarkan data yang nampak di Borang LKPS dan LED," terangnya.

Aan menjelaskan, bahwa hari ini adalah penilaian atau pembuktian dari yang ditulis di Borang LKPS dan LED dan tujuan Asesmen lapangan ini untuk mengukur akreditasinya.

Terutama menyangkut bagaimana pengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sekarang ini harus memenuhi standar nasional dan internasional.

Standar yang dimaksud, kata Aan, masing-masing harus memenuhi 8 standar, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, sehingga total menjadi 24 standar.

"Nah yang paling bagus itu adalah ketika Fakultas, Prodi atau Perguruan Tinggi melebihi dari 8 standar. Maka itulah yang layak untuk memperoleh nilai unggul, dan yang lagi di nilai hari ini adalah Prodi Ekonomi Syari'ah yang belum meluluskan mahasiswa karena baru semester 7. Tetapi setelah nanti semester 8 dan para mahasiswa lulus, kita sudah terakreditasi, artinya sudah memiliki legal formalnya," papar Aan.

Aan menambahkan bahwa saat ini ada perbedaan standarisasi yang dulu dengan sekarang, di mana dulu itu hanya 7 standar, sekarang harus 9 standar.

Sembilan standar tersebut diantaranya, 1. Visi misi, tujuan dan strategi pencapaian 2. Tata kelola dan kepemimpinan 3. mahasiswa 4. SDM dosen dan tenaga kependidikan 5. Keuangan, Sarana dan prasarana 6. Pendidikan 7. Penelitian 8. Pengabdian dan 9. Luaran dan Capaian Tridharma.

"Yang menarik lagi di standar 9 itu adalah luaran dan capaian mahasiswa, di mana harus sudah memiliki publikasi ilmiah, statusnya sama dengan dosen," tandas Aan yang berharap nilai akreditasinya unggul.

Hal senada diungkapkan Kepala Jurusan Ekonomi Syari'ah, Dr Layaman, M.Si, bahwa Prodi Ekonomi Syari'ah setiap tahunnya terus naik dan mahasiswanya bertambah. Peningkatan minat mahasiswa terhadap jurusan yang satu ini karena memang menjadi jurusan yang favorit.

Selain itu, pada jurusan ini, di luaran memiliki banyak peluang pekerjaan. Artinya, pangsa pasarnya banyak, jadi dianggap jurusan yang marketeble,  sehingga setiap menerima mahasiswa baru, jumlahnya selalu terus bertambah.

"Kita di setiap angkatan mahasiswa terus meningkat dan bertambah. Sekarang saja mahasiswa Ekonomi Syari'ah sudah mencapai 200 lebih, dan jurusan ini baru ada sampai di semester 7, jadi belum ada lulusannya, tetapi setiap penerimaan mahasiswa baru, peminatnya cukup banyak," terangnya.

Layaman juga menyatakan, jika pihaknya sudah menjalin dengan berbagai pihak luar bagi kepentingan mahasiswa. Demikian juga banyak pihak luar yang menggandeng kerjasama dengan jurusan ini. (din)

 

Read More

IAIN Cirebon Menggelar Kegiatan Saresehan Ulama Se Jabar Bagian Timur dan Jateng Bagian Barat

 

Rektor IAIN Cirebon Dr H Sumanta M.Ag, , Warek 2, Dr Kartimi M.Pd, Dekan FUAD, Dr Hajam M.Ag bersama KH Mustofa Aqil Shiroj dan Kapolres Cirebon Kota pada kegiatan saresehan ulama se wilayah 3 Cirebon, Brebes, Tegal dan Pekalongan, Rabu (13/10/2021).

FOKUS CIREBON - IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan saresehan para kiyai dan ulama se wilayah III Cirebon, Brebes, Tegal dan Pekalongan. Kegiatan yang dihadiri ratusan ulama tersebut dalam rangka penguatan ilmu keagamaan dan lounching Program Studi (Prodi) baru.

Kegiatan saresehan yang merupakan masih dalam rangkaian acara disnatalis ke-56 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sedianya akan dihadiri Habib Luthfi dari Pekalongan, sebagai pembicara pertama, namun dikarenakan jadwalnya bebarengan dengan agenda Habib Luthfi yang mengisi kegiatan di Malang, Jawa Timur, sehingga batal hadir ke Cirebon dan digantikan oleh pembicara kedua, yakni KH Mustofa Aqil Siroj.

"Memang ada dua pembicara pada kegiatan saresehan alim ulama ini. Insya Allah ke depan kita akan agendakan kembali pada moment yang sama, dan pada kegiatan ini alhamdulillah dihadiri 150 ulama dari berbagai Pondok Pesantren, termasuk bapak Kapolres Cirebon Kota dan bapak Wali Kota Cirebon, atau yang mewakilinya," terang Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Hajam M.Ag, Rabu (13/10/2021).

Hajam menjelaskan, saresehan ulama se Wilayah III Cirebon di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini tentu akan menjadi moment penting bagi penguatan ilmu keagamaan. Saresehan ini juga merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para ulama/Kiyai atas konstribusinya bagi pendirian IAIN.

"Kampus keagamaan Islam negeri satu-satunya di wilayah III Cirebon ini akan mengalami perubahan besar pada status lembaga. Bahkan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon pun terus berupaya mengembangkan sayapnya di bidang keilmuan," terangnya.

Salah satu upaya tersebut, kata Hajam,  adalah membuka sejumlah program studi (prodi) baru. Seperti, di Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu Tasawuf dan Psikoterapi, serta Sosiologi Agama. Sedangkan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), yaitu Ilmu Falak dan Pariwisata Islam.

Kemudian, di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), yaitu Pendidikan Ilmu Kimia. Lalu di program Pascasarjana  IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu S3 Hukum Keluarga Islam (HKI). 

Hajam juga menambahkan, melalui kegiatan yang bertema “Peran dan Kontribusi Para Ulama dan Akademisi dalam Mengawal Kebhinekaan, Kebangsaan, dan Moderasi Beragama dalam Rangka Mewujudkan Islam Rahmatan Lil alamin di Bumi Nusantara” ini, pihaknya sengaja mengundang pimpinan pondok pesantren tersebut.

"Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon ingin bertatap muka langsung dengan para kiai/ulama. Sekaligus mengingatkan sejarah perjuangan, bahwa kampus ini lahir dan berdiri berkat para kiai dan lingkungan pesantren. Jadi Ini adalah napak tilas ulama dan kiai kita saat mendirikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Karena pendirian kampus ini (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) tidak lepas dari peran kiai, baik yang ada di Cirebon maupun Jawa Barat,” paparnya.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag 

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg menjelaskan, bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon memang lahir dari rahim pesantren. Sehingga, antara IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan pesantren tidak bisa dipisahkan.

Sumanta menjelaskan, pada tahun 60 an di berbagai pesantren yang ada di Cirebon berdiri perguruan tinggi yang diasuh langsung para kiai. Tetapi ada satu tuntutan secara formal yang menjadi tuntutan sekaligus alasan, kenapa kita harus memiliki perguruan tinggi negeri,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, dibuatlah panitia yang mengusulkan perguruan tinggi negeri. Lalu, terbitlah Surat Keputusan (SK) berdirinya lembaga pendidikan tersebut. Namun, lembaga pendidikan negeri ini ditempatkan di wilayah Kota Cirebon. Sehingga, pendidikan tinggi yang awalnya tersebar di pesantren-pesantren ditarik ke tempat tersebut.

“Ditarik ke kota (Cirebon), dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Waktu itu Fakultas Tarbiyah Negeri yang tempatnya di Masjid Attaqwa dan rumah yang mendapatkan hak pakai. Di situlah dilakukan perkuliahan negeri. Masih tahun 60an berdiri fakultas negeri di Cirebon,” paparnya.

Saat itu, ungkap Sumanta, dosen yang di SK-kan oleh negara semuanya para kiai. Mereka melakukan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan yang menjadi cikal-bakal lahirnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

“Untuk itu, IAIN Syekh Nurjati Cirebon lahir dari rahimnya pesantren dan dibidani para kiai. Ini merupakan sejarah yang melekat dan tidak bisa kita tinggalkan. Melekatnya sejarah ini tentu saja memiliki konsekuensi visi dan misi yang menjadi pedoman yang kemudian diinternalisasikan di kehidupan akademis,” katanya.

 

Sumanta menegaskan, para ulama mengorientasikan semua kegiatan akademiknya tentu atas dasar ikhlas kepada Allah SWT. Sehingga, hal itu perlu direfleksikan dalam sebuah pemikiran dan dilaksanakan dalam tindakan akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

“Tatkala kampus ini bertransformasi menjadi sebuah universitas, nilai-nilai itu tetap kita lestarikan, bahwa kita membawa visi ke-Islaman. Sehingga, kita harus mengorientasi ilmu bukan pada yang sekuler, tapi tetap pada nilai-nilai ke-Islaman,” tandasnya.

Untuk itu, lanjut Sumanta, IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan terus mengembangkan distingsi untuk mengupayakan integrasi, keislaman, dan keilmuan.

Selain itu, Sumanta juga menjelaskan, tahun 2021 ini IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah melangkah maju dengan melakukan transformasi kelembagaan. Yaitu, dari IAIN menjadi universitas.

“Karena kita sudah berproses dan saat ini sudah di Kemenpan RB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah bisa disebut sebagai universitas. Bahkan, Kementerian Agama telah memberikan distingsi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI). Dan dalam rapat senat pun diputuskan namanya menjadi UISSI,” terangnya.

Kampus UISSI ini, merupakan satu-satunya, PTKIN di Indonesia yang menerapkan sistem tersebut, yakni hanya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kampus ini akan menjalankan  Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

"Pendaftaran PJJ ini sudah dibuka, mahasiswanya para pendidik di madrasah dan sekolah lainnya. Mereka bukan saja berasal dari penjuru Nusantara, tetapi juga di luar negeri, seperti para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan mahasiswanya tidak perlu datang ke kampus, di tempatnya bekerja sudah bisa mengikuti pelajaran," tutur Sumanta.

Kendati begitu, sekalipun IAIN Cirebon akan menjadi kampus canggih, atau UISSI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon tetap  berkomitmen untuk tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada. Melainkan, kampus ini akan menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya Cirebon ke dalam lembaga perguruan tinggi dengan memanfaatkan kecanggihan tersebut.

KH Mustofa Aqil Shiroj 

Sementara itu, Pemimpin Ponpes Kempek, KH Mustofa Aqil Shiroj mengungkapkan, pihaknya bersyukur acara tersebut dapat terselenggara. Karena, hal ini dapat mengembalikan ingatan bahwa yang melahirkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah para kiai.

“Jadi IAIN (Syekh Nurjati Cirebon) ini adalah perguruan (tinggi) perjuangan. Pendidikan perlawanan terhadap yang dididik kolonial-kolonial, penjajah-penjajah,” ujarnya.

Sehingga, imbuh KH Mustofa, IAIN Syekh Nurjati Cirebon milik pesantren yang lahir dari para kiai. Untuk itu, kiai dan pesantren harus punya rasa memiliki, merasakan, dan tanggungjawab terhadap IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Sedang terkait dengan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN, KH Mustofa memberikan dukungan dan doa agar rencana tersebut segera terwujud.  (din)

Read More