Pemkab Terima Penghargaan dari KPPN Cirebon atas Predikat Capaian WTP

KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima penghargaan atas laporan keuangan 2020 yang berhasil mendapatkan predikat capaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon.

Penghargaan tersebut diberikan langsung pihak KPPN Cirebon kepada Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag di Aula KPPN, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (15/12/2021).

Selain mendapatkan penghargaan tersebut, Bupati Cirebon pun menyerahkan langsung daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2022 kepada KPPN Cirebon.

Bupati Cirebon mengatakan, penghargaan diberikan karena Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima tahun berturut-turut.

"Semoga SKPD bisa mempertahankan kerjanya dengan baik dan tetap melaporkan kinerjanya secara tepat waktu," katanya.

Kepala KPPN Cirebon Lidi Khamiliyah mengatakan, DIPA tahun 2022 dilaksanakan lebih awal. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, termasuk di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, diberikan waktu lebih awal untuk memudahkan pemerintah daerah merancang pembangunan secara strategis.

"Diketahui, APBN 2022 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang APBN 2022 dengan tema melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," katanya.

Lidi mengatakan, pemerintah daerah diminta untuk melakukan belanja daerah lebih efisien dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Ketidakpastian akibat pandemi, membuat hal tersebut harus dilakukan.

"Meskipun dalam kondisi pandemi, pemerintah tetap harus reformasi struktural untuk mempercepat pemulihan ekonomi," katanya. (din)

Read More

Bupati Imron Tinjau Proyek Pembangunan di Empat Lokasi, Ini Kata Bupati

FOKUS KAB CIREBON - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag bersama sejumlah kepala satuan perangkat daerah (SKPD), melakukan safari pembangunan ke sejumlah lokasi proyek pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (15/12/2021).

Pantauan Tim Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Imron bersama sejumlah kepala SKPD berangkat dari Kantor Bupati Cirebon sekira pukul 13.00 WIB dan langsung menuju TK Plumbon di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon.

Setelah melakukan pemantauan hasil pembangunan di TK Plumbon, Bupati Cirebon bersama rombongan langsung menuju lokasi proyek pembangunan Pasar Pasalaran di Jalan Otto Iskandar Dinata, Kecamatan Weru.

Setelah itu, rombongan pun kembali melakukan perjalanan ke jalan baru yang menjadi penghubung antara Kelurahan Watubelah (Kecamatan Sumber)- Kelurahan Pejambon (Kecamatan Sumber) dan Asrama Haji di Jalan Fatahillah.

Bupati Imron mengatakan, dalam pemantauan tersebut, seluruh proyek pengerjaan di empat lokasi berjalan dengan lancar dan sesuai target yang sudah ditentukan dinas terkait.

"Pembangunan berjalan lancar, mulai dari TK Plumbon sampai Asrama Haji Watubelah," kata Imron.

Ditambahkan Imron, ia meminta supaya jalan penghubung antara Kelurahan Watubelah dan Kelurahan Pejambon segera diberi nama. Hal ini supaya lebih memudahkan masyarakat.

Menurut Imron, nama jalan baru tersebut disarankan menggunakan nama tokoh atau pun pahlawan dari Kabupaten Cirebon. "Contoh, bisa diberi nama Jalan Mbah Kuwu atau yang lainnya," ujar Imron.

Asrama Haji Watubelah yang semula tampak dalam kondisi rusak dan tidak terawat, kini sudah baik dan layak digunakan setelah dilakukan perbaikan. 

Imron mengatakan, pembangunan dilakukan lantaran adanya keluhan dari para calon jemaah haji.

Diharapkan, lanjut Imron, keberadaan asrama haji tersebut bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon jemaah haji dari Kabupaten Cirebon. 

"Sekarang sudah sangat layak, mudah-mudahan tahun depan pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan dan tempat sudah bisa digunakan," katanya. (din)

Read More

Bupati Cirebon Hadiri Pelantikan Pengurus Wilayah NU Jawa Barat

FOKUS INDRAMAYU - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat masa khidmah 2021-2026 di Pondok Pesantren Hidayatut Tholibiin, Kabupaten Indramayu, Selasa (14/12/2021).

Kepengurusan PWNU Jawa Barat kini dipimpin Dr. KH. Abun Bunyamin sebagai Rais Syuriyah dan KH Juhadi Muhammad sebagai Ketua Tanfidziyah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siradj mengatakan, Nahdlatul Ulama (NU) sejak dahulu, saat ini, hingga masa yang akan datang tidak akan menghilangkan semangat kebangsaannya.

Di Jawa Barat, pemerintah provinsi bersama NU memiliki beberapa program kerja untuk masyarakat, pesantren, dan santri dengan jumlah anggaran sekira Rp 750 miliar dalam dua tahun terakhir ini.

"Salah satu program terbaik adalah satu desa, satu hafiz Al-Quran. Sudah berjalan 2.300 desa. Mudah-mudahan Jawa Barat aman," katanya.

Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil, ST., M.Ud mengatakan, ada beberapa kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan PWNU Jawa Barat yang dimulai 2018 sampai saat ini.

Beberapa program di antaranya yakni, ajengan masuk sekolah. Tokoh agama yang ke dalam sekolah itu menyampaikan rasa cinta terhadap negara dan agama Islam kepada siswa. 

"Sebelum Covid-19 program bisa berjalan, tetapi gara-gara pandemi dihentikan sementara dan akan dihidupkan lagi tahun depan," kata Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memiliki program one pesanten one product (OPOP). Tercatat, sebanyak 2.600 pondok pesantren di Jawa Barat sudah mengikuti program tersebut.

Emil mengatakan, dari 2.600 pesantren tersebut, sebanyak 2.000 merupakan pesantren Nahdatul Ulama.

Ditambahkan Emil, beberapa posisi pimpinan di Jawa Barat, di antaranya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kementerian Agama (Kemenag), dan ketua dewan masjid provinsi merupakan keluarga besar NU.

"Pemerintah intinya mengembalikan kembali uangnya kepada rakyat, dan mayoritas penduduk di Jawa Barat itu merupakan dari keluarga NU," katanya.

Emil mengatakan, pada kepengurusan PWNU yang baru ini direncanakan akan membangun rumah sakit. Menurutnya, pemerintah bakal membantu rencana untuk masyarakat tersebut.

"Kami terbuka untuk diobrolkan. Kalau lahan ditemukan, maka akan langsung dibangun. Kami mendukung," katanya. (Hafidz)

Read More

Pemkab Cirebon Bakal Siapkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan

FOKUS KAB CIREBON - Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berencana membuat Grand Desain Pembangunan Kependudukan. 

Hal tersebut diungkapkan Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si saat membuka acara Rapat Lanjutan Orientasi Penyusunan  Grand Desain Pembangunan Kependudukan di Kantor DPPKBP3A,  Selasa (14/12/2021). 

Menurut Rahmat, data Kependudukan menjadi kunci utama dalam Desain Pembangunan Kependudukan. Sebab, pihaknya harus mengetahui secara rinci jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon. 

"Kunci utama dalam Grand Desain ini adalah data. Sehingga nanti Disdukcapil melakukan analisa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon, setiap tahun yang lahir berapa yang pindah dan yang datang berapa serta yang  meninggal berapa coba dianalisis," pintanya.

Rahmat mengatakan, dalam program Grand Desain Pembangunan Kependudukan ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja melainkan  semua lembaga pemerintah harus ikut serta dalam program ini. 

"Pembangunan Kependudukan itu perlu Sinergi, Sinkronisasi, Harmonisasi seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Criebon. Di Kabupaten Cirebon ini kendalanya ada di keyakinan data sehingga ketika kita bisa meyakini data itu, maka itu analisanya sudah akan benar. Ketika analisanya benar tentu programnya juga akan benar," ujar Rahmat.

Namun demikian, kata Rahmat, dalam penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan perlu dilakukan beberapa perencanaan, agar hasilnya lebih maksimal. 

"Kita harus bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk semakin cepat maka pemerintah juga harus mengimbangi dengan layanan krpendudukan dan layanan hak sipilnya.

Pemerintah daerah juga harus menjamin kesehatan, pendidikan, ekonomi warganya," katanya.

Rahmat mengajak seluruh OPD  di Pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk bergerak dengan tugas serta fungsinya masing-masing dalam Program Grand Desain Pembangunan Kependudukan. 

Sebab, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitasnya juga harus ditingkatkan. 

"Bagaimana kita menata persebaran dan mengarahkan mobilitas persebaran penduduk ini, ini menjadi penting. Artinya, ini soal kebijakan lokal untuk pemerataan penduduk. Oleh karena itu butuh kerjasama semua pihak agar program ini bisa tercapai," katanya. 

Tampak hadir dalam rapat tersebut, Kepala DPPKBP3A, Hj. Enny Suhaeni, SKM, M.Kes, Kepala Bappelitbangda, Suhartono, S.Sos, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon dan sejumlah perwakilan dari OPD. (Heri)

Read More

Kedatangan Menag Yaqut di Kampus IAIN Cirebon Diburu Wartawan Lokal dan Nasional

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas didampingi Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag, saat menemui wartawan seusai meninjau ruang Syber PJJ PAI, Selasa, (14/12/2021).

FOKUS CIREBON - Wartawan yang sejak pagi sudah menunggu kedatangan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, langsung diburu setelah kendaraan dinas Menteri Agama memasuki area kampus IAIN Cirebon, Selasa (14/14/202).

Menag Yaqut langsung menuju ruang Rektor bersama rombongan pejabat Kementerian Agama, usai itu, Menag langsung menuju ruang lobi dan kemudian  ke venue utama untuk melangsungkan peresmian Prodi PJJ PAI. 

Usai Soft Lounching, Menteri Agama bersama rombongan melakukan peninjauan langsung ke ruang Studio PJJ PAI. Usai itu, Yaqut keluar didampingi Rektor IAIN Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag menemui para wartawan.

Ketika ditanya soal kekerasan seksual, Menag dengan tegas sudah menerjunkan tim investigasi. Pihaknya saat ini tengah menunggu hasilnya. 

"Saya sudah memerintahkan jajaran di Kementerian Agama mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk melakukan investigasi menyeluruh serta mitigasi pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan," ujar Menag Yaqut.

Investigasi tersebut, kata Yaqut, dengan menurunkan semua jajaran Kementerian Agama, agar melakukan investigasi di daerah masing-masing. 

"Investigasi dan mitigasi ini, akan dilakukan di seluruh satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama mulai dari madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi dan meminta untuk segera melaporkan hasilnya," kata Menag.

Menag juga berharap dengan diterjunkannya tim tersebut dapat mengungkap hingga memitigasi potensi kekerasan seksual. (din)

Read More