This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Jumat, 07 Januari 2022
Usung Visi Majukan Organisasi, Umar dan Omar Terpilih Menjadi Ketua SEMA dan DEMA FUAD Periode 2022-2023
DPRD Nilai Kota Cirebon Perlu Perda terkait Tanah Timbul
CIREBON, FC – Persoalan tanah timbul di kawasan pesisir Kota Cirebon perlu diselesaikan secara komprehensif. Salah satunya melalui regulasi berupa peraturan daerah (perda).
Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Cirebon di ruang Serbaguna gedung DPRD, Jumat (7/1/2022).
Komisi I DPRD dan Kantah Kota Cirebon sepakat agar persoalan tanah timbul bisa ditangani melalui regulasi di tingkat daerah berupa perda. Sebab, dalam rapat tersebut menyinggung terkait salah satu kendala BPN ketika menangani tanah timbul.
Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti SH mengatakan, tanah timbul merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi Pemkot Cirebon. Bahkan, lanjut Endah, kebutuhan adanya perda tentang tanah timbul sempat mencuat pada beberapa tahun lalu.
“Kita punya PR (pekerjaan rumah, red) soal perda tanah timbul. Ini perlu dilakukan agar tidak menjadi masalah di masyarakat. Kami akan berusaha,” kata Endah usai memimpin rapat.
Endah menambahkan, Komisi I bakal menyampaikan usulan mengenai perlunya raperda yang mengatur tentang tanah timbul ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.
Senada dengan Endah, Harry Saputra Gani juga mendukung tentang adanya perda tanah timbul. Anggota Komisi I yang juga ketua Fraksi Nasdem itu mengatakan, peraturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah timbul akan diusulkan Komisi I sebagai raperda.
“BPN tadi menyampaikan sering menemui kebingungan untuk memutuskan (soal sertifikasi tanah timbul). Sehingga, BPN merekomendasikan tentang adanya dasar hukum di daerah tentang tanah timbul,” katanya.
Sementara itu, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Anang Hendri Prayogo mengatakan, pihaknya mendukung agar adanya peraturan di tingkat daerah tentang penguasaan dan penggunaan tanah timbul. Hal ini dilakukan agar lebih tertib.
“Status tanah jelas milik negara. Mekanisme memperolehnya harus diteliti lebih dalam. Ada yang menguasai tanah selama puluhan tahun, tapi pemda belum mengatur,” kata Anang.
Dalam rapat tersebut juga disinggung soal kendala Kantah Kota Cirebon dalam mengejar target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa faktornya adalah pengajuan sertifikasi tanah ganda, sengketa lahan dan lainnya. Rapat tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd. (din)
Kamis, 06 Januari 2022
Bersama DPRKP, Komisi II DPRD Menggelar Rapat Kerja 2022
CIREBON, FC – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) di ruang rapat gedung DPRD, Kamis (6/1/2022). Rapat tersebut membahas rencana program kerja pada tahun 2022.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Sahriar MBA menyampaikan, hasil rapat bersama DPRKP yaitu mengoreksi dan memantapkan program kerja tahun 2022. Sejumlah program prioritas disampaikan kepada anggota komisi II DPRD.
Menurutnya, beberapa usulan program pembangunan perlu ada yang dikoreksi, mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar tetapi APBD Kota Cirebon belum bisa mencukupi. Salah satu program yang diusulkan DPRKP yaitu penambahan personal petugas pertamanan sebanyak 22 orang masih menjadi pertimbangan.
Watid mengatakan, penambahan personel sangat perlu untuk mengefektifkan pemangkasan pohon-pohon di sepanjang jalan protokol dan lingkungan perumahan warga. Usulan lain yaitu penambahan satu unit crane berdaya jangkau 20 meter untuk membantu memangkas pohon tinggi dan besar.
“Hasil rapat, ada program yang dikoreksi. Salah satunya menyangkut program pokir soal taman karena skalanya terlalu kecil di lingkungan perumahan di RW. DPRKP juga agak terbebani, karena nominalnya di bawah 100 juta. Ini tidak efektif,” ujarnya usai rapat.
Sementara itu, Kepala DPRKP Kota Cirebon, Ir Agung Sedijono mengatakan, berbagai proyek strategis DPRKP tahun 2022 yaitu pendataan penyediaan rehabilitasi dan relokasi rumah korban bencana, mengidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana di lima kecamatan.
Kemudian, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana, peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektare, hingga penyadaran publik pencegahan berkembangnya pemukiman kumuh.
“Ada satu lagi program andalan yang kami akan tonjolkan pada tahun 2022. Yaitu pembangunan taman dan pembuatan replika Pedati Gede di kawasan BAT,” terang Agung. (indah)
Selasa, 04 Januari 2022
Horee..!! Wandi Media Racker Sabet Hadiah Hiburan Jalan Santai HAB Kementerian Agama Ke 76
FOKUS CIREBON - Dengan sumringah, Wandi, wartawan HU Rakyat Cirebon langsung berlari kencang, sambil mengacungkan tiket hadiah ke panitia jalan santai, Selasa (4/1/2022).












