Ketua YPSGJ Cirebon Tekankan Pentingnya Peran Aktif Rektor Dalam Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pelantikan Rektor UGJ periode 2022 – 2026 dan Dies Natalis ke-61, bertempat di Aula Auditorium UGJ Cirebon, Minggu (16/1/2022).

FOKUS CIREBON, FC – Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) Cirebon, Dadang Sukandar Kasudin menegaskan, pentingnya peran aktif rektor dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kemajuan UGJ Cirebon.

Pernyataan tersebut disampaikan usai kegiatan pelantikan Rektor UGJ periode 2022 – 2026 dan Dies Natalis ke-61, dengan tema Membangun Negeri Menuju Indonesia Cerdas Berkeadilan, bertempat di Aula Auditorium UGJ Cirebon. Minggu (16/1/2022).

Kegiatan Dies Natalis ke-61 UGJ dihadiri, Ketua Pembina YPSGJ sekaligus Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, kepala LLDIKTI, Wali Kota Cirebon, Wakil Bupati Cirebon, Rektor, Dosen, Ketua YPSGJ, PangDam III/SLW, Ketua Pembina YPSGJ, beserta tamu undangan kehormatan lainnya.

Pada acara tersebut Ketua YPSGJ, Dadang Sukandar Kasidin, melantik Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs, MSi, untuk kembali menjabat Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, untuk Masa bakti 2022-2026.

Dalam sambutannya Dadang menyampaikan, rektor harus mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan dengan baik, dan sesuai dengan Tri Darma Perguruan tinggi, juga harus mampu membesarkan UGJ Cirebon ini.

Selain itu Dadang pun, mengingatkan untuk selalu membesarkan dan meninggikan, serta mengagungkan Allah SWT dalam membesarkan UGJ. 

”Saya berharap rektor dan dosen, terus meningkatkan loyalitas kepada lembaga, mengukuhkan kesadaran, disiplin, komitmen pada peningkatan kinerja, produktivitas, inovasi, kreativitas, menjalin komunikasi dan sinergitas dengan semua pihak, agar terjalin hubungan yang harmonis dan dinamis dengan citivas akademik.” tandasnya.

Diapun menjelaskan, kunci dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan, yakni harus menanamkan kedisplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini yang harus dimiliki oleh civitas akademik untuk membawa UGJ Cirebon sebagai universitas kebanggaan Cirebon bahkan Indonesia.

“Kalau mau berhasil, harus disiplin, jalin komunikasi dan koordinasi serta bangun sinergitas yang baik dengan steak holder yang ada,” tegas Dadang.

Sementara itu, Rektor UGJ Cirebon, Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs, MSi menuturkan, jabatan yang kembali diembannya ini merupakan amanah untuk kedua kalinya sebagai Rektor UGJ Cirebon. Oleh karena itu, dirinya siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang nyata bagi UGJ Cirebon semakin lebih baik lagi.

“Saya siap menjalankan pesan bapak Dadang Sukandar Kasidin, selaku Ketua YPSGJ, dalam mengemban amanah ini, dengan sifat jujur, meninggikan Allah, disiplin, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, serta menjalani profesi dosen dengan bertanggungjawab,” ungkap Mukarto.

Masih kata Mukarto, ia akan berusaha semaksimal mungkin, untuk mengantarkan cita-cita mahasiswa melalui pengajaran yang modern dan profesional. Terlebih lagi dari tahun ke tahun perkembagan UGJ terus meluncur pesat, dan ini berkat dukungan dan support penuh dari YPSGJ, dengan terus berinovasi dan mengembangkan fasilitas UGJ, sebagai UGJ Cirebon yang membangun negeri menuju Indonesia Cerdas dan Berkeadilan.

“Ini sebagai salah satu bukti dengan pencapaian UGJ Cirebon yang masuk diperingkat 81 sebagai kampus terbaik se-Indonesia, dan berharap ke depan harus lebih baik lagi dari yang sekarang diraihnya,” harapnya. (Red/Im).

Read More

DKIS Kota Cirebon Menerima Kunjungan Pemrov dan DPRD Jawa Tengah, Paparkan Smart City

FOKUS CIREBON – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon menerima kunjungan kerja dari Pemprov Jawa Tengah dan Komisi A DPRD Jawa Tengah. DKIS memaparkan tentang pengelolaan program Smart City.

“Kami berdiskusi tentang program Smart City di Kota Cirebon. Mereka ingin tahu apa yang sudah dilakukan Kota Cirebon terkait Smart City,” kata Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, A.P. usai menerima kunjungan kerja di kantornya, Kamis (13/1/2022).

Ma’ruf mengatakan, pembahasan bersama rombongan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah fokus pada optimalisasi peran relawan tenaga teknologi dan informasi (TIK). Kota Cirebon dinilai berhasil memaksimalkan peran relawan TIK dalam membantu peningkatan literasi digital. 

“Selama dua tahun, kami juga telah menambah personel melalui CPNS. Tentunya dengan dasar berbasis IT,” kata Ma’ruf. 

Lebih lanjut, Ma’ruf memaparkan tentang sinergitas antara Pemda Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon dalam mengoptimalkan program Smart City, yang diwujudkan melalui lahirnya Perda tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas.

Dalam perda tersebut pemerintah melaksanakan layanan meliputi tata pemerintahan yang cerdas (smart governance), tata pemasaran cerdas (smart economy), tata kehidupan cerdas (smart living), tata masyarakat cerdas (smart society) dan tata lingkungan cerdas (smart environment).

"Inovasi tahun ini ada dua program, yakni program layanan publik dan pemerintahan. Layanan publik bernama program Sedulur. Sedangkan layanan pemerintahan bernama Sampean,” jelasnya.

Sedulur merupakan akronim dari Sistem Elektronik Terpadu Layanan untuk Rakyat. Sementara itu, Sampean merupakan akronim dari Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan. (din)

Read More

Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon Bersama DPUTR Bongkar Menara Telekomunikasi Tak Berizin

CIREBON, FC – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong kepada dinas teknis untuk segera membongkar menara telekomunikasi yang tak berizin.

Hal itu disampaikan melalui rapat kerja Komisi I bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satpol PP Kota Cirebon, di Griya Sawala gedung DPRD, Jumat (14/1/2022).

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH meminta kepada dinas terkait untuk segera membongkar sejumlah menara telekomunikasi yang sudah habis masa izin operasionalnya.

Termasuk mendata ulang menara-menara yang diduga tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), kondisinya sudah tua, serta dapat membahayakan warga sekitar.

Dani menjelaskan, hasil rapat bersama DPMPTSP, DPUTR dan Satpol PP, terkait keberadaan menara di RW 09 Cibogo, diketahui tidak berizin. Oleh karena itu, Komisi I meminta kepada dinas terkait untuk segera melakukan pembongkaran.

Terkait menara di RW 11 Gang Menur, Komisi I meminta agar SKPD terkait segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mengonfirmasi izin operasional kepada pemilik atau perusahaan provider.

Komisi I DPRD sejalan dengan permintaan masyarakat untuk dilakukan pembongkaran karena lokasinya di tengah permukiman. Sementara untuk di RW 7 Cangkring, pemilik segera menempuh mekanisme aturan berlaku. Jika ingin melanjutkan maka harus mengubah IMB.

“Apabila ingin melanjutkan izinnya, perusahaan segera berkomunikasi dengan warga sekitar. Karena kondisinya tidak terawat. Mohon segera dirapikan. Ini juga menyangkut keselamatan masyarakat,” terang Dani.

Saat rapat berlangsung, Kepala Seksi Pengawasan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, M Rahmat Hidayat menyampaikan, sejauh ini terdapat tiga menara yang dipersoalkan warga.

Ketiganya yakni di RW 9 Cibogo Kelurahan Argasunya, di RW 11 Gang Menur Kelurahan Kesambi, dan di RW 7 Kelurahan Cangkring. (din)

Read More

Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar Bangga Di Vaksin

Aisyah S.A, Kelas 2 (dua) SDN Pelandakan 1, Kota Cirebon, saat menunjukkan Kartu sudah divaksin, Kamis (13/1/2021).

FOKUS CIREBON - Program perdana vaksinasi usia 6 - 11 tahun, mulai digelar pemerintah ke sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Cirebon. Program vaksin ini disambut baik pihak sekolah, seperti di SDN Pelandakan 1, yang berada di Jalan Pelandakan, Kota Cirebon, Kamis (13/1/2021).

Siswa kelas 2 (dua) SDN Pelandakan 1, Aisyah S.A dengan bangga menunjukkan satu lembar kartu bukti telah di vaksin. Asiyah menunjukkan surat tersebut dengan rasa bangga saat akan diambil gambarnya.

"Saya sudah di vaksin, alhamdulillah," ujar Aisyah bangga sambil menunjukkan kartu bukti sudah di vaksin ke media.

Vaksin di SDN Pelandakan 1, Kota Cirebon, merupakan program perdana sekolah setelah pemerintah mengeluarkan program vaksin untuk usia 6 sampai 11 tahun.

Sementara itu, di lokasi kegiatan, para siswa SDN Pelandakan 1 didampingi orang tua, satu persatu mulai dipanggil untuk di vaksin. Kegiatan tersebut dimulai dari Kelas 1 (satu) hingga kelas 3 (tiga). 

Menurut informasi, kegiatan tersebut dibagi ke dalam beberapa kegiatan, sehingga tuntas programnya di kelas 6 (enam).

"Semua siswa di vaksin, dan kami orang tua ikut mendampingi. Vaksin ini sangat membantu bagi pencegahan penyebaran virus Covid 19, mudah-mudahan, seluruh siswa SDN Pelandakan 1 selalu sehat," terang salah satu orang tua siswa saat dimintai komentarnya terkait program vaksin di SDN Pelandakan 1. (Heri)

Read More

Pasar Mertapada Kulon Diresmikan, Bupati Imron Kagum dan Bisa Menjadi Pasar Percontohan

Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi saat meresmikan Pasar Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

ASTANAJAPURA, FC-  Rampungnya pembangunan Pasar Desa Mertapada kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, pasca direvitalisasi menjadi pasar modern, diresmikan langsung oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosyadi. M.Ag, Rabu (12/1/22).

Hadir dalam kegiatan peresmian tersebut, Anggota DPR-RI Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, unsur Kecamatan Astanajapura, Ketua FKKC beserta perwakilan kuwu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pedagang serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Imron mengaku kagum dengan konsep yang diusung dan fasilitas yang diberikan Pasar Desa Mertapada kulon ini sangat baik dan layak. 

Menurutnya, dengan fasilitas yang ada ini tentunya bisa menjadi pasar desa percontohan bagi desa-desa yang ada  di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya yang ingin merevitalisasi pasar desanya.

Imron juga menjelaskan, setelah diresmikan, tentunya pasar Desa Mertapada kulon ini bisa segera beroperasi sesuai peruntukannya. Untuk itu para pedagang di sini, harus  mampu menjaga kualitas dan mutu serta harga barang dagangannya, sehingga masyarakat sekitar pun akan menjadikan pasar tersebut sebagai rujukan

"Dengan demikian masyarakat Desa Mertapada Kulon dan sekitarnya  tidak harus  pergi ke kota untuk mencari barang yang dibeli, karena di sini sudah ada dan tersedia," paparnya 

Selain itu Imron pun berpesan kepada pengurus maupun  para pedagang yang menempati pasar Desa Mertapada kulon ini harus memelihara pasar ini baik baik, baik keamanan kenyamanan pengunjung dan terpenting segi kebersihan pasar itu sendiri, sehingga tidak lagi menjadi pasar yang kumuh.

"Artinya jika pasar ini bersih dan nyaman, maka pedagang itu sendiri akan diuntungkan," katanya 

Sementara menurut pelaksana pembangunan pasar Desa Mertapada kulon Waspodo Adi Mulyo menyampaikan program revitalisasi pasar tradisional mertapada kulon yang dilaksanakannya ini, menggunakan konsep swakelola.

Menurutnya ini merupakan wujud nyata optimalisasi peran pemerintah desa, dalam mengelola pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dikatakan pula, selama proses pembangunan selama delapan bulan berjalan, pihaknya benar benar membangun dengan hati, dan tidak ada pengurangan material maupun struktur  bangunannya.

"Kami bangun pasar ini dengan hati, sehingga apa yang kami bangun bisa awet dan tahan lama," ungkapnya 

Dirinya pun berpesan agar apa yang sudah di bangun ini agar dirawat baik baik, jaga lingkungan pasar tetap bersih, dengan demikian pasar yang sudah bagus ini tidak lagi menjadi pasar yang kumuh.

Untuk itu pihaknya tidak menyediakan tempat penampungan sampah di sekitar pasar, namun kami telah menyediakan kendaran untuk mengangkut sampah dari lokasi pasar ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan itu bisa dilakukan setiap hari sehingga tidak ada tumpukan sampah di pasar tersebut.

Dijelaskan, ada beberapa kriteria bagi desa desa di kabupaten Cirebon yang ingin membangun pasar seperti Pasar Desa Mertapada kulon salah satunya yakni, adanya bentuk pasar terlebih dahulu beserta adanya pedagang yang potensial, dan bangunan itu harus berdiri di tanah milik desa dan tidak akan membangun pasar desa yang baru.

"Kalau soal harga kami siap bersaing dengan yang pelaksana lainnya, karena kami memberikan harga yang sangat murah, makanya sudah ada beberapa desa yang siap bekerjasama dengan kami," pungkasnya.  (im)

Read More