Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon Buka Kerjasama Pengabdian Internasional Bersama Universitas EIILM Kalkuta India di Thailand

 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gunungjati Cirebon, Dr. H. Acep Komara, SE, MSi, Ak, CSRS saat melakukan penandatanganan MoU dengan Universitas EIILM Kalkuta India di Thailand.

BALI, FC - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Swadaya Gunungjati (UGJ) Cirebon membuka kerjasama Pengabdian Internasional  melalui penandatangan MoU dengan Universitas EIILM Kalkuta India di Thailand pada September lalu. Hal yang sama juga sudah dilakukan penandatangan MoU oleh UPS Tegal.

Selain penandatangan yang dilakukan UGJ Cirebon bersama Universitas EIILM Kalkuta India yang juga dilakukan sejumlah oleh sejumlah Universitas di luar negeri, UGJ Cirebon juga mengikuti kegiatan penandatanganan MoU, Workshop dan FGD terkait Kerjasama Riset International yang diselenggarakan Universitas Pacasakti Tegal (UPS) pada Sabtu 11 Maret 2023 di Kuta Bali. 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gunungjati Cirebon, Dr. H. Acep Komara, SE, MSi, Ak, CSRS menjelaskan, ada dua kegiatan yang diikutinya, pertama Workshop dan FGD tentang kolaborasi, yakni terkait kerjasama internasional dan MoU dengan University India dan beberapa Universitas dari Uzbekistan.

Menurut Dr H Acep Komara, kegiatan tersebut merupakan partisipasi dari UGJ Cirebon dalam kegiatan MoU Signing dengan beberapa Universitas Uzbekistan dan University India dan FGD mengenai kolaborasi yang diselenggarakan ADRI dan UPS Tegal. 

Kegiatan yang kedua ini, kata Dekan FEB UGJ Cirebon adalah pengabdian internasional bersama UGJ, UPS Tegal, dan EIILM kalkuta India berupa sosialisasi penangkaran dan konservasi Penyu di Pulau Serangan Bali. 

Terkait kegiatan ini, Dr H Acep Komara menegaskan, bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon selalu berupaya mewujudkan visinya untuk menjadi fakultas riset unggul dan meningkatkan kualitas akademiknya.  

Salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatan mutu pendidikan di lingkungan FEB adalah melakukan berbagai kegiatan akademis yang melibatkan lembaga beserta dosen serta meningkatkan kegiatan internasionalisasi. 

Sehingga kegiatan internasionalisasi yang meliputi MOU SIGNING dan FGD akan menaungi Penelitian dan  Pengabdian Masyarakat Internasional. 

"Ya, kami dari FEB UGJ mengikuti program kegiatan MOU SIGNING, WORKSHOP AND FGD ON INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION yang diselenggarakan oleh ADRI Jawa Tengah berkolaborasi dengan Universitas Pancasakti (UPS), Eastern Institute for Integrated Learning in Management University (EIILM) - Kolkata India dan RV University India," kata Dr H Acep Komara, Dekan FEB UGJ Cirebon.

Sementara pada kegiatan tersebut, FEB UGJ Cirebon diwakili oleh Dekan FEB  Dr. H. Acep Komara., SE., MSi., Ak., CSRS, Wakil Dekan 1,  M. Yudi Mahadianto S.E., M.M, Ketua Prodi Akuntansi, Agung Yulianto S.E., Ak,  C.A. Ketua Prodi Manajemen, Lisa. H,S., S.E.,  M.M, Sekprodi Manajemen M. Alwi S.Pt., M.M mengikuti pengabdian masyarakat internasional di Bali dengan kegiatan seperti penangkaran penyu di Pulau Serangan Bali dan FEB juga berperan aktif dalam  diskusi mengenai isu-isu sosial, ekonomi dan pendidikan serta tekhnologi di Bali, pengabdian Internasional dan FGD bersama ADRI Jawa Tengah, Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, Eastern Institute for Integrated Learning in Management University (EIILM) - Kolkata India ini merupakan  kelanjutan dari MOU yang telah di tandatangani di Thailand pada bulan November 2022.  

Universitas Swadaya Gunung Jati yang diwakili langsung oleh Dekan FEB Dr. H. Acep Komara, SE, MSi, Ak, CSRS juga melakukan penandatangan MOU dan FGD dengan beberapa universitas luar negeri seperti KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT UZBEKISTAN, UNIVERSITY OF ECONOMY AND PEDAGOGY, UZBEKISTAN, RV UNIVERSITY INDIA, TASKENT STATE TRANSPORT UNIVERSITY.

Kegiatan MOU SIGNING, WORKSHOP AND FGD ON INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION dibuka oleh ketua ADRI Jawa Tengah, Dr, Achmad Fathoni Radli dan Rektor UPS,  Dr. Taufiqulloh, M.Hum.

Acara yang berlangsung pada 11 Maret 2023 ini berisi berbagai macam agenda kegiatan, dan ditutup dengan Workshop dari dua pemateri dari India, yakni Prof Bhanu Prakash Nunna, Ph. D dari Rv University India dan Prof ( Dr). R.P. Banerjee dari EIILM Kolkata India. yag menyatakan pentingnya riset kolaborasi antar negara agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi serta teknologi. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Ajak Semua Pihak Sukseskan Pemilu 2024 di Kota Cirebon

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, mengajak semua pihak untuk menyukseskan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Pasalnya, pada momen inilah masyarakat akan menaruh harapan besar kepada para calon anggota legislatif (caleg) yang dipilih.

Hal itu diungkapkan Ruri saat menghadiri Sosialisasi Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD Kota Cirebon dalam Pemilu 2024, Rabu (29/3/2023), di Ballroom Hotel Prima Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Ruri mengapresiasi dan menghargai sepenuhnya atas perubahan ketentuan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Termasuk di antaranya perubahan dapil di Kota Cirebon yang semula tiga dapil, menjadi lima dapil.

“Meski terdapat mekanisme dan perubahan, hal itu tidak menyurutkan niat baik terselenggaranya Pemilu 2024. Oleh karena itu, kita sangat mengapresiasinya,” kata Ruri.

Terlepas dari adanya perubahan tersebut, Ruri mendorong agar Pileg 2024 dapat menjadi pesta demokrasi yang baik. Artinya tidak sekadar euforia semata, melainkan bisa menjadi sarana yang menyangkut keinginan rakyat.

Ruri juga berpesan agar semua pihak dapat mewujudkan terciptanya Pemilu 2024 secara keseluruhan yang bisa menyatukan masyarakat, serta tidak menimbulkan permusuhan.

“Perlu kita ketahui bersama, pesta demokrasi ini menjadi satu kesempatan untuk kita sebagai ajang kontestasi. Akan tetapi kontestasi ini bukan berarti ajang permusuhan, melainkan ajang guyub dan kebersamaan kita,” ujar Ruri.

Untuk mencapai titik kesuksesan pemilu, tambah Ruri, harus diwujudkan dengan integritas dari peserta maupun penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilih.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon, Dr Didi Nursidi SH MH menjelaskan, perubahan dapil Kota Cirebon ini sudah sesuai dengan ketetapan KPU RI. Oleh karena itu, informasi semacam ini harus bisa tersampaikan secara masif.

Perubahan dapil ini, sambungannya, tentu akan mengubah alokasi kursi di tiap dapilnya. Misalnya saja di satu dapil yang awalnya 12 kursi bisa menjadi 8 kursi.

“Implikasi dari perubahan dapil itu akan melahirkan perubahan alokasi kursi yang semula 12, sekarang menjadi 8 misalnya,” jelas Didi.

Di samping itu, perubahan dapil juga bakal mempengaruhi sebaran data pemilih. Mengingat ketentuan saat ini, pemilih dari suatu dapil tidak dapat beralih ke dapil lainnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh bakal caleg, sebelum mendaftarkan diri ke KPU alangkah baiknya mereka harus memastikan kembali dapil yang sesuai dengan target sasarannya.

“Kita pahami dalam beberapa hari ke depan, akan melakukan pendaftaran bakal caleg. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa bakal caleg yang akan didaftarkan itu, benar-benar sesuai dengan dapil yang menjadi target sasarannya,” katanya.

Dalam acara ini turut hadir Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH dan Anggota Komisi III, M Fahrozi. (din)

Read More

KONI AWARD 2023, Pemerintah Kabupaten Cirebon Berikan Bonus Kepada Para Atlet Berprestasi

KABUPATEN CIREBON – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon menggelar acara Malam Prestasi KONI Award 2023 yang bertempat di Hotel Apita Cirebon, Minggu (26/03/2023).

Dalam acara yang berlangsung meriah tersebut, sekaligus memberikan penghargaan dan bonus kepada para atlet yang telah berhasil meraih medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2022 lalu.

Penghargaan dan bonus tersebut diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas prestasi yang telah ditorehkan para atlet. Penyerahan bonus tersebut, diberikan langsung oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si dan sejumlah pejabat lainnya.

"Ini merupakan tanda terima kasih kepada para atlet yang sudah berprestasi," ujar Imron, 

Imron menyebutkan, bonus yang diberikan untuk juara perorangan dan beregu, memiliki nominal yang berbeda. Untuk kategori perorangan, peraih medali emas mendapatkan bonus Rp100 juta, medali perak Rp35 juta dan medali perunggu Rp15 juta.

Sedangkan untuk kategori beregu, peraih medali emas mendapatkan bonus Rp125 juta, medali perak Rp50 juta dan medali perunggu Rp25 juta.

Ia berharap, nominal bonus untuk para atlet tersebut bisa diberikan lebih besar lagi, jika kondisi perekonomian di Kabupaten Cirebon sudah benar-benar pulih.

Imron juga mendorong kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon untuk bisa lebih meningkatkan lagi prestasi atlet di Kabupaten Cirebon. Karena menurutnya, potensi atlet yang berprestasi cukup banyak.

"Tinggal kerjasama antara pelatih, atlet, manager dan lainnya yang ditingkatkan," tutur Imron.

Sementara itu, Hengky Choernia, Ketua KONI Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga di Kabupaten Cirebon sudah sangat maksimal. Namun, ia tetap berharap adanya anggaran yang bisa lebih besar lagi, untuk meningkatkan prestasi olahraga dan atlet di Kabupaten Cirebon. 

“Untuk peraih medali pada Porprov Jawa Barat tahun 2022 lalu, ada sebanyak 18 cabang olahraga (cabor) dari Kabupaten Cirebon yang meraih medali,” ujar Hengky.

“Untuk cabor unggulan Kabupaten Cirebon, masih dipegang oleh atletik, bilyar dan menembak. Hal tersebut, karena ketiganya sudah memiliki lapangan untuk berlatih,” paparnya.

Dalam kesempatan itu pula, ia juga berharap, Sport Center Watubelah Sumber bisa segera diselesaikan proses pembangunannya. Jika pembangunannya sudah selesai, maka diharapkan beberapa cabor bisa berlatih di tempat tersebut. (Ara)

Read More

Melalui Rapat Paripurna, Wali Kota Cirebon Sampaikan LKPJ Tahun 2022 kepada DPRD

CIREBON, FC – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Cirebon tahun 2022 disampaikan kepada DPRD Kota Cirebon melalui rapat paripurna, Jumat (24/3/2023), di ruang utama Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon.

LKPj yang disampaikan langsung oleh Wali Kota itu merupakan perwujudan hasil kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon di bawah kepemimpinan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., dan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati.

Dalam rapat paripurna DPRD, Azis menyampaikan, LKPj ini merupakan kewajiban secara konstitusional selaku kepala daerah kepada DPRD, serta bentuk kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah.

“LKPj tahun 2022 merupakan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon tahun 2018-2023,” ungkap Azis.

Dalam LKPj tahun 2022 juga memuat 76 rekomendasi DPRD atas LKPj tahun sebelumnya atau 2021 yang tersebar pada 21 perangkat daerah. Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2022.

“Di antara rekomendasi tersebut adalah terkait pelayanan air bersih, penanganan banjir, penanganan rumah tidak layak huni, perluasan kesempatan kerja, hingga peningkatan dan pembinaan seni budaya serta pemeliharaan cagar budaya,” tutur Azis.

Pihaknya bersyukur, saat ini Covid-19 semakin melandai, meskipun berimplikasi pada perubahan struktur keuangan daerah, kerangka ekonomi, target dan sasaran pembangunan daerah hingga prioritas pembangunan daerah.

Dengan melandainya penyebaran Covid-19, upaya pemulihan ekonomi pun getol dilakukan. Misalnya melalui penyesuaian anggaran pemerintahan, kegiatan pengendalian inflasi daerah, bantuan sosial hingga memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah.

“Meski sudah kami lakukan, ternyata hasilnya belum berubah signifikan terhadap kondisi keuangan daerah. Walaupun secara riil di lapangan persentase penduduk miskin menurun dari 10,03 persen menjadi 9,82 persen,” kata Azis.

Pada sektor pendapatan daerah, Azis menuturkan, realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,47 triliun atau 96,30 persen dari target yang ditetapkan. Dari jumlah itu, Rp935 miliar diantaranya merupakan pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Meski demikian, Pemda Kota Cirebon mendapat apresiasi penghargaan dari Kemendagri sebagai Peringkat V Realisasi Peningkatan PAD tertinggi APBD tahun 2022 Kategori Kota,” tuturnya.

Sedangkan terkait belanja daerah, realisasi pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp1,43 triliun atau 90,91 persen. Capaian ini merupakan gambaran dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana mengatakan, setelah menerima LKPj Wali Kota tahun 2022, pihaknya selanjutnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahas LKPj.

“LKPj Wali Kota Cirebon tahun 2022 ditindaklanjuti oleh pansus untuk melakukan pembahasan dan evaluasi. Kemudian ada tanggapan fraksi-fraksi, kemudian DPRD akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemda Kota Cirebon,” katanya.

Dalam rapat paripurna itu juga menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda). Kedua raperda tersebut yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Menerima Penyampaian LKPj Walikota Cirebon Tahun 2022

CIREBON, FC – DPRD Kota Cirebon menerima penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cirebon tahun 2022 dalam rapat paripurna di ruang utama Griya Sawala, Jumat (24/3/2023).

Selain penyampaian LKPj Walikota Cirebon tahun 2022, dalam rapat paripurna DPRD juga diambil persetujuan atas Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana menyampaikan, kedua raperda tersebut sudah bisa ditetapkan menjadi perda kerena telah dibahas di tingkat pansus maupun bersama tim asistensi pemerintah daerah.

Selain itu, kedua raperda tersebut juga sudah melalui tahapan harmonisasi dan fasilitasi dari Pemprov Jawa Barat. Hasilnya pun sudah dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kota Cirebon.

“Karena semua tahapan sudah dilakukan, maka dua raperda ini sudah bisa dibawa ke tingkat rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan menjadi peratudan daerah,” kata Ruri saat memimpin rapat.

Mengenai LKPj Walikota Cirebon tahun 2022, Ruri mengatakan, sesuai PP Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan, kepala daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD dalam rapat paripurna dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 18/2020 bahwa ruang lingkup LKPj meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas.

“Adapun urusan pemerintahan yang termuat dalam LKPj ini meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya,” kata Ruri.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH bersyukur atas disahkannya dua raperda tersebut. Sebagai tindak lanjut, ia mengingatkan kepada kepala perangkat daerah terkait untuk menyiapkan rancangan regulasi teknis turunan perda tersebut.

“Kami meminta perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti hal-hal teknis untuk menyusun ketentuan yang akan tertuang dalam peraturan walikota,” ujarnya.

Di sisi lain, Azis menyebutkan, pihaknya menyampaikan nota pengantar LKPj Walikota Cirebon tahun 2022. Di dalamnya juga terdapat tindak lanjut atas 76 rekomendasi dari DPRD tahun 2021 yang sudah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada tahun anggaran 2022.

Rapat paripurna juga dihadiri pimpinan DPRD, Fitria Pamungkaswati dan M Handarujati Kalamullah SSos beserta para anggota DPRD, Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati dan Sekretaris Daerah, Drs H Agus Mulyadi MSi beserta pejabat perangkat daerah maupun BUMD. (din)

Read More