Bupati Imron Buka Acara Verivikasi Awal Program Terpadu P2WKSS 2023 di Desa Karangwangi

KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka acara verifikasi awal program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 2023 di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Selasa (7/5/2024).

Menurut Imron, program P2WKSS ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan dorongan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan dirinya, untuk berkiprah dalam berbagai pembangunan.

Selain itu, P2WKSS di Desa Karangwangi ini sebagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek, baik aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial dan politik.

P2WKSS ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender guna mencapai visi Kabupaten Cirebon, yakni Kabupaten Cirebon Bersama (berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman).

“Sampai saat ini, telah terbukti bahwa peranan perempuan dalam pembangunan telah cukup banyak mengalami kemajuan dan keberhasilan,” ujar Imron.

“Walaupun tidak dapat dipungkiri, masih dijumpai permasalahan dan kendala, diantaranya karena masih adanya kultur dan budaya yang belum menerima sepenuhnya peran perempuan sebagai mitra sejajar pria dalam seluruh aspek kehidupan,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, program P2WKSS merupakan program prioritas dan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kendala yang ada, khususnya permasalahan di desa.

“Setiap tahun kami menetapkan lokasi P2WKSS berdasarkan kepada desa prioritas dan merupakan desa model percontohan program pemberdayaan perempuan bagi desa-desa lainnya. Seperti tahun sekarang, yakni Desa Karangwangi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Imron menjelaskan, bahwa sasaran dari program ini adalah keluarga. Artinya suami, istri dan anak, tetapi titik berat pembinaan, bimbingan dan bantuan banyak diarahkan kepada kaum perempuan.

“Salah satu komitmen yang dilakukan pemerintah adalah mendorong percepatan pembangunan di desa, karena indikator keberhasilan pembangunan di satu daerah tertentu dilihat dari keberhasilan pembangunan yang ada di desa,” jelas Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes mengatakan, program P2WKSS ini yang menentukan adalah selain usulan DPMD dan TP PKK, Bappelitbangda yang sudah merencanakan sebelumnya.

Tentunya, lanjut Eni, dengan beberapa indikator, banyak para perempuan disini yang perlu pelatihan, yang nantinya akan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah.

“Pemilihan Desa Karangwangi sendiri, karena terkait adanya perempuan yang ditinggal oleh suaminya, kemudian juga termasuk desa yang perlu disupport,” kata Eni.

Ia mengharapkan, program P2WKSS Desa Karangwangi lebih baik daripada Desa Jatirenggang.

“Kalau Jatirenggang juara 2, kita targetkan yang terbaik, karena setiap kegiatan harus mempunyai target. Tercapai atau tidaknya, hal tersebut bergantung pada kinerja semua lintas sektor, baik pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta seluruh perangkat daerah,” tukasnya. (Hanin)

Read More

Bupati Imron Serahkan Secara Simbolis Insentif Pengelolaan PBB kepada Kuwu dan Perangkat Desa

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyerahkan insentif kepada kuwu, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa di Kabupaten Cirebon terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (7/5/2024).

Besaran jumlah insentif tersebut, yakni untuk kuwu sebesar Rp2 juta, sekretaris desa Rp1,4 juta, perangkat desa Rp1 juta, ketua BPD Rp500.000, wakil ketua BPD Rp350.000, sekretaris BPD Rp350.000, dan anggota BPD sebesar Rp275.000.

Imron mengatakan, insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kinerja kuwu hingga anggota BPD dalam membantu proses penghimpunan PBB-P2.

“Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena PBB menjadi elemen yang penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah,” kata Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, S.STP., M.Si mengatakan, selain insentif, pemerintah daerah juga memberikan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB).

Dana tersebut, kata Nanan, bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa hingga kuwu, karena selama ini, perangkat tersebut dilibatkan dalam proses penghimpunan pajak.

“Besaran yang didapatkan desa sebesar 10 persen dari total pendapatan PBB-P2. Selain itu, desa juga dibebaskan piutang untuk setiap bidang milik desa,” tambahnya. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Sampaikan Rekomendasi Atas LKPj Walikota Cirebon Tahun 2023

CIREBON, FC – DPRD Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cirebon tahun 2023. Rekomendasi tersebut disampaikan melalui rapat paripurna di Griya Sawala gedung DPRD, Senin (6/5/2024).

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana menyampaikan, berdasarkan PP Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 20 ayat 1 menyebutkan, paling lambat 30 hari setelah LKPj diterima, DPRD harus membahas LKPj dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah.

“DPRD melalui Pansus pembahas LKPj Walikota Cirebon 2023 sudah membahas secara komprehensif, menyusun catatan-catatan penting. Sekaligus, menyusun rekomendasi yang mengakomodir masukan dari komisi-komisi dan fraksi-fraksi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Pembahas LKPj Walikota Cirebon 2023, Harry Saputra Gani SH menjelaskan, catatan-catatan rekomendasi sudah dituangkan dalam keputusan DPRD untuk disampaikan kepada Walikota Cirebon.

Ia menekankan, rekomendasi DPRD atas LKPj tersebut dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan program pemerintah daerah, baik di tahun anggaran perubahan maupun pada penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang.

Harry menegaskan, kesepakatan rekomendasi tersebut sifatnya sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah daerah Cirebon. Karena itu, keputusan DPRD sudah sepatutnya dijalankan bagi pemerintah daerah sebagai proses perbaikan kinerja.

“Rekomendasi ini sudah disepakati melalui keputusan DPRD untuk ditindaklanjuti pada tahun 2024. Artinya, beberapa catatan harus dilaksanakan pada Perubahan APBD 2024,” katanya.

Beberapa poin catatan rekomendasi pun dibacakan saat rapat paripurna DPRD. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP benyebutkan beberapa catatan rekomendasi di masing-masing bidang urusan, di antara seperti;

Urusan pendidikan:

Terdapat 30 persen sekolah dalam keadaan rusak sedang dan berat. Kurangnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena itu dibutuhkan penambahan anggaran untuk perbaikan sekolah.

Bidang Kesehatan:

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit, kurangnya pengawasan rumah sakit swasta oleh Dinas Kesehatan. Atas dasar itu, DPRD mendorong bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit, optimalisasi pengawasan terhadap rumah sakit swasta.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Masih banyak pembangunan yang belum dilaksanakan dari tahun sebelumnya, kurangnya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana umum.

Karena itu, pemda segera melaksanakan skala prioritas pembangunan sesuai rekomendasi DPRD Kota Cirebon.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Masih terdapat beberapa Kawasan kumuh di Kota Cirebon. Kemudian, banyak pohon besar, tua, kering dan mati yang cukup membahayakan masyarakat. DPRD meminta pemda segera melaksanakan penjadwalan rutin pemeliharaan, pemangkasan, dan penanaman pohon pengganti.

“Rekomendasi merupakan bahan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan di tahun berjalan, maapun tahun-tahun berikutnya. Serta sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis walikota ke depan,” katanya.

Sementara itu, Pj Walikota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, rekomendasi DPRD ini akan ditindaklanjuti bersama masing-masing perangkat daerah pengampu.

Menurutnya, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2023 ini diharapkan segera menindaklanjuti ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan, penganggaran serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Ini sangat penting agar segera dilakukan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang,” katanya. (Ara)

Read More

IAIN Cirebon Menerima Kunjungan Tamu Dari Global Katalist ev. Jerman

CIREBON, FC - IAIN Syekh Nurjati Cirebon berkesempatan menerima kunjungan tamu dari Global Katalist ev. Jerman. Dalam kegiatan ini hadir Wakil Rektor III bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prof. Dr. Hajam, M.Ag  didampingi oleh Kepala Pusat International Office, Lala Bumela, M.Pd, Ph.d dan Kepala Pusat Bimbingan Karir, Wahyono, M.Pd.I.

Dalam kegiatan ini, hadir juga beberapa tamu undangan dari perguruan tinggi terdekat di wilayah Cirebon  seperti dari UIBBC Cirebon, IAIC dan UNISA Kuningan.

Saat membuka acara, Wakil Rektor III IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Hajam, menyampaikan bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon saat ini sedang berproses menuju UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan sedang membentangkan sayapnya di kancah internasional melalui kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri.

Sementara itu, Doddy Primananda Kadarisman mewakili Global Katalist ev. Jerman menyampaikan bahwa saat ini negara Jerman sedang banyak membutuhkan SDM dan peluang pekerjaan bagi generasi muda Indonesia. 

Bagi Perguruan Tinggi sendiri, banyak sekali keuntungan yang dapat dimanfaatkan terkait berbagai program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jerman seperti program Ausbildung dan Studium di Jerman. 

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan alumninya untuk melanjutkan studi melalui pendidikan vokasi dan pendidikan akademik di Jerman. 

Di samping itu, melalui program Ausbildung mahasiswa akan dilatih dan dididik  untuk menjadi tenaga professional bertaraf internasional di bidangnya dengan penghasilan yang cukup besar.

Harapannya dengan adanya kegiatan ini, IAIN Syekh Nurjati Cirebon bisa go internasional dan bekerjasama dengan Pemerintah Jerman untuk bersama-sama memajukan Pendidikan di Indonesia khususnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang bertransformasi menjadi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 

Kegiatan ini tentu bukan menjadi hal yang baru dalam dinamika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Para sivitas akademika di dalamnya akan terus berusaha mengembangkan hubungan kerjasama ke berbagai ranah perguruan tingi dan industri yang ada di dunia. 

Ini merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita untuk menjadikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi universitas yang bermutu yang diakui secara internasional atau World Class University. (din)

Read More

Humas IAIN Cirebon Ikuti Rakornas Kehumasan Besutan Kemenag RI di Bandung

H.M Arifin, Pranata Muda IAIN Cirebon saat mengikuti kegiatan Rakornas Kehumasan Bersama 160 Peserta di Lingkungan Kementerian Agama RI.

BANDUNG, FC - Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI menggelar acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan dengan tema “Humas Kemenag: Kompeten, Responsif, Inovatif, dan Sinergis (KeRIS)” di InterContinental Bandung Dago Pakar. 

Lebih dari 160 peserta dari berbagai satuan kerja di bawah Kementerian Agama turut hadir dalam acara yang berlangsung dari 30 April hingga 3 Mei ini.

Salah satu rangkaian kegiatan yang menjadi sorotan adalah kegiatan outbound. Outbound merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di alam terbuka atau tertutup dengan menggunakan permainan yang efektif untuk menggabungkan aspek fisik, mental, dan intelektual. Kamis, (02/05/2024).

Menariknya, outbound tidak hanya sekadar permainan biasa, melainkan juga merupakan sebuah metode inovatif yang lahir dari gagasan Dr. Kurt Hant, seorang cendikiawan Jerman. 

Dalam kegiatan outbound, peserta diajak untuk menguji berbagai keterampilan, mulai dari kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, hingga analisis situasi.

Ketua Panitia Outbound yang bertugas menilai, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan outbound ini bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga sebuah sarana untuk membangun komunikasi, kerjasama, dan kebersamaan di antara peserta dari berbagai provinsi.

Peserta dibagi ke dalam delapan kelompok tantangan, dimana setiap kelompok harus melewati serangkaian pos permainan yang menuntut kerjasama tim, kekompakan, serta kreativitas dalam menyelesaikan tantangan yang diberikan. 

Mulai dari memindahkan gelas berisi air tanpa tumpah, memasukkan benda ke dalam tongkat, hingga menyusun baut dengan menggunakan sumpit, semua tantangan itu harus diselesaikan dengan kerjasama tim yang solid.

Salah satu aspek yang menarik dari kegiatan outbound ini adalah terbentuknya kolaborasi dan persahabatan antar peserta dari berbagai provinsi. Mereka tanpa terkecuali, saling membaur dan berinteraksi tanpa memandang asal daerah atau latar belakang mereka. 

Hal ini menegaskan bahwa dalam situasi apapun, kita semua adalah bagian dari “Humas Kementerian Agama” yang mengedepankan kerjasama dan kebersamaan.

Setelah selesai dengan kegiatan outbound, seluruh peserta, official, dan panitia kembali untuk beristirahat dan menyantap makan siang sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya. (din)

Read More