Monev TPPS 2024: Soroti Capaian dan Rencana Percepatan Penurunan Stunting

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menyambut kehadiran perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester II tahun 2024. Acara berlangsung di aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon.

Hadir sejumlah perangkat daerah termasuk Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, AP., M.Si, yang juga menjabat Sekretaris TPPS Kota Cirebon. 

Lalu ada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP3APPKB, Lis Triswanah, S.K.M. serta sejumlah undangan dari berbagai instansi terkait: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Cirebon, Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon. Tak terkecuali perwakilan TPPS Kecamatan Kejaksan, Puskesmas Kejaksan, Puskesmas Pamitran, serta perwakilan TPPS Kelurahan Sukapura.

Kepala DP3APPKB, Suwarso Budi Winarno menjelaskan, pentingnya komitmen seluruh stakeholder dan pimpinan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Stunting Tahun 2024.

“Kita perlu menjaga dan melampaui target capaian penurunan stunting, serta memperluas fokus pada pencegahan stunting. Tidak hanya pada keluarga yang sudah mengalami stunting, tetapi juga keluarga yang berisiko,” katanya.

Budi mengungkapkan pula hasil Rakor Forum Komunikasi Perubahan Perilaku Lintas Agama. Ada intervensi untuk keluarga berisiko stunting, lantas memperjelas langkah kolaborasi kegiatan pencegahan stunting yang melibatkan pembagian makanan untuk keluarga berisiko stunting.

Pembagian peran yang jelas dalam penanganan percepatan dan penurunan stunting bagi lintas sektor dan lainnya, diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Cirebon, yang memuat detail tugas dan target setiap pihak terkait.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS), Lis Triswanah menyebutkan, data prevalensi stunting di Kota Cirebon berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 menunjukkan peningkatan menjadi 19,90% dari sebelumnya 17%.

Namun, prevalensi stunting berdasarkan data pengukuran Rutin Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2023, menunjukkan penurunan menjadi 11,66% dari 12,83% pada tahun sebelumnya. Ini merupakan harapan dari capaian percepatan penurunan stunting. “Data e-PPGBM diperoleh melalui posyandu dan penimbangan balita,” bebernya.

Lis menambahkan hasil intervensi pencegahan stunting yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024, 99,71% balita diukur dengan prevalensi stunting sebesar 13,01%. Dari 185 calon pengantin yang diperiksa, ditemukan tujuh mengalami Kurang Energi Kronis (KEK). Inovasi terbaru dari TPPS Kota Cirebon termasuk aplikasi data stunting di ekosistem Cirebon Satu Data dan program “Sehate” (satu hari satu telur) serta “Sipenting” (Siaga Penanggulangan Stunting) untuk sinergitas lintas sektor.

Tim Monev TPPS Provinsi Jawa Barat meliputi Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Ada Virta Pramudita, Ekawati Agustiana, Hendra Kurniawan, Safira Dian Maryadianti, Ricky Perdana Kusuma, dan Juanto.

Monev bertujuan memantau aktivitas dan kesesuaian TPPS Kota Cirebon dengan arahan pusat. Evaluasi memastikan fungsi-fungsi koordinasi TPPS berjalan efektif, dan identifikasi intervensi yang perlu dilakukan. Termasuk edukasi perubahan perilaku dan pemantauan gizi.

Rekomendasi kegiatan monev mencakup perlunya komitmen bersama dalam mencapai sasaran, memantau data sasaran, dan memastikan intervensi dilakukan dengan tepat. Program BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) yang sudah berjalan baik di Kota Cirebon serta perlu dokumentasi data yang lengkap untuk mencerminkan hasil kerja TPPS.

Akhir kegiatan, Kepala Bidang KBKS, Lis Triswanah, menyampaikan terima kasih kepada tim Monev TPPS Provinsi Jawa Barat. Pihaknya berharap Kota Cirebon dapat mencapai zero stunting pada tahun 2024. “Semoga ke depannya Kota Cirebon dapat mencapai zero stunting dan tidak ada lagi balita stunting baru,” harapnya.

Read More

PJ Bupati : Kabupaten Cirebon Targetkan 15.097 Jiwa Ikuti Program KB

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya memantau kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi di Rumah Sakit (RS) Sentra Medika, Kecamatan Gempol, Kamis (12/9/2024).

Pelayanan KB MOW tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia, yang diperingati setiap 26 September.

Wahyu mengatakan, rangkaian kegiatan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di Kabupaten Cirebon dimulai sejak tanggal 11 hingga 25 September 2024.

Kabupaten Cirebon menargetkan 15.097 jiwa mengikuti program KB, dari mulai kondom, MOW, hingga intra uterine device (IUD).

“Untuk (target) MOW, kita targetkan 83 orang. Hari ini, di Rumah Sakit Sentra Medika sudah dilaksanakan dan sudah melebihi target,” ujar Wahyu.

“Di sini sudah ada 119 orang, dimana 118 perempuan dan satu laki-laki. Ini dalam satu hari sudah melebihi target,” ucapnya usai memantau pelayanan KB MOW di RS Sentra Medika.

Ia menyebut, jumlah pengakses layanan KB di RS Sentra Medika kemungkinan besar akan terus bertambah. Ia juga berharap, Pemkab Cirebon mampu mencapai target secara keseluruhan.

“Kalau untuk yang 15.097 itu, layanan di berbagai fasilitas kesehatan, puskesmas, dan lainnya,” imbuhnya.

“Kami mengimbau kepada pasangan yang sudah menikah, untuk mengikuti program Keluarga Berencana. Sehingga tingkat kelahiran kualitasnya terjaga, disamping kualitas pendidikan, kesehatan dan lainnya untuk putra-putri kita. Supaya lebih baik kualitas hidupnya,” tutup Wahyu.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jabar Fazar Supriadi Sentosa mengatakan, KB MOW merupakan Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Ia tak menampik, di Jabar pengguna MKJP masih rendah, sehingga perlu adanya akselerasi. BKKBN Jabar mengapresiasi antusiasme masyarakat Kabupaten Cirebon, yang telah mengakses pelayanan KB MOW.

“Mudah-mudahan pelayanannya terus berjalan, baik saat ada momentum maupun yang statis,” ucap Fazar.

Fazar menyebut, Jabar memiliki target paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya terkait pelayanan KB, baik yang jangka panjang maupun pendek.

Jabar menargetkan 299.000 jiwa mengakses layanan KB pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia tahun ini.

Senada disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni, ia mengapresiasi masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah mengakses layanan KB di momen rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia.

Eni mengatakan, Pemkab Cirebon bekerja sama dengan rumah sakit terkait pendistribusian tenaga medis yang melayani program KB pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia.

“Di sini semua dilayani, baik yang menggunakan kondom, IUD, MOW dan lainnya. MOW itu (target) 83, sudah melebih target. Hari ini sudah 119,” kata Eni. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Pastikan Stok Pangan Beras Aman Untuk Beberapa Bulan Ke Depan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras, berada dalam kondisi aman untuk beberapa bulan mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, yang menyebutkan bahwa stok beras di wilayahnya mencapai 35 ribu ton.

“Informasi dari Bulog, ketersediaan pangan untuk Cirebon, khususnya Kabupaten Cirebon, sudah aman. Untuk beras saja, tersedia 35 ribu ton, dengan 14 ribu ton tersimpan di salah satu gudang di Kabupaten Cirebon,” katanya usai meninjau kondisi gudang di Tuk Kedawung, Cirebon, Kamis (12/9/2024).

Ia menambahkan, bahwa penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Cirebon akan mencapai 2.800 ton, sementara penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperkirakan sekitar 1.000 ton per bulan.

Selain beras, Wahyu juga menyebutkan, bahwa stok komoditas lain, seperti gula dan minyak goreng masih mencukupi.

“Cadangan gula ada 62 ton dan minyak goreng 17 ton. Jadi, untuk beberapa komoditas yang menjadi perhatian kami, stoknya cukup aman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon, Ramaijon Purba menegaskan, bahwa ketersediaan beras di wilayahnya sangat aman, dengan stok mencapai 61 ribu ton. Bulog Cirebon telah menyerap 76 ribu ton gabah dan beras dari panen lokal.

“Kami menyerap gabah 5.400 ton dan beras 72.500 ton. Jika disetarakan dengan beras, totalnya 76 ribu ton. Kebutuhan penyaluran wilayah kami hanya 6.100 ton, artinya stok ini bisa bertahan hingga 10 bulan ke depan,” ungkap Ramaijon.

Ia berharap, panen tidak terganggu, sehingga beras yang ada saat ini dapat tersalurkan sebelum masa panen berikutnya, guna menjaga kesegaran dan kualitas stok.

Dengan ketersediaan yang memadai, Pemerintah Kabupaten Cirebon optimis dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa kendala dalam waktu dekat. (Olan)

Read More

Penutupan MTQH Ke-50 Tingkat Kabupaten, Ini Pesan PJ Bupati

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri penutupan Musabaqah Tillawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-50 tingkat Kabupaten Cirebon 2024 di Kecamatan Pasaleman, Selasa (10/9/2024) malam. Wahyu Mijaya memberikan motivasi kepada para pemenang dan peserta lainnya yang gagal menjadi juara.

Dalam sambutannya, Wahyu mengucapkan selamat kepada kontingen Kecamatan Pasaleman yang menjadi juara umum MTQH ke-50 tingkat Kabupaten Cirebon.

Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam perencanaan hingga penutupan MTQH ke-50, termasuk kepada dewan juri, kepala Polsek, Komandan Danramil, dan lainnya.

“Selamat untuk Kecamatan Pasaleman yang menjadi juara umum MTQH ke-50,” ucap Wahyu dalam sambutannya di acara penutupan MTQH ke-50 tingkat Kabupaten Cirebon.

“Selanjutnya, bagi yang belum mendapatkan juara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa gagal, jangan pernah demikian. Karena, bisa jadi yang hari ini belum berhasil, justru di kemudian hari yang akan berhasil dan mendapatkan lebih baik,” tambahnya.

Selain memotivasi peserta yang gagal menjadi juara, Wahyu juga mengingatkan kepada para juara, agar tak terlena dengan apa yang telah dicapai. Ia mengingatkan, agar terus belajar dan mempertahankan apa yang telah dicapai.

“Ini adalah sebuah proses. Suatu perlombaan itu pasti ada yang menang, ada yang belum berhasil. Dalam kehidupan kita, ini yang harus kita menangkan. Bagaimana kita bisa memenangkan, mengendalikan diri sendiri, bagaimana bisa menjawab tantangan kehidupan,” tuturnya.

Menurutnya, perlombaan merupakan media untuk mengukur kemampuan yang telah dipelajari. Namun, lanjut Wahyu, ada yang lebih penting dari sekadar perlombaan, yakni mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari.

“Yang paling penting, kita bisa mengimplementasikannya (Al-Qur’an dan hadis) dalam kehidupan kita,” ucapnya.

Sekadar diketahui, para pemenang pada gelaran MTQH ke-50 bakal bertanding mewakili Kabupaten Cirebon di tingkat Provinsi Jawa Barat. Wahyu berharap, mereka bisa bersaing dan terus belajar demi bisa mengharumkan Kabupaten Cirebon di tingkat provinsi. (Ara)

Read More

Upaya Lintas Agama dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cirebon

CIREBON - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Perubahan Perilaku Lintas Agama dalam Percepatan Penurunan Stunting. 

Dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (DP3APPKB) selaku Sekretaris TPPS Kota Cirebon, kegiatan rapat koordinasi tersebut  berlangsung di Aula Kantor DP3APPKB serta dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Bapelitbangda, Bakesbangpol, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan perwakilan penyuluh agama dari berbagai agama.

Peran Agama dalam Intervensi Perubahan Perilaku

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menekankan pentingnya peran pemuka agama dalam melakukan intervensi perubahan perilaku di kalangan generasi muda. 

Intervensi ini terutama difokuskan pada edukasi persiapan pernikahan serta pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat untuk mencegah perilaku yang merugikan seperti seks bebas. Pemuka agama diharapkan terus berperan aktif dalam memberikan bimbingan di tempat ibadah masing-masing guna menciptakan mindset positif di kalangan masyarakat, khususnya dalam mencegah stunting.

Pendekatan Lintas Agama untuk Penurunan Stunting

Diskusi juga mengangkat pentingnya pendekatan lintas agama dalam membantu percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik seperti:

Aktif minum tablet tambah darah (TTD)

Bumil teratur periksa kehamilan

Cukupi konsumsi protein hewan

Datang ke posyandu setiap bulan

Eksklusig ASI selama 6 bulan

Dalam konteks ini, kolaborasi antara Dinas Kesehatan, DP3APPKB, dan lembaga agama diharapkan dapat menjadi kekuatan utama untuk mempercepat upaya penurunan angka stunting di Kota Cirebon.

Kolaborasi dalam Edukasi Keluarga dan Pra-Nikah

Kepala DP3APPKB menekankan pentingnya peran KUA dalam bimbingan perkawinan sebagai bagian dari strategi penurunan stunting. Bimbingan ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama puskesmas, Komisi Perlindungan Anak, dan DP3APPKB. Hal ini menjadi upaya untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar lebih siap secara fisik dan mental, serta memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi selama enam bulan pertama.

Gereja Katolik Santo Yusuf Bunda Maria juga mendukung upaya ini dengan menyelenggarakan kursus pra-perkawinan selama tiga bulan. Kursus tersebut mencakup materi tentang pencegahan stunting bagi pasangan calon pengantin. Selain itu, gereja juga telah menyalurkan bantuan berupa sembako kepada keluarga yang berisiko mengalami stunting.

Pelayanan Kesehatan pra Nikah, Bimbingan Perkaawinan dan Pendampingan Keluarga bagi Catin, Ibu Hamil dan Pasca Persalinan Ibu Menyusui adalah hak semua warga negara tanpa memandang agama namun teknis pelaksanaan  dan pencatatan pernikahan dilakukan oleh pemangku kepentingan yg berbeda sesuai agama masing masing diharapkan tidak menjadi kendalakendala.

Sementara itu, pengakuan pernikahan secara agama (Isbath Nikah) telah dilakukan secara aktif dan rutin setiap tahun dengan melibatkan kolaborasi seluruh stakeholder.

Solusi untuk Tantangan Administratif dan Ekonomi

Beberapa perwakilan peserta rapat menyoroti masalah administratif dan biaya pernikahan. Dinas Sosial menyinggung banyaknya anak yang tidak memiliki NIK karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah. KUA menyarankan agar keluarga yang belum memiliki buku nikah dapat mengunjungi kantor KUA untuk melakukan pengukuhan pernikahan.

Sementara itu, Kepala DP3APPKB menyatakan bahwa sosialisasi mengenai stunting ditujukan untuk semua keluarga, termasuk keluarga yang mampu, agar mereka dapat memberikan asupan gizi yang tepat bagi anak-anaknya. Terkait biaya pernikahan, pihak DP3APPKB menegaskan bahwa biaya tersebut sebenarnya dapat ditekan jika dokumen persyaratan diurus secara mandiri.

Penutup

Rapat ini menegaskan pentingnya sinergi lintas agama dan lembaga dalam percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku yang signifikan dalam upaya mengurangi angka stunting.

DKIS Kota Cirebon

Read More