UIN Siber Cirebon Bedah DIPA Tahun 2025 : Strategi dan Peluang Pengembangan Institusi

CIREBON, FC – Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Cyber Islamic University/CIU) menggelar kegiatan Bedah DIPA Tahun 2025 pada 3–5 Februari 2025 bertempat di Grand Tryas Hotel. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi serta merancang strategi anggaran demi pengembangan institusi yang lebih baik.

Acara ini dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat, para Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Kepala Lembaga, para Kabag dan Kasubbag, serta para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). 

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Drs. H. Subarja, M.Pd., yang memberikan wawasan terkait optimalisasi penggunaan anggaran.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag., bertindak sebagai moderator dalam sesi diskusi utama.

Sementara itu, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam sambutannya menekankan urgensi dari kegiatan Bedah DIPA Tahun 2025. Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024, penilaian E-Kinerja Rektor mendapatkan predikat Sangat Baik, sebagai bukti peningkatan kinerja institusi.

Lebih lanjut, Prof. Aan juga mengulas hasil dari Rapat Kerja Nasional Bersama Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berlangsung pada 22–23 Januari 2025 di Hotel Mercure, Jakarta. Ia memaparkan capaian utama tahun 2024, di antaranya:

• Jumlah PTKIN dengan akreditasi unggul meningkat dari 7 menjadi 26 institusi (kenaikan 271%).

• UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masuk dalam QS World University Rankings Asia (peringkat 751–800) dan QS WUR by Subject untuk Divinity, Theology, and Religious Studies (peringkat 101–140).

• Implementasi layanan satu pintu melalui platform Siladiktis meningkatkan efisiensi tata kelola akademik.

• Integrasi data PTKI melalui SATU DATA PTKI (EMIS dan PD-Dikti) memperkuat tata kelola berbasis data.

• Dukungan afirmasi PTKIS dalam bentuk bantuan penelitian (Rp15,1 miliar), publikasi (Rp7,4 miliar), dan program pengabdian masyarakat (Rp8 miliar).

• Kenaikan kuota sertifikasi dosen (Serdos) dari 2.000 menjadi 5.000 pada tahun 2024.

• Peningkatan publikasi dan penyelenggaraan AICIS untuk memperkuat kolaborasi global.

Dalam kesempatan ini, Prof. Aan juga memaparkan peluang besar di tahun 2025 yang harus dioptimalkan, meliputi:

1. Penguatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global.

2. Digitalisasi layanan akademik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan.

3. Penguatan riset dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan visibilitas dan kontribusi akademik.

4. Optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana.

5. Peningkatan pendidikan vokasi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia industri.

6. Implementasi Green Islamic Campus sebagai langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

7. Pengarusutamaan gender sebagai bagian dari tata kelola inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pemaparan tersebut, Bedah DIPA Tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam menyusun kebijakan dan arah pengembangan institusi. 

Setelah pemaparan dan diskusi mendalam, Rektor secara resmi membuka acara ini dan menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan visi besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi Islam berbasis siber yang unggul dan berdaya saing global. (din)

Read More

PJ Wali Kota Cirebon Resmi Raih Gelar Doktor, Dorong Peningkatan SDM Dalam Pengelolaan Birokrasi

 

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi, resmi meraih gelar Doktor setelah berhasil menjalani ujian sidang terbuka di Program Doktor Ilmu Pemerintahan di ruang sidang Gedung Sekolah Pascasarjana IPDN Kampus Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

Pencapaian ini menjadi momen bersejarah dalam perjalanan karier akademik Pj Wali Kota Cirebon, Dr H Agus Mulyadi, MSi.

Disertasi yang ditulis oleh Pj Wali Kota berjudul "Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat". 

Karya ilmiah ini menjadi kontribusi nyata bagi dunia akademik, sekaligus memberikan wawasan baru terkait pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, khususnya dalam penerapan sistem merit. 

Disertasi tersebut juga mencerminkan komitmen Pj Wali Kota untuk memajukan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil yang lebih baik.

Ujian sidang terbuka dipimpin oleh Ketua Sidang, Prof Dr Drs H Hadi Prabowo MM, yang turut didampingi oleh sejumlah oponen ahli ternama, seperti Prof Dr Mansyur Achmad MSi, Dr Ahmad Averus MSi, Dr Layla Kurniawati MPd, Dr Megandaru W Kawuryan SIP MSi dan Prof Dr Yuddy Chrisnandi SH SE MM. 

Selain itu, sidang juga dihadiri oleh tiga promotor yang turut membimbing Pj Wali Kota selama proses studi, yakni Prof Dr Muh. Ilham MSi, Prof Dr Hyronimus Rowa MSi, dan Dr Marja Sinurat MPd MM. 

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Cirebon menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan studinya. 

Ia mengungkapkan rasa syukur atas doa dan dukungan yang terus mengalir, baik dari keluarga, kolega, maupun masyarakat. 

“Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung, sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik,” ungkapnya dengan penuh rasa haru.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota juga berharap disertasinya dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pemangku kebijakan dalam mengakselerasi reformasi birokrasi, khususnya di Provinsi Jawa Barat. 

Ia mengungkapkan, hasil dari disertasi tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif dalam perbaikan sistem manajemen aparatur sipil negara yang lebih berbasis merit, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.

Meskipun meraih gelar doktor merupakan pencapaian akademik yang luar biasa, Pj Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa gelar tersebut bukan semata-mata untuk meraih status akademis, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 

"Gelar doktor ini bukan sekadar simbol, tetapi sebuah amanah untuk terus memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan,” tuturnya.

Dihadapan seluruh peserta sidang, Pj Wali Kota Cirebon juga menyampaikan pesan yang menggugah. Ia mengutip sebuah pepatah yang mengatakan, "Ilmu tanpa amal adalah kosong, amal tanpa ilmu adalah buta. Ilmu dan amal adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan." 

Pj Wali Kota menegaskan bahwa ilmu yang diperoleh harus diwujudkan dalam amal nyata yang bermanfaat bagi orang banyak.

Lebih jauh lagi, ia mengutip kata-kata bijak dari Syaikh Abdurrahman bin Qasim yang menyatakan bahwa “Amal adalah buah dari ilmu.” 

Menurutnya, ilmu itu diibaratkan seperti pohon yang menghasilkan buah berupa amal. Dengan kata lain, ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk menghasilkan karya dan tindakan yang nyata demi kebaikan bersama.

“Saya bertekad untuk mengamalkan ilmu yang telah saya peroleh, bukan hanya sebagai teori, tetapi dalam tindakan nyata yang bisa memberikan kemajuan bagi bangsa, negara, serta khususnya bagi Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat,” tambah Pj Wali Kota. 

Ia berharap dengan gelar doktor ini, dirinya dapat terus memberi kontribusi yang signifikan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi.

Pj Wali Kota Cirebon berharap melalui disertasi dan ilmunya, dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan aparatur sipil negara dan birokrasi yang semakin profesional. Dengan begitu, pelayanan publik di Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan bisa lebih optimal, transparan, dan berkualitas. (din)

Read More

Komisi II DPRD Kota Cirebon Ingatkan Pemerintah Daerah Serius Tangani Persoalan Banjir

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon kembali mengingatkan pemerintah daerah agar serius menangani persoalan banjir. Pasalnya, di Januari 2025 sejumlah kawasan di Kota Cirebon masih mengalami banjir.

Salah satu di antaranya, di Kampung Dukuh Semar Kelurahan Kecapi misalnya, banjir mencapai tinggi 40 sentimeter hingga 1,5 meter.

Melihat situasi demikian, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarajuti Kalamullah SSos MAP menyampaikan bahwa penanganan masalah banjir ini perlu adanya komitmen dan keseriusan seluruh pihak.

Ia menyoroti sejumlah penyebab terjadinya banjir, seperti banyaknya bangunan liar di sempadan sungai, sedimentasi, hingga perilaku dari masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Sehingga, hal tersebut membuat jaringan drainase terhambat dan menyebabkan air meluap hingga banjir.

“Atas temuan itu, kami akan melakukan sidak ke lokasi-lokasi yang diduga masih melanggar, seperti bangunan yang berdiri di sempadan sungai,” ujar pria akrab disapa Andru saat rapat bersama DPUTR Kota Cirebon, Senin (3/2/2025).

Selain itu, Andru juga mengusulkan perlu adanya pembangunan penampungan air seperti embung, untuk mencegah banjir di Kota Cirebon.

Sebab menurutnya, selain penyebab yang ada di wilayah Kota Cirebon, peristiwa banjir juga disebabkan aliran air yang berasal dari luar daerah, seperti Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.

Sehingga, komunikasi antar pemerintah daerah juga dinilai penting dilakukan dalam proses penanganan persoalan banjir.

“Jangan sampai ketika di Kota Cirebon penanganan banjir sudah baik, justru di lingkup pemerintah daerah lain ternyata belum maksimal,” ujarnya.

Ia juga menyarankan pemerintah segera memiliki sebuah rencana strategis atau masterplan yang diprioritaskan untuk penanganan masalah banjir di Kota Cirebon.

“Sehingga, meski adanya pergantian kepemimpinan daerah, proses penyelesaian masalah banjir tetap menjadi prioritas dan berjalan,” tambahnya.

Usai rapat, Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPUTR juga meninjau beberapa alat berat yang masih bisa dioperasikan untuk normalisasi sungai.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon Rachman Hidayat ST menyebut perubahan tata guna lahan juga menjadi penyebab berkurangnya lahan untuk wadah air seperti kolam retensi atau sumur resapan.

Di samping itu edukasi masyarakat juga masih minim, apalagi salah satu penyebab banjir disebabkan karena sampah, bahkan beberapa saluran drainase ditutup untuk akses jalan masuk warga.

“Terkait persoalan banjir penyebabnya banyak, dulu banyak lahan terbuka, sekarang tertutup bangunan. Baik rumah warga maupun rumah usaha. Hal itu tanpa dibagi dengan wadah air seperti kolam retensi, sumur resapan,” katanya usai rapat.

Sebagai tindak lanjut, ia menyebut akan memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk pembangunan kolam retensi.

“Kita baru proses, tapi ada beberapa titik untuk pembangunan kolam retensi. Saat ini untuk awal satu atau dua dulu. Semoga ke depan 2026 lebih terencana,” ujarnya.

Hadir dalam rapat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Ana Susanti SE MSi, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon Subagja, serta anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Een Rusmiyati SE, Diam Novitasari SKom MAP, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (din)

Read More

UPZ Syarifah Mudaim UIN Siber Cirebon Salurkan Dana Bantuan Beasiswa/Subsidi UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025

CIREBON, FC - UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) Syarifah Mudaim dengan bangga menyelenggarakan penyaluran dana bantuan beasiswa/subsidi UKT untuk semester genap tahun ajaran 2024/2025. 

Acara ini dihadiri oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, ketua LPM, Penasehat UPZ, Ketua UPZ, pengelola UPZ, serta mahasiswa penerima dana bantuan beasiswa/subsidi. Senin, (03/02/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen UPZ Syarifah Mudaim UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mendukung mahasiswa dalam menghadapi tantangan keterbatasan ekonomi, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan akademik, jumlah penerima 97 mahasiswa dengan total penyaluran Rp. 129.000.000,-

Dalam sambutannya, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag Cirebon menyampaikan, Penyaluran dana bantuan ini adalah wujud nyata dari perhatian seluruh pegawai yaitu dosen dan tenaga kependidikan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terhadap kebutuhan mahasiswa. 

"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para penerima dalam menyelesaikan studi mereka dengan baik dan ucapan terimakasih kepada para Muzaki dan donatur," paparnya.

Sementara itu, Ketua UPZ Syarifah Mudaim menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi kontribusi dari para dosen dan tenaga kependidikan yang telah menjadi Muzaki dan donatur menyisihkan hartanya untuk infak dan zakat sehingga banyak mahasiswa yang terbantu untuk membayar UKT.

"Semoga diberikan keberkahan dan Rizki yg berlipat ganda oleh Allah SWT, dan harapan bagi mahasiswa penerima beasiswa semoga dapat meningkatkan prestasi akademik dan di mudahkan dalam menuntut ilmu," tuturnya. 

Dan terimakasih juga kepada semua pihak yang telah turut serta dalam terselenggaranya program ini. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban finansial mahasiswa yang membutuhkan."

Dana bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu secara finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Kami terus berkomitmen untuk mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi mahasiswa, termasuk peningkatan akses terhadap bantuan finansial dan kesempatan belajar yang adil bagi semua.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, silakan menghubungi Unit Pengelola Zakat (UPZ) Syarifah Mudaim UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. (din)

Read More

Ketua DPRD Cirebon Apresiasi Kinerja Bawaslu dalam Pengawasan Pileg dan Pilkada 2024 Tanpa Sengketa

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, SE, mengapresiasi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran selama Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Andrie, Bawaslu telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung lancar dan tertib. 

Ia menyoroti keberhasilan Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilihan, yang terbukti minim konflik antarpendukung dan tidak ada gugatan hukum, termasuk dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024.

“Saya mengapresiasi kerja keras para komisioner Bawaslu. Mereka telah bertindak tegas dalam mengawasi jalannya pemilu sehingga berlangsung aman dan kondusif,” ujar Andrie usai menerima audiensi Komisioner Bawaslu di ruang kerjanya, Senin (3/2/2025).

Meski demikian, Andrie menekankan pentingnya evaluasi terhadap dinamika dan pelanggaran yang terjadi selama Pileg dan Pilkada 2024. Evaluasi ini, menurutnya, diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029 agar lebih baik, aman, dan bebas dari sengketa.

Salah satu catatan yang perlu diperbaiki adalah keberadaan pemilih yang telah meninggal tetapi masih tercatat dalam daftar pemilih. Andrie berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terus melakukan verifikasi dan validasi data pemilih secara lebih akurat.

“Ada kasus di mana warga tidak melaporkan kematian anggota keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) karena khawatir kehilangan akses bantuan sosial. Ini perlu menjadi perhatian ke depan,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, mengonfirmasi bahwa hasil Pilkada 2024 diterima oleh semua pihak tanpa adanya sengketa atau gugatan, baik sebelum maupun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Devi, keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi solid antara Bawaslu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta peran aktif media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Kami telah menyelesaikan pengawalan Pilkada 2024 tanpa adanya sengketa, baik sebelum maupun setelah putusan MK,” ujar Devi.

Selain itu, Bawaslu juga aktif melakukan patroli siber selama masa kampanye untuk mengawasi aktivitas di media sosial para kandidat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.

“Kami terus memantau aktivitas digital selama masa kampanye guna mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Hasilnya, Pilkada Kota Cirebon 2024 berjalan lancar tanpa sengketa atau pemungutan suara ulang seperti pada Pilkada 2018,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Devi didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (HP2HM) Nurul Fajri serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) M. Joharudin.

Read More