Mengintip Hilal dari Rooftop: UIN SSC Gelar Seminar dan Rukyat Hilal Kolaboratif antara Ilmu dan Keimanan

CIREBON — Suasana rooftop Gedung Pusat Laboratorium UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sore itu tampak berbeda. Langit yang mulai memerah menjadi saksi penyelenggaraan kegiatan istimewa: Seminar dan Rukyat Hilal yang digelar oleh Laboratorium Ilmu Falak Fakultas Syariah. 

Mengusung semangat kolaboratif antara sains dan spiritualitas, kegiatan ini berlangsung mulai pukul 15.30 hingga 18.30 WIB dan dihadiri oleh puluhan peserta dari kalangan akademisi, pelajar, hingga praktisi falakiyah. (27/05).

Dalam sambutannya, Kepala Laboratorium Ilmu Falak, Zainul Alim, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman.

“Rukyat hilal bukan sekadar aktivitas observasi langit. Ini adalah wujud sinergi antara teori dan praktik, antara akademik dan religiusitas. Melalui kegiatan ini, kami ingin menguatkan posisi ilmu falak sebagai fondasi ilmiah penentuan waktu ibadah dalam Islam,” ujarnya penuh semangat.

Narasumber Ungkap Tantangan dan Solusi Penentuan Awal Bulan

Seminar diawali dengan pemaparan dari Syauqi Nahwandi, pakar falak yang membahas topik “Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah dan Problematika di Indonesia”.

Ia menjelaskan bahwa perbedaan metode—antara rukyat dan hisab—masih menjadi tantangan tersendiri dalam konteks Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman bahwa pelaksanaan ibadah seperti puasa Arafah tidak harus mengikuti waktu wukuf di Arafah, melainkan berdasarkan kalender hijriah lokal.

Dalam sesi praktik, Syauqi memberikan pelatihan singkat kepada peserta terkait penggunaan alat-alat falak:

• Theodolit: untuk mengukur sudut ketinggian hilal secara akurat,

• Teleskop Manual: digunakan dalam rukyat tradisional,

• Teleskop Otomatis: terintegrasi dengan sistem komputer untuk pelacakan bulan secara presisi.

Hasil Hisab dan Realita Lapangan

Sesi kedua dipandu oleh Rizal Ramadhan, yang membahas hasil perhitungan hisab berdasarkan markaz pengamatan di Gedung Laboratorium. Berdasarkan data yang dihitung, hilal pada saat rukyat memiliki ketinggian 1 derajat 21 menit 14 detik dan illuminasi 0,30%.

“Kondisi ini sangat menantang. Hilal sangat tipis dan berisiko tak terlihat jika tertutup awan. Karena itu, kesabaran dan kecermatan adalah modal utama dalam rukyat,” jelas Rizal.

Antusiasme Peserta: Dari Mahasiswa hingga Siswa Sekolah

Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa Ilmu Falak, perwakilan Lembaga Falakiyah NU Majalengka, Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Cirebon, serta siswa-siswi SMAN 1 Gegesik. Sejak awal acara, semangat keingintahuan dan kekaguman terhadap langit senja tak kunjung surut.

Meski hilal tak berhasil teramati secara kasatmata karena kondisi cuaca, semangat para peserta tak luntur. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pengalaman pertama melakukan rukyat hilal dengan perangkat canggih dan bimbingan langsung dari pakar.

Kolaborasi Langit dan Bumi: Menatap Masa Depan Ilmu Falak

Seminar dan rukyat hilal ini menjadi bukti nyata bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terus mendorong integrasi antara ilmu dan iman. Melalui kegiatan ini, Laboratorium Ilmu Falak bukan hanya menjadi pusat akademik, tetapi juga mercusuar spiritualitas modern—yang mampu meneropong langit, sembari mengakar kuat pada nilai-nilai Islam.

“Semoga kegiatan ini tidak berhenti di langit Cirebon hari ini, tetapi terus berkembang dan menginspirasi generasi muslim untuk menjadikan falak sebagai ilmu yang hidup dan membumi,” tutup Zainul Alim dengan harapan penuh. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Raih WTP ke-9, Perkuat Fondasi Pembangunan Setara dan Berkelanjutan

CIREBON - Kota Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kesembilan kalinya. 

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh elemen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.

Predikat WTP tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

Hadir langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE, Kepala Inspektorat Kota Cirebon Asep Gina Muharam, serta jajaran kepala perangkat daerah.

“Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi kami semua. Keberhasilan meraih WTP untuk yang kesembilan kalinya ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim penyusun laporan keuangan serta dukungan konstruktif dari tim pemeriksa BPK,” ujar Wali Kota usai acara.

Menurut Wali Kota, keberhasilan ini juga merupakan buah dari sinergi antara seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), legislatif, serta dukungan aktif dari Inspektorat Daerah yang secara rutin melakukan review dan memberikan rekomendasi perbaikan. 

“Peran Inspektorat sangat penting untuk memastikan kualitas laporan yang kami susun dapat memenuhi standar akuntabilitas,” tambahnya.

Ia menegaskan, pencapaian ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 

“Selamat untuk seluruh jajaran ASN Kota Cirebon atas dedikasi dan kerja kerasnya. Kami berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” tuturnya.

Keberhasilan meraih Opini WTP untuk kesembilan kalinya ini juga sejalan dengan visi Kota Cirebon “Setara Berkelanjutan.” 

Menurut Wali Kota, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kesetaraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. 

"Dengan tata kelola keuangan yang kuat, Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam rangka mendorong kinerja pemerintahan yang lebih baik dan transparan. 

“Kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Cirebon atas raihan WTP tersebut. 

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemkot Cirebon yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel,” ujarnya.

Eydu juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus dijadikan momentum untuk terus memperkuat sinergi di masa mendatang. 

“Pencapaian opini WTP ini bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi menjadi amanah agar seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Dengan raihan WTP yang telah diraih sembilan kali berturut-turut, Pemerintah Kota Cirebon semakin percaya diri untuk melangkah lebih maju dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa kota ini semakin kokoh menapaki jalan menuju pemerintahan yang berintegritas dan terpercaya. (din)

Read More

Komisi I DPRD Kota Cirebon Dorong Reformasi Pengelolaan Retribusi Parkir

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar rapat kerja untuk membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Rapat berlangsung di Griya Sawala DPRD dan menyoroti perlunya reformasi sistem pengelolaan parkir agar lebih profesional dan transparan.

Ketua Komisi I DPRD, Agung Supirno, SH, mengungkapkan bahwa hasil survei Dishub yang melibatkan akademisi menunjukkan potensi retribusi parkir hanya berkisar Rp3 miliar. Angka ini masih jauh dari target PAD sebesar Rp4,6 miliar.

“Kami mendorong agar mulai 2026 ada perubahan sistem perparkiran. Banyak koordinator juru parkir yang tidak lagi produktif karena faktor usia. Ini perlu diperbarui,” ujar Agung. 

Ia juga menyoroti peluang kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan titik-titik parkir, terutama dengan nilai potensi kontrak di atas Rp500 juta yang harus melalui proses lelang terbuka.

Anggota Komisi I lainnya, Ruri Tri Lesmana, menambahkan bahwa selama ini banyak lahan parkir strategis dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, bahkan dari luar daerah. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, diharapkan PAD bisa meningkat dan masalah kekurangan juru parkir dapat diatasi.

“Metode karcis sudah tidak relevan lagi. Kami siap mencarikan solusi bersama Dishub,” ujar Ruri.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs. Andi Armawan, M.Si, menyatakan bahwa target PAD sebesar Rp4,6 miliar dinilai terlalu tinggi, karena berdasarkan hasil kajian potensi riil hanya berkisar Rp2,6 miliar hingga Rp3 miliar.

“Potensi nyatanya memang tidak sampai Rp4,6 miliar, tetapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin,” katanya. Dishub juga terus melakukan penertiban terhadap penguasaan liar lahan parkir, bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I Syaifurrohman, SE, MM, serta anggota lainnya yaitu Imam Yahya, S.Fil.I., M.Si., dan Andi Riyanto Lie. (din)

Read More

Pelatihan Vokasional PEKKA, Berdayakan Perempuan Kabupaten Cirebon Jadi Agen Perubahan

KABUPATEN CIREBON — Upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon terus digalakkan. Salah satunya melalui kegiatan vokasional perempuan yang menyasar Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Kegiatan ini digelar di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Senin (26/5/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Imron.

Program pelatihan ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan keterampilan perempuan, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Imron menyampaikan, bahwa perempuan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, perempuan perlu diberikan ruang dan dukungan untuk berkembang.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membina perempuan agar menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu menjadi kader pembinaan di keluarga maupun di masyarakat,” ujar Imron.

“Kita ingin perempuan di Kabupaten Cirebon menjadi agen perubahan yang mendorong kemajuan daerah,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh program-program pemberdayaan perempuan, terutama bagi mereka yang menghadapi tantangan ekonomi sebagai kepala keluarga.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menjelaskan bahwa peserta kegiatan ini adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga, baik karena ditinggal wafat suami, bercerai, atau karena suaminya tidak mampu bekerja.

“Mereka ini dilatih untuk meningkatkan keterampilan agar bisa menopang ekonomi keluarga. Tidak hanya pelatihan, tapi juga ada aktivitas yang mendukung produktivitas mereka,” ungkap Eni.

“Hingga tahun 2025 ini, sudah ada sekitar 680 perempuan dari sembilan kecamatan yang telah mengikuti pelatihan serupa,” tuturnya.

Dalam pelatihan di Kecamatan Talun ini, para peserta mendapatkan pelatihan dari mulai praktisi dan pelaku usaha, termasuk dari pelatih kuliner ternama, Rolia.

Harapannya, setelah pelatihan, para peserta bisa mengembangkan usaha mandiri, bahkan mengikuti jejak para pelatih yang telah sukses.

Program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dana dari APBD Kabupaten Cirebon.

“Alhamdulillah, semua elemen ikut berkontribusi. Ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah, dewan, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan perempuan,” tambah Eni. (Ara)

Read More

Kecamatan Talun Menjadi Tempat Inspiratif Bagi Pelatihan Vokasional Perempuan Tangguh di Cirebon

CIREBON, FC - Perempuan-perempuan tangguh di Kabupaten Cirebon kini semakin berkembang. Mereka tak lagi hanya berfokus pada urusan rumah tangga dan anak, tetapi juga aktif mengikuti pelatihan vokasional yang bertujuan meningkatkan penghasilan dan kepercayaan diri.

Kegiatan inspiratif ini berlangsung pada Senin (26/5/2025) di Kecamatan Talun dan dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, H. Imron.

Program ini menyasar perempuan kepala keluarga (PEKKA), yaitu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka mendapatkan pelatihan langsung dari para pakar di bidangnya, salah satunya adalah pelatih kuliner terkenal, Rolia.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan agar mampu menjadi pribadi mandiri, kreatif, dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sekitar.

Inisiatif ini digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon.

Kepala DPPKBP3A, Eni Suhaeni, menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, sebanyak 680 perempuan dari sembilan kecamatan telah mengikuti pelatihan ini.

“Sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang kehilangan pasangan karena meninggal dunia, perceraian, atau memiliki suami yang tidak bekerja. Mereka terpaksa mengambil alih tanggung jawab keluarga,” jelas Eni.

Pelatihan yang diberikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga praktik langsung bersama para pengusaha sukses.

Diharapkan, para peserta dapat membuka usaha sendiri dan menjadi inspirasi bagi perempuan lain di sekitarnya.

Pendanaan program ini berasal dari berbagai sumber, seperti APBD Kabupaten Cirebon, Pagu Indikatif Kewilayahan, dan aspirasi dari anggota DPRD.

Menurut Eni, hal ini menjadi bukti nyata adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan perempuan. (Bambang HS)

Read More