Hadiri Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Wali Kota Teguhkan Semangat Pembangunan

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Cirebon, Jumat (15/8/2025). 

Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 di Gedung DPRD Kota Cirebon. 

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon yang menyampaikan tema nasional peringatan kemerdekaan tahun ini, yakni “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong kemajuan bangsa.

Dalam suasana khidmat, seluruh yang hadir menyimak pemaparan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang merefleksikan perjalanan Indonesia selama delapan dekade kemerdekaan. 

Presiden menguraikan kontribusi setiap kepala negara sejak proklamasi 1945, mulai dari perjuangan diplomasi dan senjata, pembangunan ekonomi, penguatan demokrasi, hingga penanganan krisis dan pembangunan infrastruktur strategis.

“Seluruh pemimpin bangsa memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Kita harus melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Kekayaan alam yang kita miliki harus dikelola secara bijak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.

Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi. Ia mengungkap, pada awal 2025 pemerintah berhasil mengamankan Rp300 triliun dari potensi kebocoran anggaran negara, termasuk dari belanja perjalanan dinas yang tidak proporsional serta pengadaan yang tidak efisien. Dana hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk program produktif yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Menutup pidato, Presiden mengajak seluruh rakyat untuk kembali memahami UUD 1945 secara mendalam, sebagai panduan utama dalam menyelamatkan masa depan Indonesia.

"Berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita," kata Prabowo

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan harapannya agar momen peringatan HUT ke-80 RI  ini menjadi penguat komitmen seluruh elemen bangsa. 

“Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu berada dalam lindungan Allah SWT, menjadi bangsa yang berketuhanan dan menjunjung tinggi toleransi sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bagi masyarakat Kota Cirebon, saya berharap kesejahteraan semakin meningkat dan pembangunan dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan kemerdekaan di Kota Cirebon, sekaligus momentum untuk meneguhkan semangat persatuan, memperkuat kedaulatan, dan mempercepat langkah menuju Indonesia Maju. (din)

Read More

Becak Hias Meriahkan HUT ke-80 RI, Bupati Imron Ikut Gowes

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron ikut mengayuh becak hias bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam lomba yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan kuliner Batik Trusmi, Jumat (15/8/2025).

Imron mengatakan, becak merupakan simbol kearifan lokal masyarakat Cirebon yang harus dijaga. Melalui kegiatan ini, ia mengajak warga untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air.

“Becak adalah simbol kearifan lokal masyarakat Cirebon. Dengan hiasan merah putih dan ornamen kemerdekaan, kita ingin menunjukkan semangat gotong royong dan cinta tanah air,” ujarnya.

Lomba yang diinisiasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon ini diikuti oleh para tukang becak yang biasa mangkal di kawasan wisata batik dan kuliner Trusmi.

Tahun ini tercatat 22 becak berpartisipasi, masing-masing dihias sesuai tema kemerdekaan.

Selain Bupati, parade becak juga diikuti Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, Dandim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Mukhammad Yusron, Ketua KPAID Cirebon, Fifi Sofiah, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka.

Ketua IJTI Cirebon, Kholid Mawardi mengatakan, lomba ini tidak hanya untuk memeriahkan HUT RI, tetapi juga untuk mempererat silaturahmi antarelemen masyarakat dan menghidupkan sektor pariwisata daerah.

“Kami ingin menghadirkan perayaan yang dekat dengan rakyat, sederhana, namun penuh makna. Apalagi semua pejabat mau ikut menggowes becak, ini menambah semarak dan kebersamaan,” katanya.

Parade becak hias menarik perhatian ratusan warga yang memadati area kuliner Batik Trusmi. Sorak-sorai penonton terdengar sepanjang rute, memberi semangat bagi para peserta.

Becak-becak dihiasi beragam ornamen mulai dari bendera merah putih, replika monumen perjuangan, hingga dekorasi berbentuk burung garuda. Kreativitas peserta menjadi daya tarik utama acara ini.

Warga memanfaatkan momen tersebut untuk berswafoto bersama para peserta dan pejabat daerah. Kehadiran Forkopimda di atas becak menjadi pemandangan yang jarang ditemui dan menambah kemeriahan.

Selain parade, panitia juga menyediakan panggung hiburan rakyat yang menampilkan musik tradisional dan membagikan hadiah bagi pemenang lomba.

Kegiatan berlangsung hingga sore dan diakhiri dengan penyerahan hadiah secara simbolis oleh Bupati Imron kepada para pemenang.

Kholid berharap, lomba becak hias bisa menjadi agenda tahunan, sebagai sarana pelestarian budaya dan promosi pariwisata Kabupaten Cirebon.

“Peserta lomba merupakan para abang-abang becak yang mangkal di kawasan wisata batik dan kuliner Trusmi,” tutupnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Gandeng Kejari Cegah Masalah Hukum di Desa

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk mencegah potensi masalah hukum di desa, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan.

Upaya ini dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara kuwu dari lima kecamatan dengan Kejari di Kecamatan Lemahabang, Kamis (14/8/2025).

Kerja sama tersebut melibatkan kuwu dari Kecamatan Lemahabang, Karangwareng, Karangsembung, Susukan Lebak, dan Sedong.

Melalui MoU ini, perangkat desa dapat berkonsultasi langsung dengan jaksa terkait persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara sebelum menjadi masalah hukum.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pendampingan Kejaksaan penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi.

“Dengan adanya sinergi ini, desa bisa tertib administrasi dan kondusif, sehingga aman dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Ia menilai, dinamika di lapangan kerap memunculkan persoalan yang membutuhkan pemahaman hukum. Dengan adanya jalur konsultasi ke Kejaksaan, perangkat desa diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan menyebut, kerja sama ini sejalan dengan arahan Kejaksaan Agung untuk memperkuat aplikasi Jaga Desa.

Aplikasi ini mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.

“Kami siap menerima konsultasi dari kuwu agar persoalan bisa dicegah sejak awal. Kami juga akan membedakan antara kesalahan administrasi dan pelanggaran pidana,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Herdiawan menambahkan, keberhasilan MoU ini bergantung pada komitmen desa menjaga data Jaga Desa tetap mutakhir.

Data tersebut menjadi acuan pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Iwan mengingatkan, desa mengawal program ketahanan pangan serta mempersiapkan diri dalam lomba desa tingkat provinsi bertajuk Anugerah Sri Baduga.

Ia menegaskan, desa yang masuk kategori “terburuk” terancam kehilangan bantuan keuangan dari provinsi.

“Kita harus pastikan tidak ada desa di Kabupaten Cirebon yang mendapatkan predikat desa terburuk. Bahkan kalau bisa, ada yang menjadi juara tingkat provinsi,” tegasnya. (din)

Read More

Kiat Pemkab Cirebon Tekan Kasus DBD Lewat PSN Serentak

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar Gebyar Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara serentak pada Kamis (14/8/2025) di seluruh wilayah.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam mencegah sekaligus menekan angka kasus demam berdarah dengue (DBD), yang saat ini berstatus waspada kejadian luar biasa (KLB).

Kegiatan PSN yang dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Imron dan diikuti jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes), perangkat desa, kader kesehatan, serta masyarakat setempat.

Bupati Imron menegaskan, bahwa PSN menjadi upaya penting mengingat musim kemarau mulai berlangsung, yang berpotensi meningkatkan populasi nyamuk aedes aegypti.

“Sekarang sudah mulai musim kemarau, nyamuk akan semakin banyak. PSN ini harus kita lakukan bersama agar masyarakat tetap sehat,” ujarnya.

Rangkaian PSN meliputi pemeriksaan tempat penampungan air, pembersihan lingkungan, dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dari hasil tinjauan, penampungan air warga di Desa Kertasari dalam kondisi bersih, namun tetap diimbau untuk rutin dikuras dan ditutup rapat.

Selain PSN, dilakukan pula pemeriksaan kesehatan bagi siswa SD dan SMP, serta pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia.

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesehatan anak sekolah dan mencegah penyakit sejak dini.

Imron mengingatkan, PSN bukanlah kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi kebiasaan warga di rumah masing-masing.

“Kalau hanya dilakukan saat ada kegiatan, hasilnya tidak maksimal. Kita harus biasakan membersihkan lingkungan setiap minggu,” ucapnya menambahkan.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk aktif melaksanakan 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang, dan mencegah gigitan nyamuk) di rumah masing-masing. Gerakan ini menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran DBD.

Partisipasi masyarakat di setiap desa dan kelurahan menjadi kekuatan terbesar dalam menekan kasus DBD. Kegiatan PSN akan terus digalakkan secara berkala, namun perilaku hidup bersih dan sehat perlu menjadi kebiasaan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni melaporkan, sejak Januari hingga Agustus 2025 terdapat 789 kasus DBD dengan dua pasien meninggal dunia. Jumlah ini menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1.833 kasus.

Meski tren menurun, Eni meminta masyarakat agar tidak lengah untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI, Dinkes Kabupaten Cirebon juga mengadakan operasi katarak gratis dengan target sebanyak 43 pasien.

Hingga pekan ini, 30 pasien sudah menjalani operasi dari total 215 penderita katarak yang terdata di Kabupaten Cirebon.

“Harapannya, masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan dapat kembali beraktivitas secara normal setelah operasi,” tutupnya. (din)

Read More

Kopdes Merah Putih, Jembatan Desa Menuju Kemerdekaan Bidang Ekonomi

JAKARTA - Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi pedesaan. Kopdes juga dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

“Kopdes Merah Putih menjadi langkah monumental yang menandai era baru dalam pembangunan nasional berbasis desa. Mewakili kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Adita Irawati, Rabu, 13 Agustus 2025.

Pada momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI), kata Adita, Kopdes Merah Putih bisa diartikan sebagai sebuah era baru menuju kemerdekaan di bidang ekonomi. Melalui Kopdes Merah Putih, masyarakat desa diharapkan bisa semakin berdaya.

“Kopdes Merah Putih membuat masyarakat desa menikmati kemerdekaan di bidang ekonomi,” kata Adita.

Dia menambahkan, Kopdes Merah Putih juga menjadi jembatan transisi dari ketergantungan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Saat ini, desa dan kelurahan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Misal, sebanyak 90% hasil tangkapan ikan belum bisa disimpan dengan layak.

Data lain, sebanyak 5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terjerat rentenir. Lebih dari 50 ribu desa dan kelurahan belum memiliki fasilitas kesehatan. Selain itu, sebanyak 70% desa dan kelurahan belum tersentuh koperasi.

Ada 60% koperasi yang belum memiliki layanan farmasi dan lebih dari 31 ribu koperasi belum ada toko sembako. Serta lebih dari 50% desa belum punya toko sarana produksi untuk mendukung pertanian dan usaha lokal.

Presiden Prabowo Subianto lantas membentuk 80.081 Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari, inklusif, dan adil.

Program ini merupakan pelaksanaan dari Asta Cita ke-3, yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tujuannya yakni untuk membuka lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat sentra produksi rakyat secara berkelanjutan.

“Lebih dari 80 ribu koperasi ini adalah upaya konkret untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan penting bagi rakyat. Kita hadirkan sembako, obat, pupuk langsung ke tangan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau dan sistem yang adil,” kata Presiden Prabowo.

Ketua Kopdes Merah Putih Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dedi Nurendi, mengatakan koperasi membantu meringankan beban masyarakat Cileunyi Wetan.

“Kopdes ini menjawab keresahan masyarakat yang harus membeli kebutuhan pokok agak jauh. Masyarakat dalam hal simpan pinjam juga banyak yang terlilit Bank Emok (bank keliling),” kata Dedi.

Dedi mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan jawaban atas kebutuhan ekonomi masyarakat. “Mari berkoperasi karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Koperasi juga menanamkan gotong-royong,” kata Dedi. (din)

Read More