Penilaian Tahap Pemaparan Anugerah Gapura Sri Baduga 2025, Lima Kelurahan Unjuk Inovasi

CIREBON - Ruang Prabayaksa Balai Kota Cirebon seolah menjadi panggung bagi harapan-harapan kecil tumbuh. Dalam nuansa hangat namun penuh semangat, lima kelurahan terbaik dari lima kecamatan di Kota Cirebon tampil memaparkan inovasi unggulan mereka dalam ajang Penilaian Tahap Pemaparan Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Kota Cirebon 2025, Rabu (10/9/2025).

Ajang ini bukan sekadar kontestasi administratif, melainkan ruang afirmasi, bahwa dari gang-gang sempit dan sudut-sudut kota, lahir ide-ide besar yang menjawab tantangan zaman. 

Dari isu stunting hingga pelestarian budaya, dari pengelolaan sampah hingga digitalisasi pelayanan masyarakat,  segala rupa inovasi disuguhkan dengan kebanggaan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi menegaskan bahwa lomba ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan merupakan sarana evaluasi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan kelurahan, mutu pelayanan publik, serta terobosan pembangunan yang telah dilakukan.

"Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi pemicu semangat bagi para lurah dan jajarannya untuk terus berinovasi, sehingga kualitas layanan publik meningkat dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Sekda.

Sebanyak lima kelurahan yang mewakili masing-masing kecamatan hadir untuk memaparkan program dan inovasi. Diantaranya Kelurahan Sukapura mewakili Kecamatan Kejaksan datang dengan napas gotong royong. 

Mulai dari inovasi Ingsun Titip Anak Yatim (grup karang taruna yang menjalankan kaleng berkah untuk anak yatim dan dhuafa), Ingsun Titip Tajug (giat bebersih mushola) hingga GEPUK JAWARA yakni gerakan warga untuk pemberantasan sarang nyamuk. 

Di balik akronim lainnya seperti NGASIH GAJI MERTUA (pemberian paket sembako dan cek kesehatan bagi ODGJ),  NELI ANTIS (kegiatan untuk para lansia), dan program inovasi lainnya tersembunyi semangat kesetiakawanan sosial yang hidup dan nyata.

Kemudian di Kelurahan Kasepuhan yang mewakili Kecamatan Lemahwungkuk, merajut sejarah dan lingkungan lewat berbagai program inovatifnya. Seperti Batik Godong Djati dan Topeng Mandalangan berbicara tentang warisan budaya. 

Ada juga GEMESIN (Gerakan Mencegah Stunting) dan HATARI (Kunjungan Ibu Hamil dan Bayi Berisiko Tinggi) yang menyentuh isu krusial stunting dan kesehatan ibu-anak. Tidak hanya itu, komik strip sebagai sarana edukasi dan sosialisasi pelayanan.

Lalu Kelurahan Kecapi  yang mewakili Kecamatan Harjamukti mengangkat pendidikan usia senja melalui program inovatif SMART KECAPI, sekolah lansia pertama di wilayahnya. 

Ada pula One Moon Eeg, program pemberian telor kepada balita stunting.Teras Baca dan Bank Sampah Kemuning menjadi pelengkap narasi bahwa literasi dan lingkungan bisa berjalan beriringan.

Kelurahan Pulasaren yang mewakili Kecamatan Pekalipan menjawab tantangan zaman dengan DIGI PKK, aplikasi digital untuk pelaporan PKK. Kemudian ASTAGA, sebuah program integrasi akta lahir, edukasi gizi, dan stunting menjadi wujud konkret inovasi layanan publik berbasis data.

Kelurahan Karyamulya yang mewakili Kecamatan Kesambi hadir dengan SIPENOL, sistem pengantar online antar-RT yang memangkas birokrasi dan memudahkan koordinasi. Program Bank Sampah Berkasih juga menjadi manifestasi kesadaran lingkungan yang dibalut kebersamaan.

Setiap kelurahan menampilkan kisahnya, bukan dengan angka semata, tapi dengan wajah-wajah warga, kisah nyata, dan gerakan kolektif yang menyentuh akar permasalahan.

Sekda menjelaskan bahwa penilaian dilakukan melalui tiga aspek utama: administrasi, pemaparan, dan verifikasi langsung di lapangan. Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi secara keseluruhan akan dipilih untuk mewakili Kota Cirebon di ajang tingkat provinsi. 

"Penting kesiapan masing-masing kelurahan dalam menghadapi proses verifikasi lapangan, agar data dan program yang disampaikan selaras dengan kondisi riil di masyarakat," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno juga menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait penyelenggaraan Anugerah Gapura Sri Baduga. 

“Tujuan utamanya adalah menggali potensi riil di setiap kelurahan serta mendorong aparatur bekerja lebih baik dalam tata kelola, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tahapan penilaian mencakup seleksi awal di tingkat kecamatan, dilanjutkan dengan pemaparan di tingkat kota, dan terakhir verifikasi lapangan oleh tim penilai. 

"Hasil penilaian dari keseluruhan tahapan tersebut akan menentukan kelurahan dengan kinerja terbaik yang layak diajukan ke tingkat provinsi," pungkasnya. (din)

Read More

2.358 Nelayan Terkaver BPJS Ketenagakerjaan Melalui DBH CHT

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, secara simbolis menyerahkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada nelayan di Off-Room, Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (10/9/2025).

Totalnya, sebanyak 2.358 nelayan di Kabupaten Cirebon tercatat sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung Pemkab Cirebon melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, hanya 17 nelayan yang secara simbolis menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Jigus–sapaan akrab Wabup Cirebon, total nelayan yang ada di Kabupaten Cirebon mencapai 17.900-an jiwa.

Namun, saat ini sebanyak 2.358 nelayan yang baru terkaver sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Yang dapat itu 2.358 nelayan. Mudah-mudahan ke depan, untuk di Kabupaten Cirebon ini dengan koordinasi melalui DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan), pemerintah desa, harapannya ada perubahan data agar seluruh nelayan bisa terkaver BPJS,” ucap Jigus.

Jigus menegaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi nelayan, sebab nelayan bisa melaut tanpa khawatir karena mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

“Kami akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjangkau seluruh nelayan,” kata Jigus.

“Ini kewajiban pemda. Tentunya, ini tidak luput dari kerja sama antara pemda dengan desa dan BPJS Ketenagakerjaan, supaya ke depan, bisa update data nelayan dan bisa kaver seluruh nelayan di Kabupaten Cirebon,” tuturnya.

Senada disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo. Ia mengatakan, nelayan bisa fokus melaut, karena sudah mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jaminan ini bisa mengkaver nelayan dan keluarganya.

“Sementara 2025 ini sudah di pertengahan anggaran, dari 17 ribuan nelayan baru terdata di DTKS atau ‘Kusuka’ itu kami verifikasi sejumlah 3500-an (nelayan),” ujar Sudiharjo.

“Ke depan, kita verifikasi lagi data yang belum terkaver, supaya tidak tumpang tindih antara jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Feisal Santoso mengatakan, nelayan yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dua manfaat, yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Lebih lanjut, Feisal menjelaskan, jaminan kecelakaan kerja berhubungan dengan risiko keselamatan kerja. BPJS akan memberikan santunan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, atau cacat karena kecelakaan kerja.

“Jaminan kecelakaan kerja atau yang sampai meninggal itu ada perhitungannya sendiri. Dan, tambahan manfaat ahli waris mendapatkan beasiswa dari SD sampai kuliah,” jelasnya. (din)

Read More

Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jabar Menyetujui Pemekaran Cirebon Timur

JABAR - DPRD Jawa Barat sudah menyetujui pemekaran Cirebon Timur yang meliputi 16 Kecamatan. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 10 September 2025.

Dalam rapat paripurna tersebut, dibuka oleh Ketua DPRD Jabar H Buky Wibawa Karya Guna dengan agenda persetujuan wakil rakyat tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Kabupaten Cirebon Timur.

Sedangkan rapat paripurna dihadiri kuorum dengan Jumlah anggota dewan yang hadir 95 dari 120 anggota dewan. 

Dan selanjutnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono Dapil XII (Kota Cirebon Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu) memimpin rapat paripurna CDPOB. 

Dengan disetujuinya CDPOB Cirebon Timur, berarti jumlah daerah otomoni baru (DOB) yang telah diusulkan dan disetujui dewan bertambah menjadi 10, masih menunggu pencabutan moratorium pemerintah pusat.

Menurutnya, CDPOB yang sudah masuk ke pemerintah pusat 9, meliputi Sukabumi Utara, Bogor Barat, Garut Selatan, Indramayu Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara dan Subang Utara.

Disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, keputusan ini menandai keberhasilan masyarakat di kawasan Cirebon Timur yang selama ini memperjuangkan pemekaran Cirebon Timur sebagai Kabupaten baru untuk pemerataan pembangunan di Jawa Barat. 

“Saat ini, Cirebon Timur akan menjalani masa persiapan sebelum resmi ditetapkan sebagai daerah otonomi baru,” Tandasnya.

Untuk itu, persetujuan terhadap CDPOB Cirebon Timur ini, kata Ono, merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

“Sejarah panjang dan pembahasan selama kurang lebih 20 tahun dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingka Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada rakyat Cirebon Timur,” jelas Ono, Rabu (10/9/2025).

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menyampaikan hasil persetujuan terhadap usulan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur ini, akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Namun proses pembentukan Kabupaten Cirebon Timur masih harus menunggu dibukanya moratorium oleh Presiden RI.

“Pada tahun 2025 telah dilakukan proses persetujuan bersama untuk satu usulan CDPOB yakni Cirebon Timur sehingga total jumlah usulan menjadi 10 CDPOB,” jelasnya.

Senada di katakan anggota Komisi I DPRD Jabar Edi Askari, Komisi I telah membahas cukup komprehensif terkait usulan CDPOB. Bahkan, pembahasan dilakukan dengan kajian atau pembelajaran hingga kunjungan ke lapangan.

“Komisi saya berpendapat bahwa Cirebon Timur harus disetujui oleh DPRD Jabar bersama Gubernur Jabar sebagai CDPOB,” katanya menyampaikan laporan Komisi sebelum persetujuan bersama.

Namun Komisi I juga memberikan sejumlah catatan atau rekomendasi terkait persetujuan itu. Di antaranya terkait calon ibu kota.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tim dan pengamatan lapangan, Kecamatan Karangsembung lebih ideal untuk dijadikan ibu kota. 

Dari usulan sebelumnya yaitu Kecamatan Karangwareng. Karena di Kecamatan Karangwareng terdapat jalur sutet yang berpotensi menjadi kendala pembangunan.

Rekomendasi lain adalah soal alternatif nama Kabupaten. Dengan pertimbangan memperkuat identitas lokal dapat mempertimbangkan nama Cirebon Timur menjadi Caruban Nagari.

Pemekaran Cirebon Timur bakal meliputi 16 kecamatan yaitu : 1. Astanajapura 2. Babakan 3. Ciledug 4. Gebang 5. Greged 6. Karangsembung 7. Karangwareng 8. Lemahabang 9. Losari 10. Pabedilan 11. Pabuaran 12. Pangenan 13. Pasaleman 14. Sedong 15. Susukan Lebak 16. Waled. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Resmi Luncurkan Aplikasi “Siber Go”: Layanan Akademik Terintegrasi untuk Orang Tua dan Mahasiswa

 

CIREBON – Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon resmi menggelar Grand Launching aplikasi “Siber Go”, sebuah inovasi layanan akademik digital yang ditujukan bagi orang tua dan mahasiswa. 

Acara ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan kampus.(09/09).

Kepala UPT Pustikom, Riyanto, ST., M.Kom., menjelaskan bahwa aplikasi Siber Go lahir dari kebutuhan akan transparansi akademik sekaligus sebagai bentuk legitimasi kepercayaan orang tua terhadap kampus.

“Siber Go menjawab keluhan orang tua yang ingin mengetahui perkembangan akademik anak-anaknya. Dengan aplikasi ini, mereka bisa memantau absensi, nilai, hingga riwayat pembayaran mahasiswa secara langsung,” jelasnya.

Menurut Riyanto, aplikasi ini akan terus dikembangkan dengan fitur-fitur terbaru agar semakin relevan dengan kebutuhan akademik.

“Harapannya, Siber Go dapat mendukung terciptanya lulusan UIN SSC yang bermutu, berkualitas, dan lulus tepat waktu,” tambahnya.

Adapun fitur yang tersedia di Siber Go antara lain absensi/kehadiran mahasiswa, jadwal perkuliahan, riwayat akademik, riwayat pembayaran, pengisian KRS, kalender akademik, hingga E-KTM digital. Aplikasi ini sudah bisa diakses melalui Google Playstore oleh mahasiswa maupun orang tua.

Bagian dari Program Prioritas Kemenag

Dalam sambutannya, Kepala Biro Administrasi, Keuangan, dan Umum UIN SSC, Dr. H. Susari, MA., secara resmi meluncurkan aplikasi Siber Go. Ia menegaskan bahwa aplikasi ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama, khususnya di bidang digitalisasi dan pengelolaan satu data.

“Siber Go merupakan salah satu brand unggulan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Produk ini menjawab kebutuhan orang tua dan mahasiswa, sekaligus mendukung program prioritas Kemenag: satu data, digitalisasi, dan internasionalisasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Susari mengajak seluruh civitas akademika dan orang tua mahasiswa untuk merespons positif hadirnya aplikasi ini.

“Siber Go harus dimanfaatkan dengan baik. Ke depan, fitur-fiturnya akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Terima kasih kepada Pustikom dan seluruh tim yang telah menghadirkan inovasi ini,” ungkapnya.

Langkah Nyata Menuju Kampus Digital

Peluncuran Siber Go meneguhkan komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus pelayanan akademik berbasis teknologi. 

Kehadiran aplikasi ini tidak hanya memudahkan mahasiswa dalam mengakses layanan akademik, tetapi juga memberi ruang keterlibatan orang tua secara langsung dalam proses pendidikan anak-anak mereka.

Dengan Siber Go, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin meneguhkan posisinya sebagai Cyber Islamic University yang konsisten menghadirkan inovasi digital demi mencetak generasi akademik yang unggul, transparan, dan berdaya saing global. (din)

Read More

Wali Kota Cirebon Ajak ASN Purna Bakti Terus Berkontribusi Lewat Saran dan Ide Kreatif

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun dan Tanda Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang akan memasuki masa purna bakti di Ruang Adipura Balai Kota, Selasa (9/9/2025). Penyerahan dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi para ASN selama bertugas.

Wali Kota Cirebon menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN atas dedikasi dan kontribusinya selama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi kota ini. Berkat keseriusan dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa masa purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian. Pemerintah Kota Cirebon tetap membuka ruang untuk ide kreatif dan saran dari para pensiunan, terutama karena pembangunan di Kota Cirebon saat ini tengah diarahkan untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami menyadari bahwa proses yang sedang kami lakukan saat ini tidak main-main. Penataan dan pembangunan yang dilakukan membutuhkan sinergi semua pihak. Oleh karena itu, meskipun telah purna bakti, kami masih sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran Bapak dan Ibu, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Semoga masa purna bakti dapat dinikmati dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Laksmi Stanyawati, menjelaskan bahwa sebanyak 22 ASN yang akan memasuki masa purna bakti per 1 Oktober mendatang.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 orang berasal dari jabatan struktural, 11 orang dari jabatan fungsional tertentu, dan 9 orang dari jabatan fungsional umum.

"Kami berharap, dedikasi yang telah diberikan dapat menjadi teladan bagi ASN lainnya,” ungkap Sri Laksmi.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus membangun sistem birokrasi yang profesional dan adaptif, dengan tetap menghargai jasa para ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Semangat pengabdian para ASN purna bakti diharapkan menjadi inspirasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Nur)

Read More