Komisi III DPRD Terima Aspirasi PKL Terkait Rencana Penertiban di Jalan Kesambi

CIREBON – DPRD Kota Cirebon menerima aspirasi dari Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) terkait rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Kesambi, Kota Cirebon, Rabu (15/10/2025).

Penyampaian aspirasi para pedagang kaki lima itu dilaksanakan melalui audiensi bersama Komisi II dan Komisi III di ruang Griya Sawala gedung DPRD.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Sarifudin SH menyampaikan, melalui aspirasi ini ia berencana akan menindaklanjuti aspirasi para pedagang dengan memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) resmi bersama pihak terkait.

“Sebetulnya ini sudah ketiga kalinya kami menerima perwakilan pedagang. Saya sudah meminta kepada sekretariat agar dilakukan RDP resmi yang dihadiri unsur pimpinan, supaya ada keputusan kelembagaan yang jelas,” ujar Sarifudin.

Ia menjelaskan, meski lokasi tempat berjualan berada di ruas jalan provinsi, para pedagang yang beraktivitas di sana merupakan warga Kota Cirebon. Karena itu, DPRD merasa tetap memiliki tanggung jawab untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka.

“Walaupun katanya mereka berada di jalan provinsi, tapi yang berusaha itu warga Kota Cirebon. Jadi kita tidak bisa menutup mata,” tegasnya.

Sarifudin menambahkan, para PKL berharap agar penertiban tidak dilakukan secara sepihak tanpa adanya solusi dan komunikasi terlebih dahulu.

“Mereka meminta supaya jangan langsung dilakukan tindakan sebelum ada solusi. Selagi saya tidak ada kegiatan dinas, insya Allah saya akan hadir dan turut memperjuangkan keinginan mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua IPKL (Ikatan Pedagang Kaki Lima), Akbar M menyampaikan, kedatangan mereka ke DPRD bertujuan meminta perlindungan dan dukungan agar penertiban PKL di Jalan Kesambi tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa solusi.

“Tujuan kami ke DPRD untuk mencari solusi terbaik. Kami tidak anti pembongkaran, tapi kami ingin ada komunikasi dan solusi yang baik. Karena di situ tempat kami mencari nafkah,” ujar Akbar.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 125 pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Kesambi, baik siang maupun malam hari, dengan mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman.

IPKL juga menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada DPRD, antara lain menolak pembongkaran sebelum adanya solusi, meminta dialog terbuka dengan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, serta mendorong DPRD memfasilitasi RDP antara PKL dan pihak terkait.

Selain itu, PKL juga meminta agar pembongkaran dilakukan secara adil dan merata tanpa tebang pilih, serta agar Pemerintah Kota Cirebon hadir dan bertanggung jawab dalam proses penertiban. Para pedagang juga berharap agar tuntutan mereka dapat menjadi rekomendasi resmi dari DPRD Kota Cirebon.

“Kami berharap DPRD dapat menjadi mitra kami untuk mencari jalan terbaik agar penertiban bisa berjalan dengan manusiawi dan tetap memperhatikan mata pencaharian warga kecil,” tambah Akbar.

Hadir pula dalam rapat audiensi Sekretaris Komisi II Subagja, Anggota Komisi II Abdul Wahid Wadinih SSos dan Anggota Komisi III Umar Stanis Clau. (din)

Read More

Kemenag Gelar Penguatan Moderasi Beragama bagi Majelis Taklim, Masjid, dan Tokoh Agama di Cirebon

CIREBON– Dalam upaya memperkuat semangat keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi Majelis Taklim, Masjid, dan Tokoh Agama yang berlangsung pada Selasa, 14 Oktober 2025, di Hotel Aston Cirebon.

Acara ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari berbagai unsur tokoh dan masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari misi nasional dalam membumikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah kehidupan sosial masyarakat.

Dalam laporannya, Sekretaris BMBPSDM, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., menyampaikan bahwa moderasi beragama adalah sebuah ekosistem sosial berbasis pentahelix, yang melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Ia menegaskan bahwa tema kegiatan ini sangat relevan dengan tantangan sosial keagamaan saat ini.

“Moderasi beragama bukan sekadar wacana, tetapi gerakan sosial yang harus ditopang oleh semua elemen masyarakat,” ujar Prof. Ahmad.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Hj. Riana Anom Sari, SE, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada para tokoh nasional yang hadir, termasuk Kepala Badan Moderasi Beragama RI, Prof. Dr. M. Ali Ramdhani, S.TP., M.T., serta para narasumber seperti Buya K.H. Husein Muhammad dan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

Acara secara resmi dibuka oleh Prof. Dr. M. Ali Ramdhani, yang dalam pengarahannya menekankan pentingnya menjadikan moderasi beragama sebagai budaya bersama.

“Moderasi beragama harus menjadi bagian dari cara kita beragama secara sehat, damai, dan inklusif di tengah masyarakat yang majemuk,” ujar Prof. Ramdhani.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyematan simbolis Relawan Moderasi Beragama kepada sejumlah tokoh masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal kerukunan umat beragama.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penguatan wawasan, tetapi juga langkah konkret Kementerian Agama dalam menghadirkan tokoh-tokoh agama sebagai garda depan dalam menciptakan ruang-ruang dialog yang sejuk dan produktif. (din)

Read More

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati: Moderasi Beragama Harus Tertanam Sejak Dini di Dunia Pendidikan

 

CIREBON – Sesi pemaparan materi dalam kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi Majelis Taklim, Masjid, dan Tokoh Agama yang digelar oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama RI berlangsung dinamis dan sarat wawasan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Cirebon dan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dalam sesi paralel yang dipandu oleh panitia.(14/10).

Salah satu tokoh yang turut memberikan materi penting adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang membawakan materi bertajuk “Menanam Nilai Moderasi Beragama di Dunia Pendidikan: Membangun Generasi Toleran dan Inklusif.”

Dalam paparannya, Prof. Aan menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Ia menjelaskan pentingnya adab dan ilmu sebagai fondasi utama dalam membangun karakter generasi masa depan.

“Adab adalah yang pertama, sebelum ilmu. Dalam Islam, adab menjadi cerminan kemuliaan seseorang. Ilmu tanpa adab bisa melahirkan kebencian. Di sinilah moderasi beragama berperan sebagai penyeimbang,” ujar Prof. Aan di hadapan peserta.

Lebih lanjut, ia menguraikan konsep “Muslim Kaffah” yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga menjalankan hubungan harmonis dengan Tuhan (hablum minallah) dan sesama manusia (hablum minannas). Konsep ini, menurutnya, hanya bisa terwujud jika pola pikir masyarakat dibentuk secara inklusif dan moderat.

“Kita butuh generasi yang tidak hanya paham agama, tapi juga mampu menghargai perbedaan, menjaga kearifan lokal, serta merawat tradisi dan budaya masyarakat yang beragam,” tambahnya.

Menutup sesi, Prof. Aan menyampaikan bahwa sikap moderat sejatinya adalah wujud dari keadilan, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak. Ia menjelaskan bahwa kata "adil" berasal dari akar kata "i’tidal", yang berarti seimbang, lurus, dan proporsional.

Sementara itu, KH. Buya Husein Muhammad, yang menyampaikan materi bertajuk: "Menjaga Harmoni di Ruang Majemuk: Implementasi Penguatan Moderasi Beragama di Kota Cirebon."

Dalam pemaparannya, Buya Husein mengajak para peserta untuk melihat perbedaan sebagai anugerah, bukan sumber konflik. Ia menegaskan bahwa keberagaman adalah bagian dari sunnatullah—hukum alam yang dikehendaki oleh Tuhan.

"Perbedaan adalah rahmat. Allah menciptakan manusia berbeda-beda suku, bangsa, dan keyakinan agar kita saling mengenal dan memahami. Di sinilah pentingnya kita membangun sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai," tutur Buya Husein, merujuk pada QS. Al-Hujurat: 13.

Ia juga mengutip hadis Nabi SAW yang menyatakan, "Ikhtilafu ummati rahmah" — “Perbedaan di antara umatku adalah rahmat.” Menurutnya, pemahaman terhadap hadis ini penting untuk mencegah cara pandang eksklusif dan merasa paling benar sendiri dalam beragama.

Buya Husein menekankan bahwa implementasi moderasi beragama di tengah masyarakat majemuk seperti Cirebon harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya saling memahami dan memberi ruang bagi ekspresi keberagamaan yang damai dan toleran.

Tak hanya membahas konsep, ia juga menyampaikan pesan kemanusiaan yang dalam:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah fondasi moral yang harus dimiliki setiap tokoh agama, pengurus masjid, dan majelis taklim,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa moderasi bukan berarti mencairkan prinsip agama, melainkan menjalankan nilai-nilai agama dengan sikap yang adil, seimbang, dan penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk Tuhan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun kehidupan keagamaan yang damai, adil, dan berkeadaban.

Sesi ini menjadi ruang refleksi mendalam bagi para tokoh agama, pengurus masjid, dan majelis taklim, untuk terus mengembangkan narasi keagamaan yang damai, adil, dan mencerahkan. Dengan adanya kegiatan ini, Kementerian Agama berharap nilai-nilai moderasi dapat menjadi panduan hidup masyarakat dalam merajut harmoni dan persatuan di tengah keberagaman. (din)

Read More

Dikukuhkan Jadi Ketua KONI 2025-2029, Wabup Jigus: Target Lompatan Prestasi Olahraga Daerah

 

KABUPATEN CIREBON — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon resmi memiliki nakhoda baru.

Kepengurusan KONI masa bakti 2025-2029 dikukuhkan langsung oleh Ketua KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana dalam sebuah prosesi pelantikan terhadap 54 orang pengurus KONI Kabupaten Cirebon di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (14/10/2025).

Dalam pengukuhan tersebut, Agus Kurniawan Budiman resmi dipercaya memimpin KONI Kabupaten Cirebon untuk empat tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Jigus sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kepengurusan baru ini berkomitmen kuat membangun ekosistem olahraga yang lebih profesional dan berprestasi.

Ia menyoroti pentingnya pembinaan jangka pendek dan panjang demi melahirkan atlet unggulan yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional.

“Kami ingin menciptakan iklim prestasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam waktu dekat, fokus kami adalah menghadapi ajang Pra Porprov,” ujar Jigus.

“Targetnya, ada 42 cabang olahraga (cabor) yang lolos ke babak kualifikasi, baik beregu maupun perorangan,” ucapnya menambahkan.

Jigus menyebut, sejumlah cabor andalan Kabupaten Cirebon telah menunjukkan potensi besar, seperti voli indoor dan angkat berat, yang diharapkan bisa menembus babak kualifikasi dan mengangkat peringkat Kabupaten Cirebon ke 12 besar pada ajang Porprov 2026 mendatang.

“Kami ingin pembinaan atlet lebih terarah. Tahun 2026 menjadi tahun pematangan agar atlet-atlet kita tampil maksimal di Porprov,” katanya.

Selain target jangka pendek, Jigus juga menyiapkan strategi jangka menengah yang bersinergi dengan pemerintah daerah, dimana pada tahun 2027 Kabupaten Cirebon akan menjadi tuan rumah dalam ajang Porsenitas.

Sehingga dengan sinergitas bersama pemerintah daerah bisa bersama-sama membina atlet dalam persiapan ajang Porsenitas.

“Tahun 2027 kami akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Porsenitas, jadi kami akan lakukan pembinaan mulai saat ini bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Kemudian dalam jangka panjang, dirinya menargetkan peningkatan prestasi dalam ajang Porprov dan PON.

Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, akan membuat program training centre (TC) di masing-masing cabor. Program ini akan dijalankan sepanjang tahun sebagai persiapan matang.

Tidak hanya itu, dengan adanya tim kepengurusan dari unsur dunia pendidikan, Jigus memastikan dalam waktu dekat membuat peta jalan (road map) untuk 5 tahun kedepan.

Maka dengan peta jalan yang disiapkan ini bisa membangun prestasi olahraga dengan membina atlet dari usia muda.

Sehingga tongkat estafet atlet dari masing-masing cabor bisa menghasilkan regenerasi atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Cirebon.

“Dengan adanya road map 5 tahun ke depan ini untuk memperjelas arah jangka panjang untuk menghasilkan atlet yang berprestasi,” ucapnya.

Tak hanya fokus pada prestasi KONI Kabupaten Cirebon, Jigus juga secara tegas menata aspek kelembagaan dan infrastruktur.

Dalam keterangan resminya Jigus mengumumkan bahwa kantor sekretariat KONI akan segera dipindahkan ke Sport Center Watubelah (SOR Watubelah).

Langkah ini diambil untuk memanfaatkan aset daerah sekaligus memusatkan aktivitas olahraga di kawasan tersebut.

Ia juga menaruh harapan besar terhadap perbaikan fasilitas olahraga daerah, seperti Gedung Satria Laga yang menjadi pusat latihan cabang bela diri, serta SOR Watubelah agar segera direnovasi dan Ranggajati menjadi tempat latihan yang representatif bagi para atlet.

“Fasilitas yang memadai akan mendukung semangat dan kualitas latihan para atlet kita. Kami berharap dukungan pemerintah daerah terus mengalir untuk kemajuan olahraga Cirebon,” tutup Jigus.

Ketua KONI Provinsi Jawa Barat, Muhammad Budiana mengatakan, ketika seluruh pengurus KONI yang baru saja dilantik memiliki niat baik.

Maka dirinya yakin akan bisa meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Cirebon di tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Pengurus KONI harus bisa membawa arah prestasi olahraga lebih baik lagi dengan prestasi yang membanggakan daerah,” ungkapnya.

Ia menekankan, ketika KONI Kabupaten Cirebon ingin bercita-cita meningkatkan prestasi, maka pembinaan prestasi harus dilakukan dengan baik.

Oleh karena itu, untuk bisa membina organisasi yang baik, kedua hal itu harus dapat dilakukan karena keduanya sama seperti dua sisi mata uang.

“Pengurus jangan mau diurus, tapi harus mengurus organisasi dan memberikan layanan terbaik untuk cabang olahraga,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron, meminta dua hal kepada pengurus KONI periode 2025-2029, yakni meningkatkan prestasi atlet dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Cirebon untuk gemar berolahraga agar bisa meningkatkan kesehatan.

“Kalau masyarakat gemar olahraga, saya yakin olahraga akan candu,” terangnya.

Imron kembali menitipkan pesan, jika KONI ingin meningkatkan prestasi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, mulai dari faktor atlet dan keluarganya.

Kemudian dari para pelatih olahraga dan dari pengurus cabang olahraga, KONI dan pemerintah daerah.

“Target tahun depan harus masuk 15 besar dalam ajang Porprov,” tegasnya.

Kemudian, pengurus KONI harus menjaga kondusivitas agar bisa meningkatkan prestasi atlet guna membanggakan nama Kabupaten Cirebon dalam kancah olahraga.

“Dengan semangat KONI yang baru di bawah kepemimpinan Jigus, harus gemar olahraga, olahmikir, dan olahdzikir supaya seimbang dalam membawa kemajuan bagi para atlet,” tutupnya.

Dengan semangat baru dan target terukur, kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon 2025-2029 diharapkan mampu membawa angin segar bagi dunia olahraga daerah, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Cirebon di kancah nasional. (Nurdin)

Read More

Pemkot Cirebon Siap Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis, Tegaskan Komitmen Jaga Kualitas dan Keamanan Pangan

BOGOR – Pemerintah Kota Cirebon menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari strategi pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Jawa Barat dalam rangka peningkatan tata kelola program MBG, yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin (13/10/2025). Dalam forum strategis ini, Wakil Wali Kota turut hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait.

“Seperti yang kita ketahui ya, program MBG ini merupakan langkah strategis nasional yang memerlukan sinergi lintas sektor agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon tidak hanya siap mendukung, namun juga akan turut berperan dalam aspek teknis program, seperti penetapan zonasi penerima manfaat, pengawasan kualitas gizi, serta menjamin keamanan pangan selama distribusi berlangsung.

“Pemkot Cirebon akan memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan. Karena yang akan menerima manfaat langsung adalah warga Kota Cirebon sendiri,” tegasnya.

Lebih jauh, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta para pelaksana di lapangan. Ia berharap kerja sama yang solid dapat meminimalkan berbagai kendala seperti distribusi yang tidak merata, rendahnya mutu gizi, hingga aspek kebersihan makanan.

“Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan program ini berjalan optimal dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty menyoroti pentingnya keseragaman pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap keamanan pangan. Ia menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momen strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat pengawasan.

“Keamanan pangan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kami mendorong agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka diri terhadap pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya melalui Satgas Pangan,” jelas Siti Maria.

Ia juga mengingatkan perlunya pembatasan jumlah SPPG agar tidak melebihi kapasitas, demi menjaga mutu layanan makanan bergizi yang diberikan.

“Ke depan, jumlah SPPG tidak boleh mencapai 3.000 titik. Harus di bawah itu agar kualitas tetap terjaga dan tidak kewalahan. Kita harus fokus pada perbaikan mutu," tuturnya.

Acara ini diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dibuka secara resmi oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Wakil Gubernur Jawa Barat.

Dalam arahannya, Dadan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan program MBG menjadi bagian dari investasi jangka panjang bangsa dalam membentuk generasi yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita ingin masyarakat yakin bahwa makanan yang diberikan dalam program ini benar-benar aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, seluruh langkah harus diambil secara terbuka dan akuntabel,” tegas Dadan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas program.

“Pelaksanaan MBG harus menjadi contoh kerja bersama yang solid antar pemangku kepentingan. Makanan yang disajikan harus memenuhi unsur gizi seimbang dan keamanan pangan. Ini bukan sekadar program, tapi bentuk nyata komitmen negara pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (din)

Read More