Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Senin, 10 November 2025

Wali Kota Ajak Warga Maknai Hari Pahlawan sebagai Perjuangan Moral dan Semangat Kebangsaan

 

CIREBON, FC – Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengajak seluruh masyarakat Kota Cirebon untuk memaknai Hari Pahlawan 10 November bukan sekadar peringatan atas pertempuran fisik, melainkan sebagai momentum menumbuhkan perjuangan moral dan semangat kebangsaan yang diwariskan para pahlawan. 

Hal tersebut disampaikan saat dirinya menjadi pembina upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 Tingkat Kota Cirebon di halaman Apel Balai Kota, Senin (10/11/2025).

“Peristiwa 10 November bukan hanya tentang senjata dan perlawanan di medan tempur, tetapi tentang keberanian moral dan semangat pengabdian tanpa pamrih. Para pahlawan adalah orang-orang biasa yang melakukan hal luar biasa demi bangsa dan negara. Semangat itu perlu dihidupkan kembali dalam konteks kekinian, dengan cara bekerja jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab di bidang masing-masing," ujar Wali Kota.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, pelajar, hingga para veteran pejuang kemerdekaan. 

Momen ini menjadi ajang refleksi bersama, bagaimana generasi penerus bangsa dapat menjaga api perjuangan agar terus menyala di tengah tantangan zaman modern.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota  juga membacakan Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang menekankan tiga nilai penting yang diwariskan para pahlawan, yakni kesabaran, pengabdian tanpa pamrih, dan pandangan jauh ke depan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia untuk tetap berdiri teguh di tengah dinamika global.

“Kesabaran para pahlawan menjadi sumber kekuatan. Mereka menempuh perjuangan panjang tanpa lelah, menunggu momentum, dan membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tahu, kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, melainkan dengan ketulusan hati,” ucapnya.

Selain kesabaran, lanjut Wali Kota, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi juga menjadi teladan penting. 

“Para pahlawan setelah kemerdekaan tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, dan tidak mencari kehormatan pribadi. Mereka kembali ke rakyat, mengajar, membangun, dan mengabdi. Di situlah letak kemuliaan sejati,” katanya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya pandangan jauh ke depan dalam meneruskan perjuangan. Ia mengatakan, para pahlawan berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk generasi yang belum lahir, untuk kemakmuran bangsa di masa mendatang. 

“Darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam. Kini tugas kita menjaga agar perjuangan itu tidak sia-sia,” lanjut Wali Kota penuh semangat.

Ia menegaskan bahwa perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan bambu runcing, tetapi dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Masyarakat diajak untuk menyalakan semangat gotong royong, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat karakter kebangsaan di tengah derasnya arus digitalisasi dan modernisasi.

“Semangat pahlawan harus kita wujudkan dalam tindakan nyata, dalam pelayanan publik yang baik, dalam pendidikan yang berkualitas, dalam menjaga lingkungan, dan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. 

Menurutnya, Pemkot Cirebon berkomitmen untuk terus membawa perubahan positif melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat dan berlandaskan nilai-nilai kejuangan. 

Wali Kota menyampaikan bahwa semangat perjuangan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya membangun manusia Indonesia yang berdaya, berakhlak, dan berkeadilan. 

“Kita tidak boleh berhenti berjuang. Sekarang perjuangan kita adalah memastikan seluruh warga mendapat kesempatan yang sama untuk maju,” tegasnya.

Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan penampilan Marching Band Listya Dwijaswara (MBLD) Santa Maria Cirebon, yang baru saja menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara 1 Nasional pada ajang Bandung Marching Band Championship (BMBC) 2025 di GOR Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Wali Kota memberikan apresiasi tinggi atas prestasi tersebut. 

“Apa yang diraih hari ini menjadi kebanggaan seluruh warga Kota Cirebon. Ini adalah aset daerah yang harus dijaga dan terus kita dukung. Semua harus maju dan berprestasi, bukan hanya di bidang seni, tapi juga di dunia pendidikan dan pengabdian masyarakat,” ungkapnya. 

Ia menutup sambutannya dengan ajakan untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata. “Mari kita jaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam. Dengan bekerja, bergerak, dan berdampak, kita menjadi pahlawan di masa kini,  bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa,” tutupnya. (Ara)

Sabtu, 08 November 2025

LPH UIN SSC Raih Prestasi Membanggakan di Ajang Inovasi Daerah 2025


 CIREBON, FC - Suasana penuh kebanggaan menyelimuti keluarga besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC). Salah satu dosen sekaligus Auditor Halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN SSC, Dr. apt. H. Rodiya, S.Farm., S.T., M.M., berhasil meraih Juara 1 Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025 untuk Kategori Inovasi Teknologi. 

Prestasi gemilang ini menjadi bukti nyata bahwa sivitas akademika UIN SSC tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah melalui karya inovatif dan berkelanjutan.

Kepala LPH UIN SSC menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas capaian tersebut. “Keberhasilan ini mencerminkan semangat kolaboratif dan komitmen kami dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat, terutama di bidang teknologi dan kehalalan produk,” ujarnya.

Melalui inovasi yang dikembangkan, Dr. Rodiya menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan nilai keislaman dapat berpadu untuk menciptakan solusi nyata bagi masyarakat. 

Keberhasilan ini sekaligus menginspirasi sivitas akademika lainnya untuk terus berinovasi, berkreasi, dan menebar manfaat bagi umat dan bangsa. 

Dengan semangat “Mari Terus Berinovasi dan Menginspirasi!”, LPH UIN SSC berkomitmen untuk terus melahirkan karya dan ide-ide baru demi kemajuan daerah serta penguatan ekosistem inovasi halal di Indonesia. (Nisa)

Jumat, 07 November 2025

Pemkab Cirebon Dorong Penguatan Data Gender dan Anak

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat penyediaan data terpilah gender dan anak, agar kebijakan pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kabupaten Cirebon, Neneng Hasanah, dalam kegiatan Sosialisasi Data Terpilah Statistik Gender dan Anak 2025 di Ruang Paseban Setda Cirebon, Kamis (6/11/2025).

Neneng mengatakan, ketersediaan data yang akurat dan terpilah menurut jenis kelamin masih menjadi tantangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Padahal, data tersebut penting untuk melihat kondisi aktual serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor.

“Data dan informasi adalah komponen penting dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Tanpa data terpilah, sulit mengukur kesejahteraan gender secara objektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap perangkat daerah perlu mengumpulkan dan menganalisis data gender serta anak secara konsisten agar hasil pembangunan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua kelompok masyarakat.

“Data gender dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tetapi juga harus menjadi bagian penting dalam pengolahan data lintas sektor,” kata Neneng.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya data terpilah untuk mendukung pembangunan responsif gender.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) sesuai regulasi nasional dan daerah, termasuk Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

“Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak, termasuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),” tuturnya.

Ia menambahkan, data yang menggambarkan kondisi dan permasalahan laki-laki serta perempuan akan membantu perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis kesetaraan dan keadilan.

“Dengan data yang lengkap dan terpilah, kita bisa memastikan setiap kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” pungkasnya. (Nur)







Kota Wakaf Resmi Diluncurkan, Pemkab Cirebon Dorong Transformasi Ekonomi Umat

 

KABUOATEN CIREBON — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi meluncurkan Kota Wakaf dan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat dan Wakaf, di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Program ini bertujuan memperkuat ekosistem zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di tingkat daerah. Selain itu, peluncuran ini juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

Bupati Cirebon Imron dalam sambutannya menyampaikan, bahwa semangat wakaf dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi umat yang mandiri.

“Melalui wakaf, kita belajar bahwa kemandirian ekonomi umat bisa dibangun dari dalam. Mari kita jaga semangat dan komitmen ini agar Kota Wakaf benar-benar menjadi ikon kebaikan dan kemandirian umat,” ujarnya.

Imron berharap peluncuran program Kota Wakaf ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Abu Rokhmad, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Cirebon dan BAZNAS yang telah aktif mendukung gerakan zakat dan wakaf produktif.

“Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diterjemahkan dalam kerja sosial yang berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono menambahkan, bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Agama, BAZNAS, dan lembaga wakaf.

“Cirebon kami pilih karena memiliki potensi besar dalam gerakan zakat dan wakaf. Selain itu, masyarakatnya dikenal religius dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dudu Rohman, menilai bahwa program Kota Wakaf memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas ekonomi umat.

“Program ini ditujukan untuk memperkuat sektor UMKM serta mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf dalam kegiatan investasi ekonomi yang berkelanjutan,” terangnya.

Melalui peluncuran Kota Wakaf ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Kementerian Agama berkomitmen memperkuat gerakan ekonomi berbasis nilai keagamaan, sekaligus menjadikan Cirebon sebagai daerah percontohan dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif di Indonesia. (Ara)

DPRD Kota Cirebon Berharap Pelaksanaan Program MBG Capai Zero Accident

CIREBON, FC – Memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja, Kamis (6/11/2025) di Griya Sawala Gedung DPRD.

Rapat tersebut menghadirkan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Cirebon, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon.

Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH menyampaikan,rapat tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar dan aman bagi penerima manfaat. Ia berharap program tersebut dapat mencapai target nihil kecelakaan atau zero accident.

“Kami mendorong agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berjalan baik, tetapi juga mampu mencapai zero accident. Artinya, seluruh proses distribusi dan penyajian harus benar-benar memenuhi standar keamanan,” ujarnya.

Fitrah juga menyoroti jumlah porsi yang harus disiapkan petugas di lapangan. Menurutnya, jumlah porsi yang terlalu besar berpotensi memengaruhi kinerja dan kualitas hasil kerja para petugas SPPG.

“Maka dari itu, kami merekomendasikan agar jumlahnya dibatasi maksimal 2.000 porsi per SPPG, supaya beban kerja tidak terlalu berat dan kualitas tetap terjaga. Mudah-mudahan ini bisa direspons dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd, menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Program MBG. 

Ia juga menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan program, mengingat penerima manfaatnya terdiri dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil.

“Tentu kita ingin program ini berjalan dengan sangat baik, kalau bisa zero accident. Artinya, SPPG harus bekerja sesuai standar BGN, dan tetap bersinergi dengan sejumlah stakeholder seperti Dinkes, Disdik, serta DLH,” ujar Yusuf.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon Ashar Saputra, memaparkan perkembangan pelaksanaan Program MBG di Kota Cirebon yang kini terus bertambah.

Jika pada Maret lalu baru terdapat dua SPPG yang beroperasi, maka hingga awal November jumlahnya telah mencapai 20 SPPG dari total kebutuhan 35 SPPG di lima kecamatan.

“Awal 2025 sempat dianggap lambat karena hanya ada dua SPPG hingga Juni. Namun, saat ini sudah ada 20 SPPG yang beroperasi dan 15 lainnya dalam proses,” jelasnya.

Ashar juga memerinci distribusi operasional SPPG di tiap kecamatan, di antaranya:

Kecamatan Kejaksan : 2 dari 6 dapur sudah beroperasi, melayani 6.694 siswa.

Kecamatan Kesambi: 7 dari 11 dapur sudah beroperasi, melayani 24.236 siswa dan 2.063 penerima manfaat di posyandu.

Kecamatan Harjamukti: 6 dari 11 dapur sudah beropreasi, melayani 20.646 siswa dan 714 penerima manfaat di posyandu.

Kecamatan Lemahwungkuk : 4 dari 5 dapur sudah beroperasi, melayani 11.233 siswa dan 253 penerima manfaat di posyandu.

Kecamatan Pekalipan: 1 dari 2 dapur sudah beroperasi, melayani 3.085 siswa dan 840 penerima manfaat di posyandu.

“Wilayah Pekalipan ini memang paling sedikit karena bukan wilayah pendidikan. Ke depan kami juga berencana membentuk dapur prototipe di Kalijaga yang akan dikelola langsung oleh BGN,” tambah Ashar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr Siti Maria Listiawaty MM, turut mengingatkan pentingnya menjaga standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menekankan bahwa proses penyajian makanan harus memperhatikan waktu penyimpanan dan kondisi pengiriman.

“Sesuai petunjuk teknis BGN, maksimal waktu dari makanan matang hingga dikonsumsi penerima hanya empat jam. Ini juga sesuai dengan bimbingan dari Kementerian Kesehatan. Karena itu, armada pengantar makanan perlu difasilitasi AC agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.

Hadir dalam rapat, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon. Yaitu, Umar Stanis Klau, Indra Kusumah Setiawan AMd, Leni Rosliani SIP, Prisilia, Hendi Nurhudaya SH, dan M Fahmi Mirza Ibrahim SE. (Nur)