Pengukuhan Pengurus AMKI Cirebon Raya, Perkuat Peran Media Konvergensi untuk Daerah

CIREBON, FC - Melalui Surat Keputusan (SK) yang dibacakan langsung oleh Sekretaris AMKI Jawa Barat, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Cirebon Raya resmi dikukuhkan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat di ruang Pendopo Bupati Cirebon bersamaan dengan pelantikan Pengurus AKMI yang ditandai dengan penyerahan bendara Pataka.

Dalam sambutannya, Ketua Umum AMKI Pusat, Ir Tundra Meliala menegaskan bahwa AKMI lahir dari kegelisahan sekaligus harapan para pegiat media di tengah perubahan lanskap pers nasional yang semakin dinamis, apalagi melihat perkembangan teknologi saat ini sudah tidak bisa dibendung.

Tepat pada 24 Desember 2024, AMKI resmi berdiri sebagai rumah bersama bagi media siber, media cetak, media elektronik, hingga media sosial dan konten kreator dari berbagai daerah di Indonesia.

AMKI tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari ruang-ruang diskusi, pertemuan sederhana, dan semangat kolektif untuk menghadirkan karya jurnalistik dan konten kreatif yang tidak hanya informatif, tetapi juga berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Dari sanalah AMKI memantapkan diri sebagai wadah kolaborasi media konvergensi, menjawab tantangan zaman digital yang kian kompleks.

Langkah AMKI kian terasa strategis ketika pada 29 April 2025, organisasi ini melakukan audiensi dengan kementerian negara, bahkan sebelum Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM diterima. 

AMKI juga aktif dalam berbagai forum penting, serta mengikuti rangkaian agenda hingga ke Mahkamah Konstitusi. Tak berhenti di situ, AMKI melakukan roadshow dengan Deputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bagian dari ikhtiar membangun legitimasi dan sinergi kelembagaan.

Puncak tonggak sejarah terjadi pada 30 Juni 2025, saat AMKI secara resmi dikukuhkan dan hadir untuk Indonesia. Momentum tersebut menjadi penanda bahwa media konvergensi memiliki posisi dan peran strategis dalam ekosistem pers nasional. 

Pasca pengukuhan, AMKI langsung bergerak cepat dengan beraudiensi ke Dewan Pers, sebagai bentuk komitmen untuk berada dalam koridor profesionalisme dan etika jurnalistik.

Ke depan, AMKI juga merancang kerja sama lintas negara dan kementerian, di antaranya rencana MoU dengan Kedutaan Besar Timor Leste, serta penguatan kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. 

Komitmen intelektual AMKI diwujudkan melalui Seminar Nasional pada 19 November 2025, yang digelar bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komdigi.

Perjalanan organisasi terus berlanjut dengan konsolidasi daerah.  Pada 29 November 2025, AMKI melantik pengurus AMKI Jaya (Jakarta), setelah sebelumnya melantik pengurus di sejumlah wilayah. Hingga saat ini, AMKI telah menuntaskan 28 agenda strategis, sebuah capaian penting bagi organisasi yang terbilang muda.

Di Jawa Barat sendiri, AMKI telah memiliki 13 kepengurusan daerah yang telah menerima SK. AMKI Cirebon Raya lahir setelah AMKI Karawang, menjadi bagian dari ekspansi organisasi yang menegaskan bahwa kekuatan media tidak hanya bertumpu di pusat, tetapi juga tumbuh dan berakar kuat di daerah.

AMKI membawahi berbagai platform media siber, cetak, elektronik, dan media sosial dengan kekuatan lebih dari 300 ribu konten kreator yang berada di belakangnya. 

Menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, AMKI berkomitmen menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi konten kreator, termasuk agenda pelatihan yang direncanakan pada momentum Idul Fitri mendatang. Terkait Uji Kompetensi Wartawan (UKW), AMKI juga tengah menyiapkan skema pembinaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penanda sejarah bagi tumbuhnya media konvergensi di daerah.

“Media konvergensi tidak hanya tumbuh di pusat, tetapi harus berkembang di daerah. AMKI hadir sebagai wadah dan tiang kolaborasi. Organisasi ini harus memiliki struktur yang kuat, program pembinaan yang nyata, dan tetap terbuka terhadap kolaborasi lintas media,” ujarnya.

Memasuki tahun kedua, AMKI dinilai mampu menunjukkan akselerasi organisasi yang signifikan. Meski masih muda, kepengurusan AMKI telah mengembang hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua AMKI Pusat juga menyinggung sejarah Cirebon yang memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan pers, sebagai modal moral dan inspirasi bagi insan media di wilayah ini.

“Jadilah contoh, jadilah pelopor, dan tetap profesional. Bangun AMKI dengan semangat kolaborasi. Mari kita buktikan bahwa media konvergensi berdiri kuat di tanah Indonesia,” pungkasnya.

AMKI kini menatap masa depan dengan keyakinan bahwa kolaborasi, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik adalah fondasi utama untuk menghadirkan media yang bermartabat dan berdaya guna bagi Indonesia. (din)

Read More

Upacara HPN 2026 Digelar di Balai Kota Cirebon, Insan Pers Diajak Hadir dan Bersatu

 

KOTA CIREBON, FC – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, insan pers di Kota Cirebon dijadwalkan mengikuti Upacara HPN yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di Balai Kota Cirebon, mulai pukul 07.00 WIB.

Upacara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan insan pers sekaligus merefleksikan peran strategis pers dalam menjaga demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan mengawal kepentingan publik, khususnya di wilayah Cirebon.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cirebon, Muhammad Alif Santosa, SH, mengajak seluruh jurnalis dan insan media untuk hadir sebagai peserta upacara dengan penuh rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap profesi kewartawanan.

“Peringatan HPN bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat solidaritas dan komitmen insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik yang profesional, beretika, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Alif Santosa.

Dalam pelaksanaannya, peserta upacara diimbau mengenakan pakaian menyesuaikan dengan seragam kerja masing-masing media atau organisasi, sebagai simbol identitas dan keberagaman pers yang tetap bersatu dalam satu semangat.

Melalui Upacara HPN 2026 ini, diharapkan insan pers Kota Cirebon semakin solid, berintegritas, dan mampu menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. (Nurdin)

Read More

Bukan Sekadar Pelapor Peristiwa, Wali Kota: Pers Adalah Fondasi Nalar Publik yang Sehat

CIREBON – Di tengah kepungan arus informasi digital yang kian riuh, pers dituntut untuk berdiri tegak melampaui fungsinya sebagai sekadar pelapor peristiwa. Pers yang profesional dan memiliki integritas kini menjadi kebutuhan mendesak sebagai fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. 

Hal tersebut menjadi pesan sentral dalam upacara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Kota Cirebon tahun 2026 yang digelar di halaman Balai Kota Cirebon, Senin (9/2/2026).

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kredibilitas pers adalah benteng terakhir masyarakat agar tidak tersesat dalam labirin disinformasi. 

Menurutnya, di era di mana hoaks mudah diproduksi, kehadiran produk jurnalistik yang terverifikasi menjadi penyaring sekaligus penerang yang menjaga masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah.

“Pers yang profesional dan berintegritas bukan sekadar pelapor peristiwa, melainkan fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. Kita diingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pilar demokrasi. Kehadiran pers yang kredibel menjadi penyaring agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi,” ujar Wali Kota dalam amanatnya.

Menariknya, peringatan HPN tahun ini mencetak sejarah baru di Kota Cirebon. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota Cirebon menggelar upacara resmi bersama seluruh insan pers. Wali Kota memberikan apresiasi tinggi atas pembacaan Ikrar Pers yang dilakukan para jurnalis, yang ia nilai sebagai janji moral untuk menyajikan fakta yang riil dan menjauhi hoaks demi memperkuat kembali kepercayaan publik.

“Alhamdulillah, tahun ini mungkin pertama kalinya kita melakukan upacara secara resmi bersama Pemerintah Kota Cirebon. Saya ingin ini menjadi agenda rutin setiap tahunnya, insyaallah tahun depan lebih meriah lagi. Dengan adanya ikrar tadi, tujuannya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pers akan semakin kuat lagi melalui pemberitaan yang benar,” tambah Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memposisikan pers sebagai mitra strategis yang memiliki peran ganda. Di satu sisi, pers diharapkan menjadi penyambung lidah program pembangunan pemerintah kepada masyarakat secara edukatif. 

"Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik yang tajam selama berbasis data sebagai bahan evaluasi birokrasi dalam melakukan perbaikan layanan public," tegasnya.

Senada dengan semangat kolaborasi tersebut, Ketua PWI Kota Cirebon, Alif Santosa, menekankan pentingnya konsep sinergi pentahelix dalam membangun daerah, sesuai dengan tema HPN 2026 yakni "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat."

“Kolaborasi pentahelix adalah sumber kekuatan kita. Hari ini kita buktikan bahwa pers tidak hanya hadir dalam bentuk tulisan, tapi juga aksi nyata melalui bakti sosial, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” ungkap Alif.

Alif juga memaparkan bahwa HPN 2026 di Kota Cirebon akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari diskusi nasional pasca-Ramadan, turnamen futsal antarlembaga untuk memupuk kebersamaan, lomba baca puisi Hari Kartini, hingga sekolah jurnalistik bagi pelajar SMA dan mahasiswa.

Sebagai penutup rangkaian upacara, digelar pula diskusi bersama OJK bertajuk "Cerdas Finansial di Era Digital". Langkah ini diambil sebagai respons konkret pers dalam mengedukasi warga agar tidak terjerumus investasi ilegal. 

"Upacara HPN 2026 ini menjadi simbol bahwa di Kota Cirebon, pers dan pemerintah bergerak bersama bukan hanya untuk mengabarkan berita, tetapi untuk membangun peradaban dan ekonomi yang berdaulat," pungkasnya. (din)

Read More

DPRD Dorong Direksi Profesional untuk Sehatkan Bank Cirebon

 

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Perumda BPR Bank Cirebon. Hal ini menyusul banyaknya persoalan yang terjadi di internal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos, usai rapat Komisi II DPRD bersama Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cirebon, Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan direksi Perumda BPR Bank Cirebon, Senin (9/2/2026), di ruang rapat Perumda BPR Bank Cirebon.

“Khususnya dalam penentuan direksi dan penguatan tata kelola, sebagai langkah percepatan pemulihan kondisi bank. Penunjukan direksi ke depan harus dilakukan secara selektif dan hanya diisi oleh figur yang memiliki kompetensi serta kualifikasi yang jelas,” tegasnya.

Andru menegaskan, proses penentuan pimpinan tidak boleh diisi pihak yang tidak memenuhi standar profesional.

Menurutnya, salah satu penyebab persoalan di Perumda BPR Bank Cirebon selama ini adalah kepemimpinan yang tidak profesional.

Andru juga berharap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memberikan pendampingan hingga kondisi Bank Cirebon benar-benar sehat dan siap dilepas. Ia menilai peran LPS sebagai pihak yang saat ini menjadi caretaker sangat penting dalam proses pemulihan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran dewan pengawas yang kuat dan profesional. Dewan pengawas, kata dia, merupakan representasi pemilik dan memiliki peran strategis dalam memastikan arah kebijakan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, terutama jika ke depan status bank berubah menjadi perseroda.

“Penentuan direktur juga harus melalui proses fit and proper test yang ketat. Harus benar-benar diisi oleh orang yang qualified agar tata kelola berjalan baik dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, data yang telah disampaikan kepada LPS diharapkan mendapat respons positif dan menjadi dasar kebijakan dalam upaya penyehatan Perumda BPR Bank Cirebon.

Dari sisi permodalan, Andru mengungkapkan Pemerintah Kota Cirebon sendiri telah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp14 miliar pada 2025, yang bersumber APBD 2025 yang kini jadi Silpa.

“Pada tahun berjalan 2026, Pemkot juga menganggarkan tambahan Rp10 miliar. Sementara untuk tahun depan, Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah sepakat untuk melanjutkan penyelesaian kebutuhan tersebut,” tuturnya.

“Jika semua rencana ini benar, mungkin untuk menyelesaikan persoalan di internal Perumda BPR Bank Cirebon bisa secara perlahan pulih,” katanya.

Sebagai Informasi, melalui laman webesitnya, LPS mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon, hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026.

Dalam surat tersebut, LPS juga menjabarkan beberapa poin yang berisi tentang ketentuan penutupan, kepastian pengembalian dana nasabah hingga imbauan kepada publik perihal sejumlah aset yang dikuasai Perumda BPR Bank Cirebon.

Hadir dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Noupel, Anton Octavianto, Abdul Wahid Wadinih dan Een Rusmiyati. (din)

Read More

Hadapi Tantangan Era Digital, Pemkot Cirebon Dorong Transformasi Guru BK yang Humanis

 

CIREBON – Guru Bimbingan Konseling (BK) di Kota Cirebon dituntut untuk terus beradaptasi dengan cepat di tengah gempuran teknologi yang mengubah pola perilaku siswa. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Seminar Layanan Bimbingan Konseling yang digelar oleh PGRI Kota Cirebon bekerja sama dengan UNINDRA Jakarta di SMPN 1 Kota Cirebon, Sabtu (7/2/2026).

Membuka kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menekankan bahwa peran guru BK, guru kelas, hingga guru TK saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan satu dekade lalu. 

Era digital bukan sekadar perubahan alat komunikasi, melainkan pergeseran mendasar pada mentalitas dan interaksi sosial siswa.

"Digitalisasi membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi akses informasi terbuka lebar, namun di sisi lain, fenomena perundungan siber (cyber bullying), kecanduan gawai, hingga paparan konten negatif menjadi ancaman nyata bagi psikologis siswa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tema seminar "Transformasi Layanan BK di Era Digital: Adaptif, Inovatif, dan Humanis" sangat relevan untuk dipraktikkan. Wakil Wali Kota berharap para pendidik di Kota Cirebon tidak gagap teknologi agar mampu masuk ke ekosistem digital tempat para siswa berada tanpa menghilangkan sisi empati.

"Jika cara kita berkomunikasi masih menggunakan pola lama yang kaku, maka pesan bimbingan tidak akan sampai. Namun ingat, meski kita di era digital, sentuhan kemanusiaan tidak boleh hilang. Teknologi hanyalah alat, namun empati dan kemampuan mendengarkan adalah inti dari konseling," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar layanan konseling tidak lagi bersifat pasif atau sekadar "menunggu bola" di ruang BK. Inovasi melalui platform konsultasi daring yang terintegrasi atau pemanfaatan data digital dianggap perlu untuk memetakan potensi serta risiko siswa secara dini.

Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi strategis antara PGRI Kota Cirebon dengan UNINDRA Jakarta.

“investasi terbaik dalam dunia pendidikan bukanlah terletak pada kemegahan bangunan sekolah, melainkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia para gurunya,” tuturnya 

Di kesempatan yang sama, Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto melaporkan bahwa antusiasme peserta dalam kegiatan ini sangat luar biasa. Tercatat lebih dari 200 peserta hadir mengikuti rangkaian seminar dan sesi praktik pemecahan masalah (problem solving).

"Kehadiran lebih dari 200 peserta ini menunjukkan betapa guru-guru di Kota Cirebon memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Mereka sadar bahwa memperbarui kompetensi adalah kebutuhan mutlak di zaman sekarang," ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan strategi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di sekolah masing-masing. 

“Transformasi hasil seminar ini diharapkan menjadi tindakan nyata untuk melindungi serta mengarahkan generasi penerus di Kota Cirebon agar tetap tangguh di tengah disrupsi teknologi,” harapnya. (din)

Read More