DPRD Kota Cirebon Setujui Perubahan APBD 2021

FOKUS CIREBON – DPRD Kota Cirebon menyetujui Rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, dalam rapat paripurna di ruang Griya Sawala gedung dewan, Senin (30/8/2021).

Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan laporan hasil pembahasan Perubahan APBD. Anggota Fraksi Partai Demokrat yang akrab disapa Andru itu berharap evaluasi gubernur terkait Raperda tentang Perubahan APBD 2021 tak memakan waktu lama.

“Kami dari Badan Anggaran (Banggar) meminta agar Pemerintah Kota Cirebon meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun memang saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19,” kata Andru yang ditunjuk sebagai juru bicara Banggar DPRD Kota Cirebon.

Andru mengatakan, Raperda tentang Perubahan APBD 2021 telah dibahas di tingkat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kemudian, lanjut Andru, Banggar dan TAPD sepakat raperda ini disetujui dalam rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd mengatakan, pembahasan Perubahan APBD dilakukan sesuai amanat UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

Disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal. Di antaranya, ketidaksesuaian dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran anggaran unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja.

Selain itu, lanjut Affiati, perubahan anggaran juga bisa disebabkan karena sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.

“Pertimbangan lainnya adalah karena ditetapkannya Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021, belum mengakomodir seluruh kegiatan. Sehingga harus masuk dalam Perubahan APBD 2021,” kata Affiati.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyampaikan, Perubahan APBD 2021 tetap memprioritaskan penanggulangan Covid-19. Meski saat ini kasus penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon melandai, Azis mengaku, pemerintah harus tetap mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus.

“Konsentrasi masih untuk penanggulangan Covid-19. Kemudian, ada kegiatan yang sifatnya wajib. Kalau untuk visi-misi sih sepertinya tidak keburu. Kita geser ke 2022,” kata Azis. (din)

Read More

Perkuat Bahasa dan Sastra Arab, Jurusan BSA FUAD IAIN Cirebon Jalin Kerja Sama dengan Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia

FOKUS CIREBON, - Menyambut tahun akademik baru 2021 - 2022, keluarga BSA Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan kegiatan kuliah terbuka melalui Join Zoom Meeting. 

Kegiatan dengan Topik Kuliah Umum 'Belajar Bahasa Arab di Bumi Melayu' ini, menghadirkan Prof Madya Dr Elsayed Mohamed Salem Al-Awadi, dosen Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia, Sabtu (28/8/2021), dengan Opening Speech Dr Hajam  M.Ag, Dekan Fakultas UAD, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Kepada fokuscirebon.com, Dr Hajam menjelaskan, kegiatan tersebut untuk menjalin kerja sama antara Jurusan BSA Fakultas Uhuludin, Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Universitas luar negeri, tentu dengan pertukaran dosen dan mahasiswa, yakni untuk penguatan bahasa dan sastra arab.

"Ya, kali ini dengan Universitas Sultan Zaenal Abidin, Terengganu, Malaysia dengan Nara Sumbernya Prof.Madya Dr.Elsayed Muhammed Salem Al-Awadi. Kerja sama ini bertujuan untuk sharing materi dan metodologi kebahasaan dan kesastraan Arab dan Melayu," terang Hajam.  

Menurut Hajam, metodologi kebahasaan dan kesastraan bahasa arab dan melayu yang di sharring adalah cara dan model pembelajaran bahasa arab yang efektif untuk penguasaan gramatika, percakapan/dialog, satra banding, kritik sastra, filsafat bahasa.

"Harapanya, dengan pertukaran dosen dan mahasiswa ini untuk persiapan kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar," tandasnya. (din)

Read More

Usai Melantik, Bupati Cirebon Minta Perumda Tirtajati Minimalkan Keluhan Pelanggan

FOKUS CIREBON.- Bupati Cirebon Imron melantik sejumlah dewan pengawas dan direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirtajati di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jumat (27/8/2021).

Pejabat yang dilantik yaitu Ir. H. Avip Suherdian, MT sebagai Ketua dewan pengawas, Anas Basuki, S.Si sebagai sekretaris dewan pengawas, H. Azis Hakim, S.Ud sebagai anggota dewan pengawas.

Kemudian, Muhammad Irsyad, SH., M.Si., sebagai direktur teknik dan Hendra Chandra Saputra, SH sebagai direktur umum.

Bupati Cirebon mengatakan, pejabat yang baru saja dilantik ini diminta agar tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Menurutnya, perusahaan tersebut sering mendapatkan keluhan dari para pelanggan.

Imron menambahkan, saat musim kemarau, kebutuhan air bersih di Kabupaten Cirebon dipastikan meningkat. Melalui kinerja yang baik, permasalahan itu pasti dapat teratasi.

"Perumda Air Minum Tirta Jati ini membutuhkan SDM yang andal. Saya minta jangan sampai mendapatkan banyak keluhan dari pelanggan," kata Imron.

Menurut Imron, Perumda Air Minum Tirtajati ini memiliki dua fungsi, yakni sosial dan ekonomi. Untuk sosial, perusahaan tersebut membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Sedangkan secara fungsi ekonomi, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Berarti, Perumda Air Minum Tirta Jati ini juga berperan dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon," kata Imron.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Suharyadi mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya itu akan terus berkontribusi memberikan PAD. Tidak tanggung-tanggung, 55 persen laba bersih diberikan kepada daerah.

Sepanjang 2021 ini, kata Suharyadi, pihaknya sudah menghimpun laba kotor mencapai Rp 1,3 miliar. "Hampir separuhnya untuk daerah, selebihnya untuk program CSR dan tunjangan bagi karyawan," kata Suharyadi. (Heri)

Read More

Pemkab Cirebon Komitmen Tuntaskan Masalah Stunting

FOKUS CIREBON -  Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar acara Rembuk Stunting di Ballroom Hotel Sutan Raja, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (27/8/2021).

Bupati Cirebon Imron membuka kegiatan itu dan dihadiri pula Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Suhartono.

Imron menuturkan, pemerintah daerah berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah stunting di Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut harus melibatkan seluruh pihak. "Saat ini upaya penurunan ada di jalurnya dan membutuhkan konsistensi. Kabupaten Cirebon memiliki angka stunting cukup tinggi di Jawa Barat," kata Imron.

Imron mengatakan, kalau angka stunting tidak dapat ditekan, dikhawatirkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada masa yang akan datang tidak bakal berkualitas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengatakan, tahun lalu, dari 160 ribu balita, sebanyak 11,73 persennya mengalami stunting. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2018 yang hanya 7,9 persen.

Meskipun begitu, kata Eni, tingkat stunting di Kabupaten Cirebon tidak melebihi target dari pemerintah provinsi dan nasional sebesar 14 persen. "Target sampai 2024 harus turun," katanya.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diterbitkan. Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018.

Perpres tersebut menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didapuk sebagai Ketua Pengarah, didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah menteri lainnya.

Sedangkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana.

Perpres tersebut juga menetapkan lima pilar utama yang sangat penting dalam percepatan penurunan stunting, yaitu Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah, Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Masyarakat, Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Monitoring dan Evaluasi.

Lima pilar tersebut akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional sebagai kerangka intervensi, baik di tingkat pusat maupun daerah. (din)

Read More

Bertujuan Studi Banding, PSGA IAIN Bandung Berkunjung Ke PSGA IAIN Cirebon

FOKUS CIREBON - Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menerima kunjungan PSGA UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam rangka silaturahim dan studi banding, Jum'at (27/8/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Naila Farah, M.Ag langsung menerima rombongan di ruang kerjanya.  

Naila Farah menjelaskan, kunjungan ini bertujuan terkait program-program PSGA IAIN Cirebon di masa pandemi, penanggulangan pelecehan seksual dan registrasi. 

Menurut Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kunjungan PSGA UIN Bandung dikarenakan PSGA IAIN Cirebon di masa pandemi setiap bulannya dengan konsisten selalu mengadakan Webinar. 

Apalagi pada kegiatan tersebut, PSGA IAIN Cirebon selalu mendatangkan narasumber yang cukup populer,  sehingga menjadi daya tarik PSGA UIN Bandung untuk berkunjung ke Cirebon. 

Terkait kegiatan ini, Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon berharap bisa selalu bekerja sama dengan PSGA UNI Bandung, terutama sharing program guna untuk menciptakan kampus yang sadar jender.

Sementera itu, Dr. Akmaliah, M.Ag selaku perwakilan PSGA UIN Bandung didampingi tim, memberikan harapannya terkait kunjungannya, dirinya berharap bisa saling berbagi informasi tentang kemajuan-kemajuan PSGA dalam berbagai halnya. (din)

Read More