Pemkab Cirebon Dorong Kebangkitan Ekonomi di Pesantren

Bupati Cirebon, Drs Imron Rosyadi M.Ag

CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong kebangkitan ekonomi di pesantren pascapandemi melalui program One Pesantren One Product (OPOP). Program tersebut merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) untuk bantuan permodalan usaha pesantren.

Sebanyak 63 pondok pesantren di Kabupaten  Cirebon, mendapatkan bantuan modal tahap pertama, mulai dari Rp25 juta - Rp35 juta.

Bupati Cirebon, Drs. Imron Rosyadi, M. Ag., mengatakan, pihaknya berharap pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon dapat bangkit pascapandemi ini, khususnya pada bidang ekonomi. 

"Semoga program ini bisa membantu pesantren untuk lebih mandiri dan ikut serta membangkitkan ekonomi di Kabupaten Cirebon," kata Imron di Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (17/9/2021). 

Imron juga berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sudah memberikan bantuan tersebut kepada pesantren. Nantinya, pesantren yang mendapatkan bantuan tersebut, dapat menciptakan produk bermutu namun harganya standar atau terjangkau. 

Imron mengaku, jika pesantren dapat bangkit, maka Indonesia juga bangkit. Produk pesantren juga akan didukung sepenuhnya oleh Pemkab Cirebon. 

"Saya senang dan bangga setelah tadi melihat salah satu produk pesantren. Berkat program OPOP ini, saya bisa melihat bahwa produk pesantren bisa bersaing," ujar Imron.

Di samping itu, Koordinator pendamping Wilayah III Cirebon, Iwan Setiyawan menjelaskan, pesantren yang mendapat program tersebut sudah melalui berbagai tahap, di antaranya harus sudah memiliki usaha dan mempresentasikannya dalam sebuah audisi. 

Yang lolos dalam tahap pertama di Kabupaten Cirebon ada 63 pesantren, dengan bantuan modal Rp25 juta - Rp35 juta.

"Nanti setelah dapat bantuan modal pertama, pesantren bisa mengikuti audisi tahap 2, untuk mendapatkan bantuan modal sebesar Rp75 juta - Rp200 juta," ungkap Iwan. 

Produk yang dimiliki oleh pondok pesantren di Kabupaten Cirebon sangat beragam, di antaranya makanan olahan, kerajinan, pertanian, peternakan, dan perdagangan umum. "Harapannya tentu, santri bukan hanya memahami ilmu agama saja, tapi juga bisa mengerti terkait usaha," katanya. (din)

Read More

Dr Kartimi M.Pd : Sidang PAK Dosen Penting Dalam Peningkatan Karir dan Percepatan Transformasi Lembaga

Dr Kartimi M.Pd, Warek 2, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

FOKUS CIREBON - Kegiatan Sidang Peningkatan Angka Kredit (PAK) dan Pemrosesan Kenaikan Pangkat bagi tenaga pendidik dan kependidikan sangat penting, dan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pihak kepegawaian dalam rangka untuk meningkatkan jenjang karir, dan peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan.

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini, diharapkan menjadi motivasi tersendiri bagi para dosen dan kepegawaian dalam meniti karir. Karena ini akan berimplikasi kepada kenaikan kelas Perguruan Tinggi yang saat ini tengah bertransformasi menuju UIN.

Warek II, Dr Kartimi M.Pd menjelaskan bahwa peningkatan karir itu bisa digunakan dalam beberapa persyaratan, semisal dosen ingin menjadi Ketua Jurusan maka tentu harus dilihat dari pangkat dan golongannya.

Demikian juga untuk PNS yang ingin membimbing skripsi atau menguji komprehensif itu juga harus ada persyaratan, yakni terkait pangkat dan golongannya.

Selain itu, kenaikan pangkat ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan, misalnya untuk TUKIN, dan TUKIN ini bagi dosen adalah selisih dari sertifikasi dosen.

"Jadi kalau golongannya tinggi tentu secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan dosen tersebut, dan terkait PAK sendiri, itu di dalamnya menyangkut Tridarma Perguruan Tinggi," terangnya,Jum'at (17/9/2021), di Hotel Tryas Cirebon.

Kartimi juga menjelaskan bahwa di PAK itu ada sejumlah persyaratan dan memiliki pedoman yang ada di kepegawaian dan biasanya ini diperuntukan bagi dosen yang ingin kenaikan pangkat, sehingga jika sudah waktunya akan diinformasikan oleh pihak kepegawaian dan dosen diminta untuk mengumpulkan sejumlah persyaratan untuk memenuhi kenaikan pangkat tersebut.

Sementara terkait dengan transformasi kelembagaan, menurut Kartimi, PAK ini  sangat berhubungan erat, karena di dalamnya terdapat jumlah guru besar, dan persyaratan yang ada saat ini sebuah perguruan tinggi minimal harus memiliki sedikitnya 3 orang guru besar. 

"Jika angka tersebut sudah terpenuhi, maka perguruan tinggi dapat mengajukan transformasi kelembagaan menuju universitas. Dan di dalam transformasi juga menyangkut jumlah SDM, yakni jumlah doktoral, asisten ahli, Lektor kepala, termasuk Prodi-Prodi dan ini sangat berpengaruh terhadap akreditasi dan akreditasi ini sangat berpengaruh kepada transformasi kelembagaan,"  ujarnya.

Untuk itu Kartimi berharap, dengan diadakannya sosialisasi sidang PAK ini, dosen-dosen dapat memotivasi diri, untuk segera bisa melakukan pengurusan terkait dengan kenaikan pangkatnya. (din)

Read More

Kepegawaian IAIN Gelar Kegiatan Koordinasi Sidang PAK Dosen dan Pemrosesan Kenaikan Pangkat

Pembukaan kegiatan Koordinasi Sidang PAK Dosen dan Pemrosesan Kenaikan Pangkat, Hotel Grand Tryas Cirebon.

FOKUS CIREBON -  Sejumlah tenaga pendidik di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengikuti kegiatan koordinasi Sindang Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen dan Pemrosesan Kenaikan Pangkat, Jum'at (17/9/2021) di Hotel Tryas Cirebon.

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor IAIN SNJ Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag,  dihadiri para Wakil Rektor, Kabag, Kasubag, Kajur dan dosen serta SPI.

Sumanta dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan program kepegawaian yang terus meresponsif, dan ingin melihat gerak yang pro aktif dari para dosen untuk melakukan kenaikan pangkat.

Sumanta juga menegaskan, jabatan fungsional yang dimiliki, memiliki implikasi terhadap transformasi ke depan dan akselerasi untuk pengembangan lembaga.

Kemudian PAK dan kenaikan pangkat ini adalah penentu juga pada kelulusan Perguruan Tinggi untuk naik kelas, untuk bertransformasi, mulai dari guru besar, Lektor, Lektor kepala, semua dihitung dari rasionya. 

Jadi kepegawaian ini memegang peranan penting bagi perguruan tinggi. Karena di dalamnya ada akselerasi kenaikan pangkat, kemudian sosialisasi dan lainnya, ini merupakan bagian dari program kepegawaian, di mana prosesnya rinci sekali.

"Ya, kita asumsikan dengan turunnya SK transformasi maka dituntut peningkatan prodi umum dan berpengaruh kepada akreditasi dan pengembangan lembaga," terangnya.

Sumanta juga mengulas perbandingan kenaikan pangkat pada zaman kepemimpinan presiden sebelum-sebelumnya. Hingga keluarnya ancaman dan riewed bagi dosen. 

Ancaman tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama, terkait kenaikan pangkat pada masa lalu, yakni jika sudah di usia 50 tahun belum 4a, maka dipensiunkan.

Berbeda dengan era berikutnya, dengan adanya sertifikasi dan riewed bagi guru dan dosen. Sehingga dosen adalah profesi yang menjanjikan, apalagi jika kreatif, kemudian melakukan kerjasama kerjasama, sehingga unsur-unsur kebutuhan PAK akan segera terpenuhi dengan baik. (din)

Read More

IAIN Menuju UISSI, Komisi VIII DPR RI Berharap Siapkan Pengelolaan Yang Profesional dan Akuntabel

Anggota Komisi VIII DPR RI bersama Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon

FOKUS CIREBON - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan melalui kepercayaan Kementerian Agama RI kepada IAIN Cirebon untuk menjadi kampus Siber, sudah harus benar-benar dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan sampai kampus yang ingin menjadi UISSI ternyata dalam konteks kelembagaan masih IAIN.

"Kampus Siber untuk PTKIN di Indonesia ini, satu-satunya hanya ada di IAIN Cirebon, menuntut pengelolaan yang kreatif dan indovatif. Kemudian harus disesuaikan agar tidak bertabrakan dengan UU yang sedang dibahas dan akan disahkan oleh DPR," kata Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI ini, Kamis (16/9/2021).

Pada kunjungan tersebut, Selly Andriany Gantina mendukung transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Kendati begitu Selly menegaskan, bahwa ini dibutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing kompetitif agar dapat menjadi suatu universitas yang terpandang.

“Ya kami akan memperhatikan infrastruktur dan SDM, karena IAIN Cirebon sebagai Host Cyber Islamic University pada tahun 2022, tentu dituntut pengelolaannya yang kreatif dan inovatif serta ketersediaan SDM mumpuni untuk mencapainya. 

Setelah mendengar pemaparan Kesiaoan yang disampaikan Rektor IAIN Cirebon, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini juga berharap, pengelolaan IAIN Syekh Nurjati mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi harus dilakukan dalam kerangka penjaminan mutu. "Dengan demikian, target untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif akan tercapai," ujarnya.

Sementara itu, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi VIII DPR RI di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan selalu mendukung kebijakan Kementerian Agama RI dalam mengembangkan pengelolaan perguruan tinggi keagamaan Islam. (din)

Read More

Komisi VIII DPR RI Tinjau Kesiapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Menjadi Kampus Siber Indonesia

Selly Andriany Gantina pimpin kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (16/9/2021).

FOKUS CIREBON - Rombongan Komisi VIII DPR RI, Kamis (16/9/2021),  melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan dan pengelolaan pendidikan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yakni persiapan IAIN Cirebon menjadi kampus Siber Indonesia.

Komisi VIII yang dipimpin Selly Andriany Gantina, diterima langsung para  pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon di ruang rektorat, lantai 2, kampus setempat.

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI tersebut juga dihadiri oleh Kasubdit Guru dan Ketenaga Pendidikan Kemenag RI, Dr H Makrus, serta Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dr H Adib M.Ag dan para dekan di lingkungan IAIN SNJ Cirebon.

Selly Andriany Gantina menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dalam rangka untuk melihat sejumlah kesiapan transformasi lembaga IAIN Cirebon, terkait perubahan menuju UISSI dan pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Selly berharap, UISSI bukan sekedar mercicuar yang pengelolaanya harus benar-benar optimal, karena menyangkut berbagai aspek yang dipersiapakan termasuk mahasiswa PJJ yang berada di pelosok negeri ini.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibuka dialog interaktif antar masing-masing anggota Komisi VIII DPR RI dengan pihak civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Sementara itu, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan sangat berbahagia dengan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di kampus IAIN Cirebon.

Dihadapan Komisi VIII, Sumanta juga menjelaskan secara detail tentang konsep dan langkah-langkah yang sudah ditempuh dan dilakukan dalam rangka transformasi kelembagaan termasuk renstra transformasi kelembagaan tersebut.

Sumanta menegaskan, untuk PJJ PAI pihaknya sudah mengantongi ijin dari Menteri Agama dan akan dilounching pada bulan Oktober 2021. "Semua persyaratan sudah selesai dan saat ini sudah di Kemenpan RB, tinggal menunggu Kepres," terangnya.

Sedangkan untuk PJJ, Sumanta menambahkan bahwa untuk gelombang pertama dibuka hanya untuk 500 mahasiswa, yakni para guru agama dalam jabatan yang belum menjadi sarjana (S1). 

"Penerimaan mahasiswa PJJ sudah dibuka dan tinggal menunggu lounching oleh Pak Menteri Agama.," paparnya.

Dalam diskusi juga diketahui berbagai persoalan yang dikupas, termasuk masukan dan pertanyaan yang diajukan oleh sejumlah anggota Komisi VIII, terkait eksistensi Pondok Pesantren, moderasi beragama dan lainnya. (din)

Read More

Diminta Siapkan Perencanaan Dengan Baik, Anggota Komisi VIII DPR RI Dukung Transformasi IAIN Cirebon Menjadi Universitas

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (16/9/2021).

FOKUS CIREBON - Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon mendapat apresiasi dari seluruh civitas akademika IAIN. Selain bisa saling bersilaturrahmi, juga berdialog banyak hal terkait persiapan IAIN Cirebon bertranasformasi menjadi Universitas.

Pada kunjungan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendukung transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Menurutnya, dibutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing kompetitif agar dapat menjadi suatu universitas yang terpandang.

“Kita di Komisi VIII mendukung agar IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi UIN. Pemerintah telah merancang making Indonesia 4.0 yang menuntut ketersediaan SDM mumpuni untuk mencapainya," pungkas Selly saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (16/9/2021).

Selain itu, kata Selly, direncanakannya IAIN Cirebon sebagai Host Cyber Islamic University pada tahun 2022 juga menuntut pengelolaan yang kreatif dan inovatif.

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini mengatakan, pengelolaan IAIN Syekh Nurjati mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi harus dilakukan dalam kerangka penjaminan mutu. Dengan demikian, target untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif akan tercapai.

Lebih lanjut legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut menyampaikan, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi VIII DPR RI di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan selalu mendukung kebijakan Kementerian Agama RI dalam mengembangkan pengelolaan perguruan tinggi keagamaan Islam, yang selama ini, menggunakan dua pendekatan, yaitu peningkatan kualitas SDM, semisal dengan program 5000 doktor dan peningkatan kualitas sarana-prasarana, seperti dengan menggunakan skema pembiayaan SBSN.

“Dukungan Komisi VIII DPR RI tersebut diharapkan berimplikasi positif terhadap perguruan tinggi keagamaan Islam, termasuk IAIN Syekh Nurjati. IAIN Syekh Nurjati yang lahir sejak 12 Agustus 1965 hingga bertransformasi menjadi seperti sekarang telah melewati berbagai tantangan dengan mulus,” tandas Selly. (din)

Read More

Besok Kamis, Komisi VIII DPR Kunjungi Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tinjau Persiapan Pelaksanaan PJJ

FOKUS CIREBON - Rombongan Komisi VIII DPR RI, direncanakan besok Kamis (16/9/2021), bertandang ke Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ini terkait pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Program Studi PAI.

Hal tersebut diketahui saat mengkonfirmasi Rektor IAIN SNJ Cirebon, usai memimpin rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja DPR RI yang dihadiri Wakil Rektor I, II dan III, Plt Kepala Biro AUAK, Kabag Umum dan Humas, Kabag Keuangan dan Perencanaan, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubag Umum dan Kasubag Humas, Ketua SPI dan Sekrpi di ruang senat, lantai 2, gedung rektorat.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag membenarkan jika besok Kamis akan ada kedatangan rombongan Komisi VIII DPR RI ke Kampus IAIN SNJ Cirebon.

"Ya benar, besok akan ada kedatangan rombongan Komisi VIII DPR RI ke kampus kita. Kunjungan tersebut dalam rangka untuk melihat persiapan pelaksanaan PJJ PAI yang menjadi amanah dan kepercayaan dari Kementerian Agama RI," terangnya, Rabu (15/9/2021).

Sumanta menjelaskan, bahwa  pendaftaran PJJ sudah dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa yang dimaksud diperuntukan bagi guru agama dalam jabatan, yakni yang belum sarjana (S1). 

"Namun sementara dibuka hanya untuk 500 mahasiswa dan jumlah tersebut seluruhnya mendapatkan bea siswa full dari Kementerian Agama RI," jelasnya 

Sumanta juga menegaskan, bahwa mulai dari pendaftaran dan segala sesuatunya sudah kita persiapkan, dan menurut rencana akan di lounching nanti pada bulan oktober. 

"Kita sudah mengantongi izin dari Pak Menteri, PJJ tinggal lounching, dan transformasi lembaga ini tengah terus berproses hingga menjadi UIN, saat ini sudah ada di MENPAN-RB, kita tinggal menunggu Keppres saja," katanya. (din)

Read More