Monitoring Bersama Forkopimda, Pj Wali Kota Pastikan Keamanan dan Kelancaran Libur Nataru 2024

CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi, bersama Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi, Kapolres Cirebon Kota AKBP M Rano Hadiyanto, serta Forkopimda dan unsur terkait, melakukan monitoring pengamanan ibadah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Selasa (24/12/2024). 

Monitoring juga melibatkan sejumlah unsur terkait lainnya, termasuk Kementerian Agama (Kemenag), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengamanan.

Monitoring dimulai dengan mengecek pengamanan di beberapa gereja yang menjadi pusat ibadah umat Kristiani, seperti Gereja GSPDI Filadelfia, Gereja Santo Yusuf, Gereja GKI Pengampon, dan Gereja Bunda Maria. 

Tidak hanya gereja, tim monitoring juga memeriksa kesiapan Pos Pengamanan (Pos Pam) yang tersebar di beberapa titik strategis di kota, seperti Pos Pam Krucuk, Pos Pam Tiga Berlian, Pos Yan Terminal Harjamukti, dan Pos Terpadu GTC. Pos-pos ini didirikan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang beraktivitas, sekaligus memastikan kelancaran arus lalu lintas dan pengawasan selama libur Natal dan Tahun Baru.

Pj Wali Kota Cirebon mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan ini. 

“Kami bersama Forkopimda serta pihak terkait terus memantau kelancaran ibadah Natal dan pengamanan selama libur nataru. Memastikan bahwa semua elemen masyarakat merasa aman dan nyaman. Kami juga memberikan bingkisan kepada personel yang bertugas sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kerja keras mereka,” ujarnya.

Selain itu, Pj Wali Kota juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kota Cirebon yang terdiri dari berbagai etnis dan agama. 

“Kami bangga dengan keragaman yang ada di Kota Cirebon, dan melalui kolaborasi yang baik antara semua pihak, kita dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Cirebon adalah contoh nyata bagaimana perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan kedamaian,” kata Pj Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Pj Wali Kota juga mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan. 

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal. Semoga ibadahnya lancar, penuh kedamaian, dan memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat,” ujarnya. Ia juga berharap agar momen Natal ini dapat membawa semangat damai bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon, serta mempererat tali persaudaraan antar umat beragama.

Pj Wali Kota juga menyampaikan pesan agar kerukunan yang sudah terjalin di Kota Cirebon dapat terus dipertahankan. 

“Pesan damai dan kerukunan menjadi sangat penting untuk menjaga ketentraman. Kita harus terus menjaga kebersamaan dan menghormati perbedaan yang ada, karena itulah yang membuat Kota Cirebon semakin kuat dan harmonis,” tambahnya.

Mengakhiri monitoring, Pj Wali Kota menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara pihak terkait dan masyarakat. 

“Keberhasilan pengamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru ini sangat bergantung pada kerjasama dan koordinasi antara semua pihak. Mari kita semua bersatu demi menciptakan Kota Cirebon yang aman, damai, dan sejahtera,” tutupnya. (Nur)

Read More

DPRD Kota Cirebon Mengecam PT Bhirawa Yang Dinilai Tidak Memenuhi Hak-Hak Pekerja

CIREBON – DPRD Kota Cirebon mengecam PT Bhirawa Cirebon yang dinilai tidak memenuhi hak-hak pekerja. Kebijakan PT Bhirawa Cirebon dianggap menelantarkan nasib para pekerja dengan memutasi pindah kerja tanpa pembayaran gaji dan pekerjaan yang jelas.

Puluhan karyawan PT Bhirawa Cirebon mengadukan kejelasan nasib mereka kepada Komisi II DPRD Kota Cirebon, Selasa (24/12/2024) di ruang rapat gedung DPRD.

Kepada pada anggota Komisi II DPRD, mereka mengeluhkan nasib pekerjaan yang semakin tidak menentu. Sebab, sejumlah karyawan diminta dimutasi ke Surabaya tanpa ada kepastian kerja yang jelas dan tanpa upah.

Para pekerja menilai, kebijakan perusahaan itu salah satu upaya pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung.

Merespons keluhan karyawan PT Bhirawa, Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Subagja merasa prihatin terhadap pekerja yang menjadi korban kebijakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang tersebut.

“Tentu kami akan memanggil para pihak baik PT Bhirawa, Comfeed dan warga yang merasa dirugikan, agar persoalan dapat segera terselesaikan,” kata Bagja, panggilan akrabnya, usai menerima aksi unjuk rasa, Selasa (24/12/2024).

Bagja pun menyoroti masalah perusahaan seperti hak dasar pekerja yang belum dipenuhi PT Bhirawa, seperti jaminan kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Hak dasar itu merupakan syarat wajib perusahaan sebelum merekut tenaga kerja.

Selain itu, Bagja juga menyoroti status PT Bhirawa yang berasal dari luar Kota Cirebon. Sehingga, kemitraan antara PT Bhirawa dan PT Comfeed dinilai tidak memerhatikan sumber daya lokal.

“Karena jika PT Bhirawa hanya berpihak sebagai pihak ketiga atau vendor dalam jasa angkutan, semestinya menggunakan vendor lokal saja,” ujarnya.

Ia pun akan menekankan kepada Pemda Kota Cirebon untuk lebih selektif dalam memberikan perizinan terhadap suatu perusahaan, agar tidak terjadi hal serupa.

“Jika tetap tidak ada kepastian, kami akan membicarakan dengan pimpinan dan pemda untuk bertindak cepat, apakah PT Bhirawa masih layak beroperasi atau tidak,” tegasnya.

Begitu pun dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Anton Octavianto SE MM MMTr. Ia mengatakan akan segera menindaklanjuti aduan warga terkait tidak terpenuhinya hak-hak sebagai tenaga kerja dalam sepekan ke depan.

Salah satu di antaranya yakni akan melakukan pemantauan dan peninjauan secara langsung lokasi PT Bhirawa yang beroperasi di Kota Cirebon.

“Kami akan sampaikan juga ke pimpinan, dan segera meninjau lokasi tersebut sampai dilakukan rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum warga Reno Sukriano mengapresiasi respons cepat DPRD Kota Cirebon terhadap aduan warga terkait keberadaan PT Bhirawa Cirebon.

Ia menuntut agar PT Comfeed juga bertanggung jawab atas kehadiran PT Bhirawa di Kota Cirebon dan pemda harus mengkaji ulang status operasi perusahaan tersebut karena dianggap tidak berperikemanusiaan.

“Kami sebagai masyarakat meminta pemkota mengkaji ulang kehadiran PT Bhirawa karena tidak memberi hak apapun, apalagi sampai membuang pekerja ke luar kota,” katanya. (Nun)

Read More

Pemkab Cirebon Kukuhkan PAAREDI CEKAS dan Bunda Forum Anak Untuk Cegah Kekerasan dan Lingkungan Ramah Anak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, mengukuhkan Tim Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Kekerasan (PAAREDI CEKAS), serta Bunda Forum Anak tingkat kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

Acara yang berlangsung di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon ini, menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan ramah anak dan remaja di era digital.

Dalam sambutannya, Wahyu menegaskan pentingnya upaya kolektif untuk mendukung tumbuh kembang anak dan remaja di tengah tantangan era digital.

“Anak-anak dan remaja adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran besar dalam kemajuan daerah dan negara,” ujar Wahyu, Senin (23/12/2024).

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk melibatkan seluruh pihak dalam pola asuh yang positif dan ramah,” sambungnya.

Ia juga berharap, agar Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing.

“Bunda Forum Anak harus mampu menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, mendukung pendidikan, dan menjaga kesehatan anak-anak di kecamatan,” tambahnya.

Risfa Eka Putri selaku Bunda PAAREDI CEKAS dan Bunda Forum Anak Daerah, turut menyampaikan pentingnya pola asuh yang adaptif di era digital.

“Anak-anak adalah investasi terbesar masa depan. Kita perlu memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat, terutama dengan pengaruh teknologi yang semakin besar,” kata Risfa.

Ia juga menyoroti empat hal penting dalam pola asuh, mulai dari Peran Pola Asuh di Era Digital, dimana orang tua harus mendampingi anak dengan cermat, termasuk mengawasi penggunaan teknologi.

Kemudian Partisipasi Anak dalam Pengambilan Keputusan, yang dimana Forum Anak menjadi wadah untuk mendengar suara dan aspirasi anak-anak.

Lalu Pencegahan Kekerasan yang merupakan program PAAREDI CEKAS, diharapkan memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Lalu Kolaborasi dan Sinergi, dimana semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, sekolah, maupun lembaga, diharapkan bekerja sama demi menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Pengukuhan ini menandai awal dari perjalanan panjang untuk menciptakan Kabupaten Cirebon yang ramah anak dan bebas kekerasan. Wahyu mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu mendukung program ini.

“Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melindungi anak-anak adalah langkah besar untuk masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Acara ini diakhiri dengan doa dan harapan, agar program PAAREDI CEKAS, serta Bunda Forum Anak dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak dan remaja di Kabupaten Cirebon. (Nur)

Read More

Sempat Terputus, Jalan Penghubung Utama Antara Blok Nagrak Kembali Normal

KABUPATEN CIREBON — Jalan penghubung utama antara Blok Nagrak, Desa Sedong Kidul, dan Blok Cikaum, Desa Karang Wuni, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, yang sempat terputus akibat derasnya arus sungai pada Rabu (18/12/2024), kini kembali dapat dilalui.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan perbaikan sementara untuk memastikan akses masyarakat tidak lagi terhambat.

Hal itu ditandai dengan tinjauan yang dilakukan oleh Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH dan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni pada Minggu (22/12/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menjelaskan bahwa setelah dilakukan peninjauan, perbaikan sementara segera dilakukan agar aktivitas warga bisa kembali normal.

“Perbaikan permanen akan dilakukan pada anggaran selanjutnya (tahun 2025). Namun, langkah sementara ini sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, mengingat jalan tersebut merupakan akses vital bagi kedua desa,” ujarnya.

Ia kembali melanjutkan, jalan ini menjadi penghubung utama bagi sekitar 2.000 warga Blok Nagrak, Desa Sedong Kidul, dan 500 warga Desa Karang Wuni.

Saat jalan terputus, masyarakat terpaksa turun langsung ke sungai untuk melintas, yang tentu saja membahayakan keselamatan mereka.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera merealisasikan perbaikan permanen, agar jalan tersebut semakin kokoh dan aman untuk jangka panjang,” ucapnya.

Kuwu (Kepala Desa) Sedong Kidul, Ahmad Saehu mengungkapkan rasa syukurnya atas respons cepat pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Cirebon, yang telah sigap menangani persoalan ini. Sekarang masyarakat sudah bisa melintas dengan aman,” tuturnya.

Ia menegaskan, perbaikan sementara ini menjadi solusi penting guna memastikan kelancaran mobilitas warga, terutama dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan mengakses kebutuhan pokok.

“Kami bersyukur ada langkah cepat dari pemerintah dan berharap perbaikan permanen dapat segera terealisasi, sehingga insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan,” pungkasnya.

Read More

Safari Pembangunan 2024, Pj Bupati Cirebon Tinjau Langsung Revitalisasi Sekolah Hingga Pasar

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya bersama jajaran pejabat pemerintah, serta Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH melaksanakan safari pembangunan, meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan di wilayahnya, Sabtu (21/12/2024).

Safari pembangunan tersebut dalam rangka peninjauan sejauh mana progres beberapa proyek di sejumlah titik di wilayah Cirebon Barat.

Seperti peningkatan infrastruktur jalan di Kecamatan Arjawinangun, penataan infrastruktur dasar di wilayah permukiman kumuh di Desa Waruroyom Kecamatan Depok, serta pembangunan gedung perpustakaan Kecamatan Sumber.

Kemudian, revitalisasi bangunan sekolah (SDN 3 Kenanga, SMPN 1 Dukupuntang, dan SDN 2 Palimanan Barat), revitalisasi Pasar Minggu Palimanan, normalisasi Kali Soka Plered, pengembangan Gedung Ekonomi Kreasi Kecamatan Weru, hingga Tempat Pembuangan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R).

“Kami berkeliling dari pagi bersama-sama, mencoba melihat sejauh mana progres pembangunan di 2024. Dari mulai sekolah SD dan SMP, kemudian juga di lingkungan kumuh, perpustakaan dan di sini pasar (Pasar Minggu Palimanan),” kata Wahyu usai meninjau revitalisasi Pasar Minggu Palimanan.

Wahyu mengaku telah memberikan catatan untuk mengevaluasi progres pembangunan yang telah dilakukan. Salah satunya soal pembangunan TPS 3R. Ia mengatakan, Pemkab Cirebob harus membuat pengadaan alat untuk TPS 3R.

“Untuk yang di pasar ini (Palimanan), memang belum selesai, karena masih berkontrak hingga 26 Desember. Jadi, kita melihat progres saat ini,” sambungnya.

Ia menyebut, pihaknya akan membuka lelang untuk pengerjaan lanjutan revitalisasi Pasar Minggu Palimanan, setelah kontrak pengerjaan tahun ini selesai. Proses lelang dini itu bertujuan, agar pengerjaan selanjutnya bisa dilaksanakan pada Januari 2025.

“Nah, ada beberapa yang memang alokasi dari APBD 2025. Jadi, ada beberapa titik, mulai dari pemagaran, lantai, nanti kita lelang dini, sekarang (2024). Mudah-mudahan awal Januari kita lanjutkan untuk penyelesaiannya,” ungkap Wahyu.

“Beberapa titik perlu tindak lanjut, kami coba segera selesaikan, termasuk yang di sini (Pasar Minggu Palimanan),” tuturnya.

Revitalisasi Pasar Minggu Palimanan bersumber dari bantuan Provinsi Jabar. Namun, untuk lanjutan pengerjaannya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

“Kenapa harus lelang dini, supaya tidak terlalu lama masyarakat menunggu. Kemudian di awal tahun, sudah bisa kita lakukan tindak lanjut kembali, sehingga bisa segera selesai,” kata Wahyu.

Ia juga mengevaluasi tentang pembangunan rehabilitasi sekolah. Ia berharap ke depan, pembangunan ruangan sekolah tidak lagi menggunakan genting yang berat, sehingga kejadian sekolah ambruk pun tak terulang lagi.

“Gunakan genting ringan. Mudah-mudahan secara struktur, saat mulai direhab, dari yang struktur penyangganya dulu, sehingga kokoh,” ujarnya. (din)

Read More

Peringati HKSN 2024, Pemkab Cirebon Gelar Kerja Bakti Di 40 Kecamatan

KABUPATEN CIREBON — Puluhan ribu orang dari berbagai unsur turun langsung melaksanakan kerja bakti membersihkan gorong-gorong dan saluran air yang disinyalir rawan bencana banjir secara serentak di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan yang diikuti seluruh perangkat daerah, kecamatan dan pemerintah desa, TNI/Polri, pilar-pilar sosial (Tagana, PKH, Karang Taruna, TKSK, Puskesos, PSM, relawan sosial), hingga lembaga kemasyarakatan desa ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengatakan, pelaksanaan kerja bakti ini dilakukan sesuai dengan amanat Presiden Prabowo, bahwa prioritas kerja pemerintah harus berdampak langsung kepada masyarakat.

Maka dari itu, dengan semangat kesetiakawanan sosial, HKSN 2024 diperingati dengan menggelar bhakti sosial nasional serentak se-Indonesia. Di Kabupaten Cirebon sendiri dilakukan serentak di 40 kecamatan.

“Kami bersama-sama membersihkan gorong-gorong dan saluran air yang rawan bahaya banjir, serta pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, dengan jumlah personel 20.000 orang,” ujar Fitri–sapaan akrab Kepala Dinsos, saat pencanangan HKSN 2024 tingkat Kabupaten Cirebon di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu.

Dirinya tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh perangkat daerah, serta para camat dan kuwu yang telah mengerahkan semua potensinya untuk melaksanakan kegiatan peringatan HKSN ini.

Ia terus mengimbau kepada masyarakat, agar bersinergi dalam menjaga lingkungan. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan bahaya lainnya.

“Harapannya, bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan saat HKSN. Tapi, bisa dirutinkan masyarakat, baik secara mingguan ataupun bulanan. Menjaga kebersihan saluran air dan gorong-gorong kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pelaksanaan HKSN merupakan upaya dalam menumbuhkan jiwa dan semangat kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kerelaan berkorban tanpa pamrih.

Peringatan HKSN 2024 tahun ini mengangkat tema “Kuatkan Solidaritas Menuju Indonesia Emas 2024”. Jadi, lanjut dia, setiap individu bisa berkontribusi untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik dan inklusif.

“Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan keterlibatannya dalam kebijakan. Tujuannya memberikan informasi yang relevan dan mendukung pembangunan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

“Mari kita jadikan rangkaian kegiatan HKSN ini sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan solidaritas menjadi motor penggerak kebijakan sosial di semua level,” pungkasnya.

Harapannya, melalui HKSN, Indonesia menjadi bangsa yang semakin kokoh, sejahtera, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (din)

Read More

Hakordia 2024, Pj Bupati Cirebon Tekankan Pentingnya Substansi Antikorupsi

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang digelar oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon di Mega Mendung Room, Hotel Patra Cirebon, Rabu (18/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah, camat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Wahyu menegaskan pentingnya upaya pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan integritas.

Menurutnya, peringatan Hakordia 2024 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kita bersama-sama memperingati Hari Antikorupsi Sedunia ini dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. Prinsipnya, perayaan ini tidak boleh sekadar seremonial, tetapi harus masuk ke substansi,” katanya.

“Kita harus berupaya mencegah korupsi, memperbaiki diri, dan terus berintegritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam memberantas korupsi, baik melalui peningkatan kesadaran individu maupun pembenahan sistem.

“Korupsi harus dicegah dari hulu hingga hilir, dengan membangun sistem yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan,” tambahnya.

Wahyu memaparkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, IPK Indonesia berada di angka 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara.

Sedangkan pada tahun 2023, meskipun nilai IPK tetap di angka 34, peringkat Indonesia turun menjadi 115.

Selain itu, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) nasional pada tahun 2023 mencapai 3,92 dari target RPJMN sebesar 4,09. Sementara pada 2024, angka tersebut turun menjadi 3,85 dari target 4,14.

Di tingkat daerah, Pemkab Cirebon mencatatkan peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pada 2022, SPI Pemkab Cirebon berada di angka 64,98 dari skala 100, dan naik menjadi 67,69 pada 2023.

Kendati demikian, Kabupaten Cirebon masih berada di peringkat 26 dari 28 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Untuk Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai MCP Kabupaten Cirebon pada 2023 mencapai 89 dari skala 100. Sementara hingga 10 Desember 2024, nilai tersebut berada di angka 83 dari skala 100.

Wahyu menambahkan, Pemkab Cirebon terus berkomitmen meningkatkan kinerja dalam pencegahan korupsi melalui pengawasan dan evaluasi yang konsisten.

“Kita harus terus memperbaiki sistem layanan publik, memastikan transparansi, dan memperkuat integritas di semua lini,” ujarnya.

Dengan langkah ini, lanjut Wahyu, diharapkan Pemkab Cirebon dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Nur)

Read More