Pj Bupati Cirebon Pastikan KBM Berjalan Lancar Di Awal Semester Genap

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya meninjau kegiatan belajar mengajar (KBM) di sejumlah sekolah di Kabupaten Cirebon, Selasa (7/1/2025). Wahyu ingin memastikan KBM berjalan maksimal di awal Semester 2 atau genap tahun ajaran 2024/2025.

Wahyu bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon meninjau pelaksanaan KBM di tiga titik lokasi di Kecamatan Plumbon, yaitu SDN 1 Purbawinangun, SMPN 1 Plumbon, dan SMAN 1 Plumbon.

“Kemarin (Senin), baru mulai masuk sekolah. Saya menyempatkan silaturahmi ke sekolah, baik itu SD, SMP, maupun SMA. Melihat kesiapan guru mengajar kembali, kemudian siswanya apakah sudah hadir lengkap,” kata Wahyu.

Ia bersyukur, KBM di Kabupaten Cirebon sudah berjalan normal. Seluruh siswa dan guru hadir. Selain memastikan kehadiran guru dan siswa, ia juga mengecek layanan dan fasilitas sekolah.

“Semua sudah berjalan sesuai harapan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan nasihat kepada siswa. Ia berharap, siswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki mental baja, dalam kata lain, tak memiliki mental yang lembek. Ia menganalogikan mental lembek itu bak stroberi.

“Saya titip, jangan sampai jadi generasi stroberi yang terlihat manis dan enak, tapi sebetulnya lembek. Saya minta putra-putri ini menjadi generasi muda, yang suatu saat memimpin bangsa dan negara. Mereka harus jadi pribadi yang kuat dan mandiri,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, H Ronianto SPd MM mengatakan, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Semester 2 2024/2025. Namun, ia juga tak menampik, kondisi cuaca menjadi faktor tingkat kehadiran siswa.

“Tetapi kemungkinan hanya cuaca, hujan dan lainnya. Tapi, anak-anak kita jangan jadi generasi stroberi. Jadi, jangan lembek saat kondisi apapun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun pekan ini merupakan awal tahun ajaran baru, namun pelaksanaan KBM sudah berjalan 100 persen.

Informasi mengenai KBM pun telah disebar Disdik Kabupaten Cirebon melalui berbagai media, salah satunya langsung kepada para orang tua melalui aplikasi perpesanan.

“Jadi, tidak ada alasan menunda pelajaran. Guru-guru sudah siap, persiapan matang. Begitu tanggal 6 (Januari) harus siap 100 persen,” ucap Ronianto. (Adin)

Read More

Pemkab Cirebon Prioritaskan Pembangunan Tematik Untuk Perempuan Dan Anak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik “Perempuan dan Anak Kabupaten Cirebon”, Selasa (7/1/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon ini digelar di Hotel Apita Cirebon.

Wahyu menegaskan, pemerintah daerah kini mulai mengubah pendekatan perencanaan pembangunan menjadi lebih tematik pada tahun ini.

Fokus tersebut mencakup isu-isu khusus, seperti perempuan, anak, disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

“Selama ini, pembangunan infrastruktur sudah sering menjadi perhatian utama. Namun, ada kekhawatiran bahwa isu-isu lain, seperti perempuan dan anak, kurang mendapatkan perhatian yang maksimal,” ujar Wahyu.

“Oleh karena itu, kami ingin memastikan prioritas ini bisa terlayani dengan optimal pada tahun ini,” sambungnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan, terutama dalam mempermudah akses ekonomi bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga.

“Banyak perempuan di Kabupaten Cirebon yang menjadi kepala keluarga. Maka, akses ekonomi harus dipermudah untuk mendukung keberdayaan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi SSi MSc MT, menyampaikan bahwa dari evaluasi menunjukkan dominasi perempuan dan anak sebagai peserta dalam berbagai forum Musrenbang di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

“Hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok peserta terbanyak dalam setiap musrenbang,” jelas Dangi.

“Oleh karena itu, program pembangunan tahun ini kami prioritaskan untuk mereka, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” lanjutnya.

Acara ini menjadi langkah awal bagi Kabupaten Cirebon untuk memperkuat layanan dan perhatian terhadap kelompok rentan, dengan harapan mampu  kesejahteraan masyarakat secara inklusif. 

Read More

Kadus Jaja Ajak Warga Bergotong Royong Perbaiki Drainase Akibat Banjir di Jalan Cendana Raya

Tampak Kadus Jaja dan warga tengah gotong royong memperbaiki sistem drainase dan irigasi di Jalan Cendana

CIREBON – Masalah banjir yang kerap melanda Jalan Cendana Raya, Desa Cirebon Girang, telah menjadi keluhan utama masyarakat sekitar. Banjir yang menutup badan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga membahayakan pengguna kendaraan. 

Menanggapi kondisi tersebut, Kadus Jaja, kepala dusun di Bumi Arum Sari, dengan rasa prihatin dan penuh kepedulian, mengajak masyarakat setempat untuk bergotong royong memperbaiki sistem drainase dan irigasi di sepanjang jalan tersebut.

Menurut Kadus Jaja, salah satu penyebab utama banjir adalah penyumbatan gorong-gorong oleh sampah. Hal ini diperburuk oleh praktik pembangunan rumah dan toko yang sering kali tidak memperhatikan sistem pembuangan air secara benar. 

“Banyak bangunan yang dibuat tanpa lubang kontrol untuk drainase, sehingga sampah mudah menyumbat saluran. Ketika musim hujan tiba, air meluap ke badan jalan dan menyebabkan banjir di mana-mana,” ujar Jaja dengan nada prihatin.

Sebagai solusi, Kadus Jaja mengambil inisiatif untuk membongkar jalur saluran air yang tersumbat agar dapat diperbaiki. Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh warga untuk menangani masalah ini. 

“Kalau dibiarkan, banjir tidak hanya merusak jalan, tapi juga bisa merugikan warga yang menggunakan jalan ini untuk aktivitas sehari-hari,” tambahnya.

Aksi gotong royong yang diinisiasi Kadus Jaja melibatkan puluhan warga yang dengan sukarela ikut serta dalam perbaikan drainase. 

Mereka membersihkan gorong-gorong, memperbaiki saluran air yang rusak, dan memastikan tidak ada lagi hambatan yang dapat memicu banjir.

Upaya ini mendapat apresiasi dari masyarakat Desa Cirebon Girang. Salah seorang warga, Bapak Ahmad, menyampaikan rasa terima kasihnya atas langkah cepat dan tegas dari Kadus Jaja.

“Kami sangat terbantu dengan inisiatif ini. Semoga setelah drainase diperbaiki, tidak ada lagi banjir yang mengganggu,” ujarnya.

Kadus Jaja juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Ia berharap setiap pembangunan di masa depan akan lebih memperhatikan aspek drainase agar masalah serupa tidak terulang. 

“Banjir ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga. Kalau semua saling peduli, saya yakin lingkungan kita akan lebih nyaman dan aman,” tutupnya.

Aksi gotong royong ini menjadi contoh nyata bagaimana semangat kebersamaan dapat mengatasi masalah lingkungan yang kompleks. 

"Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk lebih peduli terhadap sistem drainase dan pengelolaan lingkungan," tandasnya. (Bambang HS)

Read More

Pemkab Cirebon Dorong Pengembangan UMKM Melalui Layanan Gratis

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Layanan Usaha Pengembangan (Business Development Service/BDS).

Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, mengatakan bahwa layanan ini tidak hanya menampilkan produk UMKM, tetapi juga menyediakan berbagai layanan penunjang bagi pelaku usaha secara gratis.

“Layanan ini mencakup perizinan, foto produk, kemasan dan konsultasi pemasaran,” ujar Wahyu usai meninjau BDS Kabupaten Cirebon, Rabu (8/1/2025).

Menurut Wahyu, layanan ini telah berkembang hingga ke tingkat kecamatan. “Kami tidak hanya menunggu, tapi juga ‘jemput bola’ dengan penjadwalan dan petugas dari dinas untuk memberikan layanan,” tambahnya.

Salah satu UMKM yang merasakan manfaatnya adalah pengusaha yang mampu memproduksi 10 ribu produk per hari.

“Kita akan terus mendukung pengembangannya,” tukas Wahyu.

Layanan BDS diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung pengembangan UMKM. Wahyu memastikan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan layanan ini dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitasnya.

Dengan demikian, UMKM di Kabupaten Cirebon dapat terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Drs H Dadang Suhendra MSi, mengungkapkan bahwa sejak dibuka pada 2022, BDS telah melayani sekitar 10 ribu pelaku UMKM.

“Layanan ini buka setiap hari dan kami juga melayani di setiap kecamatan,” katanya.

Dadang menambahkan, bahwa kendala saat ini adalah kurangnya fasilitas rumah kemasan. “Kami berencana mengajukannya ke Kementerian pada tahun depan,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas layanan BDS untuk mendukung pengembangan UMKM.

Dengan adanya BDS, diharapkan UMKM di  Cirebon dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas cakupan pemasaran. (din)

Read More

Komisi I DPRD Apresiasi Pilkada Kota Cirebon Berjalan Lancar, Partisipasi Pemilih Rendah Dievaluasi

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Kamis (8/1/2024). Rapat tersebut Komisi I DPRD mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Cirebon berjalan aman dan lancar.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirnya SH menyampaikan, evaluasi dengan komisioner KPU dan Bawaslu ini merupakan ikhtiar bersama agar pada penyelenggaraan pemilihan legislatif maupun kepala daerah berjalan lancar tanpa ekses.

“Evaluasi bersama teman-teman komisioner KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pihak yang mengawasi ini, kami mengapresiasi karena dua hajat demokrasi di Kota Cirebon, Pileg dan Pilkada berjalan lancar, ” ujar Agung usai rapat koordinasi bersama KPU dan Bawaslu di Griya Sawala gedung DPRD.

Komisi I juga menyoroti terkait menurunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Agung mengatakan, sesuai penjelasan dari KPU, ada sedikitnya beberapa faktor menurunnya partisipasi Pilkada serentak 2024 di Kota Cirebon.

Di antaranya yaitu, data pemilih tidak sesuai dengan domisili atau tempat tinggal, trust issue kepada calon kepala daerah, dan waktu pelaksanaan pilkada berdekatan dengan pemilihan kepala daerah.

Agung mengatakan, partisipasi pemilih Pilkada Kota Cirebon yang hanya 66 persen ini menjadi catatan bersama semua pihak. Sebab, menurunnya tingkat partisipasi publik menggunakan hal suara ini hampir merata di semua daerah di Indonesia.

Karena itu, kami berharap semua unsur, terutama pengurus partai dari tingkat daerah hingga pusat untuk lebih gencar memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Agung juga berharap, pemerintah pusat dan KPU RI juga mempertimbangkan waktu pemungutan suara Pilkada serentak tidak berdekatan dengan pemilihan legislatif.

“Rekomendasi rapat ini, kami meminta kepada KPU sebagai penyelenggara untuk menganalisis poin-poin temuan persoalan di lapangan. Apa pun masalah dan pelanggarannya harus terdokumentasi. Ini penting, untuk perbaikan lima tahun ke depan,” ujar Agung.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko SP MSi menyebutkan, daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2204 di Kota Cirebon berjumlah 255.779 pemilih. Sementara jumlah hak pengguna hak pilihnya mencapai 169.276 pemilih atau 66.03 persen.

Ia menyadari, pelaksanaan dua agenda besar demokrasi, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah di Kota Cirebon perlu ada evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Hasil temuan persoalan dan pelanggaran selama masa kampanye sudah disampaikan kepada Komisi I DPRD untuk bersama-sama memperbaiki penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Cirebon.

“Kami sampaikan semua, dari mulai tahapan, mitigasi, sosialisasi dan pencegahan, hingga hasil perolehan pilkada kepada Komisi I. Segala kekurangan kami catat untuk perbaikan berikutnya,” ujar Mardeko.

Koordiv Hukum Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (HP2HM) Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri menjelaskan, dari sisi pencegahan, Bawaslu memiliki fungsi untuk ikut turun mengupayakan agar partisipasi pemilih bisa maksimal.

Bahkan, jika KPU hanya mensosialisasikan agar masyarakat datang ke TPS untuk memilih, lanjut Fajri, Bawaslu memiliki tugas tambahan, yakni memastikan para pemilih ini bisa menjadi agen pengawasan sebagai pengawas partisipatif untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai.

“Kami juga punya fungsi peningkatan partisipasi masyarakat, bahkan bukan hanya bagaimana agar datang ke TPS, tapi agar bisa ikut menjadi pemilih yang mengawasi secara partisipatif,” ungkap Fajri.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Aldyan Fauzan Ramdlan Sumarna dan anggota Komisi I Anita Tri Handayani. (Madina)

Read More

Salah Satu Gedung Grage Mall Cirebon Terbakar, Pengunjung Panik Berlarian Menyelamatkan Diri

CIREBON, FC - Kebakaran hebat melanda gedung swalayan Grage Mall Cirebon pada Rabu, (8/1/2025) malam sekitar pukul 19.30 WIB. Api yang menyala-nyala dengan cepat membakar bagian gedung, memaksa para pengunjung dan pegawai untuk berlarian menyelamatkan diri.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun insiden ini memicu kepanikan di dalam dan sekitar area mall.

"Kami mendengar bunyi alarm kebakaran dan langsung keluar. Api sudah terlihat di salah satu bagian gedung," ujar salah seorang pengunjung.

Lokasi Grage Mall yang berada di dua lintasan padat kendaraan, yakni Jalan Gunungsari dan Jalan RS Kartini, membuat arus lalu lintas di kedua ruas jalan tersebut sempat lumpuh. 

Kemacetan panjang terjadi karena banyaknya kendaraan yang berhenti dan para pengendara yang ingin menyaksikan kejadian dari dekat.

Hingga berita ini diturunkan, tim pemadam kebakaran masih berupaya menjinakkan api. Aparat keamanan setempat turut membantu mengamankan lokasi untuk memastikan tidak ada korban jiwa atau luka.

Pihak berwenang sedang melakukan investigasi untuk menentukan penyebab kebakaran ini. Grage Mall sendiri merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Cirebon, sehingga insiden ini menjadi perhatian besar bagi warga kota. (Hafid)

Read More

Pj Wali Kota Cirebon Imbau Waspada Peredaran Minyak Goreng Palsu

CIREBION, FC – Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama jajaran pemerintah kota mengimbau masyarakat, khususnya para pedagang, untuk mewaspadai potensi peredaran minyak goreng yang diduga palsu. 

Untuk memastikan keamanan pasokan minyak goreng di pasaran, pihaknya telah melakukan serangkaian langkah, termasuk sosialisasi, edukasi, dan pengecekan langsung ke distributor besar, agen, pedagang, serta pengecer.

Kabar mengenai dugaan minyak goreng subsidi palsu sempat mencuat beberapa waktu lalu. Namun, Agus memastikan bahwa minyak goreng tersebut saat ini tidak beredar di pasaran.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Saat ini, sudah tidak ada lagi yang namanya minyak goreng subsidi yang diduga palsu tersebut,” ujar Agus pada Selasa (7/1/2025).

Setelah melakukan monitoring secara menyeluruh, Agus menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada celah untuk penyalahgunaan terkait peredaran minyak goreng palsu. Sosialisasi intensif dilakukan hingga ke tingkat distributor dan pengecer.

“Rasanya memang tidak ada potensi untuk penyalahgunaan ini. Kami terus melakukan sosialisasi kepada distributor, pengecer, hingga pedagang di pasar agar mereka tidak terlibat dalam sistem distribusi barang ilegal,” jelasnya.

Agus juga menekankan pentingnya kewaspadaan pedagang dalam membedakan minyak goreng asli dan ilegal. Menurutnya, ciri-ciri minyak goreng asli dapat dikenali dari kemasan dan karakteristik fisiknya.

“Pedagang harus bisa membedakan antara kemasan yang asli dengan yang palsu. Harapan kami, tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak benar,” tegasnya.

Pj Wali Kota Cirebon berharap langkah edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dapat menjadi upaya efektif dalam mencegah beredarnya minyak goreng palsu. Ia juga meminta masyarakat untuk turut serta melaporkan jika menemukan potensi pelanggaran terkait.

“Mudah-mudahan informasi ini menjadi bagian dari sistem pengawasan yang baik, mulai dari distributor hingga pengecer. Jika ditemukan potensi pelanggaran, segera laporkan, karena ini menyangkut ketahanan dan keselamatan pangan masyarakat,” pungkasnya. (Ara)

Read More