Pemkot Cirebon Raih WTP ke-9, Perkuat Fondasi Pembangunan Setara dan Berkelanjutan

CIREBON - Kota Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kesembilan kalinya. 

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh elemen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.

Predikat WTP tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

Hadir langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE, Kepala Inspektorat Kota Cirebon Asep Gina Muharam, serta jajaran kepala perangkat daerah.

“Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi kami semua. Keberhasilan meraih WTP untuk yang kesembilan kalinya ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim penyusun laporan keuangan serta dukungan konstruktif dari tim pemeriksa BPK,” ujar Wali Kota usai acara.

Menurut Wali Kota, keberhasilan ini juga merupakan buah dari sinergi antara seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), legislatif, serta dukungan aktif dari Inspektorat Daerah yang secara rutin melakukan review dan memberikan rekomendasi perbaikan. 

“Peran Inspektorat sangat penting untuk memastikan kualitas laporan yang kami susun dapat memenuhi standar akuntabilitas,” tambahnya.

Ia menegaskan, pencapaian ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 

“Selamat untuk seluruh jajaran ASN Kota Cirebon atas dedikasi dan kerja kerasnya. Kami berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” tuturnya.

Keberhasilan meraih Opini WTP untuk kesembilan kalinya ini juga sejalan dengan visi Kota Cirebon “Setara Berkelanjutan.” 

Menurut Wali Kota, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kesetaraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. 

"Dengan tata kelola keuangan yang kuat, Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam rangka mendorong kinerja pemerintahan yang lebih baik dan transparan. 

“Kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Cirebon atas raihan WTP tersebut. 

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemkot Cirebon yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel,” ujarnya.

Eydu juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus dijadikan momentum untuk terus memperkuat sinergi di masa mendatang. 

“Pencapaian opini WTP ini bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi menjadi amanah agar seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Dengan raihan WTP yang telah diraih sembilan kali berturut-turut, Pemerintah Kota Cirebon semakin percaya diri untuk melangkah lebih maju dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa kota ini semakin kokoh menapaki jalan menuju pemerintahan yang berintegritas dan terpercaya. (din)

Read More

Komisi I DPRD Kota Cirebon Dorong Reformasi Pengelolaan Retribusi Parkir

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar rapat kerja untuk membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Rapat berlangsung di Griya Sawala DPRD dan menyoroti perlunya reformasi sistem pengelolaan parkir agar lebih profesional dan transparan.

Ketua Komisi I DPRD, Agung Supirno, SH, mengungkapkan bahwa hasil survei Dishub yang melibatkan akademisi menunjukkan potensi retribusi parkir hanya berkisar Rp3 miliar. Angka ini masih jauh dari target PAD sebesar Rp4,6 miliar.

“Kami mendorong agar mulai 2026 ada perubahan sistem perparkiran. Banyak koordinator juru parkir yang tidak lagi produktif karena faktor usia. Ini perlu diperbarui,” ujar Agung. 

Ia juga menyoroti peluang kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan titik-titik parkir, terutama dengan nilai potensi kontrak di atas Rp500 juta yang harus melalui proses lelang terbuka.

Anggota Komisi I lainnya, Ruri Tri Lesmana, menambahkan bahwa selama ini banyak lahan parkir strategis dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, bahkan dari luar daerah. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, diharapkan PAD bisa meningkat dan masalah kekurangan juru parkir dapat diatasi.

“Metode karcis sudah tidak relevan lagi. Kami siap mencarikan solusi bersama Dishub,” ujar Ruri.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs. Andi Armawan, M.Si, menyatakan bahwa target PAD sebesar Rp4,6 miliar dinilai terlalu tinggi, karena berdasarkan hasil kajian potensi riil hanya berkisar Rp2,6 miliar hingga Rp3 miliar.

“Potensi nyatanya memang tidak sampai Rp4,6 miliar, tetapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin,” katanya. Dishub juga terus melakukan penertiban terhadap penguasaan liar lahan parkir, bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I Syaifurrohman, SE, MM, serta anggota lainnya yaitu Imam Yahya, S.Fil.I., M.Si., dan Andi Riyanto Lie. (din)

Read More

Pelatihan Vokasional PEKKA, Berdayakan Perempuan Kabupaten Cirebon Jadi Agen Perubahan

KABUPATEN CIREBON — Upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon terus digalakkan. Salah satunya melalui kegiatan vokasional perempuan yang menyasar Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Kegiatan ini digelar di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Senin (26/5/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Imron.

Program pelatihan ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan keterampilan perempuan, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Imron menyampaikan, bahwa perempuan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, perempuan perlu diberikan ruang dan dukungan untuk berkembang.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membina perempuan agar menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu menjadi kader pembinaan di keluarga maupun di masyarakat,” ujar Imron.

“Kita ingin perempuan di Kabupaten Cirebon menjadi agen perubahan yang mendorong kemajuan daerah,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh program-program pemberdayaan perempuan, terutama bagi mereka yang menghadapi tantangan ekonomi sebagai kepala keluarga.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menjelaskan bahwa peserta kegiatan ini adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga, baik karena ditinggal wafat suami, bercerai, atau karena suaminya tidak mampu bekerja.

“Mereka ini dilatih untuk meningkatkan keterampilan agar bisa menopang ekonomi keluarga. Tidak hanya pelatihan, tapi juga ada aktivitas yang mendukung produktivitas mereka,” ungkap Eni.

“Hingga tahun 2025 ini, sudah ada sekitar 680 perempuan dari sembilan kecamatan yang telah mengikuti pelatihan serupa,” tuturnya.

Dalam pelatihan di Kecamatan Talun ini, para peserta mendapatkan pelatihan dari mulai praktisi dan pelaku usaha, termasuk dari pelatih kuliner ternama, Rolia.

Harapannya, setelah pelatihan, para peserta bisa mengembangkan usaha mandiri, bahkan mengikuti jejak para pelatih yang telah sukses.

Program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dana dari APBD Kabupaten Cirebon.

“Alhamdulillah, semua elemen ikut berkontribusi. Ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah, dewan, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan perempuan,” tambah Eni. (Ara)

Read More

Kecamatan Talun Menjadi Tempat Inspiratif Bagi Pelatihan Vokasional Perempuan Tangguh di Cirebon

CIREBON, FC - Perempuan-perempuan tangguh di Kabupaten Cirebon kini semakin berkembang. Mereka tak lagi hanya berfokus pada urusan rumah tangga dan anak, tetapi juga aktif mengikuti pelatihan vokasional yang bertujuan meningkatkan penghasilan dan kepercayaan diri.

Kegiatan inspiratif ini berlangsung pada Senin (26/5/2025) di Kecamatan Talun dan dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, H. Imron.

Program ini menyasar perempuan kepala keluarga (PEKKA), yaitu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka mendapatkan pelatihan langsung dari para pakar di bidangnya, salah satunya adalah pelatih kuliner terkenal, Rolia.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan agar mampu menjadi pribadi mandiri, kreatif, dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sekitar.

Inisiatif ini digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon.

Kepala DPPKBP3A, Eni Suhaeni, menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, sebanyak 680 perempuan dari sembilan kecamatan telah mengikuti pelatihan ini.

“Sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang kehilangan pasangan karena meninggal dunia, perceraian, atau memiliki suami yang tidak bekerja. Mereka terpaksa mengambil alih tanggung jawab keluarga,” jelas Eni.

Pelatihan yang diberikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga praktik langsung bersama para pengusaha sukses.

Diharapkan, para peserta dapat membuka usaha sendiri dan menjadi inspirasi bagi perempuan lain di sekitarnya.

Pendanaan program ini berasal dari berbagai sumber, seperti APBD Kabupaten Cirebon, Pagu Indikatif Kewilayahan, dan aspirasi dari anggota DPRD.

Menurut Eni, hal ini menjadi bukti nyata adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan perempuan. (Bambang HS)

Read More

Wabup Jigus Kunjungi Kecamatan Greged, Dorong Sinergi Program Desa dan Daerah

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 untuk delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, yang digelar pada Jumat (23/5/2025), di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama atas kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bupati Cirebon, Imron, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

Ia mengapresiasi kerja keras seluruh tim penyusun laporan keuangan daerah, serta dukungan dan masukan dari tim pemeriksa BPK.

“Perolehan WTP kesepuluh ini merupakan cerminan dari konsistensi kami dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), serta bukti nyata dari komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas,” ujar Imron.

Ia menambahkan, proses penyusunan laporan keuangan tidak hanya dilakukan menjelang akhir tahun, melainkan dimulai sejak awal 2024 dengan rekonsiliasi bulanan untuk memudahkan proses konsolidasi akhir tahun.

Selain itu, Inspektorat daerah juga turut berperan dengan melakukan reviu dan memberikan rekomendasi perbaikan guna memastikan kualitas laporan yang optimal.

Imron juga berharap proses audit rinci ke depan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia menegaskan, Pemkab Cirebon akan terus menjaga ritme positif ini demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional.

“Kami berharap capaian ini bisa terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Opini WTP ini bukan semata penghargaan administratif, tetapi simbol dari tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya,” imbuhnya.

Pencapaian ini sekaligus menjadi bentuk penguatan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan transparan.

Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon untuk menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Tak lupa, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN, pihak legislatif, serta BPK RI yang telah memberikan penilaian objektif dan konstruktif.

Dengan semangat Kabupaten Cirebon BERIMAN Katon Menterang Jeee, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat. 

Read More

Kholid Mawardi Terpilih Sebagai Ketua IJTI Cirebon Raya Periode 2025–2028

Selamet dan Sukses

CIREBON, FC – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon Raya resmi menggelar Musyawarah Koordinator Daerah (Muskorda) ke-III pada Jumat (23/5/2025) di ruang pertemuan Lantai 6 Hotel Apita, Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan kondusif dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah, perwakilan media cetak, elektronik, media online, serta tamu undangan lainnya. 

Muskorda kali ini menjadi momentum penting bagi para jurnalis televisi di wilayah Cirebon Raya untuk memperkuat solidaritas sekaligus memilih kepengurusan baru.

Dari hasil Muskorda, Kholid Mawardi terpilih sebagai Ketua IJTI Cirebon Raya untuk masa bakti 2025–2028. Ia menggantikan kepengurusan sebelumnya melalui proses musyawarah yang melibatkan sekitar 20 jurnalis televisi dari berbagai wilayah di Cirebon Raya, mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.

“Alhamdulillah, Muskorda ketiga ini berjalan lancar dan sukses. Selain memilih ketua baru, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat kekompakan antarjurnalis televisi di wilayah III Cirebon,” ujar Kholid Mawardi usai terpilih.

Kholid berharap, ke depan IJTI Cirebon Raya semakin solid dan mampu berperan aktif dalam menjunjung profesionalisme jurnalistik, sekaligus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen Pemkot dalam Evaluasi Kota Layak Anak 2025

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan membahagiakan bagi anak-anak melalui partisipasinya dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025 di Balai Kota Cirebon,  Jumat (23/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, para asisten, serta kepala perangkat daerah terkait. 

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari refleksi mendalam atas kebijakan dan program yang selama ini dijalankan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Kegiatan evaluasi ini kami pandang sebagai proses yang sangat penting, karena memberikan ruang untuk melihat secara menyeluruh bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang kita jalankan telah berkontribusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ujar Wakil Wali Kota.

Seperti yang diketahui, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam hal ini, melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB pada 1989 dan berbagai kebijakan turunan seperti Indonesia Layak Anak (IDOLA), Provinsi Layak Anak (PROVILA), dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Pemerintah Kota Cirebon merespons hal ini dengan serius, menjadikan isu perlindungan anak sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah.

Melalui visi besar Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman (Setara) Berkelanjutan, Pemkot Cirebon mendorong pembangunan yang berpihak pada anak dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, hingga anak-anak itu sendiri sebagai subjek pembangunan.

“Lebih dari sekadar prosedur administratif, proses evaluasi ini memberi kami kesempatan untuk mengukur konsistensi dan ketulusan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan peran masing-masing,” tambah Wakil Wali Kota. 

Tidak hanya itu, lanjut Wakil Wali Kota, termasuk bagaimana perangkat daerah mampu bersinergi secara horizontal maupun vertikal, dan sejauh mana ruang partisipasi masyarakat, terutama anak-anak, diakomodasi secara bermakna.

Wakil Wali Kota juga memberikan apresiasi tinggi kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Cirebon, seluruh perangkat daerah, serta mitra pembangunan atas semangat kolektif yang telah ditunjukkan.

“Tentu masih banyak tantangan yang menanti. Namun dengan komitmen yang terus terjaga, kebijakan yang terarah, dan sinergi yang diperkuat, saya yakin kita bisa menjadikan Kota Cirebon sebagai rumah yang ramah dan layak bagi setiap anak,” pungkasnya.

Dengan semangat evaluatif dan kolaboratif, Kota Cirebon menunjukkan bahwa membangun kota layak anak bukan sekadar memenuhi standar, tetapi juga membangun masa depan yang inklusif dan penuh harapan bagi generasi penerus. (din)

Read More