TNI dan Pemkab Cirebon Buka TMMD di Desa Sende, Bangun Akses Jalan dan Tingkatkan Kesejahteraan Warga

 

KABUPATEN CIREBON - Kodim 0620 bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon membuka kegiatan karya bhakti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun, Rabu (23/7/2025).

Program ini menyasar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baik secara fisik maupun nonfisik.

Bupati Cirebon, Imron, yang hadir dalam pembukaan tersebut mengapresiasi pelaksanaan program TMMD. Ia menilai, TMMD sangat bermanfaat bagi warga.

Salah satu titik fokus pembangunan, yakni akses jalan penghubung yang selama ini menjadi persoalan utama warga saat musim hujan.

“Hari ini kami menghadiri pembukaan acara TMMD di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun. Di sini, dibuat jalan yang tembus langsung ke blok IV. Kata Pak Kuwu (kepala desa), kalau hujan, jalan ini banjir dan tidak bisa dilalui. Maka dibangunlah jalan ini,” ujar Imron.

Imron berterima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 0620/Kabupaten Cirebon yang telah memilih Desa Sende sebagai lokasi pelaksanaan TMMD.

“Kami ucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya kepada Pak Dandim 0620. Program ini menyasar pembangunan fisik seperti jalan yang rusak dan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta nonfisik seperti pembinaan kesehatan, kebangsaan, dan peningkatan pengetahuan masyarakat,” tambah Imron.

Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Mukhammad Yusron, menyampaikan program karya bhakti ini difokuskan pada pembangunan jalan sepanjang 584 meter dan perbaikan tanggul, dengan lebar sekitar 3 meter. Hal itu sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Pekerjaan kami libatkan warga lokal, untuk mengangkat kearifan lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Target pengerjaan rampung dalam satu bulan,” jelas Dandim Yusron.

Selain pembangunan fisik, program ini juga mencakup kegiatan nonfisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, dan keterampilan bagi warga.

Diharapkan, keberadaan program TMMD ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya Desa Sende. (Hafiz)

Read More

Diskominfo Kabupaten Cirebon Gelar Bimtek Geospasial Dukung Satu Data dan Satu Peta

 

KABUPATEN CIREBON — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial di Hotel Apita Cirebon, Senin (21/7/2025), sebagai upaya memperkuat kebijakan satu data dan satu peta di tingkat daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 pengelola data statistik dari perangkat daerah se-Kabupaten Cirebon, dengan menghadirkan dua narasumber dan satu pengajar dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, mengatakan pelaksanaan bimtek tersebut merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon.

“Geospasial menjadi salah satu elemen utama dalam perencanaan pembangunan berbasis data. Pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi geografis, penginderaan jauh, dan aplikasi berbasis lokasi menjadi sangat penting,” kata Bambang saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, teknologi geospasial tidak hanya mendukung perencanaan yang lebih akurat, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, hingga perencanaan wilayah.

Menurut Bambang, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan pengelola data dalam mengintegrasikan data geospasial dengan kebijakan dan program pembangunan daerah.

“Melalui bimtek ini, kita juga mendorong penguatan kapasitas SDM bidang geospasial agar pemanfaatan teknologinya bisa lebih optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Bambang secara resmi membuka kegiatan Bimtek Geospasial Tahun 2025, dengan harapan pelatihan ini mampu memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan dan pembangunan daerah.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tahun 2025 secara resmi saya buka,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan E-Government Diskominfo Kabupaten Cirebon, Endang Sri Pujiastuti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 hingga Peraturan Presiden tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Ia menuturkan, bimtek ini bertujuan untuk membentuk persepsi yang sama antarperangkat daerah dalam memahami pentingnya data dan informasi geospasial, serta memastikan tersedianya pengelola data yang mampu menyajikan data spasial sesuai standar nasional.

“Bimtek ini menjadi bagian dari upaya membangun simpul jaringan informasi geospasial dalam mendukung kebijakan satu data dan satu peta di Kabupaten Cirebon,” jelas Endang.

Lebih lanjut, kegiatan tersebut juga menjadi momentum kolaborasi antarperangkat daerah dan lembaga sebagai produsen data, serta Diskominfo sebagai walidata yang mendorong penerapan TIK termasuk teknologi geospasial secara tepat guna.

“Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi dan integrasi data lintas sektor,” pungkasnya. (din)

Read More

Dosen S2 SPI UIN Siber Cirebon Didapuk Jadi Narasumber Pada Seminar Expert Meeting Menelusuri Jejak Rempah di Asia

PEKALONGAN – Seminar Expert Meeting dengan tema “Menelusuri Jejak Rempah di Asia: Warisan Pengobatan dalam Manuskripsi dan Sejarah Peradaban”, berlangsung di Hotel Santika Pekalongan hari ini (21/7). 

Pada kesempatan itu, Dr. Tendi, S.Pd., S.T., M.Hum, sejarawan dan dosen di Prodi S2 SPI Sekolah Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, didapuk menjadi salah satu narasumber bersama dua narasumber terkemuka lainnya, yaitu: Prof. Seung Won Song dari Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan, dan Dr. (cand.) Sonezza Ladyanna, M.A., yang juga merepresentasikan Hankuk University dan Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Dr. Tendi, memaparkan informasi tentang khazanah medis tradisional dalam manuskrip Nusantara dengan materi yang berjudul Jamu dan Pengobatan Tradisional dalam Manuskrip Kuno Nusantara: Menyingkap Warisan Lokal melalui Naskah. 

Sementara itu, Prof. Seung Won Song mendeskripsikan pengobatan tradisional Korea dan perkembangannya dengan materi yang bertajuk Tradisi Pengobatan Hanbang: Akar Historis dan Transformasi Pengobatan Tradisional Korea. 

Selain itu, Sonezza Ladyanna, M.A., menyampaikan materi bertajuk Filologi dan Etnomedisin dalam Manuskrip Komunitas Matrilineal Islam: Studi Kasus Masyarakat Minangkabau.

Kegiatan Seminar Expert Meeting ini merupakan bagian dari rangkaian program Mora the Air Funds yang didanai oleh Kementerian Agama RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dilaksanakan di Hotel Santika Pekalongan pada Senin, 21 Juli 2025, dengan tim kolaborasi riset dari UIN Siber Syeh Nurjati Cirebon (UIN SSC) dan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang terdiri dari Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, Fika Hidayani, M.Hum, Am’mar Abdullah Arfan, M.H, Hj. Isriani Hardini, Ph.D, Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I, serta Dicky Rachmat Pauji, M.Hum., Ph.D. 

Para peneliti ini secara aktif menggagas dan melaksanakan riset interdisipliner terhadap naskah-naskah kuno yang menyimpan pengetahuan tentang warisan pengobatan tradisional serta dinamika perdagangan rempah di Asia.

Fika Hidayani, M.Hum, dan Am’mar Abdullah Arfan, M.H, selaku anggota tim riset Mora the AIR Funds, yang berasal dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda jangka panjang untuk membangun pusat riset kolaboratif lintas kawasan yang fokus pada studi rempah-rempah dan pengobatan dalam manuskrip kuno. 

Funding riset ini bersumber dari Program Indonesia Bangkit yang merupakan kerjasama antara LPDP dengan Kementerian Agama, dimana riset ini berlangsung selama 3 tahun. Penelitian ini berusaha untuk menggali potensi rempah yang ada dalam naskah kuno untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di samping menghimpun pelbagai informasi dari seluruh pihak terkait, seminar ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dan referensi terkait sumber-sumber tradisional yang otoritatif dalam proses penyelesaian penelitian tim riset kolaborasi Mora the AIR Funds ini. 

“Kehadiran narasumber expert dari Cirebon, Padang, dan Korea ini, diharapkan bisa memberikan masukan dan inspirasi bagi research kami. Bagaimanapun, kami memiliki cita-cita yang mulia, karena kami berharap agar riset kami ke depannya bisa menjadi suatu kajian yang utuh menyeluruh dan memiliki dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat,” pungkas keduanya. (din)

Read More

Komisi III DPRD Dukung Penguatan Peran Karang Taruna Kota Cirebon

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menegaskan pentingnya peran Karang Taruna dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemuda di Kota Cirebon.

DPRD mendorong agar pemerintah daerah memberikan ruang lebih luas bagi organisasi kepemudaan tersebut untuk lebih berperan aktif dan melakukan pembinaan masyarakat.

“Karang Taruna mendukung pelayanan di Kota Cirebon untuk para pemuda. Pemerintah daerah diharapkan mendukung program pembinaan masyarakat yang mereka jalankan,” ujar Ketua Komisi III DPRD, Yusuf MPd saat rapat kerja bersama Karang, Dinas Sosial dan Asisten Pemerintahan Setda Kota Cirebon di Griya Sawala, Senin (21/7/2025).

Yusuf menambahkan, Karang Taruna sampai di tingkat kelurahan memiliki sejumlah program positif yang berjalan baik, seperti pelayanan kesehatan gratis dan kegiatan jalan santai. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala yang menghambat optimalisasi peran mereka.

“Namun ada beberapa kendala yang mereka hadapi, seperti belum adanya regulasi yang mengatur keberadaan Karang Taruna di Kota Cirebon, serta ketiadaan sarana prasarana yang memadai karena sekretariat mereka masih bersifat sewa atau ngontrak,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon untuk memfasilitasi ruang sekretariat permanen bagi Karang Taruna. 

Menurut Yusuf, hal ini penting karena Karang Taruna merupakan mitra strategis Dinsos dalam berbagai program sosial kemasyarakatan.

“Kalau ada program kerja, tinggal disampaikan saja ke pemerintah. Namun, perlu juga ada dukungan fasilitas agar mereka bisa bekerja maksimal,” tandas Yusuf.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Cirebon, Rian Hadi Saputra menyampaikan, kedatangan Karang Taruna ini bertujuan menjalin silaturahmi dan koordinasi, sekaligus menyampaikan berbagai kegiatan yang telah mereka lakukan.

“Karang Taruna telah melaksanakan advokasi dan pendampingan terhadap berbagai permasalahan hukum yang dihadapi pemuda, menyelenggarakan kegiatan sosial, hingga pekan olahraga Karang Taruna,” kata Rian.

Namun, menurutnya, masih ada sejumlah persoalan yang dihadapi. Di antaranya belum adanya regulasi atau aturan khusus yang mengatur keberadaan Karang Taruna di Kota Cirebon, ketiadaan sarana prasarana yang memadai, serta minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

“Harapan kami, komunikasi dan koordinasi dengan terus terjalin dengan baik, dan berbagai persoalan yang kami sampaikan bisa segera diselesaikan,” pungkasnya. (din)

Read More

Komisi II DPRD Cirebon Desak Evaluasi Direksi dan Dewas PAM Tirta Giri Nata

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mendesak Walikota Cirebon untuk mengevalusi jajaran Direksi Perumda Air Minum (PAM) dan Dewan Pengawas Tirta Giri Nata Kota Cirebon.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi II DPRD dengan jajaran Direksi PAM Tirta Giri Nata, Polres Cirebon Kota, Paguyuban Masyarakat Cirebon, LBH Caruban Nagari, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cirebon di Griya Sawala, Senin (21/7/2025).

Rapat kerja tersebut membahas tindaklanjut dan evaluasi kinerja PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, termasuk kasus penggelapan keuangan yang melibatkan salah satu oknum pegawai.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, melalui rapat kerja tersebut mendapat beberapa informasi terbaru, baik dari sisi Polres Cirebon Kota maupun dari direksi PAM Tirta Giri Nata.

“Setidaknya kami mendapatkan informasi terbaru, terutama masalah keuangan yang melibatkan salah satu karyawan PAM Tirta Giri Nata,” tuturnya.

Dua Informasi tersebut, menurut pria akrab disapa Andru itu mengatakan, pekan ini ada penetapan atau kepastikan status hukum bagi karyawan tersebut. Sedangkan dari PAM Tirta Giri Nata sudah menyiapkan sanksi sesuai dengan status hukum yang dikeluarkan Polres Cirebon Kota.

“Jika sudah ada kepastian hukum, kami mendorong PAM Tirta Giri Nata segera menindaklanjuti, paling tidak 1×24 jam. Hal itu untuk memberikan penegasan terhadap publik yang terus mempertanyakan,” paparnya.

Selain itu, Andru juga menyoroti absennya jajaran direksi PAM Tirta Giri Nata dan Inspektorat dalam rapat yang membahas permasalahan serius tersebut. Padahal, menurutnya, mereka memiliki peran penting dalam penyelesaian persoalan.

Lebih lanjut, kata Andru, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewan pengawas PAM Tirta Giri Nata. 

DPRD juga mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami permasalan ini secara lebih menyeluruh.

“Sejak awal kami menghormati proses hukum. Tapi publik bertanya-tanya karena hingga karyawan yang terlibat keuangan tersebut masih kerja, padahal sudah ada pengakuan dan nilai kerugian sesuai audit mencapai Rp3,7 miliar,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Sofyan Satari menyatakan, pihaknya tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polres Cirebon Kota.

“Permasalahan yang berkaitan dengan staf kami masih berjalan. Kami menghormati proses hukum. Jika sudah ada penetapan resmi, kami akan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan hukum,” katanya. (din)

Read More

Kopdes Merah Putih, Motor Presiden untuk Gerakkan Ekonomi Desa

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Senin, 21 Juli 2025. Kopdes Merah Putih termasuk Asta Cita ke-6 Presiden untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo. Trisula pengentasan kemiskinan diluncurkan sepanjang Juli 2025.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan, Minggu (20/7).

Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar seremoni.

Kopdes Merah Putih diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres dikeluarkan dan berlaku pada 27 Maret 2025.

Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan 2 badan dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih, termasuk para Gubernur, Walikota/Bupati dan Kepala Desa.

Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Bahkan, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati mengatakan, kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025, di mana 103 nya menjadi mock up atau model percontohan ke depan. Kisah sukses dari 103 Kopdes Merah Putih ini nantinya akan direplikasi ke desa lainnya, yang diharapkan dapat beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025.

“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. (Kopdes Merah Putih) yang lain persiapannya bertahap. Ini dilakukan untuk memastikan bukan hanya berdiri dan beroperasi, tapi Kopdes Merah Putih bisa memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Adita.

Kopdes Merah Putih dioperasikan melalui pendekatan yang inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Kopdes Merah Putih diharapkan bisa memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan ujungnya mengurangi kemiskinan.

Jadi, tidak adalah lagi pinjol ilegal atau tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat masyarakat desa. Kopdes Merah Putih juga berpotensi mendorong usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, dan menyediakan akses terhadap sumber daya serta layanan yang dibutuhkan masyarakat desa.

Kopdes Merah Putih mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan petani, karena menjadi tempat menampung hasil produksi pertanian secara langsung, tanpa melewati panjangnya rantai pasok yang selama ini menekan keuntungan petani. 

Rantai pasok yang singkat juga menekan pergerakan tengkulak dan menguntungkan konsumen yang bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

Kopdes Merah Putih dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, membangun koperasi baru; kedua mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan ketiga merevitalisasi koperasi. 

Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari kantor, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, dan distribusi logistik.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal dengan mudah tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan akan lebih dekat. Hasil tani dan laut bisa disimpan di tempat yang aman. Distribusi logistik juga berjalan lancar,” pungkas Adita. (din)

Read More

Presiden RI Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih, Pemkot Cirebon Komitmen Dukung Ekonomi Kerakyatan

CIREBON-  Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama para asisten, staf ahli, camat, lurah, dan perangkat daerah terkait, mengikuti peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih  yang diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara virtual, Senin (21/7/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koperasi adalah kekuatan tersembunyi bangsa. Ia mengibaratkan koperasi sebagai lidi. 

“Satu lidi itu lemah. Tak berarti apa-apa. Tapi jika lidi-lidi itu dikumpulkan menjadi satu, ia akan menjadi alat yang ampuh, yang bisa membersihkan jalan, mengangkat debu, mengusir lumpur. Begitu pula koperasi, alat orang-orang lemah yang bersatu membentuk kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti bagaimana sistem koperasi seharusnya dimaknai oleh bangsa ini. Menurutnya, koperasi adalah wadah untuk rakyat yang ingin bangkit bersama.  

“Konsep koperasi bukan untuk yang kuat. Yang kuat akan memilih korporasi, holding, dan segala bentuk PT. Dari lemah menjadi kuat. Dari tidak punya menjadi mandiri,” ucap Prabowo.

Peluncuran program Koperasi Merah Putih ini menjadi tonggak penting menuju ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Sebuah inisiatif yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga nasional, hingga badan usaha milik negara. 

Tak kurang dari 19 kementerian dan belasan BUMN, termasuk Bank BRI, PT Pupuk Indonesia, Bulog, hingga Pos Indonesia, turut bergotong royong mewujudkan cita-cita ini. Sebuah gotong royong nasional yang menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian desa dan kelurahan.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, dalam kesempatan tersebut menegaskan kesiapan dan komitmen daerah dalam menyukseskan program ini. 

“Saat ini, semua kelurahan di Kota Cirebon telah membentuk koperasi merah putih. Kami terus memetakan potensi wilayah masing-masing. Peran operasional koperasi ini kami letakkan di tangan masyarakat setempat agar bisa tumbuh dari bawah,” ungkapnya.

Sekda juga menyampaikan bahwa koperasi ini merupakan satu dari tiga program strategis nasional yang saat ini tengah berjalan di Kota Cirebon, selain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.  Ketiganya menjadi pilar penting dalam pembangunan manusia dan ekonomi lokal. 

“Yang terpenting adalah kita jalankan program ini dengan serius, dengan hati. Kami akan terus memantau pelaksanaannya agar bisa memberi dampak nyata,” tegasnya.

Sekda menilai, Koperasi Merah Putih bukan hanya lembaga ekonomi, tapi simbol kebangkitan rakyat kecil. Menurutnya, koperasi ini bukan sekadar program, tapi gerakan yang menyala di tiap sudut desa dan kelurahan.

"Program semoga menjadi trigger atau pemantik geliat ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal dan penguatan kelembagaan, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wahana lahirnya wirausaha baru, peningkatan produksi UMKM, serta ketahanan ekonomi berbasis komunitas," harapnya. (din)

Read More