Kabupaten Cirebon Kini Miliki Tim Akselerasi Pembangunan Daerah

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan, Kabupaten Cirebon kini memiliki Tim Akselerasi Pembangunan Daerah (TAPD). Tim itu nantinya bergerak untuk merancang pembangunan, sehingga nantinya bersaing mampu dengan daerah lainnya.

Imron mengatakan, pascaorde baru, seluruh wilayah di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan upaya memajukan daerah, sesuai dengan masing-masing potensi di wilayahnya.

"Tim ini nanti memberikan pemikiran dan konsep pembangunan di Kabupaten Cirebon agar lebih maju. Pada era pandemi, sangat berdampak kepada perekonomian," kata Imron saat menghadiri rapat TAPD di Gedung Setda Kabupaten Cirebon, Senin (27/9/2021).

Menurut Imron, Kabupaten cirebon ini merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam daerah dengan jumlah pengangguran terbanyak. Sumber daya manusia (SDM) pun masih kalah unggul.

Berharap, lanjut Imron, Kabupaten Cirebon bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. "Saya lihat beberapa daerah lain, salah satunya Bandung selalu menolak bantuan dari pusat, karena PAD-nya tinggi. Sudah saat Kabupaten Cirebon lebih maju," kata Imron.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih menyebutkan, sejumlah investor yang akan ekspansi ke Kabupaten Cirebon kerap mengeluhkan sulitnya mengakses perizinan. Menurutnya, harus ada supaya teknis perizinan bisa lebih mudah.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Cirebon bakal memiliki mal pelayanan publik (MPP). Nantinya, seluruh penerbitan izin bisa dilakukan di satu tempat.

"Pelaksanaan belum bisa berjalan. Perizinan ini masih rumit, harus ada percepatan. Era pandemi, pemilihan ekonomi harus berjalan," kata wakil bupati.

Sementara, Guru Besar Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Prof Dr H Sugianto SH, MH mengatakan, jangan sampai tim hanya dibentuk saja, namun tidak dipertegas dengan legalitas.

"Jangan sebatas seremonial, yang pertama harus ada legalitas berupa SK. Organisasi apapun harus ada koordinator. Jangan hanya dibentuk, struktur harus jelas," kata Sugianto. (din)

Read More

Sukses di Poros Jati, Ketua Jurusan KPI Berikan Piagam Penghargaan Kepada Mahasiswa KPI Berprestasi

Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Mohamad Burhanudin tengah memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada mahasiswa KPI Berprestasi di ajang Poros Jati, (27/9/2021).

FOKUS CIREBON - Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Mohamad Burhanudin memberikan apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan kepada sejumlah mahasiswa KPI yang berprestasi pada ajang Poros Jati, Senin (27/9/2021).

Aan menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut bertujuan untuk memotivasi dan memberikan dukungan secara mental agar mahasiswa KPI IAIN Cirebon mampu terus meningkatkan prestasinya di masa depan, baik dalam kompetisi lokal, nasional bahkan internasional.

"Tujuan pemberian penghargaan ini,  untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa, terutama meningkatkan prestasinya terutama di ajang kompetisi-kompetisi lainnya," terang Ketua Jurusan KPI.

Aan menambahkan, ada 11 mahasiswa Jurusan KPI yang meraih prestasi pada ajang Poros Jati 2021, di antaranya Saaiqurrizqi (Juara 3 - Badminton), Mita Sri wahyuni (Duta kampus Wakil I), Mukhamad Adnil Faisal (Juara 1 Master Of Ceremony), Sinta Bella Flora Berliana (juara 3-KTI ilsos), Af Rizal Rohman A (juara 1 - pop solo islami), Mukhamad Adnil Faisal, Royhan Aldhifa Rafly, Khansa Salsabila Putri (ketiganya merupakan juara 2 - Karya Inovatif), Lestari Setia Budi (Juara 3 - Master of Ceremony), Abdul Jamil (Juara 3 - Tenis Meja), Firda Aulia Hidayah (Juara 2 - Musabaqoh Qira'atul Kutub).

"Tentu capaian prestasi ini sangat membanggakan dan kita patut berbangga pada mahasiswa yang terus mengukir prestasi. Kita juga akan terus memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi juara, agar mereka bisa  bersanding dan bersaing tidak hanya dikancah lokal tapi juga nasional dan international," kata Aan. (din)

Read More

Kuatkan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi, Puslitbang Kemenag RI Bersama IAIN Cirebon Gelar Dialog Budaya Keagamaan

Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof M Arskal Salim GP bersama Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada kegiatan Dialog Budaya Keagamaan di salah satu Hotel di Cirebon. 

FOKUS CIREBON - Pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi diperlukan untuk membangun kembali komitmen kebangsaan dan menyukuri dengan apa yang dicapai dalam konsensus berbangsa ini. Sehingga moderasi beragama menjadi tema besar Kementerian agama di dalam mempersatukan umat di Indonesia. 

Maka khazanah keagamaan ini, di pandang memberikan kontribusi bagi penguatan nilai-nilai moderasi beragama, dalam penguatan tersebut Puslitbang Kemenag RI bersama IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menggelar kegiatan Dialog Budaya Keagamaan selama tiga hari, Sabtu hingga Senin (25-27/9/2021) dan dibuka langsung oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, Sabtu (25/9/2021), di salah satu hotel di Cirebon.

Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas

Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.

Sehingga penguatan kehidupan beragama yang moderat dapat mewujudkan moderasi beragama sebagai jalan tengah dari dua kutub ekstrem kanan dan kiri.

Untuk itu, imbuh dia, perlu dicarikan formula yang tepat untuk dua kutub tersebut. Pasalnya, menurut Yaqut, perbedaan agama dan keyakinan jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial.

“Seperti penutupan paksa tempat ibadah, penyerangan rumah warga, karena mayoritas dan minoritas, dan lain sebagainya,” terang dia.

Oleh karena itu, jelas Yaqut, diperlukan upaya-upaya dari semua pihak melalui pendekatan kultural yang tepat. Sehingga, moderasi beragama pun bisa dijalankan dengan baik.

“Salah satu pendekatan budaya dalam pelaksanaan moderasi beragama adalah memberikan ruang dan peran di Kesultanan Nusantara,” ujar dia.

Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof M Arskal Salim GP.

Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof M Arskal Salim GP menegaskan, perguruan tinggi keagamaan saat ini begitu aktif menyuarakan moderasi.

“Peran perguruan tinggi sangat aktif, selain membuat rumah moderasi beragama, juga mengembangkan materi ajar untuk memperkuat rasa toleransi, rasa kerukunan, cinta damai, dan juga yang paling penting menolak kekerasan. Saya rasa itu peran penting dari perguruan tinggi kita hari ini,” terangnya.

Selain itu, Arskal juga menegaskan, bahwa beberapa upaya penguatan moderasi beragama sudah dilakukan Kementerian Agama melalui berbagai macam kajian dan riset tangan dan penerbitan serta disosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia. 

Arskal menambahkan, melalui kegiatan dialog ini, pihaknya mencoba melihat hubungan yang harmonis antara budaya di nusantara dengan agama-agama di Indonesia. Bahkan, kata Arskal, sesungguhnya agama yang dimaksud tersebut bukan hanya Islam, tetapi juga agama-agama lainnya yang ada di Indonesia.

“Maka dengan kegiatan ini kami mencoba mensinergikan kekuatan di masyarakat terutama para kesultanan yang juga menjadi stakeholder dalam penguatan moderasi beragama. Nah, dengan acara ini kita mencoba melihat ruang-ruang mana saja yang bisa kita kontribusi bersama untuk melakukan terobosan moderasi beragama,” tandasnya. 

Kepala Balitbang Kemenag RI, Prof Achmad Gunaryo

Sementara menurut Kepala Balitbang Kemenag RI, Prof Achmad Gunaryo, melalui Dialog Budaya Keagamaan bertema “Kesultanan Nusantara dan Moderasi Beragama” yang dilaksanakan atas kerja sama Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini, pihaknya ingin mengingatkan kembali warisan budaya di masa lalu.

Achmad Gunaryo menjelaskan, hubungan ulama dan umara yang terjalin dengan indah yang sudah menjadi budaya. Bahkan, dari hal tersebut telah menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang terkenal dengan keramahtamahan dan sopan santunnya.

“Kita semua tentu sadar bahwa kita bagian dari bangsa yang memiliki sejarah yang begitu eksotik, semuanya serba moderat. Sehingga sejarah itu tidak boleh hilang, itu harus dimunculkan kembali. Dan kegiatan ini adalah sebuah upaya untuk memunculkan kembali kesadaran itu,” paparnya.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta, M.Ag, dalam sambutannya menegaskan transformasi kelembagaan kampus IAIN menjadi universitas berbasis siber mengarusutamakan konsep moderasi.

Sumanta juga menyampaikan bahwa seluruh jurusan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati menerapkan mata kuliah yang mengusung kearifan lokal dalam merealisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Mata kuliah tersebut diberi nama Cirebonology.

"Di IAIN Syekh Nurjati, setiap jurusan mengajarkan matakuliah Cirebonology. Ilmu tentang ke-Cirebon-an,” terangnya.

Terkait ini, Sumanta menjelaskan, bahwa Cirebon merupakan kota dengan mata rantai historis yang menarik, terutama dari sisi sosiokultural keagamaan. Selain itu, Cirebon juga menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam di Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat penyebaran Islam sekaligus Pusat budaya di Jawa Barat. 

Demikian juga IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga perguruan tinggi negeri yang ada di Cirebon berupaya maksimal untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai Luhur tari budaya Cirebon ke dalam lembaga perguruan tinggi. Selain itu, dalam transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi universitas berbasis, juga mengarusutamakan konsep moderasi.

Didin Nururosidin MA PHd, Panitia Penyelenggara Dialog Budaya Keagamaan, juga Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan, dialog budaya keagamaan ini dilatarbelakangi fakta bahwa kita itu masyarakat yang heterogen dan budaya multikultur, dengan kekayaan budaya yang sangat luar biasa, sehingga kita perlu mengangkat hal-hal yang demikian.

"Kita dihadapkan dengan fakta bahwa masih banyak persoalan-persoalan yang keterkaitan dengan budaya, keterkaitan dengan agama, hubungan agama dan budaya, kemudian masih banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama," ujar Didin.

Untuk itu, kita mencoba flashback ke belakang bagaimana agama dikembangkan di tanah air kita dan salah satu yang memiliki peran yang disebut moderasi beragama adalah para kesultanan-kesultanan. 

"Jadi dialog ini mencoba menggali itu, menggali peran kontribusi kesultanan-kesultanan yang sudah berada berabad-abad di Indonesia itu terangkan sikap-sikap moderasi beragama. Jadi apa yang kita nikmati saat ini dengan masyarakat yang multikultur, masyarakat yang toleran, masyarakat yang bisa menghormati satu sama lain, itu tidak bisa lepas dari peran kesultanan di masa lalu, apalagi Cirebon," katanya.

Didin juga menjelaskan, kegiatan ini melibatkan para budayawan budayawan, karena mereka yang mengetahui secara persis terkait budaya budaya yang berkembang. Kemudian tokoh agama yang diwakili FKUB , kemudian Kementerian Agama juga para akademisi. 

Sementara itu, kegiatan dialog budaya keagamaan ini diikuti sekitar 500 lebih peserta online serta 62 peserta offline. Dalam kegiatan ini juga menggandeng Bank Indonesia Cirebon serta menampilkan sejumlah karya produk UKM yang sudah menggunakan aplikasi GRIS. (Nurudin)

Read More

Dr H Sumanta M.Ag : Bentuk Wujud Moderasi, IAIN Cirebon Berupaya Maksimal Menginternalisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Cirebon Ke Dalam Perguruan Tinggi

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta, Dr H Sumanta M.Ag saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Dialog Budaya Keagamaan di salah satu hotel di Cirebon, Sabtu (25/9/2021).

FOKUS CIREBON - Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag di acara Pembukaan Dialog Budaya Keagamaan hasil kerjasama Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI bersama IAIN Cirebon menegaskan, bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga perguruan tinggi negeri yang ada di Cirebon berupaya maksimal untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai luhur dari budaya Cirebon ke dalam lembaga perguruan tinggi.

Bahkan, rektor mengungkapkan, dalam transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi universitas berbasis siber juga mengarusutamakan konsep moderasi.

“Harapannya, transformasi tersebut bukan hanya tentang keunggulan dalam pemanfaatan teknologi semata, namun juga dapat menjadi lembaga yang berhasil mempertalikan agama dengan nilai kebudayaan lokal melalui cara pandang yang moderat,” paparnya.

Mengenai Dialog Budaya Keagamaan ini, Sumanta memberikan sudut pandang  Cirebon yang multikultural, sehingga Cirebon merupakan kota dengan mata rantai historis yang menarik, terutama dari sisi sosiokultural keagamaan. 

Selain itu, Cirebon juga menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam di Indonesia. Sehingga pada gilirannya menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat penyebaran Islam sekaligus pusat budaya di Jawa Barat.

Maka tak mengherankan jika para ahli berpendapat, bahwa untuk memahami kebudayaan masyarakat Cirebon tidak dapat dilepaskan dari Islam yang telah berperan dalam membentuk kebudayaan itu.

“Pernyataan di atas menjadi suatu keniscayaan bahwa Cirebon memiliki keragaman budaya sebagai kekayaan sosial berupa nilai-nilai kebudayaan yang luhur,” ujar Sumanta.

Untuk itu, kata Sumanta, diperlukan proses transmisi melalui dialog-dialog kebudayaan yang bertujuan untuk mengkristalisasi warisan nilai-nilai kebudayaan tersebut. Selain itu, dalam prosesnya juga dibutuhkan pula penelaahan terhadap peran Islam sebagai agama mayoritas. Karena, bagaimanapun terdapat akulturasi antara tradisi yang membudaya dengan agama itu sendiri.

“Seperti telah kita ketahui bersama, proses Islamisasi berlangsung lama di Cirebon. Dan Islam di Cirebon, seperti juga di daerah lain di Indonesia, menjadi agama yang bukan hanya menyediakan sistem keyakinan dan peribadatan, juga sistem relasi sosial yang memiliki fungsi mendasar sebagai pembentuk “moral community”, salah satunya melalui bentuk kesultanannya,” terang Rektor Sumanta.

Sumanta juga menjelaskan, bahwa Kesultanan Cirebon dicetuskan dengan sangat moderat, khususnya dalam konsep cipta ekspresi religi. Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana Sunan Gunung Jati sebagai pionir Kesultanan Cirebon mengkonsepsi ajaran-ajaran Islam yang dapat menyesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat Cirebon pada saat itu.

Untuk itu, kata Sumanta, memaknai agama dalam konteks ke-Cirebon-an, setidaknya harus menyertakan 3 dimensi dasarnya, yaitu dimensi keyakinan beragama, prinsip praktik keagamaan, dan dimensi pengalaman beragama.

“Karena bagaimanapun agama sebagai realitas sosial, paling tidak memiliki tiga corak pengungkapan. Yaitu sebagai sistem kepercayaan, sistem persembahan, dan sistem hubungan sosial. Dan hal terakhir menjadi standing point, di mana Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk memerlukan perumusan sekaligus aktualisasi yang riil dari konsep moderasi beragama,” ucapnya.

Demikian juga, Sumanta menjelaskan, sebagai Culture Builder (pembangunan) setiap agama, termasuk Islam memiliki tinggalan budaya yang perlu dilestarikan dan dipelihara. Karena, pada hakikatnya hal itu merupakan kekayaan yang harus diwariskan sebagai Khazanah keagamaan.

Khazanah keagamaan, menurut Sumanta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya. Semua bentuk peninggalan tersebut terkait dengan beragam aspek keberagamaan. Mulai dari aspek keyakinan, pengalaman ritual, pengetahuan, tata ajaran, artefak keagamaan, serta segenap objek produk hubungan sebab akibat antara agama dan aspek lainnya.

“Karena bagaimanapun, khazanah keagamaan pada gilirannya menjadi karakteristik penting bagi peradaban suatu bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, kegiatan Dialog Budaya Keagamaan yang dibuka langsung oleh Menteri Agama RI, diselenggarakan di salah satu hotel di wilayah Cirebon ini bertemakan “Kesultanan Nusantara dan Moderasi Beragama” dan dilaksanakan selama 3 hari, yakni Sabtu-Senin (25-27/9/2021) dengan peserta 62 Offline serta 500 lebih online. (Nurudin)

Read More

Bupati Ajak Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Pembangunan Desa

Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag

KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak Karang Taruna untuk menjadi motor penggerak perubahan di daerahnya untuk kemajuan pembangunan di desa. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat menghadiri acara Temu Karya Karang Taruna V Kabupaten Cirebon tahun 2021 di Hotel Apita  Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Minggu (26/9/2021). 

Kegiatan Temu Karya Karang Taruna ini sekaligus pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon periode 2021-2026. Dengan dihadiri 40 ketua Karang Taruna tingkat kecamatan dan Karang Taruna Provinsi Jawa Barat dan perwakilan se-ciayumajakuning. 

"Di desa banyak potensi yang bisa membawa desa lebih maju lagi, akan tetapi harus ada kerja sama semua pihak salah satunya Karang Taruna ini," kata Bupati Imron. 

Imron menjelaskan, peran Karang Taruna di tingkat kecamatan dan desa harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan Karang Taruna Kabupaten Cirebon harus hadir di tengah-tengah masyarakat. 

"Karang Taruna harus hadir di semua sektor, seperti pertanian, ekonomi, sosial, budaya bahkan pada saat pandemi Covid-19, meraka  harus menjadi pengarah bagi masyarakat, demi kemajuan daerahnya," katanya. 

Ia pun berharap kepada kepengurusan yang baru nantinya bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi dari Karang Taruna sebelumnya. 

"Karang Taruna harus lebih maju lagi dengan kepengurusan yang lama, mereka harus bisa menyaring apa yang dilakukan Karang Taruna lama mana yang baik dan mana yang kurang baik, sehingga apa yang nanti dilakukan sama kepengurusan yang baru bisa lebih maju lagi," katanya.

"Karang Taruna kepengurusan yang lama diharapkan bisa menjadi pembawa perubahan untuk diarahkan kepada kepengurusan yang baru supaya lebih baik lagi," tambah Imron. (din)

Read More

Atasi Masalah Ekonomi di Masyarakat, Pemkab Cirebon Apresiasi Baznas Kabupaten

CIREBON.- Bupati Cirebon Drs.H. Imron, M.Ag menyebutkan, bantuan kepada masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19 ini sebagiannya mengandalkan dana zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon.

Imron mengatakan, zakat yang dihimpun Baznas Kabupaten Cirebon dari aparatur sipil negara (ASN) membantu meringankan masyarakat. Beberapa di antaranya, bantuan sembako untuk penyuluh agama non PNS, bantuan sosial tunai, hingga bantuan alat kesehatan untuk penanganan wabah.

"Kalau menggunakan anggaran daerah, harus melalui sejumlah mekanisme, tidak bisa secepat seperti menggunakan dana dari zakat," kata Imron saat memberikan bantuan bersama Baznas di Pendopo Bupati, Kota Cirebon, Minggu (26/9/2021).

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon terbantu dengan kehadiran Baznas. Hadirnya lembaga tersebut, mampu dalam mengatasi sebagian permasalahan ekonomi di masyarakat. 

Imron mengatakan, selain memberikan bantuan Covid-19, Baznas juga membantu warga yang tidak mempunyai biaya perawatan di rumah sakit, beberapa di antaranya dibiayai hingga kembali pulih. 

"Baznas juga setiap bulan memberikan bantuan kepada warga yang kesusahan maupun terkena bencana," kata Imron.

Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, KH Budiman Mahfud mengatakan, selama Agustus-September 2021 jumlah pendapatan dari zakat serta infaq yang berhasil dihimpun lebih dari Rp 2,8 miliar. Sebelum akhir September, uang tersebut akan disalurkan.

"Nanti kami distribusikan juga secara simbolis di kantor kami. Masih ada beberapa waktu untuk menghimpun hingga akhir bulan ini," katanya.

Budiman mengatakan, potensi pendapatan zakat dari aparatur sipil negara (ASN) setiap bulannya sebanyak Rp 1,3 miliar. Pada 2020, jumlah yang berhasil dihimpun pihaknya mencapai Rp 11 miliar lebih.

Menurut Budiman, kalau pemasukannya lebih banyak, maka akan lebih bermanfaat untuk para penerima (mustahik). Pendistribusian yang dilakukan Baznas Kabupaten Cirebon dalam satu tahun bisa lebih dari lima kali.

"Jadi memang sangat dinamis, begitu terima kemudian harus didistribusikan," katanya. (din)

Read More

Bangun Moderasi Beragama, Puslitbang Kemenag RI Bersama IAIN Cirebon Gelar Dialog Budaya Keagaamaan

Dialog Budaya Keagamaan, hasil kerjasama Puslitbang Kemenag RI bersama IAIN Syekh Nurjati, yang diselenggarakan selama tiga hari, di salah satu hotel di Cirebon, Sabtu-Senin (25-27/9/2021).

FOKUS CIREBON - Moderasi beragama menjadi tema besar Kementerian agama di dalam mempersatukan umat di Indonesia. Khazanah keagamaan ini, di pandang memberikan kontribusi bagi penguatan nilai-nilai moderasi beragama, dalam penguatan tersebut Puslitbang Kemenag RI bersama IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menggelar kegiatan Dialog Budaya Keagamaan selama tiga hari, Sabtu hingga Senin (25-27/9/2021) dan dibuka langsung oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, Sabtu (25/9/2021), di salah satu hotel di Cirebon.

Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP, MA dan  Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Sudut pandang keduanya pada potret terkini dalam kehidupan beragama, terutama menyangkut pemahaman keagamaan yang beragam, sehingga perlunya mempersiapkan diri dan merevitalisasi pemahaman tentang sikap moderasi beragama.

Menurut Arskal beberapa upaya penguatan moderasi beragama sudah dilakukan Kementerian Agama melalui berbagai macam kajian dan riset tangan dan penerbitan dan disosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia. 

Sedang menurut Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta, M.Ag, Cirebon merupakan kota dengan mata rantai historis yang menarik, terutama dari sisi sosiokultural keagamaan. Selain itu, Cirebon juga menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam di Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat penyebaran Islam sekaligus Pusat budaya di Jawa Barat. 

Demikian juga IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga perguruan tinggi negeri yang ada di Cirebon berupaya maksimal untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai Luhur tari budaya Cirebon ke dalam lembaga perguruan tinggi. Selain itu, dalam transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi universitas berbasis, juga mengarusutamakan konsep moderasi.

Didin Nururosidin MA PHd, Panitia Penyelenggara Dialog Budaya Keagamaan, juga Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan, dialog budaya keagamaan ini dilatarbelakangi fakta bahwa kita itu masyarakat yang heterogen dan secara budaya multikultur dan kita juga memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa, maka kita perlu mengangkat hal-hal yang demikian.

"Kita dihadapkan dengan fakta bahwa masih banyak persoalan-persoalan yang keterkaitan dengan budaya, keterkaitan dengan agama, hubungan agama dan budaya, kemudian masih banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama," ujar Didin.

Untuk itu, kita mencoba flashback ke belakang bagaimana agama dikembangkan di tanah air kita dan salah satu yang memiliki peran yang disebut moderasi beragama adalah para kesultanan-kesultanan. 

"Jadi dialog ini mencoba menggali itu, menggali peran kontribusi kesultanan-kesultanan yang sudah berada berabad-abad di Indonesia itu terangkan sikap-sikap moderasi beragama. Jadi apa yang kita nikmati saat ini dengan masyarakat yang multikultur, masyarakat yang toleran, masyarakat yang bisa menghormati satu sama lain, itu tidak bisa lepas dari peran kesultanan di masa lalu, apalagi Cirebon," katanya.

Kenapa Cirebon ini menjadi penting, karena Cirebon di masa lalu, karena Cirebon memiliki kerajaan Islam dengan karakter yang khas dalam mengembangkan moderasi beragama. Kita tahu bahwa Bagaimana sultan-sultan di masa lalu mampu bisa mengombinasikan unsur budaya dengan unsur agama dengan sangat cantik, cerdas, dan luar biasa.

Kita lihat di semua ornamen-ornamen, budaya-budaya, dan tradisi-tradisi yang ada di Cirebon ini selalu merujuk pada kreasi para Sultan di masa lalu. "Nah kita mencoba menggali itu," jelas Didin.

Didin juga menjelaskan, kegiatan ini melibatkan para budayawan budayawan, karena mereka yang mengetahui secara persis terkait budaya budaya yang berkembang. Kemudian tokoh agama yang diwakili FKUB , kemudian Kementerian Agama juga para akademisi. 

Didin berharap, dialog ini memunculkan perspektif yang lebih komprehensif terkait bagaimana sebenarnya budaya keagamaan yang berkembang di Indonesia melalui teropong dan kiprah serta kontribusi Kesultanan di nusantara ini.

"Ini adalah awal yang baik, karena Kementerian Agama melalui Balitbang sudah secara intensif dan konsisten melakukan penelitian-penelitian terkait toleransi beragama di Indonesia dan kegiatan ini merupakan bagian dari itu. Jadi bagaimana mereka melakukan survei terkait indeks toleransi. Kebetulan Jawa Barat ini ketiga tapi dari bawah, kita juga membawa masyarakat untuk flashback ke belakang, yakni belajar dari masa depan untuk masa kini dan masa yang akan datang," terangnya. 

Sementara itu, kegiatan dialog budaya keagamaan ini diikuti sekitar 500 lebih peserta online serta 62 peserta offline. Dalam kegiatan ini juga menggandeng Bank Indonesia Cirebon serta menampilkan sejumlah karya produk UKM. 

Bakti Artanta Kepala Perwakilan Bank Indonesia menyatakan, bahwa UKM-UKM ini bukan UKM biasa yang manual, tapi sudah digital dengan sistem pembayaran bersifat GRIS.

"Kami juga sangat mendukung ekonomi syariah, dan kami akan terus bersilaturahmi untuk menggarap ekonomi syariah ini di wilayah Ciayumajakuning," paparnya saat memberikan sambutan pada acara  dialog budaya keagamaan.

Selain itu, dialog kebudayaan ini kata Bakti Artanta, bisa menyatukan silaturrahmi kita secara nasional untuk memajukan negara dan pencapaian Indonesia maju. 

"Dalam menjalankan tugas, Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri, maka sinergitas menjadi energi bagi kerja-kerja kami, dan kami sangat merespon kegiatan ini," tandasnya. (Nurudin)

Read More

Penyaluran Subsidi Pupuk Melalui Kartu Tani Bakal Tingkatkan Produktivitas Hasil Pertanian

KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Kabupaten Cirebon optimistis penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani bakal meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Selain itu, bisa pula mendorong kesejahteraan para petani.

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon Drs.H.Imron, M.Ag saat menghadiri Hari ke-61 Tani Nasional di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Sabtu (25/9/2021). Acara teraebut juga dihadiri Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih,SE, M.Si 

Saat menghadiri acara tersebut, Bupati Cirebon mendapatkan banyak keluhan dari petani, salah satunya yaitu, kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi serta bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

"Kami mengingatkan petani agar bisa tertib administrasi, salah satunya yaitu, memiliki kartu tani," kata Bupati Cirebon.

Menurut Bupati Cirebon, adanya Kartu Tani bukan cara pemerintah untuk mempersulit para petani. Namun merupakan salah satu upaya mencegah bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. 

"Agar bisa mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, petani harus menunjukkan kartu tani. Kalau tidak, dikhawatirkan bakal disalahgunakan seperti diperjualbelikan kembali," katanya.

Selain itu, Bupati Cirebon juga meminta maaf kepada seluruh petani di Kabupaten Cirebon lantaran adanya pengurangan bantuan pertanian. Hal ini diakibatkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Meskipun begitu, nasib petani akan terus diperjuangkan," Saya sendiri berkomitmen kepada para petani," kata Imron.

Sementara itu Anggota DPR RI, Ono Surono, ST, mengatakan, selama ini petani di Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon rata-rata berumur 50 tahun keatas. 

Bahkan, hanya sebagian kecil yang umurnya di bawah 40 tahun yang menggeluti pekerjaan sebagai petani. 

Menurutnya, ini diakibatkan kurangnya regenerasi di kalangan petani itu sendiri. Sebab, rata-rata anak muda itu lebih banyak bekerja merantau keluar kota dibandingkan di kampungnya sendiri. 

"Di masa pandemi Covid-19 justru petani diuntungkan, karena anak muda yang bekerja di luar kota berbondong-bondong pulang kampung untuk bekerja menjadi petani. Sebab, pekerjaan di kota semuanya tutup karena dampak pandemi," kata Ono. 

Ono menjelaskan, walaupun para petani banyak yang berumur di atas 50 tahun, bukan berarti ketertarikan kaum muda untuk menjadi pentani itu tidak ada. 

"Biasaya di kalangan petani  kurang maksimal masalah permodalan, ongkos produksinya sangat tinggi, pada saat dihiitung setiap kali panen kalau 3 bulan atau 4 bulan setiap penennya petani menghasilan Rp 3 juta perbulan. Itu sudah bagus sehingga pasti anak muda akan  tertarik. Misalkan, tanah milik sendiri dan airnya gampang, pupuk mudah didapat, harga gabah bagus. Akan tetapi pada saat lahannya sewa, air pakai sistem proyek, pupuk susah dan penghasilan petani sebulan paling Rp 1.5 juta, sehingga tidak ada anak muda yang mau turun ke sawah karena penghasilannya kecil," katanya. (din)

Read More

Tanpa Pawai Ta'aruf, Pembukaan MTQ Ke-47 Kabupaten Cirebon Berlangsung Sederhana

KABUPATEN CIREBON - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 Kabupaten Cirebon digelar. Agenda tahunan ini berlangsung mulai Jumat (24/9/2021) sampai Rabu (29/9/2021) di Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, gelaran MTQ ini merupakan ajang untuk mencari qori dan qoriah terbaik dari Kabupaten Cirebon. Nantinya, peserta terbaik bakal mewakili ke tingkat provinsi hingga nasional.

"Sekarang waktunya untuk membuktikan yang terbaik. Jangan menyia-nyiakan kesempatan dalam MTQ ini," kata Bupati Cirebon saat membuka MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon mengatakan, MTQ kali ini berbeda dengan gelaran sebelumnya. Di mana, seluruh peserta, panitia, hingga penonton yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Meskipun protokol kesehatan dilakukan secara ketat, kata bupati, penyebaran kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Cirebon saat ini terus melandai dan sudah turun ke level 3.

"Dengan semangat protokol kesehatan mari kita sukseskan MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Cirebon ini. Selain itu, kegiatan ini juga membangun nilai silaturahmi sesama masyarakat, sehingga semakin memperkuat Kabupaten Cirebon sebagai kota religius dan agamis,” kata Bupati.

Berdasarkan informasi, MTQ tingkat Kabupaten Cirebon sebelumnya digelar pada 2019 di Kecamatan Arjawinangun. Juara dalam gelaran tersebut yakni Kecamatan Plumbon.

Perbedaan gelaran pada 2019 dengan 2021 yakni tahun 2019 adanya pawai ta’aruf atau menunjukan kebolehannya berkeliling menuju mimbar utama kepada pejabat daerah. Sedangkan, 2021 tidak ada pawai ta'aruf karena masih suasana pandemi. (bam)

Read More

Menteri Agama RI : Semua Harus Berkomitmen Merawat Kebudayaan Sebagai Media Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia

Menteri Agama RI saat membuka kegiatan Dialog Budaya Keagamaan, di salah satu hotel di Cirebon, Sabtu (25/9/2021).

FOKUS CIREBON - Harmonisasi umat beragama harus dirawat dan dijaga dan semua harus berkomitmen merawat kebudayaan sebagai media penguatan moderasi beragama di Indonesia. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Dialog Budaya Keagamaan hasil kerjasama Balitbang Kemenag RI dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di salah satu hotel Cirebon, Sabtu (25/9/2021).

Hadir pada acara tersebut, Kepala Puslitbang dan Diklat Kemenag RI, seluruh Kepala Kementerian Agama di wilayah III Cirebon, Kepala Bank Indonesia Cirebon, Forum Silaturrahmi Keraton Nusantara, FKUB sewilayah III Cirebon, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan unsur pimpinan rektorat, budayawan, DMI dan tamu undangan lainnya.

Usai dibuka Menteri Agama RI, Tari Topeng Kelana ditampilkan hingga memukau peserta dialog budaya keagamaan. Dialog Budaya Keagamaan sendiri mengusung tema 'Kesultanan Nusantara dan Moderasi Beragama' dan diikuti oleh sekitar 60 peserta offline serta 500 lebih peserta online.

Dalam sambutannya, Menteri Agama RI menyampaikan, bahwa beberapa tahun terakhir ini implementasi moderasi beragama sebagai cara pandang sikap dan perilaku beragama yang moderat sudah menjadi mainstream penguatan kehidupan beragama di Indonesia.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat indonesia yang sangat beragam, sehingga diperlukan strategi kebudayaan agar kehidupan harmonis umat beragama tetap terawat terjaga.

Beberapa upaya penguatan moderasi beragama, ucap Yaqut, sudah dilakukan Kementerian Agama melalui berbagai macam kajian dan riset tangan dan penerbitan dan disosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai contoh, riset tentang nilai moderasi beragama dalam naskah kuno membuat indeks kerukunan umat beragama, penelitian moderasi beragama pada rumah ibadah bersejarah dan sebagainya.

Pada bagian akhir tersebut, berdasarkan penelitian Puslitbang lektur keagamaan dan manajemen organisasi pada tahun 2020 atas 31 rumah ibadah bersejarah yaitu Masjid, Gereja, Vihara Tridharma dan Klenteng membuktikan bahwa perbedaan bisa dirajut dengan tradisi keagamaan dengan mengusung tradisi dan kearifan lokal.

"Riset ini membuktikan bahwa kebudayaan berbasis tradisi lokal memberikan kontribusi yang besar terhadap penguatan kehidupan beragama yang moderat dalam mewujudkan moderasi beragama sebagai jalan tengah dari dua kutub ekstrem kanan dan kiri. Maka perlu dicarikan formula yang tepat, perbedaan agama dan keyakinan jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti penutupan paksa tempat ibadah penyerangan rumah warga karena mayoritas dan minoritas dan lain sebagainya," terangnya.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya dari semua pihak melalui pendekatan kultural yang tepat, moderasi beragama bisa dijalankan dengan baik, salah satu pendekatan budaya dalam pelaksanaan moderasi beragama adalah memberikan ruang dan peran di Kesultanan Nusantara.

Sebagaimana diketahui, bahwa sejarah penyebaran Islam di peran Kesultanan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai agen penyebaran agama sekaligus perawat kebudayaan. Kontribusinya dalam penguatan moderasi beragama tampak sangat jelas pada upaya membangun relasi antara agama dan budaya yang semakin harmonis. 

Yaqut juga menambahkan, bahwa harmonisasi antar agama dan budaya merupakan warisan leluhur yang diprakarsai oleh Wali Songo yang perannya dalam menyebarkan Islam di Indonesia tidak diragukan lagi.

Dialektika keduanya mengajarkan pada kita sikap saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati adalah pilihan yang paling tepat dalam membangun masyarakat yang beradab toleran dan harmonis berbasiskan dalam nilai agama dan kearifan lokal.

"Saya mengajak untuk bersama-sama berkomitmen untuk merawat kebudayaan kita sebagai media penguatan moderasi beragama di Indonesia yang lebih baik," tandas Menteri Agama yang disampaikan  langsung melalui teleconference. (Nurudin)

Read More

Bupati Imbau Masyarakat Kabupaten Cirebon Segera Buat Sertifikat Tanah

CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat di wilayahnya agar segera membuat sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat menghadiri peringatan 61 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021). 

Menurut Imron, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki program yang dinamakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Bahkan, Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah 50 ribu bidang tanah. 

"Dari 50 ribu bidang tanah baru, 12 ribu lebih bidang tanah yang sudah memiliki dasar penerbitan sertifikat. Artinya, masih kurang banyak yang belum bersertifikat," kata Bupati Imron. 

Imron berharap, masyarakat bisa memanfaatkan program PTSL dari pemerintahan ini. Sebab, dengan program ini biaya yang dikeluarkan tidaklah besar. 

"Pembuatan sertifikat dengan adanya PTSL gratis, paling ada untuk biaya koordinasi dengan desa sebesar Rp 150 ribu," katanya.

Sementara itu, Kepala Pertanahan Kabupaten Cirebon, Mokhamad, S.sos, M.Si mengatakan, dari program PTSL yang ditargetkan 50 ribu bidang tanah sampai akhir ini hanya beberapa persen saja yang sudah melengkapi berkasnya. 

"Untuk pengukurannya, baru 33 ribu bidang tanah dari 50 ribu bidang tanah. Artinya, masih ada 12 ribu bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran. Tetapi saya targetkan bulan Oktober 2021 untuk pengukuran selesai," katanya. 

"Sedangkan untuk di Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah dari pemerintah pusat sebanyak 50 ribu bidang tanah untuk 33 desa. 

"Untuk pengumpulan data yuridis sebagai dasar penerbitan sertifikat itu baru 12 ribu lebih, dari 50 ribu bidang tanah. Artinya, masih banyak sekali kekurangannya. Ini disebabkan  karena antusiasme masyarakat sangat rendah dengan program ini," katanya.

Mokhamad menjelaskan, dari target tersebut,  dirinya sangat pesimistis angka 50 ribu bidang tanah tersertifikat di Kabupaten Cirebon tahun ini bisa tercapai. 

"Kalau saya amati dari pemerintah desanya yang kurang mendorong masyarakat untuk mendaftarkan program PTSL. Di samping itu, kita tidak bisa langsung sosialisasi ataupun melakukan penyuluhan secara masif karena masih pandemi Covid-19," katanya. 

Ia pun mengungkapkan, di Kabupaten Cirebon masih ada 350 ribu bidang tanah yang belum terdaftar. Bahkan, Presiden Jokowi menargetkan tahun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar. 

"Ada 350 ribu bidang tanah yang belum terdaftar, yang sudah terdaftar baru 450 ribu bidang tanah di Kabupaten Cirebon," katanya. 

Selain itu, kata Mokhamad, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mempermudah masyarakat untuk ikut program PTSL ini. Bahkan, biaya BPHTB sudah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

"Sementara ada kewajiban dari masyarakat atau peserta PTSL ini untuk mengelurakan biaya dalam rangka persiapan sebelum didaftarkan ke BPN ada syarat yang harus dipenuhi seperti memasang pernyataan memakai materai dan masang patok untuk biaya koordinasi di desa masing-masing sebesar Rp 150 ribu. Biaya itu diperbolehkan karena sesuai Peraturan Bupati Cirebon No 2 Tahun 2021," katanya. (Heri)

Read More

Pemkab Cirebon Fokus Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

KABUPATEN CIREBON.- DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Hantaran Bupati Cirebon terhadap  RAPBD perubahan tahun anggaran 2021 di kantor DPRD setempat, Jumat (24/9/2021). 

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, di masa pandemi ini, Pemkab Cirebon terus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayahnya. Bahkan, ada beberapa yang menjadi prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Untuk prioritas, pembangunan daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon nomor 85 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD-P 2021). Salah satunya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi  dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur melalui tema pembangunan," katanya.

Imron juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 4,38 persen. Sedangkan laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2,7 persen sampai 3,5 persen.

"Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga bisa mendorong sektor rill di Kabupaten Cirebon untuk bergerak dan berkembang dengan pesat," katanya 

Imron mengatakan, alokasi anggaran yang dirumuskan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam pengelolaan keuangan. 

"Perubahan APBD dilakukan apabila dalam perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi, atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program dan lainnya atau keadaan yang mengakibatkan silpa tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada anggaran yang sedang berjalan. Atau dalam keadaan darurat dan keadaan luar biasa," katanya.

Imron mengatakan, perubahan APBD yang ditetapkan, dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi. Sehingga, tidak tercapainya pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan sumber pembiayaan daerah. 

"Dalam perjalanan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang dengan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang sudah disepakati sesuai nota kesepakatan KUA/PPAS tahun 2021. Jadi, ada pergeseran anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah karena adanya penambahan dan pengurangan sumber pendapatan daerah itu sendiri," katanya. (din)

Read More

Bupati dan Ketua DPRD Teken kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2021

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfi tandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Bupati Cirebon mengatakan, penandatangan tersebut merupakan tahapan berikutnya setelah penyampaian hantaran kua ppas perubahan 2021 pada paripurna sebelumnya.

Sebagai pemerintah daerah, bupati sangat menghargai dan memaknai kesepakatan ini sebagai wujud sinergitas antara eksekutif dan legislatif

"Kesepakatan ini nantinya bakal menjadi dasar penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021," kata Imron.

Bupati Cirebon mengatakan, perubahan anggaran yang dilakukan akan merujuk dengan pembangunan tahun selanjutnya. Sejumlah prioritas pembangunan yakni peningkatan akses kualitas pendidikan, perluasan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dan kegiatan ekonomi.

Kemudian, pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 

"Ada pula penanganan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan yang terakhir, hingga reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," kata Imron di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Selain itu, kata Imron, diharapkan penyusunan APBD-Perubahan tahun 2021 bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2021.

Dalam surat tersebut disebutkan, kepala daerah dan DPRD harus memperhatikan tengat waktu pelaksanaan APBD Tahun 2021. 

"Tahun 2021 kami juga tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional" kata Imron. (bam)

Read More

Persiapan PJJ, IAIN Cirebon Gandeng UT Latih Dosen Bikin Modul Pembelajaran

FOKUS CIREBON - Mempersiapkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) PAI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) menyelenggarakan pelatihan pembuatan modul pembelajaran bagi dosen-dosen PJJ PAI.

Ketua LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Ayus Ahmad Yusuf SE MSi menjelaskan, pelatihan yang dilaksanakan di kampus UT tersebut digelar selama 3 hari, yaitu 14-16 September 2021.

"Pelatihan diikuti oleh 30 orang dosen (calon pembuat modul), Warek 2, LPM, dan SPI," kata dia seperti dalam keterangan tertulis yang diterima fokus cirebon, Jumat (24/9/2021). 

Didampingi dirinya, imbuh Ayus, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor II IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Kartimi MPd.

"Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam upaya persiapan Pendidikan Jarak Jauh  Pendidikan agama Islam (PJJ PAI)," jelasnya.

Untuk itu, menurut Ayus, salah satu yang perlu dipersiapkan adalah bahan ajar berupa modul pembelajaran.

"Materi pelatihan meliputi perencanaan dan pengembahan bahan ajar, mengembangkan peta kompetensi, GBPP, dan outline bahan ajar," terangnya.

Selain itu, kata Ayus, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan praktik mengembangkan strategi pembelajaran dalam bahan ajar,

mengembangkan strategi pembelajaran dalam bahan ajar, evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi, asesmen hasil belajar,

praktik mengembangkan instrumen, dan penilaian hasil belajar.

"Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta memeroleh dan memahami tentang teknik pembuatan modul yang selanjutnya dari hasil pelatihan ini para peserta dapat membuat dan menyelesaikan modul sesuai tugas yang diberikan," ujarnya.

Ayus mengungkapkam, modul yang dirancang dan dibuat saat pelatihan adalah modul yang akan menjadi bahan ajar untuk semester I dan II PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Sehingga, dari hasil pelatihan ini tersusun draft sebanyak 14 Modul.

Selanjutnya, dia berharap, ke depan para peserta pelatihan modul ini akan dilibatkan dan diajak dalam proses sinkronisasi antara modul, konten kreatif, dan Learning Management System (LMS).

"Harapan dengan selesainya kegiatan ini, kita semakin siap untuk menyongsong pelaksanaan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon," pungkasnya. (din)

Read More

Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak 2021, Wujudkan Tujuan SDGs di Desa

CIREBON - Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengikuti rapat koordinasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak 2021. Pertemuan tersebut dilakukan secara virtual di Command Centre, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Bintang Puspayoga menyebutkan, rapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti deklarasi yang dilakukan tahun lalu.

"Gerakan ini menjadi salah satu upaya sinergi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) di desa," kata Bintang Puspayoga.

Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak, nantinya bakal menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak.

Kemudian, bakal menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan. 

"Saya berharap, momentum yang sangat baik ini dapat menjadi awal yang baik pula demi membangun sinergi dan kerja nyata kita bersama dalam rangka pemberdayaan perempuan dan anak mulai dari pusat hingga desa," 

"Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak ini tentunya perlu didukung dengan berbagai langkah progresif, seperti peningkatan kapasitas pemerintah desa mengenai kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, dan perlindungan anak, serta berbagai strategi lainnya," sambungnya.

Selain itu, lanjut Bintang Puspayoga, perempuan di desa harus dilibatkan dalam pemerintahan desa, kader, atau pun relawan. Hal ini agar isu terkait anak serta perempuan bisa terurai. "Nantinya, keberhasilan dari pembangunan bisa terukur," katanya. (Heri)

Read More

Dengan Transformasi Digital, Semua Kegiatan Bisa Dilakukan secara Daring

CIREBON - Di masa pandemi Covid-19 ini membuat sejumlah sektor ikut terdampak. Akan tetapi bukan berarti hal itu menurunkan semangat dalam melakukan aktivitas. 

Transformasi digital menjadi solusi untuk tetap melakukan aktvitas, meskipun harus dilakukan secara daring. 

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Sugeng Darsono, SH.,MM. 

Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Bahkan, dengan teknologi informasi yang kian maju, masyarakat bisa melakukannya secara online. 

"Di masa pandemi ini justru transformasi digital sangat memberikan manfaat, karena aktivitas yang tadinya hanya melakukan tatap muka sekarang bisa dilaksanakan melalui virtual," kata Sugeng saat membuka acara Sosiaslisasi Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon di Hotel Apita Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Kamis (23/9/2021). 

Sugeng menjelaskan, dengan adanya transformasi digital, semua kegiatan bisa dilakukan secara daring. Bahkan, bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan. 

"Biasanya kita rapat kerja di Bandung, Jakarta secara langsung, sekarang bisa dilakukan dengan daring, ini bisa menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh lembaga sehinga bisa efektif," katanya. 

Selain itu, kata Sugeng, pertumbuhan ekonomi secara digital semakin berkembang di masa pandemi Covid-19. Sebab, semua kebutuhkan dilakukan secara Online. 

"Usaha yang secara online merasa terbantu dengan adanya pandemi, karena mereka hanya diam di rumah butuh apa tinggal online, akan tetapi ada juga yang dirugikan misalnya mal hotel mereka sangat terdampak. Sehingga akibat pandemi Covid-19 angka pengangguran di Kabupaten Cirebon meningkatkan, " ujarnya.

Ia mengatakan, dengan transformasi digital, kegiatan di masa pandemi Covid-19  bisa dilalui. 

"Pendidikan bisa dilakukan secara daring, kuliah daring, wisuda juga daring, ini merupakan bentuk ikhtiar kita sebagai solusi dalam menghadapi Covid-19.  Jangan sampai dengan adanya Covid-19 sebuah kegiatan berhenti total. Jadi dengan adanya transformasi digital, masyarakat Kabupaten Cirebon bisa terbantu," kata Sugeng. 

Sugeng menjelaskan, pada tahun 2018 Kabupaten Cirebon sudah masuk 100 kota/kabupaten gerakan Smart City se-Indonesia.

Menurut Sugeng, dari data survei Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet jumlah penduduk Indonesia sekarang mencapai 267 juta lebih, dan yang sudah melek internet sudah 212 juta. 

"76 persen masyarakat Indonesia sudah melek internet. Untuk Jabar dari jumlah penduduk 50 juta lebih yang sudah melek internet mencapai 35 juta lebih, hampir 85 persen warga Jabar melek internet. Sedangkan desa di Jabar berjumlah 5.312 dan sudah 4.240 desa yang sudah terkoneksi internet. Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon dengan jumlah 412 desa 12 kelurahan semuanya sudah terkoneksi jaringan internet," kata Sugeng. (din)

Read More

Pendangkalan di Sungai Kedung Pane Hambat Aktivitas Nelayan, Pemkot - BBWS Lakukan Pengerukan

FOKUS CIREBON – Sedimentasi dan sampah di Sungai Kedung Pane (Tangkil) yang membelah Kota dan Kabupaten Cirebon dikeruk menggunakan alat berat. Pengerukan dilakukan untuk memudahkan aktivitas nelayan Kesenden.

Lurah Kesenden, Rulianto, S.STP., memantau langsung proses pengerukan sedimentasi. Pengerukan tersebut perintah langsung Wakil Wali Kota Cirebon atas keluhan nelayan. Terlebih sedimentasi mencapai 1,5 meter, bahkan tumpukan sampah sudah menutup bibir pantai Kesenden sepanjang sekitar 1 kilometer.

“Keluhan dari nelayan langsung direspon Pemda Kota Cirebon dengan meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung untuk mengeruk sungai dengan alat berat,” kata Rulianto, Kamis (23/9/2021).

Bedasarkan laporan warga, kata Rulianto, sampah berasal dari hulu yang terbawa saat debit air tinggi. 

“Warga mengaku tidak ada yang buang sampah sungai atau di pantai,” tuturnya.

Akibat sedimentasi dan sampah, pendapatan nelayan menurun drastis. Penyebabnya lalu lintas nelayan terganggu, sehingga tangkapan ikan berkurang. Ditambah lagi air laut tercemar sampah. 

“Oleh sebab itu nelayan langsung melaporkan kepada kami,” kata Rulianto.

Di Kelurahan Kesenden terdapat 170 nelayan yang bergantung hidupnya dari melaut. Hasil tangkapan ikan dijual langsung ke masyarakat atau di pelelangan ikan wilayah setempat.

Sementara itu, Sekretaris Rukun Nelayan Samadikun Kota Cirebon, Sofyan mengapresiasi langkah Pemda Kota Cirebon yang langsung merespon keluhan nelayan. “Semoga upaya yang dilakukan pemda yang terbaik untuk para nelayan,” ujarnya.

Ia berharap pengerukan bisa dilakukan secara rutin sebelum musim hujan. Sehingga saat musim melaut nanti lalu lintas perahu nelayan tidak terganggu. (din)

Read More

Kabupaten Cirebon Masuk Wilayah Bawah, Bupati Cirebon dan BBWSCC Bahas Antisipasi Banjir dan Kekeringan

CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menerima kunjungan dari BBWS Cimanuk Cisangarung di Pendopo Bupati Jalan Kartini Kota Cirebon, Kamis (23/9/2021). 

Dalam pertemuan itu banyak hal yang dibicarakan, salah satunya terkait potensi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Kami membicarakan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya yang masih ada kaitannya dengan pihak BBWS Cimanuk Cisangarung," kata Bupati Imron 

Imron menjelaskan, wilayah Kabupaten Cirebon merupakan wilayah bawah. Sehingga ketika ada hujan deras di wilayah Kabupaten Cirebon akan berdampak ke Kabupaten Cirebon sendiri. 

"Kalau hujan, Kabupaten Cirebon selalu ada banjir. Karena Cirebon kan di bawah yang di atas ada kuningan, sehingga butuh kerja sama dengan BBWS Cimanuk Cisangarung dan Pemkab Cirebon untuk mengatasinya," katanya. 

Selain itu, lanjut Imron, pertemuan tersebut juga membahas potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Kita akan kerja sama untuk menggali potensi sumber daya air. Sebab kita memiliki Setu Patok, Setu Sedong, serta beberapa embung," katanya. 

Namun demikian, sejumlah potensi air tersebut tidaklah cukup untuk mengairi semua sawah yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Kami juga masih mengandalkan Bendungan Jatigede untuk mengairi sawah di wilayah Barat Kabupaten Cirebon. Sehingga, misalkan bendungan tersebut mengalami kekurangan pasokan air itu akan berpengaruh terhadap pertanian di Kabupaten Cirebon wilayah Barat," katanya. 

Sementara itu, Kepala BBWS Cimanuk Cisangarung, Dr. Ismail Widadi, ST, M.Sc mengatakan, kedatangannya ke Rumdin Bupati Cirebon salah satunya untuk menjalin silaturahmi. Sebab, selama ini BBWS Cimanuk Cisangarung merupakan mitra kerja Pemkab Cirebon.

"Dalam pertemuan tersebut, kami membahas sejumlah potensi sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon," katanya. 

Menurutnya, potensi sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon bisa dikembangan lebih maju lagi. 

"Pada dasarnya potensi sumber daya air yang menjadi kekayaan Kabupaten Cirebon mempunyai potensi wisata seperti Setu Patok, Setu Sedong itu potensi sunber daya air sangat besar dan juga potensi sumber daya wisatanya," katanya.

Ismail mengungkapkan, selama ini Bendungan Jatigede ikut menyuplai air untuk pertanian di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Untuk kondisi sekarang, Bendungan Jatigede masih aman, air juga masih normal, tetapi kalau kemarau pasti ada kekurangan pasokan air sehingga bisa berpengaruh kepada lahan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, " katanya. (din)

Read More

KPI IAIN Cirebon Berikan Pelatihan Design Grafis Kepada Siswa Bina Cendekia Utama Cirebon

Ketua Jurusan KPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon tengah membuka dan memberikan materi pada kegiatan pelatihan design graphis kepada siswa MA dan SMK Bina Cendekia Utama Cirebon pada kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan KPI.

FOKUS CIREBON - Sebagai bentuk pengabdian, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, memberikan pelatihan design grafis kepada siswa MA dan SMK Bina Cendekia Utama Cirebon, Kamis (23/9/2021). 

Dengan tema "Dakwah Millenial Melalui Design Graphis", siswa sangat antusias mengikuti materi hingga selesai. Materi design graphis sendiri termasuk materi yang dapat membantu para siswa dan pelajar lainnya mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. 

"Ya, untuk mempersiapkan masyarakat (generasi muda, mahasiswa, kaum terpelajar) agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis," terang Ketua Jurusan KPI, Dr H Aan Mohamad Burhanudin M.Ag.

Aan menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan di Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon, Mertapada Wetan, bertujuan untuk berdakwah.

Capaian kegiatannya kata Aan, peserta mampu membuat konten dakwah dengan design grafis dengan baik. Harapannya, para millenial punya kesadaran tinggi untuk berdakwah dengan cara yang persuasif dengan memanfaatkan kelebihan design grafis dari kegiatan pengabdian jurusan KPI.

"Saya melihat langsung begitu antusias dan senangnya para siswa dan  ketika praktek mereka mampu menunjukkan hasil yg baik," kata Aan.

Aan menambahkan, kalangan millenial itu kadang males membaca, namun dengan design grafis cukup membantu mereka untuk aktif berdakwah di medsos, sekaligus punya nilai literasi digital. (din)

Read More

Mudahkan Pedagang Pasar, Penarikan Retribusi Bisa Melalui Aplikasi E-Retribusi

FOKUS CIREBON.- Salah satu upaya Pemkab Cirebon dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan menarik retribusi pasar. Untuk memudahkannya, kini penarikan retribusi dari pedagang pasar bisa dilakukan secara non tunai melalui aplikasi e-retribusi.

"Para pedagang yang akan membayar retribusi cukup memindai kode batang atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran," Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno saat menghadiri launching e-retribusi di Bank BJB Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (22/9/2021).

Menurutnya, hal itu sebagai upaya Pemkab Cirebon untuk mengejar ketertinggalan. Sebab, imbas pandemi Covid-19, PAD jadi menurun cukup drastis. Tentu saja, lanjut dia, adanya upaya penghimpunan retribusi menggunakan non tunai ini supaya lebih efektif dan efesien.

"Penarikan retribusi secara non tunai diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Seluruh prosesnya pun sangat transparansi. Sebab, uang yang dibayarkan langsung para pedagang akan langsung masuk ke kas daerah. Hal tersebut pun bisa mencegah adanya tindak pidana korupsi oleh petugas pemungut retribusi," ungkapnya.

Untuk langkah awal, kata dia, diterapkan di pasar daerah, yakni Pasar Babakan, Pasar Ciledug, Pasar Jamblang, Pasar Palimanan, Pasar Cipejeuh, Pasar Sumber, dan Pasar Batik Plered. 

"Bukan hanya retribusi pasar, retribusi KIR pun akan dicoba dilakukan secara non tunai. Awal 2021, kami sudah terapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hasil kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) perwakilan Cirebon," tuturnya.

Tujuan dari ETPD antara lain, tambah dia, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran secara digital. "Selain itu, guna membiasakan transaksi digital bagi masyarakat serta ASN. Layanan ETPD yang sudah diluncurkan bisa untuk transaksi penerimaan daerah di beberapa sektor pajak atau retribusi menggunakan QRIS," ulasnya. (din)

Read More

DPRD Setujui Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2022

Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyetujui nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022.

Persetujuan itu dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfhi dan Bupati Cirebon Imron, dalam rapat paripurna, Rabu (22/9/2021).

Dalam kesempatan itu juga, sekaligus rapat paripurna Hantaran Perubahan KUA/PPAS tahun anggaran 2021.

Adapun rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Cirebon 2022 ini sebelumnya sudah dibahas dalam rapat badan anggaran dengan beberapa perubahan yang disetujui dan disepakati untuk ditetapkan menjadi KUA.

Bupati Cirebon mengatakan, perubahan anggaran yang dilakukan akan merujuk dengan pembangunan tahun selanjutnya.

Sejumlah prioritas pembangunan yakni peningkatan akses kualitas pendidikan, perluasan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dan kegiatan ekonomi.

Kemudian, pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 

"Ada pula penanganan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan yang terakhir, hingga reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," kata Imron di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Selain itu, kata Imron, diharapkan penyusunan APBD tahun 2022 bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2022.

Dalam surat tersebut disebutkan, kepala daerah dan DPRD harus memperhatikan tepat waktu pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan pelaksanaan untuk penetapan APBD Tahun 2022. 

"Tahun 2022 kami juga tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional. Usulan belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp 5,1 triliun lebih," kata Imron. (din)

Read More

Bupati Cirebon : Perlu Reforma Agraria untuk Atasi Sengketa Lahan

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan sengketa lahan hingga saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Akibat konflik tersebut, rakyat kecil yang selalu menjadi korban atau pihak dirugikan.

Menurut Imron, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan reforma agraria yang merupakan upaya penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil.

Tujuan dari reforma agraria ini, kata Imron, mengubah struktur masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi, susunan masyarakat yang lebih adil dan merata.

"Tujuannya supaya semua rakyat mempunyai aset produksi sehingga lebih produktif, dan pengangguran dapat ditekan. Intinya, masyarakat harus dapat haknya," kata Imron saat membuka rapat gugus tugas reforma agraria di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Selasa (21/9/2021).

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan tahun 2021 bidang tanah di wilayahnya sudah bersertifikat. Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021.

Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno mengatakan, Program PTSL ini salah satunya untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat berupa bukti kepemilikan tanah (sertifikat).

“Dahulu membuat sertifikat tanah sangatlah susah, tetapi sekarang pemerintah membuat program PTSL, diharapkan semua bidang tanah khususnya di Kabupaten Cirebon sudah bersertifikat kecuali tanah negara,” kata Rahmat.

Menurutnya, pihak ATR/BPN Kabupaten Cirebon mempunyai target untuk ribuan bidang tanah yang sudah terukur pada tahun 2021.

“Target 45 ribu bidang tanah tersertifikat akan tetapi sampai hari ini baru 33.225 ribu yang baru terukur, artinya masih banyak yang belum terukur. Sisanya tahun sekarang selesai pengukuran,” katanya.

Rahmat meminta, semua pihak ikut membantu dalam program PTSL ini. Sebab, dengan adanya PTSL ini diharapkan bisa mengetahui batas-batas wilayah suatu desa.

Selain itu, kata Rahmat, ada dampak positif dengan adanya PTSL. Sebab beberapa desa pasti memiliki kekayaan desa masing-masing.

“Artinya, kami tidak ingin mendengar adanya pergeseran batas desa. Kalau sudah terukur dengan benar kita bisa mengetahui batas wilayah desa dengan desa lainnya,” katanya. (Heri)

Read More

Bupati Cirebon Kukuhkan Forum Komunikasi ASN PPPK Penyuluh Pertanian

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengukuhkan Forum Komunikasi ASN PPPK penyuluh pertanian Kabupaten Cirebon di Ball Room Hotel Apita Kecamatan Kedawung,  Selasa (21/9/2021). 

Imron meminta agar para penyuluh bekerja bersunguh-sunguh untuk para petani di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Kita mendapatkan 99 penyuluh pertanian yang masuk dalan ASN PPPK. Mudah-mudahan nanti ke depan pertanian di Kabupaten Cirebon bisa lebih baik dan petaninya lebih sejahtera dengan adanya penyuluh pertanian ini," kata Bupati Imron. 

Imron berharap, ke depannya para penyuluh pertanian ini bisa memberikan solusi dalam permasalahan petani. Bahkan, penyuluh nantinya akan melaporkan ke pemerintah daerah apa yang menjadi masalah di petani itu sendiri. 

"Para penyuluh setelah menampung  keluhan para petani, nantinya mereka harus melaporkan ke pemerintah daerah supaya saya (bupati, Red) bisa memuat kebijakan-kebijakan yang bisa membantu permasalahan para petani di Kabupaten Cirebon, " katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi ASN PPPK Penyuluh Pertanian Kabupaten Cirebon, Sanaji, SP mengatakan, untuk saat ini jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Cirebon mencapai 300 lebih. Bahkan, angka tersebut sangatlah kurang dengan jumlah desa yang mencapai 412 desa. 

"Idealnya penyuluh itu, satu penyuluh satu desa, akan tetapi karena keterbatasan sehingga sekarang satu penyuluh maksimal tiga desa. Ini sangat kurang banyak sekali," katanya. 

Ia menjelaskan, potensi pertanian di Kabupaten Cirebon sangatlah besar. Bahkan, bukan hanya tanaman padi tetap masih banyak tanaman yang lainnya. 

"Kondisi pertanian sangatlah besar potensinya, ada Pajale (padi jagung kedelai) sehingga ketika itu semua dikembangkan secara maksimal, saya yakin bisa meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon, " katanya. 

Ia mengungkapkan, butuh sinergitas semua pihak agar pertanian di Kabupaten Cirebon bisa menghasilkan hasil yang maksimal. 

"Harus ada dukungan semua pihak, karena para petani butuh irigasi, air dan semuanya. Agar ke depannya para petani bisa sejahtera, " katanya. (Bam)

Read More

Pemerintah Kabupaten Cirebon Apresiasi Langkah PMI Atasi Persoalan di Semua Sektor

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag

FOKUS CIREBON - Banyak hal yang sudah dilakukan PMI bagi daerah Kabupaten Cirebon. Bahkan di masa pandemi Covid-19, PMI Kabupaten Cirebon juga selalu hadir untuk membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi langkah PMI dalam membantu pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan di semua sektor. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak PMI yang selalu membantu pemerintah daerah dalam semua sektor. 

"PMI Kabupaten Cirebon banyak berkiprah dalam membantu Pemerintah daerah. Seperti penanganan bencana, serta penanganan Covid-19 dengan menyediakan plasma untuk pasien Covid-19 serta bantuan lainnya," kata Imron seusai acara apel siaga di Desa Gemel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon,  Selasa (21/9/2021).

Imron menjelaskan, butuh sinergitas semua pihak dalam penanganan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Salah satunya PMI yang tidak henti-hentinya membantu masyarakat Kabupaten Cirebon yang membutuhkan," katanya. 

Disinggung soal wilayah Kecamatan Plered, khususnya Desa Gamel dan Sarabau yang setiap tahun mengalami bencana banjir, Imron mengatakan, dirinya ingin mengetahui apa penyebab terjadinya banjir yang setiap tahun terjadi di wilayah tersebut. 

"Kita lihat dulu faktornya kenapa wilayah tersebut sering banjir. Nanti Pemkab Cirebon juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam penanganannya," katanya. 

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Rd. Sri Heviyana mengatakan, pihaknya sengaja memilih Desa Gamel untuk kegiatan puncak HUT ke-76 PMI tahun 2021. Pasalnya, Desa Gamel merupakan desa yang setiap tahun mengalami bencana banjir.

"Aksi bersih-bersih sungai di Desa Gamel ini melibatkan semua pihak, seperti TNI, Polri, Basarnas, BPBD, DLH, dan sejumlah relawan. Semoga kalau sungainya bersih tidak terjadi banjir kembali," katanya. 

Heviyana menjelaskan, kegiatan ini merupakan puncak HUT-76 PMI. Bahkan, selain kegiatan bersih-bersih sungai, banyak kegiatan yang dilakukan PMI Kabupaten Cirebon. 

"Kemarin kita sudah melakukan vaksinasi drive thru, dan vaksinasi massal di pesantren, pemberian sembako kepada masyarakat tidak mampu, memberikan penghargaan kepada perwakilan warga yang sudah mendonorkan plasmanya dan sekarang bersih-bersih sungai di Desa Gamel," katanya. (Heri)

Read More

Blanko KTP di Kota Hingga 2021 Aman, Warga Diimbau Disiplin Jalankan Prokes

FOKUS CIREBON – Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon mulai berjalan normal, kendati masih dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

Namun masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin saat mendatangi kantor Disdukcapil untuk perbaikan data kependudukan.

Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Drs. H. Atang Hasan Dahlan, M.Si menjelaskan, saat PPKM level 4 lalu pihaknya hanya melayani maksimal 50 orang per hari. Namun sejak Pemda Kota Cirebon menerapkan PPKM level 3, kini kembali melayani 150 orang per hari. 

“Pada PPKM level 4 kami batasi pelayanan. Kalau sekarang Kota Cirebon PPKM level 3, jadi sudah normal kembali,” kata Atang.

Masyarakat yang ingin melakukan perbaikan data kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, akta kelahiran dan akta kematian bisa datang langsung ke kecamatan atau ke kantor Disdukcapil. Atang menjamin perbaikan data kependudukan selesai maksimal 1 hari.

“Masyarakat yang ingin prosesnya cepat silakan datang ke Disdukcapil, tapi kalau sudah mengajukan ke kecamatan, sabar menunggu sampai data kependudukan selesai dicetak,” tuturnya.

Terkait ketersediaan blanko KTP elektronik, lanjut Atang, masih dalam kategori aman sampai dengan akhir 2021. Sebab stok blanko yang tersedia saat ini sebanyak 11.678 keping. Dalam sehari, pihaknya mampu mencetak 200 keping KTP elektronik. 

“Silakan yang ingin membuat baru, mengganti status, pindah domisili atau rusak, silakan ajukan ke kami atau ke kecamatan. Akan kami proses secepatnya,” katanya.

Sejak pandemi Covid-19, Disdukcapil mengedepankan pelayanan online bagi masyarakat yang ingin memperbaiki data kependudukan.

“Akta kelahiran dan kematian akan dikirim ke email pemohon, jadi bisa mencetak sendiri. Sedangkan nomor antrean bisa mendaftar di nomor telepon 0812-1333-1862 dengan format ketik NIK#NAMA,” jelas Atang.

Hal ini untuk memberi kemudahan pemohon mengambil antrean dan memperhitungkan waktu datang ke kantor Disdukcapil. “Nanti akan dibalas oleh admin terkait nomor antreannya. Jadi masyarakat tidak menunggu lama di kantor kami,” katanya. (din)

Read More