Pasar Mertapada Kulon Diresmikan, Bupati Imron Kagum dan Bisa Menjadi Pasar Percontohan

Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi saat meresmikan Pasar Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

ASTANAJAPURA, FC-  Rampungnya pembangunan Pasar Desa Mertapada kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, pasca direvitalisasi menjadi pasar modern, diresmikan langsung oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosyadi. M.Ag, Rabu (12/1/22).

Hadir dalam kegiatan peresmian tersebut, Anggota DPR-RI Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, unsur Kecamatan Astanajapura, Ketua FKKC beserta perwakilan kuwu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pedagang serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Imron mengaku kagum dengan konsep yang diusung dan fasilitas yang diberikan Pasar Desa Mertapada kulon ini sangat baik dan layak. 

Menurutnya, dengan fasilitas yang ada ini tentunya bisa menjadi pasar desa percontohan bagi desa-desa yang ada  di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya yang ingin merevitalisasi pasar desanya.

Imron juga menjelaskan, setelah diresmikan, tentunya pasar Desa Mertapada kulon ini bisa segera beroperasi sesuai peruntukannya. Untuk itu para pedagang di sini, harus  mampu menjaga kualitas dan mutu serta harga barang dagangannya, sehingga masyarakat sekitar pun akan menjadikan pasar tersebut sebagai rujukan

"Dengan demikian masyarakat Desa Mertapada Kulon dan sekitarnya  tidak harus  pergi ke kota untuk mencari barang yang dibeli, karena di sini sudah ada dan tersedia," paparnya 

Selain itu Imron pun berpesan kepada pengurus maupun  para pedagang yang menempati pasar Desa Mertapada kulon ini harus memelihara pasar ini baik baik, baik keamanan kenyamanan pengunjung dan terpenting segi kebersihan pasar itu sendiri, sehingga tidak lagi menjadi pasar yang kumuh.

"Artinya jika pasar ini bersih dan nyaman, maka pedagang itu sendiri akan diuntungkan," katanya 

Sementara menurut pelaksana pembangunan pasar Desa Mertapada kulon Waspodo Adi Mulyo menyampaikan program revitalisasi pasar tradisional mertapada kulon yang dilaksanakannya ini, menggunakan konsep swakelola.

Menurutnya ini merupakan wujud nyata optimalisasi peran pemerintah desa, dalam mengelola pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dikatakan pula, selama proses pembangunan selama delapan bulan berjalan, pihaknya benar benar membangun dengan hati, dan tidak ada pengurangan material maupun struktur  bangunannya.

"Kami bangun pasar ini dengan hati, sehingga apa yang kami bangun bisa awet dan tahan lama," ungkapnya 

Dirinya pun berpesan agar apa yang sudah di bangun ini agar dirawat baik baik, jaga lingkungan pasar tetap bersih, dengan demikian pasar yang sudah bagus ini tidak lagi menjadi pasar yang kumuh.

Untuk itu pihaknya tidak menyediakan tempat penampungan sampah di sekitar pasar, namun kami telah menyediakan kendaran untuk mengangkut sampah dari lokasi pasar ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan itu bisa dilakukan setiap hari sehingga tidak ada tumpukan sampah di pasar tersebut.

Dijelaskan, ada beberapa kriteria bagi desa desa di kabupaten Cirebon yang ingin membangun pasar seperti Pasar Desa Mertapada kulon salah satunya yakni, adanya bentuk pasar terlebih dahulu beserta adanya pedagang yang potensial, dan bangunan itu harus berdiri di tanah milik desa dan tidak akan membangun pasar desa yang baru.

"Kalau soal harga kami siap bersaing dengan yang pelaksana lainnya, karena kami memberikan harga yang sangat murah, makanya sudah ada beberapa desa yang siap bekerjasama dengan kami," pungkasnya.  (im)

Read More

Di Halaman Kantor Desa, Bupati Subang Melantik Kepala Desa Cikadu

Pelantikan Kepala Desa Cikadu terpilih, Herman oleh Bupati Subang.

FOKUS SUBANG - Bupati Subang, H. Ruhimat melantik Kepala Desa Cikadu, Herman sebagai Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Rabu (12/1/2022).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang masa periode 2022-2028, berlangsung di halaman Kantor Desa Cikadu.

Pelantikan yang langsung dihadiri bupati dan wakil bupati, juga hadir Asda 1, Kepala Dispemdes, serta unsur Muspika Kecamatan Cijambe.

Dalam sambutanya Bupati Subang percaya kepada kepala Desa Cikadu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara lurus dan sejujur jujurnya. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari penjabat kepala desa yang lama kepada kepala desa terpilih yakni herman. 

Kepala Desa Cikadu terpilih, Herman memberikan salam hormat dan rasa terimkasih kepada bupati dan wakil bupati serta Asda 1, beserta seluruh unsur muspika dan para tokoh dan masyarakat Desa Cikadu.

Herman mengungkapkan, rasa gotong royong dan tali silaturrahmi masyarakat Desa Cikadu yang sudah terjalin baik sejak di masa pemilihan sampai pelantikan, diharapka tetap harus dijaga.

"Bahwasanya semua warga Desa Cikadu semuanya adalah warga kami dan kami tidak akan membedakan satu sama lainya," ujar Herman. (Her)

Read More

Komisi VIII DPR-RI Selly, Keluarga Penerima Manfaat BPNT Boleh Ambil Uang Tunai

Anggota DPR RI, Selly Andriany Gantina, saat menyapa salah satu penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Rabu (12/1/22). 

LEMAHABANG, FC - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, melakukan monitoring pendistribusian penambahan  kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial, bertempat di kantor Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Rabu (12/1/22).

Selly, menyampaikan, Dirinya 

mendapatkan instruksi dari Kementerian Sosial (Kemensos)  ternyata masih ada kendala dalam  pendistribusian penambahan kartu KKS untuk wilayah Kabupaten Cirebon, yang belum tersalurkan kepada penerima manfaat, padahal batas akhir pembagian KKS hingga 14 Januari 2022.

Bahkan menurut Selly, hal tersebut bukan saja terjadi di Kabupaten Cirebon saja, namun Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu pun sama pendistribusian KKS banyak yang  belum tersalurkan kepada KPM

Lanjutnya, untuk Kabupaten Cirebon sendiri ada sebanyak 22 ribu KKS, sementara untuk Kota Cirebon ada  sebanyak tiga ribu KKS, dan untuk Kabupaten Indramayu  terdapat lima  ribu KKS yang belum didistribusikan atau dibagikan kepada penerima manfaat.

"Waktu pembagian kartu ini  sangat mepet, kalau sampai  batas akhir belum dibagikan, maka  uang tersebut  akan kembali masuk ke kas negara, dan ini juga dianggap sebagai wanprestasi bagi Bank Himbara," paparnya

Dikatakan Selly, untuk di Kabupaten Cirebon sendiri saat ini ada sebanyak 15 ribu KKS yang sedang di saluran di beberapa wilayah, sementara ada sisa  sekitar 7 ribu dari total KKS yang belum disalurkan tersebut, dan itu mungkin besok bisa disalurkan.

"Saya optimis, Insyaallah, besok sisanya bisa tersalurkan  sesuai target,"  ucapnya.

Untuk memastikan hal tersebut, Selly mengaku, Dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak  Bank BNI Cirebon untuk memastikan pendistribusi kartu KKS bisa dilaksanakan tepat waktu, sekaligus mengantisipasi manakala ada kendala dalam pelaksanaannya.

Dijelaskannya, saat ada beberapa  rekening  yang memang ATMnya kosong,  kita sudah bekerja sama dengan para pejuang muda kemudian para pendamping PKH, maupun TKSK  yang ada di lapangan, agar mulai mendata,  data mana saja  yang kosong dan itu akan dikoordinasikan dengan bank BNI maupun Kementerian Sosial, sehingga  tidak menyebabkan kepanikan kepada penerima manfaat

Dijelaskannya kalau adanya kendala keterlambatan, mungkin kemarin itu ada beberapa kebijakan di mana sebetulnya ada kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda, dan hal ini yang  menjadi catatan kami selaku anggota Dewan Perwakilan yang ada di daerah, menurutnya  ada kebijakan kabupaten/kota yang berbeda-beda, sebetulnya bank himbara seharusnya  mematuhi  aturan Kementerian Sosial, dan tidak harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

" Ya karena  tugas kabupaten dan  kota termasuk saya pribadi selaku wakil rakyat, adalah untuk  mengawasi program tersebut berjalan atau tidak," imbuhnya 

Selly pun mengatakan saat  menyalurkan ternyata ada kebijakan bank BNI yang menyangkut teknis, dan kemudian mereka berkoordinasi dengan Pemda, dan setiap daerah berbeda dalam mengambil kebijakan. Salah satunya  kalau di Kabupaten Indramayu sendiri  mereka membuat kebijakan yang tegas 

"Tidak  mau tahu bahwa uangnya belum masuk ke rekening atau tidak,itu  tugas bapak untuk menyalurkan di  Kabupaten Indramayu, sehingga sisa yang belum tersalurkan hanya sedikit, sementara untuk di Kabupaten Cirebon sendiri, Pemda  tidak mau ambil resiko, nantinya dikhawatirkan terjadi cheos di masyarakat," tandasnya.

Selly pun menyoroti permasalahan mengenai kualitas dan kuantitas Komoditi BPNT, dan ini bukan saja terjadi di Cirebon, tetapi di seluruh Indonesia sehingga Kementerian Sosial maupun pemerintah pusat membuat kebijakan,  akhirnya dibuatlah Pepres nomor 63 tahun 2017 pasal 5 pasal 5 ayat 1 poin d disitu menyatakan bahwa salah satunya bisa diambil dalam bentuk  uang cash, jadi tidak harus berbentuk barang, artinya setiap warga yang mau mengambil uang BPNT boleh, dan  tidak harus membelikan atau mengambil komoditi di e-warong.

"Boleh, kan ada aturanya , bisa saja di belanjakan di pasar atau lainnya, itu kan hak mereka," katanya

Dalam kesempatan tersebut, Selly pun  memberikan edukasi  kepada masyarakat, terkait mekanisme penyaluran BPNT, bahkan Dirinya berharap ke depannya akan dibuat semacam panduan panduan, yang nantinya panduan tersebut akan di tempel di kantor desa maupun di tempat e-warong, sehingga masyarakat mengetahui aturan dan mekanisme dalam penyaluran BPNT, 

"Selama ini kan banyak warga yang di takut-takuti, kalau ini nggak diambil nanti hangus, jadi harus diambil, bahkan sebagian dikolektifkan oleh oknum, jadi KKS itu tidak boleh dipindah tangankan, itu kan nggak bener  dan sudah menyalahi," jelasnya 

Ditegaskan Selly kalau pun ada yang masih memaksakan kehendaknya, bahkan ada e-warong yang nakal, dan mengarahkan ke tindakan pidana, ini  harus ditindak tegas, kalau perlu nanti mesin edisinya akan direkomendasikan untuk ditarik, untuk itu nanti akan di lampirkan nomor layanan  pengaduan.

"Kalau ada laporkan saja, toh sudah  banyak yang  dilaporkan ke kepolisian dan diproses," pungkasnya. (im).

Read More

Wakil Walikota Cirebon Resmikan Sekretariat FPB Panjunan Kota Cirebon

Wakil Walikota Cirebon, Drs Hj Eti Herawati saat menggunting pita tanda peresmian Sekretariat Forum Panjunan Bersatu (FPB) sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat Kelurahan Panjunan.

FOKUS CIREBON – Usai peresmian gunting pita, Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati menyatakan, Forum Panjunan Bersatu (FPB) diharapkan menjadi wadah penghimpun aspirasi bagi masyarakat di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

“Semoga jadi jembatan bagi masyarakat Panjunan,” kata Dra. Hj. Eti Herawati usai meresmikan Sekretariat FPB di Jalan Sisingamangaraja, Rabu (12/1/2022). 

Menurut Eti, Pemda Kota Cirebon tengah bersinergi dengan pemerintah pusat dalam program Kotaku di Kelurahan Panjunan. Ini merupakan program pengentasan kawasan kumuh bersumber dari loan Islamic Development Bank (IsDB)/Dipa APBN melalui Kementerian PUPR.

“Penataan dilakukan di RW 01 dan RW 10 dengan anggaran sekitar Rp 11 miliar,” ujarnya.

Dibutuhkan sinergi antara Pemda Kota Cirebon dengan FPB agar program tersebut berjalan sukses. Dia yakin, masyarakat akan merasakan manfaat dari program Kotaku.

“Tanpa ada dukungan dari mayarakat setempat, Kotaku di Kelurahan Panjunan sulit terwujud,” katanya.

Sinergitas, lanjut Eti, bukan hanya dalam program Kotaku, namun program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, program Pemda Kota Cirebon tidak berjalan optimal. (din)

Read More

Komisi III DPRD Menggelar Rapat Kerja Bersama Disdik Kota Cirebon Bahas Pelaksanaan PTM di Sekolah

Rapat Kerja Dinaa Pendidikan bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon

FOKUS CIREBON - Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan membahas pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah, di ruang rapat gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (11/1/2022).

Dalam pembahasannya, Komisi III DPRD meminta agar pelaksanaan PTM 100 persen dikontrol secara ketat agar dapat mengatisipasi jika terjadi potensi  penularan Covid-19.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB menjelaskan, dalam pelaksanaan PTM 100 persen di setiap tingkatan pendidikan, Dinas Pendidikan perlu memiliki indikator capaian keberhasilan.

"Supaya punya alat kontrol untuk evaluasi sebagai bentuk kehati-hatian," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Tresnawaty dalam rapat kerja.

Tresna juga meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan mengenai kesiapan pelaksanaan PTM 100 persen. 

"Beberapa hari ke depan, kami Komisi III DPRD juga akan mengevaluasi pelaksanaan PTM 100 persen di Kota Cirebon," katanya.

Dijelaskan, evaluasi tersebut meliputi kondisi kesehatan siswa selama melaksanakan PTM di sekolah, selain penerapan protokol kesehatannya. Jika ditemukan adanya kasus penularan Covid-19, maka pelaksanaan PTM 100 persen akan ditinjau kembali.

Tresna juga menyoroti vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 di Kota Cirebon yang belum maksimal. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan di tengah ancaman varian Omicron. 

Kendati belum sampai ke Kota Cirebon, Tresna berharap dalam dua pekan ke depan, vaksinasi kepada anak bisa mencapai target.

Menurutnya, keberhasilan PTM 100 persen ini harus ada indikatornya. Itu harus diukur melalui uji klinis hasil swab. 

"Dengan kondisi hangat-hangatnya Omicron ini, kami berharap pada dua pekan ini vaksinasi kepada anak bisa segera dimaksimalkan,” kata Tresna.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Dr Irawan Wahyono MPd menyampaikan, PTM 100 persen sudah dilaksanakan di semua tingkatan satuan pendidikan yang ada di Kota Cirebon. Menurutnya, pelaksanaan PTM 100 persen dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Irawan juga memastikan, Satgas Covid-19 yang sudah dibentuk di setiap sekolah sudah diberi pelatihan simulasi mitigasi. 

“Satgas di sekolah terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kota Cirebon untuk memantau perkembangan kesehatan siswa selama pelaksanaan PTM,” terangnya. (bam)

Read More

PK MATAN IAIN Cirebon Menggelar Reflekasi Sejarah dan Kebudayaan

CIREBON, FC - Refleksi Sejarah dan Kebudayaan, menjadi kajian pada kegiatan yang digelar Pengurus Komisariat (PK) Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (MATAN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Minggu, (9/1/2022).

Kegiatan yang mengambil tema “Menanamkan Spirit Nasionalisme Lewat Budaya Lokal dan Sejarah Keraton Cirebon” dilaksanakan di Keraton Kanoman Kota Cirebon.

Refleksi sejarah dan kebudayaan ini mengundang pemateri sejarawan Cirebon, yakni Farihin yang juga sebagai Pengurus Lesbumi Nahdlatul Ulama Kota Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Farihin mengulas sejarah dan budaya Keraton Kanoman, Kasepuhan, dan Kacirebonan untuk menjaga budaya lokal yang hampir tergerus peradaban.

“Kita tidak bisa lepas dari budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya saja kesadaran kita dalam berbudaya itu menurun drastis, karena dilalaikan dengan modernisasi, globalisasi, dan sekarang ada revolusi yang memaksa kita harus beradaptasi,” tuturnya.

Farihin menceritakan, transformasi kebudayaan peradaban yang dilakukan wali oleh songo adalah memadukan antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru. Sehingga, kebudayaan lama tidak tergilas kebudayaan baru, melainkan berjalan beriringan.

Hal itu, menurut dia, berbeda dengan hari ini. Yaitu, ketika muncul modernisasi, globalisasi, dan revolusi yang memiliki konsekuensi tergilasnya kebudayaan lama oleh kebudayaan baru.

“Sehingga kalau kita ingin memberikan spirit nasionalisme, kita harus belajar kebudayaan,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat harus kebanggaan terhadap tanah air kita, bangsa, dan ras sendiri. Salah satunya dengan cara berpakaian dan tradisi.

“Itu akan menumbuhkan spirit nasionalisme, spirit patriotisme, dan spirit-spirit itu tidak akan didapat kalau tidak belajar sejarah,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Ketua Pengurus Komisariat MATAN IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Khumaedi NZ menuturkan, adanya kegiatan ini sebagai media pengenalan budaya dan mengingat jasa para ulama terdahulu.

“Nasionalisme tanpa sejarah tentunya akan rapuh. Orang yang kuat dalam dalam nasionalisme adalah orang yang mengenal sejarah dan tidak melupakan sejarah. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini kita senantiasa bisa melestarikan budaya dan memahami sejarah para pendahulu,” tandasnya. (din)

Read More

Sebanyak 395 Orang Dinyatakan Lulus Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

CIREBON, FC - Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar pengukuhan guru profesional program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, Sabtu (8/1/2022).

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Dr H Farihin MPd menjelaskan, dari 484 peserta yang mengikuti program PPG Dalam Jabatan tahun 2021 di LPTK IAIN Syekh Nurjati cirebon, sebanyak 395 peserta di antaranya dinyatakan lulus.

“Alhamdulillah 395 orang dinyatakan lulus dengan presentase 80,5 persen,” katanya saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Sementara, lanjut Farihin, sebanyak 94 peserta lainnya dinyatakan belum lulus. “Bukan tidak lulus. Pada saatnya mereka akan lulus, saya yakin itu. Mereka diberi kesempatan untuk mengulang selama 3 tahun,” imbuhnya.

Farihin mengungkapkan, angka kelulusan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019, yaitu dengan tingkat kelulusan 78 persen. “Jadi ada kenaikan dua digit dan (tahun depan) sebenarnya kita siap jika ada seribu peserta (PPG Dalam Jabatan),” ujarnya.

Farihin menegaskan, LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki 2 target, yaitu menjadi LPTK dengan tingkat kelulusan tertinggi dan menjadi LPTK dengan sistem terbaik.

“Target kita yaitu menjadi LPTK dengan lulusan tertinggi, targetnya 90 persen. Sekarang sudah 80,5 persen, tinggal 9,5 persen lagi. Sedikit lagi lah,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg mengungkapkan, peserta yang mengikuti PPG Dalam Jabatan ini dengan masa pengabdian menjadi guru yang bervariasi, yaitu ada yang sudah mencapai 20 tahun hingga 30 tahun.

“Ini adalah sesuatu keikhlasan yang tidak serta merta tumbuh, tetapi secara gradual dan alamiah untuk memberikan pencerahan intelektual, spiritual, dan emosional kepada anak didik,” tuturnya.

Read More

Pemda Kota Cirebon Mulai Cetak Secara Massal SPPR PBB

FOKUS CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mulai mencetak secara massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H. mengatakan, cetak massal SPPT PBB-P2 merupakan bentuk dari kesiapan Pemda Kota Cirebon untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. 

“Sama-sama kita ketahui, salah satu sumber (pembiayaan) untuk membangun kota ini adalah dari sektor pajak,” ungkap Azis saat menghadiri launching cetak massal SPPT PBB-P2 di kantor BPKPD, Jumat (7/1/2022).

“Jadi, cetak massal SPT PBB-P2 ini untuk mempercepat masyarakat tahu, berapa pajak yang harus dibayarkan atas kepemilikan tanah dan bangunan,” tambahnya.

Azis berharap, melalui cetak massal SPPT PBB-P2 yang kemudian dibagikan kepada wajib pajak, dapat mempercepat pembayaran pajak. Tidak harus menunggu masa jatuh tempo.

“PR (pekerjaan rumah, red) kita bagaimana mengedukasi masyarakat Kota Cirebon untuk taat pajak. Dengan begitu, akan membantu pembangunan di Kota Cirebon,” tuturnya.

Setelah dicetak massal, sambung Azis, selanjutnya SPPT PBB-P2 akan didistribusikan melalui kecamatan, kelurahan, termasuk RW. “Sekaligus menginformasikan kepada masyarakat untuk cepat membayar pajak. Jangan ditunda,” kata Azis.

Pemda Kota Cirebon juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak melalui layanan online. “Sekarang cepat, karena semua bisa dilakukan melalui online,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Arif Kurniawan, S.T. menjelaskan, pihaknya pada tahun ini mencetak sebanyak 82 ribu SPPT PBB-P2. “Setelah tercetak semua langsung dibagikan ke wajib pajak,” katanya.

“Target tahun ini Rp.30 miliar. Mudah-mudahan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun ini lebih baik atau lebih tinggi dari tahun lalu,” katanya. (Heri)

Read More

DPRD Kota Cirebon Sarankan Agar Optimalisasi Pengelolaan Air Bersih Non Pipa

CIREBON, FC – Kesulitan akses layanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Giri Nata di beberapa wilayah di Kota Cirebon perlu diatasi segera. DPRD Kota Cirebon menyarankan agar optimalisasi pengelolaan air bersih non-pipa.

Seperti disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ahmad Syauqi SSy MH saat mengikuti rapat kerja Komisi II bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Jumat (7/1/2022), di ruang rapat utama Griya Sawala gedung DPRD.

Syauqi mendukung, jika DPUTR menjalankan kewenangan pengelolaan maupun pengawasan terhadap penggunaan air bersih yang bersumber dari sumur artesis.

Sejauh ini, pengelolaan sumur artesis masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Menurut Syauqi, jika DPUTR dapat mengoptimalkan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya dukungan anggaran dari APBD.

“Kalau itu bisa dikelola DPUTR, bisa lebih maksimal karena bisa dianggarkan APBD untuk perawatan dan pengelolaannya,” kata politisi PKB itu.

Menurutnya, optimalisasi sumur artesis bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat atas kesulitan akses air bersih dari jaringan milik Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

“Kami berharap dapat dimaksimalkan oleh DPUTR, agar masyarakat bisa merasakan air dari sumber artesis. Karena saat ini operasional masih dikelola warga,” kata Syauqi.

Selain itu, Syauqi juga menyoroti beberapa program kerja DPUTR yang bersinggungan dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Ia menyarankan agar kedua dinas tersebut berkoordinasi, sehingga tidak ada tumpang tindih program.

“Ada beberapa anggaran DPRKP yang dinilai secara pekerjaan hampir sama dengan DPUTR. Salah satunya perbaikan jalan dan sarana drainase dikerjakan oleh DPRKP,” terangnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi II juga memberikan masukan dan saran terkait rencana kerja DPUTR pada 2022. Diharapkan, semua program kerja dapat direalisasikan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengatakan, salah satu program prioritas pihaknya pada tahun ini ialah perbaikan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem non-pipa.

Selanjutnya, program kerja lain tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu, kegiatan perbaikan sarana dan prasarana jalan, penataan lingkungan, saluran, dan program pembangunan infrastruktur lainnya.

“Banyak masukan dan saran yang kami terima. Pada dasarnya komisi II mendukung program kami. Kami berharap di triwulan pertama tahun ini, program kegiatan bisa mulai dikerjakan,” katanya. (Olan)

Read More

Usung Visi Majukan Organisasi, Umar dan Omar Terpilih Menjadi Ketua SEMA dan DEMA FUAD Periode 2022-2023

FOKUS CIREBON - Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah menggelar kegiatan  MUSEMA dan MUDEMA bertempat di  gedung IAIN Cirebon Center, Kamis, (06/01/2021).

Pada kegiatan ini, acara dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan Mahasiswa Fakultas (PPMF). Unsurnya  terdiri dari beberapa mahasiswa dan dilakukan melalui proses seleksi terlebih dahulu. 

Ketua PPMF, Rozak menyatakan acara ini dilaksanakan bertujuan untuk memilih calon Ketua Senat Mahasiswa dan Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. 

"Calon SEMA sebanyak 15 orang dan 3 Pasang calon DEMA dari beberapa jurusan yang ada di FUAD. Kemudian, 

pendaftaran calon sesuai mengikuti Peraturan Organisasi yang sudah ada," jelasnya.

Terkait ini, kata Rozak, para calon mengikuti syarat calon pemilih dan kelengkapan administrasi di dalam Peraturan Organisasi. Kelengkapan administrasi seperti mengisi formulir, Kartu Tanda Mahasiswa, KTP, foto 3x4 (merah), surat pernyataan mencalonkan dan daftar riwayat hidup.

Rozak juga menjelaskan, calon terpilih ialah Umar Sharifudin sebagai Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) dan pasangan Omar Qad Panity dan Ariq Rifki Mustofa selaku Ketua dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah periode 2022-2023. 

Sebagai pasangan terpilih Omar Qad Panity selaku Ketua DEMA berharap pada masa jabatannya 2022-2023 memiliki harapan kepada kepengurusan baru agar solid dan sesuai dengan rencana. 

"Harapan semoga pengurus yang baru sesuai dengan rencana, rencana terbaik dari Allah. Semoga visi dan misi dapat tercapai terus juga mendapatkan pengurus yang solid, sesuai ekspektasi dan dapat menebar kebaikan," ungkapnya. (Red/Rizka SZ)

Read More

DPRD Nilai Kota Cirebon Perlu Perda terkait Tanah Timbul

CIREBON, FC – Persoalan tanah timbul di kawasan pesisir Kota Cirebon perlu diselesaikan secara komprehensif. Salah satunya melalui regulasi berupa peraturan daerah (perda).

Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Cirebon di ruang Serbaguna gedung DPRD, Jumat (7/1/2022).

Komisi I DPRD dan Kantah Kota Cirebon sepakat agar persoalan tanah timbul bisa ditangani melalui regulasi di tingkat daerah berupa perda. Sebab, dalam rapat tersebut menyinggung terkait salah satu kendala BPN ketika menangani tanah timbul.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti SH mengatakan, tanah timbul merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi Pemkot Cirebon. Bahkan, lanjut Endah, kebutuhan adanya perda tentang tanah timbul sempat mencuat pada beberapa tahun lalu.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah, red) soal perda tanah timbul. Ini perlu dilakukan agar tidak menjadi masalah di masyarakat. Kami akan berusaha,” kata Endah usai memimpin rapat.

Endah menambahkan, Komisi I bakal menyampaikan usulan mengenai perlunya raperda yang mengatur tentang tanah timbul ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.

Senada dengan Endah, Harry Saputra Gani juga mendukung tentang adanya perda tanah timbul. Anggota Komisi I yang juga ketua Fraksi Nasdem itu mengatakan, peraturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah timbul akan diusulkan Komisi I sebagai raperda.

“BPN tadi menyampaikan sering menemui kebingungan untuk memutuskan (soal sertifikasi tanah timbul). Sehingga, BPN merekomendasikan tentang adanya dasar hukum di daerah tentang tanah timbul,” katanya.

Sementara itu, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Anang Hendri Prayogo mengatakan, pihaknya mendukung agar adanya peraturan di tingkat daerah tentang penguasaan dan penggunaan tanah timbul. Hal ini dilakukan agar lebih tertib.

“Status tanah jelas milik negara. Mekanisme memperolehnya harus diteliti lebih dalam. Ada yang menguasai tanah selama puluhan tahun, tapi pemda belum mengatur,” kata Anang.

Dalam rapat tersebut juga disinggung soal kendala Kantah Kota Cirebon dalam mengejar target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa faktornya adalah pengajuan sertifikasi tanah ganda, sengketa lahan dan lainnya. Rapat tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd. (din)

Read More

Bersama DPRKP, Komisi II DPRD Menggelar Rapat Kerja 2022

CIREBON, FC – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) di ruang rapat gedung DPRD, Kamis (6/1/2022). Rapat tersebut membahas rencana program kerja pada tahun 2022.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Sahriar MBA menyampaikan, hasil rapat bersama DPRKP yaitu mengoreksi dan memantapkan program kerja tahun 2022. Sejumlah program prioritas disampaikan kepada anggota komisi II DPRD.

Menurutnya, beberapa usulan program pembangunan perlu ada yang dikoreksi, mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar tetapi APBD Kota Cirebon belum bisa mencukupi. Salah satu program yang diusulkan DPRKP yaitu penambahan personal petugas pertamanan sebanyak 22 orang masih menjadi pertimbangan.

Watid mengatakan, penambahan personel sangat perlu untuk mengefektifkan pemangkasan pohon-pohon di sepanjang jalan protokol dan lingkungan perumahan warga. Usulan lain yaitu penambahan satu unit crane berdaya jangkau 20 meter untuk membantu memangkas pohon tinggi dan besar.

“Hasil rapat, ada program yang dikoreksi. Salah satunya menyangkut program pokir soal taman karena skalanya terlalu kecil di lingkungan perumahan di RW. DPRKP juga agak terbebani, karena nominalnya di bawah 100 juta. Ini tidak efektif,” ujarnya usai rapat.

Sementara itu, Kepala DPRKP Kota Cirebon, Ir Agung Sedijono mengatakan, berbagai proyek strategis DPRKP tahun 2022 yaitu pendataan penyediaan rehabilitasi dan relokasi rumah korban bencana, mengidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana di lima kecamatan.

Kemudian, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana, peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektare, hingga penyadaran publik pencegahan berkembangnya pemukiman kumuh.

“Ada satu lagi program andalan yang kami akan tonjolkan pada tahun 2022. Yaitu pembangunan taman dan pembuatan replika Pedati Gede di kawasan BAT,” terang Agung. (indah)

Read More