Peringatan Hardiknas, Wali Kota Edo Soroti Pentingnya Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas

CIREBON –  Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman Balai Kota, Jumat (2/5/2025). 

Hadir dalam upacara jajaran perangkat daerah, para kepala sekolah, tokoh pendidikan, serta seluruh insan pendidikan dari berbagai jenjang.

Dalam sambutannya, Wali Kota membacakan pidato dari pidato resmi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa Hardiknas bukan sekadar agenda tahunan, namun menjadi momen penting untuk merefleksikan arah dan semangat pembangunan pendidikan nasional. 

“Hari ini kita tidak hanya memperingati, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa,” ujar Wali Kota.

Ia menekankan pentingnya pendidikan yang tetap berpijak pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kerja keras, semangat belajar sepanjang hayat, dan rasa hormat dalam menghadapi arus perubahan zaman yang semakin cepat.

Ditegaskan juga bahwa pendidikan harus menjadi layanan publik yang tidak diskriminatif. Tidak boleh ada anak bangsa yang kehilangan hak atas pendidikan karena perbedaan agama, suku, ekonomi, gender, atau tempat tinggal.

“Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Kita harus pastikan tak satu pun anak Indonesia tertinggal dari pendidikan hanya karena latar belakangnya,” tambah Wali Kota.

Pidato tersebut juga menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan mobilitas sosial dan membangun martabat bangsa. 

Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Disebutkan dalam Asta Cita keempat bahwa membangun sumber daya manusia unggul adalah langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. 

"Melalui pendidikan, diharapkan rantai kemiskinan bisa diputus dan masa depan anak-anak Indonesia bisa lebih cerah," lanjutnya.

Pemerintah pusat juga menegaskan akan terus mendorong revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran berbasis digital, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Kita semua memiliki peran penting. Pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media harus saling bergandeng tangan. Pendidikan tak bisa berjalan sendiri,” tegas Wali Kota.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memulai berbagai pembenahan strategis, baik secara manajerial, kurikuler, maupun pedagogis. 

Mulai dari penerapan pembelajaran mendalam, pengenalan coding dan AI, hingga kebijakan pembentukan karakter melalui program "Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat".

Di jenjang usia dini, program seperti Album Kicau dan Pagi Ceria juga diperkenalkan untuk menanamkan nilai-nilai baik melalui lagu, senam, dan kebiasaan positif sejak kecil. Semua ini dirancang untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak.

Menutup pidatonya, Wali Kota  mengajak seluruh elemen di Kota Cirebon untuk memperkuat kolaborasi demi menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata.

 “Mari kita jaga semangat gotong royong demi mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada para insan pendidikan, baik akademis maupun non akademis. (din)

Read More

Meriahkan May Day 2025, Bupati Imron Serukan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Pekerja

KABUPATEN CIREBON - Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, Bupati Cirebon, Imron bersama Wakil Bupati, Agus Kurniawan Budiman beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon menghadiri kegiatan peringatan yang digelar di Balai Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Dinasker), Kecamatan Plumbon, Jumat (2/5/2025).

Dengan mengangkat tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” serta tagar “May Day is Kolaborasi Day”, peringatan May Day tahun ini disambut hangat oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, pelaku industri, dan para tokoh pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menekankan pentingnya peningkatan keterampilan (skill) sebagai kunci utama dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

“Hari ini bukan hanya perayaan, tetapi momentum untuk menyadarkan kita semua bahwa perjuangan pekerja di era sekarang harus diarahkan pada peningkatan kompetensi,” ujar Imron.

“Dengan meningkatnya keterampilan, produktivitas nasional akan naik dan pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Imron.

Ia juga mengajak serikat buruh untuk terus menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah. Ia juga mendorong para pengusaha untuk aktif berkoordinasi dengan Forkopimda demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang harmonis dan kondusif.

Lebih lanjut, Imron meyakinkan para investor bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang ramah investasi.

“Iklim investasi di Kabupaten Cirebon saat ini sangat nyaman dan aman. Kami siap membantu setiap proses investasi agar berjalan lancar dan saling menguntungkan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung kebijakan nasional terkait hubungan industrial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 76 Tahun 2024.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan antara pekerja dan pengusaha.

Sementara itu, Pembina Aliansi Buruh Kabupaten Cirebon, Bambang, menyambut baik komitmen pemerintah daerah. Ia menilai momentum May Day tahun ini menjadi tonggak penting bagi harmonisasi dan sinergitas antar pihak.

“Kabupaten Cirebon telah berhasil menciptakan suasana ketenagakerjaan yang kondusif. Hal ini menjadi modal besar dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat,” ujarnya.

Bambang menambahkan, bahwa sinergi antara dunia usaha dan pekerja harus terus diperkuat demi menciptakan stabilitas ekonomi dan investasi yang sehat.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan buruh dan pertumbuhan dunia industri.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan mengajak seluruh elemen pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan ramah.

“Kami mengajak para pekerja dan pengusaha untuk bahu membahu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Jika ada tindakan premanisme atau hal-hal negatif yang mengganggu stabilitas, mohon segera dilaporkan,” tegas Sumarni.

Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai fondasi utama pertumbuhan investasi di wilayah Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Otonomi Daerah dan Keberanian Kepala Daerah Kunci Kemajuan Daerah

Prof Dr H Sugianto SH MH

CIREBON, FC – Otonomi daerah (Otda) sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi. 

Dalam konteks ini, keberanian kepala daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan menjadi kunci penting dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam sebuah wawancara hukum dan pemerintahan yang lebih menekankan pada persoalan Otda sebagai sebuah jalan dan kunci kemandirian daerah. 

Terkait ini, Prof. Sugianto menegaskan bahwa kepala daerah harus memiliki keberanian konstitusional untuk mengambil kebijakan strategis, terutama yang menyangkut kepentingan publik.

“Semangat otonomi daerah itu bukan hanya soal memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi juga soal bagaimana kepala daerah mampu bertindak cepat, tepat, dan berani dalam mengambil keputusan, dengan tetap berpijak pada hukum dan kepentingan rakyat,” ujar Prof. Sugianto, yang juga merupakan alumni IKAL PPRA LIV Lemhannas RI tahun 2016.

Menurutnya, dalam era keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang tinggi seperti sekarang, kepala daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga pemimpin yang visioner dan progresif. 

“Kebijakan yang diambil tidak boleh hanya populis, tetapi juga harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang dan keberlanjutan daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Sugianto mengingatkan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan harus tetap diimbangi dengan pemahaman hukum tata negara dan prinsip-prinsip good governance. “Jangan sampai keberanian berubah menjadi keberingasan birokrasi. Semua tetap harus dalam koridor hukum,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar setiap kepala daerah memperkuat kapasitas kepemimpinannya melalui pendidikan, pelatihan strategis, serta dialog intensif dengan para akademisi dan praktisi kebijakan publik.

Dengan otonomi daerah yang dikelola secara baik dan penuh keberanian, Prof. Sugianto meyakini bahwa masa depan Indonesia akan lebih kuat karena ditopang oleh daerah-daerah yang maju dan mandiri...

Menurutnya, keberanian kepala daerah itu krusial. Mereka tidak boleh hanya menjadi operator pusat, tapi harus menjadi pemimpin sejati yang mampu mengelola potensi daerah secara mandiri, termasuk dalam aspek keuangan, lingkungan, dan kerjasama lintas sektor.

Ia menyoroti pentingnya kesiapan finansial daerah dalam mendukung otonomi. Salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka salah satu langkah strategis yang bisa ditempuh adalah bagaimana pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih kredibel dan berorientasi bisnis.

“BUMD harus dikelola secara profesional, bukan jadi tempat parkir politik. Dengan tata kelola yang baik, BUMD bisa jadi motor penggerak ekonomi dan sumber PAD yang signifikan,” jelasnya.

Selain itu, penataan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan ketegasan kepala daerah. Prof. Sugianto menilai banyak kebijakan penataan ruang dan lingkungan yang lemah karena tidak adanya keberanian menindak pelanggaran atau kepentingan pemodal.

“Di sinilah pentingnya integritas dan keberpihakan kepala daerah pada kepentingan publik. Jangan sampai lingkungan rusak hanya demi investasi sesaat,” tambahnya.

Ia juga mendorong kepala daerah untuk aktif membangun kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, hingga mitra internasional, selama kerjasama tersebut didasari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Di akhir perbincangannya, Prof Sugianto menegaskan bahwa otonomi daerah akan berjalan baik jika kepala daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi tampil sebagai inovator, pelayan publik, sekaligus motor perubahan. (din)

Read More

Dinkes Kabupaten Cirebon Ajak Lintas Sektor Perkuat Kolaborasi untuk Cakupan Imunisasi PCV

 

KABUPATEN CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pneumonia dan diare melalui program imunisasi.

Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program di Hotel Aston Cirebon, Rabu (30/4/2025).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon, Nurpatmawati, menyatakan bahwa pneumonia dan diare masih menjadi penyebab utama kematian bayi dan balita, baik di tingkat global maupun nasional.

“Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023–2030 dengan pendekatan 3P: perlindungan, pencegahan, dan penatalaksanaan. Imunisasi PCV dan Rotavirus menjadi langkah pencegahan kunci,” jelasnya.

Namun, Nurpatmawati mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi antigen baru di Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Berdasarkan data capaian tahun 2024, imunisasi PCV baru mencapai 79% dan Rotavirus 83%, jauh dari target minimal 95%.

“Tingkat dropout dari dosis pertama ke dosis ketiga juga cukup tinggi, yakni 13,8% untuk PCV dan 8,6% untuk Rotavirus. Selain itu, masih ditemukan kasus bayi zero dose, yaitu bayi yang belum mendapat imunisasi sama sekali,” paparnya.

Ia menambahkan, bahwa tantangan lain seperti pendataan sasaran yang belum sinkron, rendahnya input data ke aplikasi ASIK, serta kurangnya penggerakan masyarakat turut memperumit pelaksanaan program.

Menurutnya, kompleksitas permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan saja, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai sektor.

“Camat dan kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat dan memperkuat Posyandu. Instansi lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diskominfo, Bappelitbangda, TP-PKK, serta organisasi masyarakat seperti Muslimat dan Aisyiyah berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi.

Sementara itu, IDI, IBI, dan PPNI menjadi ujung tombak dalam penguatan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Untuk itu, beberapa strategi prioritas yang perlu diperkuat secara bersama meliputi: optimalisasi mobilisasi sasaran di desa dan kecamatan, sinkronisasi data antarprogram di tingkat puskesmas dan kecamatan, integrasi program kesehatan dengan kegiatan masyarakat di tingkat desa dan RT/RW, serta peningkatan literasi imunisasi melalui media lokal dan jejaring sosial berbasis desa.

“Keberhasilan kita tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita, tetapi juga pada efisiensi pembiayaan kesehatan, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan performa daerah di bidang pembangunan kesehatan,” pungkasnya. (Nurdin)

Read More

Pelantikan Pengurus PMI Tingkat Kecamatan, Ini Yang Disampaikan Bupati Imron

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menghadiri pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) tingkat kecamatan se-Kabupaten Cirebon di ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon.

Imron mengapresiasi atas pelantikan pengurus PMI kecamatan di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada Rabu (30/4/2025).

PMI merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam misi kemanusiaan. Imron menjelaskan, pelantikan pengurus merupakan momentum penguatan komitmen dan tekad PMI untuk mendedikasikan.

“Penguatan komitmen ini dalam wujud visi dan misi, program dan kegiatan organisasi, terutama dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan pelayanan masyarakat,” kata Imron.

Orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu mendoakan agar pengurus yang telah dilantik bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diemban. Imron juga berterima kasih atas dedikasi dan kinerja PMI Kabupaten Cirebon.

“Keberhasilan dalam kegiatan donor darah, kegiatan bulan dana, kegiatan penanggulangan bencana, serta pelayanan kemanusiaan lainnya,” ucap Imron.

Ia pun berpesan agar pengurus PMI, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan wajib memahami peran, tugas, serta kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Kemudian, pengurus PMI di tingkat kecamatan mampu meningkatkan koordinasi dan kerja samanya dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

“Kami berharap, PMI Provinsi Jabar lebih memberikan dukungan kepada PMI Kabupaten Cirebon dalam rangka memperlancar mobilitas tugas kemanusiaan,” ucapnya.

Imron juga mengimbau, agar camat yang juga sekaligus sebagai pelindung PMI tingkat kecamatan wajib mengalokasikan target untuk kegiatan bulan dana kepada para kuwu.

Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk pelaksanaan bulan dana 2025.

Sementara itu, Ketua PMI Jabar, Yossi Irianto mengatakan, substansi dari pelantikan adalah tentang pemberian pengetahuan nilai-nilai PMI.

“Sejak lahirnya Undang-Undang (UU) PMI, tentu posisinya menjadi berbeda, walaupun bergerak dalam kegiatan kemanusiaan. Maksud kita adalah agar tidak melenceng (sesuai dengan amanat UU),” ucap Yossi.

Lebih lanjut, Yossi mengatakan, pengurus harus saling menguatkan, karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah.

Ia menyebut, PMI memiliki tujuan yang berbeda saat kondisi perang atau tidak, atau seperti saat ini.

“Kalau saat perang kita fokus membantu korban. Dalam kondisi tidak perang, bantu pemerintah daerah dalam bidang kemanusiaan dan kesehatan, termasuk respons kebencanaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Sri Heviyana, bersyukur bisa melaksanakan pelantikan pengurus PMI tingkat kecamatan. Heviyana mengaku, pengurus sejatinya sudah terbentuk sejak tiga bulan lalu.

“Kami adalah mitra kerja pemerintah daerah. Dan, PMI Kabupaten Cirebon ingin membantu meningkatkan IPM, baik pendidikan dan SDM-nya,” tuturnya. (Ara)

Read More

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Komitmen Pemkot Cirebon untuk Pelayanan Publik

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memimpin apel pagi dalam rangka penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di halaman Balai Kota, Rabu (30/4/2025).

Hadir Wakil Wali Kota, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten dan staf ahli, serta kepala perangkat daerah Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas administratif semata. Menurutnya, dokumen yang ditandatangani adalah simbol dari komitmen moral dan profesional para pemimpin perangkat daerah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Yang sebenarnya ditandatangani hari ini adalah kesediaan kita untuk memberikan segenap kemampuan dalam pelayanan publik. Ini bukan soal tanda tangan di atas kertas, tapi soal komitmen yang lahir dari hati,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Pakta Integritas mencerminkan nilai moral dan etika jabatan, sementara Perjanjian Kinerja adalah rencana nyata yang dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

“Dua hal ini ibarat dua sisi dari satu mata uang, satu bicara soal karakter, satu lagi soal kompetensi. Dan keduanya mutlak dimiliki oleh kepala perangkat daerah,” tambahnya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa perangkat daerah tidak boleh hanya dilihat sebagai unit administratif. Ia ingin setiap kepala dinas tampil sebagai lokomotif penggerak pembangunan yang selaras dengan visi kota Cirebon, yaitu Setara Berkelanjutan.

“Tahun ini kita menghadapi tantangan berat, mulai dari percepatan pelayanan, efisiensi anggaran, transparansi, sampai adaptasi terhadap dunia digital yang bergerak cepat,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Wali Kota menekankan tiga hal utama sebagai fondasi kinerja. Pertama, integritas sebagai fondasi. Tanpa integritas, semua target kinerja akan rapuh. 

"Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan bukan hanya dalam ketaatan aturan, tapi juga dalam keberanian mengambil keputusan yang benar, meski tidak populer," tuturnya.

Kedua, kinerja harus berdampak. Wali Kota mendorong agar setiap program yang dibuat harus benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. "Tidak boleh ada program yang hanya bagus di laporan tapi tak terasa di lapangan," lanjutnya.

Ketiga, kolaborasi dan akuntabilitas. Wali Kota menyerukan pentingnya komunikasi antar dinas, pemanfaatan teknologi, serta budaya saling mengawasi demi menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

“Saya percaya, tidak ada organisasi hebat tanpa kepemimpinan yang tangguh di dalamnya. Dan saya berdiri di hadapan para pemimpin satuan kerja yang saya yakin mampu menjawab tantangan ini,” ucapnya optimis.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penandatanganan ini adalah awal dari sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjutinya dengan evaluasi internal dan aksi nyata.

“Kalau masih ada yang menganggap kinerja hanya urusan administratif, maka kita salah arah. Kita bukan sekadar manajer birokrasi, tapi juga arsitek perubahan. Rakyat hanya akan mengingat satu hal, apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh atau hanya sekadar menjabat,” tutupnya. (din)

Read More

Bupati Imron Serahkan SK CPNS dan Teken Komitmen Manajemen Talenta

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 kepada 56 orang CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Penyerahan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan komitmen penerapan manajemen talenta di Hotel Apita Cirebon, Selasa (29/4/2025).

Imron dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada para CPNS yang telah resmi diangkat. Ia berharap para aparatur baru ini dapat melaksanakan tugas dengan dedikasi dan menjadi agen perubahan di lingkungan kerja dan masyarakat.

“Kami berharap, anda semua bekerja dengan baik dan menjadi contoh. Jadilah agen perubahan untuk memajukan Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Imron menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Menurut dia, pegawai negeri harus menunjukkan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia juga menyampaikan, bahwa pemerintah daerah tengah mendorong penerapan manajemen talenta dalam sistem kepegawaian. Sistem ini disebut akan menjadi dasar dalam pengangkatan jabatan di lingkungan birokrasi.

“Pengangkatan jabatan nanti berdasarkan kemampuan dan penilaian kinerja, bukan lagi berdasarkan pendekatan pribadi. Tidak boleh ada kasak-kusuk ingin jabatan,” ujarnya.

Penerapan manajemen talenta, lanjut Imron, akan menciptakan birokrasi yang lebih sehat, transparan, dan profesional. Ia menyebut, sistem ini akan mengakhiri praktik-praktik yang tidak sesuai dalam proses promosi jabatan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menyatakan bahwa penyerahan SK ini merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi nasional CPNS yang telah dilaksanakan sesuai regulasi.

“Penyerahan SK ini memberikan legalitas dan kejelasan status kepada CPNS yang telah lulus. Ini juga menjadi awal pembekalan tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara,” kata Hendra.

Ia menambahkan, komitmen penerapan manajemen talenta menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam pembinaan karir ASN yang berbasis pada kompetensi dan kinerja.

“Penerapan sistem ini diharapkan menciptakan birokrasi yang dinamis, efektif, dan inovatif. Ini adalah langkah strategis untuk pengelolaan SDM aparatur yang lebih baik,” ujarnya.

Wakil Kepala Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Haryono Dwi Putranto, yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Pemkab Cirebon atas percepatan proses pengangkatan CPNS.

“Pak Bupati sudah mengambil kebijakan cepat dalam menyerahkan SK CPNS. Bahkan di instansi pusat banyak yang belum melakukannya. Di Jawa Barat, ini menjadi yang ke-12 tercepat,” kata Haryono.

Ia juga mendukung penuh langkah Bupati Cirebon dalam menerapkan manajemen talenta sebagai dasar dalam promosi jabatan. Menurutnya, sistem ini akan menghapus praktik tawar-menawar jabatan yang selama ini kerap terjadi.

“Dengan sistem ini, kepala daerah bisa lebih objektif dalam menentukan siapa yang layak menduduki jabatan tertentu, berdasarkan talenta, bukan kedekatan,” kata dia. (di )

Read More

Komisi II DPRD Kota Cirebon Berikan Catatan Pada Laporan LKPj Walikota Tahun 2024

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon memberi sejumlah catatan sebagai bahan rekomendasi pada laporan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II dengan tiga SKPD Kota Cirebon, Senin (28/4/2025) di ruang serbaguna DPRD.

Ketiganya yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), dan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).

Dalam keterangannya, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan bahwa masih ada sejumlah catatan untuk LKPj tahun 2024. Sehingga, perlu adanya percepatan penyelesaian agar tidak berlarut-larut.

Seperti masih perlunya upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon. Sebab, hingga saat ini jumlah PAD di Kota Cirebon masih belum maksimal.

“Pada tahun 2024, ada beberapa catatan untuk LKPj. Seperti, perlu adanya tindak lanjut peningkatan PAD, karena itu masih menjadi permasalahan hingga saat ini,” kata Handarujati.

Di tempat yang sama, Abdul Wahid Wadinih SSos menambahkan, masih terdapat kawasan kumuh yang perlu segera diatasi, meski keberadaanya sudah mulai berkurang.

Di samping itu, Komisi II juga merekomendasikan agar pemda Kota Cirebon dapat mengalokasikan anggaran untuk program rutilahu. Sebab, masih ada sebanyak 3000 penerima yang mendapat program rutilahu.

“Untuk DPRKP, salah satunya yaitu penanganan kawasan kumuh. Memang sekarang tinggal sedikit, tapi masih perlu diperhatikan penanganannya,” tambahnya.

Sementara itu, catatan untuk DPUTR, Komisi berharap agar penanganan masalah banjir dapat segera teratasi. Salah satu di antaranya yakni dengan segera menyelesaikan pembuatan kolam retensi, hingga menyediakan pompa air untuk titik rawan banjir.

Selain itu, pembebasan lahan parkiran Benda Kerep masih belum terselesaikan, padahal catatan ini sudah ada sejak LKPj tahun 2023.

“Tentu kami berharap, Pemkot Cirebon menjadikan catatan LKPj ini jadi pedoman, sebab ini menjadi permasalahan seirus di masing-masing SKPD. Sehingga, catatan pada LKPj ini dapat dijadikan rujukan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto SE MM MMtr, dan Tommy Sofianna SH.

Read More

Wakil Wali Kota Hadiri Rapat Koordinasi Gawe Rancage untuk Wujudkan Jawa Barat Istimewa

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama para camat, lurah dan kepala perangkat daerah terkait hadir dalam Rapat Koordinasi "Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah" se-Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

 Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Rapat ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Visi Jawa Barat Istimewa dan menguatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah. Selain itu, acara ini juga menjadi momentum penting dengan digelarnya Deklarasi Jawa Barat Istimewa yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah Deklarasi Jawa Barat Istimewa, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah. Dalam deklarasi ini, para pemimpin daerah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat di desa dan kelurahan. 

Program ini mencakup lima poin utama. Pertama, desa dan kelurahan tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting (tidak ada stunting baru). Kedua, desa dan kelurahan bebas dari kemiskinan ekstrim, serta turut mensukseskan Sekolah Rakyat. 

Ketiga, desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungannya lestari. Keempat, desa dan kelurahan Mandiri, bebas rentenir (bank emok), serta memiliki Koperasi Merah Putih. Kelima, desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya program Jawa Barat Istimewa. 

"Jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah besar di Indonesia, kita harus mulai dari Jawa Barat. Kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, serta sampah adalah masalah yang harus diselesaikan di sini. Karena Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, merupakan pintu gerbang bagi solusi Indonesia," ujar Dedi.

Gubernur juga menekankan bahwa setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk memiliki data yang akurat dan presisi terkait kondisi setiap desa. 

“Bantuan yang diberikan kepada desa harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang ada. Saya mengusulkan kepada kementerian untuk memperhatikan hal ini agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan desa,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cirebon menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa. 

"Kami di Cirebon siap mendukung penuh program-program ini. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting agar setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan di desa dan kelurahan," ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan, serta mendorong semua sektor untuk turut serta dalam pencapaian tujuan bersama ini. (din)

Read More

Bupati Imron Resmi Buka Grand Final Pasanggiri Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Semangat untuk memajukan pariwisata dan budaya Kabupaten Cirebon terus digelorakan. Hal ini tampak dalam pembukaan Grand Final Pasanggiri Nok dan Kacung 2025 yang berlangsung meriah di Hotel Patra Cirebon, Sabtu malam (26/4/2025).

Acara prestisius ini dibuka langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, di hadapan para finalis, tamu undangan, rektor universitas, kepala sekolah, serta jajaran pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Imron menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memajukan pariwisata dan melestarikan budaya daerah.

“Pasanggiri Nok dan Kacung ini bukan sekadar ajang pemilihan duta pariwisata, melainkan peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri, memperdalam pengetahuan tentang daerahnya, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

Imron menyebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menggelar ajang ini sebagai upaya regenerasi duta-duta wisata yang memahami pentingnya menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya serta lingkungan.

Ia juga mengapresiasi kehadiran para pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah yang terus mendukung ajang tersebut.

“Saya hormati para Rektor dan Kepala Sekolah yang hadir. Kehadiran Bapak-Ibu semua membuktikan komitmen kita bersama dalam membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti fakta bahwa selama ini pariwisata Kabupaten Cirebon masih identik dengan kunjungan religi, seperti ke Makam Sunan Gunung Jati. Namun, menurutnya, Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi lain yang belum tergarap maksimal.

“Kalau orang datang ke Kabupaten Cirebon, umumnya hanya tahu Makam Sunan Gunung Jati, batik trusmi, dan kuliner khas Cirebon. Padahal, banyak potensi wisata lain yang perlu kita kenalkan ke luar daerah,” ungkapnya.

“Melalui para Nok dan Kacung terpilih, saya berharap potensi-potensi ini bisa dipromosikan lebih luas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Imron menyampaikan bahwa para finalis Nok dan Kacung ini diharapkan menjadi agen perubahan, tidak hanya di bidang pariwisata dan budaya, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

“Ini tugas yang mulia. Kita ingin generasi muda ikut ambil bagian, bergerak bersama membangun Kabupaten Cirebon menjadi lebih maju, lebih dikenal, dan lebih sejahtera,” kata Imron.

Di akhir sambutannya, Imron menyampaikan ucapan selamat kepada 10 pasang finalis Nok dan Kacung yang terpilih.

Ia berharap, para finalis dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjadi teladan bagi pemuda-pemudi lainnya.

“Selamat kepada para finalis. Kami berharap, kalian bisa mengembangkan tugas ini dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih maju, santun, dan berkarakter,” pungkasnya. (Anin)

Read More

Wabup Jigus Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026

KABUPATEN CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budimana membuka secada resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Hotel Aston Cirebon, Senin (28/4/2025).

Pria yang akrab disapa Jigus ini menegaskan, Musrenbang menjadi momen penting untuk memastikan seluruh program pembangunan ke depan sejalan dengan visi-misi pemerintah daerah saat ini.

“Yang terpenting adalah bagaimana visi-misi yang telah kami tetapkan bersama masyarakat bisa diwujudkan,” katanya.

Ia menyampaikan, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang telah direncanakan.

“Kami tidak bisa sendiri. Semua harus bergotong-royong, termasuk dukungan dari para SKPD untuk mendukung program-program prioritas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jigus juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui program koperasi desa.

Ia menyampaikan, salah satu upaya yang tengah berjalan adalah pengembangan Koperasi Merah Putih, yang diinisiasi untuk memperkuat sektor ekonomi di tingkat desa.

“Secara simbolik sudah ada lima desa yang membentuk Koperasi Merah Putih. Saat ini sudah berkembang di 22 desa,” tutur Jigus.

Program ini, lanjut dia, akan terus dikembangkan hingga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Cirebon.

“Insyaallah pada 12 Juli nanti, saat peluncuran resmi oleh Bapak Presiden, pembentukan koperasi ini akan dimaksimalkan di seluruh desa,” kata dia.

Selain fokus pada pembentukan, Jigus juga menekankan pentingnya pembangunan dan pengembangan koperasi agar mampu menjadi pilar ekonomi masyarakat.

Ia berharap, melalui kolaborasi semua pihak, pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Ara)

Read More

Sekda Kabupaten Cirebon Tegaskan Pentingnya Pembinaan Atlit Usia Dini

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menegaskan pentingnya pembinaan atlet usia dini sebagai bagian dari investasi jangka panjang daerah dalam bidang sumber daya manusia.

Hal itu disampaikannya saat membuka Kejuaraan Atletik Pelajar se-Kabupaten Cirebon di Stadion Ranggajati Sumber, Senin (28/4/2025).

Dalam sambutannya, Hilmy menyebut bahwa olahraga bukan hanya kegiatan fisik, melainkan bagian dari sistem pembinaan karakter dan kualitas generasi muda.

Menurutnya, pelajar yang dibina lewat jalur olahraga berpotensi besar membawa nama baik daerah, bahkan bangsa, di kancah nasional maupun internasional.

“Pemerintah daerah terus berupaya mendorong tumbuhnya generasi yang sehat, kompetitif, dan berprestasi melalui jalur olahraga. Atlet pelajar harus menjadi bagian dari sistem pembinaan berkelanjutan yang tertata dan terintegrasi,” ujar Hilmy.

Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk sekolah, dinas pendidikan, dan keluarga, untuk mendukung tumbuhnya prestasi para pelajar di bidang olahraga.

“Olahraga adalah media untuk membangun daya juang, disiplin, dan integritas. Kita ingin pelajar Kabupaten Cirebon bukan hanya unggul di akademik, tapi juga kuat dalam karakter dan fisik,” tegasnya.

Kejuaraan Atletik Pelajar ini diikuti oleh 1.735 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA.

Kepala Seksi Bidang Olahraga Dispora Kabupaten Cirebon, Sukawi, menyebut jumlah peserta masing-masing terdiri dari 747 siswa tingkat SD/MI, 639 siswa tingkat SMP/MTs, dan 349 siswa tingkat SMA/SMK/MA.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang penyaringan dan pembinaan atlet potensial yang akan mewakili Kabupaten Cirebon pada kejuaraan tingkat lebih tinggi. (Ara)

Read More

Pemkot Cirebon dan Baznas Serahkan Bantuan untuk Imam, Marbot, Guru Ngaji hingga Petugas Kebersihan

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon bekerja sama dengan Baznas Kota Cirebon menyerahkan 1.300 paket bantuan kepada para imam masjid, marbot, guru ngaji, lebe, serta petugas pengangkut sampah. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo di Islamic Centre At-Taqwa Cirebon, Sabtu (26/4/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para penerima bantuan, yang disebutnya sebagai “penjaga nilai dan kebersihan lahir-batin Kota Cirebon.”

“Kota Cirebon berdiri bukan hanya karena bangunan dan sistem, tetapi juga karena do’a para imam, kerja senyap para marbot, ketulusan para guru ngaji, kesabaran para lebe, dan pengabdian para petugas pengangkut sampah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa bantuan ini bentuk penghargaan yang tulus atas dedikasi yang sering kali luput dari perhatian.

“Bantuan ini mungkin tidak besar dalam jumlah, tapi besar dalam makna. Ini adalah bentuk perhatian dari negara, dari pemerintah daerah, dari lembaga zakat, kepada orang-orang yang selama ini menghidupkan ruh kota kita, lewat adzan yang dikumandangkan, lewat mushaf yang diajarkan, hingga jalan-jalan kota yang dirapikan setiap pagi,” tambahnya.

Ketua Baznas Kota Cirebon, H Hamdan, mengungkapkan rasa syukur atas partisipasi para muzaki (pemberi zakat) yang telah mempercayakan zakatnya kepada Baznas.

“Terima kasih kepada para muzaki. Mudah-mudahan rezekinya ditambahkan dan dilimpahkan keberkahan,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa Baznas bukan hanya sekadar lembaga pengelola zakat, melainkan jembatan kepedulian antara masyarakat yang memiliki dan yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Cirebon dan Baznas berharap semangat gotong royong, saling peduli, dan berbagi akan terus menjadi napas utama kehidupan di kota ini.

L

Read More

Cirebon Catat Sejarah: PLTB Pertama di Pulau Jawa Siap Dibangun, Sedong Jadi Pusat Energi Hijau Baru

KABUPATEN CIREBON – Angin segar perubahan kini berembus dari timur. Kabupaten Cirebon akan mencetak sejarah sebagai lokasi berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama di Pulau Jawa. 

Proyek ambisius ini bukan hanya menandai langkah besar Jawa Barat dalam transisi menuju energi bersih, tetapi juga mempertegas posisi Cirebon sebagai pionir energi terbarukan di tengah padatnya populasi dan kebutuhan listrik yang terus meningkat.

Kabar ini disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, usai audiensi bersama pengembang PLTB di Pendopo Bupati Cirebon pada Kamis, 24 April 2025. 

Dengan nada optimis, Imron menyebut proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur energi, tapi sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih hijau.

“Ini bukan hanya soal energi, ini soal warisan bagi anak cucu kita. PLTB Sedong akan membuka babak baru dalam pembangunan berkelanjutan di Cirebon,” ujar Imron penuh semangat.

Dengan kapasitas 150 megawatt (MW) dari 20 menara turbin, PLTB Sedong akan menjadi penyuplai energi ramah lingkungan ke jaringan PLN, menyokong kebutuhan listrik nasional. Lokasi yang dipilih, yakni Kecamatan Sedong, dinilai sangat ideal berkat topografi perbukitan terbuka dan potensi angin yang konsisten.

Gery Julian, Direktur PT Cirebon Tenaga Bayu, mengungkapkan bahwa keputusan membangun di Cirebon merupakan hasil riset selama dua tahun. Timnya telah memasang alat pengukur kecepatan angin di berbagai titik, dan hasilnya menunjukkan potensi yang luar biasa.

“Cirebon bukan pilihan instan. Ini hasil kerja keras dan riset yang mendalam. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, kami targetkan pembangunan dimulai 2026 dan mulai beroperasi 2027,” terang Gery.

Jika proyek ini sukses, maka Cirebon akan menyusul jejak Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan, wilayah yang lebih dulu menikmati manfaat energi angin. Bedanya, kali ini Jawa pulau dengan beban listrik terbesar di Indonesia akan ikut merasakan semilir energi hijau yang berkelanjutan.

Lebih dari sekadar proyek energi, PLTB Sedong diharapkan menjadi simbol harapan baru dan bukti nyata bahwa masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan bisa dimulai dari daerah. (din)

Read More