Sinergi Bersama Kontra Radikalisasi, BNPT dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Gelar Bedah Buku Seri Tercerahkan dalam Kedamaian

 

CIREBON –Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI bersinergi dengan civitas akademika Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) menggelar acara Bedah Buku Seri Tercerahkan dalam Kedamaian, dalam rangka memperkuat upaya pencegahan terorisme di Indonesia. 

Menurut Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Pol Sigit Widodo, S.I.K., kegiatan bedah buku penting dilaksanakan mengingat adanya temuan barang bukti buku bermuatan ekstrem yang disita dari para pelaku saat penangkapan oleh Densus 88. Sejumlah buku yang disita dari pelaku terorisme ini menjadi bukti masih terjadinya  proses radikalisasi melalui literatur dalam membentuk ideologi kekerasan. 

“Fakta empiris, dari proses penegakan hukum  tindak pidana terorisme selalu tidak lepas dan diawali dengan proses radikalisasi. Buku-buku radikal ini ditemukan dalam jumlah besar di lokasi penangkapan. Ini menunjukkan betapa kuatnya peran literatur dalam membentuk ideologi kekerasan,” tegasnya.

Brigjen Polisi Sigit menambahkan, sebagai langkah kontra radikaliasi terhadap buku radikal, BNPT bersama akademisi, peneliti, birokrat, dan mantan napiter, telah melakukan kajian menyeluruh terhadap 15 buku paling berpengaruh di kalangan kelompok teroris. Hasilnya, lahirlah dua buku reflektif dan edukatif: Tercerahkan dalam Kedamaian: Secercah Kisah Mantan dan Tercerahkan dalam Kedamaian: Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia.

“Jika buku bisa digunakan untuk menyebar kebencian dan kekerasan, maka buku pula yang harus digunakan untuk menyebarkan kedamaian dan pencerahan,” ujarnya.

Melalui kegiatan bedah buku, dirinya berharap seluruh mahasiswa termasuk para dosen UINSSC dapat menjadi bagian dari upaya bersama melawan dan mencegah masuknya paham radikal terorisme di Indonesia. 

“Mari kita bangun kolaborasi yang tercerahkan dalam keikhlasan. Kita ingin Indonesia maju, damai, dan terbebas dari ideologi kekerasan,” katanya. 

Sementara itu Rektor UINSSC Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag. mendukung kegiatan bedah buku di kampusnya sebagai sinergi upaya pencegahan paham radikal terorisme.

"Kami sangat menyambut gembira kegiatan ini dan tentunya punya irisan dari peran utama kami yaitu dengan melakukan pendidikan dan pembelajaran disamping penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tugas akademisi salah satunya publikasi ilmiah dan jalur yang paling cepat untuk mendoktrin orang itu melalui buku. Dan disinilah pentingnya kita mengkaji buku," katanya. 

Rektor UINSSC juga berharap agar para mahasiswa dapat memahami nilai - nilai lokal yang khas dengan sejarah berdirinya Cirebon yaitu nilai-nilai spritualisme dan multikulturalisme. 

"Nilai - nilai spritual dan multikulturalisme sangat erat dengan Cirebon. Nilai-nilai tersebut dapat dikaji kemudian ditarik kemasa kini untuk memitigasi radikal terorisme," ujarnya. (din)

Read More

Siliwangi Aquatic Club Cimahi Raih Juara Umum Kejurnas Finswimming 2025 Di Cirebon

CIREBON, FC - Siliwangi Aquatic Club Cimahi berhasil menjadi Juara Umum Ke 1 Dalam ajang Kejuaraan Nasional Finswimming Nomor Kolam Antar klub se-Indonesia 2025 di Kolam Renang Catherine Surya, Komplek Bima dengan meraih 26 Medali Emas, 11 Perak dan 15 Perunggu. 

Untuk Juara ke 2 diraih oleh Triton Diving Coub Bandung dengan torehan 11 Medali emas, 8 Perak dan 8 Perunggu, sedangkan di posisi ke 3 disabet oleh SDC Finswimming Club Sidoarjo Jatim dengan perolehan 8 Medali emas, 10 Perak dan 15 Perunggu. 

Untuk Tim tuan rumah yang diwakili oleh Sarwajala Club Cirebon bertengger di peringkat ke 12 dari total 36 Club Peserta dengan raihan 3 Medali emas, 7 perak dan 4 perunggu.

Usai pengalungan medali juara Danlanal Citebon Letkol Laut (P) Faisal Yanova Tanjung, S.E., M.Tr.Opsla., selaku penyelenggara mengaku bangga akan animo dan antusias para peserta kejuaraan Finswimming Tingkat Nasional tersebut.

”Kami bangga sebagai tuan rumah kami telah mensukseskan kejuaraan inj dan banyak bibit - bibit atlet muncul dan hal itu akan menjadi sumber SDM atlet di daerah dan Indonesia kedepannya dan Kota Cirebon sendiri ini dekat dengan air sehingga Pengembangan Olahraga Air harus dioptimalkan dan lagi kan logo kota kita Udang ya harus semangat untuk mengembangkan hal itu,” ujar Danlanal Pada Minggu Malam (15/6/2025) usai penutupan kejuaraan 

Sementara itu Ketua Umum KONI Kota Cirebon Terpilih M Handarujati Kalamullah (Kang Andru) mengapresiasi akan gelaran kejuaraan Finswimming Tahunn2025 di Kota Cirebon.

”Ini ajang Bagus dan hal utu harus terus dioptimalkan dan kami KONI Kota Cirebon akan mendukungnya dengan baik, kita harus melakukan regenerasi atlet di Cabang Olahraga air ini dan kami yakin kedepan akan bisa,” ucap Kang Andru. 

Sementara itu Walikota Cirebon Effendi Edo mengapresiasi Kejuaraan Nasional Finswimming Nomor Kolam Antar klub se-Indonesia 2025 di Kolam Renang Catherine Surya, Komplek Bima yang berlangsung selama 2 hari tersebut.

”Kejuaraan ini juga menjadi salah satu acara dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon serta HUT ke-80 TNI Angkatan Laut dan Ajang ini memperebutkan Piala Wali Kota dan Piala Komandan Lanal (Danlanal) Cirebon, menjadikannya panggung kehormatan sekaligus momentum penting bagi dunia olahraga selam Indonesia," katanya. (Ara)

Read More

MTQH ke-39 Jawa Barat Resmi Dibuka, Kota Cirebon Targetkan Masuk 10 Besar

BANDUNG - Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan komitmen dan dukungannya terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan dengan menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadits (MTQH) ke-39 tingkat Provinsi Jawa Barat di Soreang, Bandung, Minggu (15/6/2025). 

Pembukaan MTQH berlangsung meriah, dimeriahkan oleh pawai taaruf, penampilan paduan suara, hingga berbagai pertunjukan seni Islami dan secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadikan MTQH sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai sarana spiritual untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai Al-Qur’an sebagai landasan moral dan etika sosial.

"MTQH bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi sebuah momentum spiritual untuk memperkuat nilai-nilai Qurani dalam kehidupan. Saya berharap, Al-Qur’an benar-benar hadir dalam kesadaran kolektif masyarakat Jawa Barat dan menjadi pedoman utama dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan, terutama bagi para pemimpin," ujarnya.

MTQH ke-39 diikuti oleh total 1.136 peserta dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 15 hingga 22 Juni 2025 dan mempertandingkan sembilan cabang lomba, di antaranya tilawah, qira’at, tahfidz, tafsir, fahmil quran, syarhil quran, kaligrafi, karya tulis ilmiah Al-Qur’an, serta hafalan hadits Nabi. 

Tema yang diangkat yakni "Cahaya Al-Quran, Spirit Lebih Bedas Menuju Jawa Barat Istimewa," menggambarkan harapan besar agar Al-Qur’an menjadi cahaya penuntun dalam membangun peradaban masyarakat Jawa Barat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo hadir langsung bersama Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati dan jajaran pejabat terkait dari Pemerintah Kota Cirebon. Kehadiran ini bertujuan memberikan semangat serta dukungan langsung kepada 55 kafilah yang mewakili Kota Cirebon.

Wali Kota turut menyampaikan harapannya kepada para peserta dari Kota Cirebon agar mampu berprestasi dan membawa nama baik daerah. Ia menilai partisipasi dalam MTQH adalah wujud nyata dari pembinaan generasi muda yang berakhlak Qurani dan cinta terhadap ilmu agama.

"Keikutsertaan Kota Cirebon dalam MTQH ke-39 ini bukan hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen kami dalam membumikan Al-Qur’an di tengah masyarakat. Kami hadir langsung untuk memberikan dukungan penuh kepada seluruh kafilah, dan berharap mereka bisa tampil optimal serta meraih hasil terbaik," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menargetkan masuk dalam 10 besar peraih prestasi terbaik dalam MTQH kali ini. Namun lebih dari sekadar capaian kompetisi, partisipasi Kota Cirebon diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk terus menanamkan nilai-nilai keislaman dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup di segala bidang. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Pelestarian Budaya Lewat Kirab Haul Pangeran Pulasaren

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh terhadap pelestarian budaya lokal melalui kegiatan Kirab Seni dan Budaya dalam rangka Haul Pangeran Pulasaren yang dilaksanakan di lingkungan Keraton Kacirebonan, Minggu (15/6).

Kegiatan kirab secara resmi dilepas oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir bersama Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Abdul Gani Natadiningrat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio, Ketua Panitia Hari Jadi Kota Cirebon Iing Daiman, tokoh budaya Jajat Sudrajat, serta jajaran pemerintahan Kecamatan Pekalipan dan Kelurahan Pulasaren.

Dalam sambutannya, Wali Kota Effendi Edo menyampaikan bahwa peringatan Haul Pangeran Pulasaren tahun ini terasa istimewa karena bersamaan dengan rangkaian perayaan Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon. Ia menegaskan bahwa momen ini dirancang agar tidak hanya bersifat seremoni pemerintahan semata, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.

“Saya telah mengarahkan panitia agar perayaan kali ini bersifat lebih terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dan hari ini, hal itu mulai tampak nyata, khususnya di Kelurahan Pulasaren,” ucap Wali Kota.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang tetap antusias mengikuti kirab meski cuaca cukup menyengat. Wali Kota berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan ke depannya, bahkan menjadi daya tarik budaya yang lebih luas.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari warga, kelurahan, hingga kecamatan yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga ke depan, kegiatan ini bisa tumbuh lebih besar dan menarik lebih banyak perhatian,” tambahnya.

Sementara itu, Sultan Kacirebonan Pangeran Raja Abdul Gani Natadiningrat menyampaikan bahwa kirab ini merupakan inisiatif positif dalam menjaga kearifan lokal dan memperkuat spiritualitas masyarakat.

“Kirab Haul Pangeran Pulasaren menjadi simbol pelestarian budaya sekaligus potensi daya tarik wisata Cirebon. Kami berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun dan masuk dalam kalender budaya kota,” ungkap Sultan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak keraton, tokoh budaya, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian budaya sekaligus memperkuat identitas Cirebon di tingkat nasional dan internasional. 

Read More

Wamen P2MI Secara Resmi Luncurkan LPK Berbasis Pesantren Pertama di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Sebuah langkah baru dalam pemberdayaan pesantren dan peningkatan kualitas tenaga kerja migran resmi dimulai di Kabupaten Cirebon.

Launching Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang berbasis pesantren digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Minggu (15/6/2025).

LPK ini menjadi yang pertama di Kabupaten Cirebon yang menjalin kerja sama langsung dengan pihak Jepang.

Peresmian LPK tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmadi Tawalla.

Dalam sambutannya, Dzulfikar menekankan pentingnya nilai moral pesantren yang menjadi bekal utama bagi santri yang akan bekerja di luar negeri, terutama di Jepang.

“Pesantren itu punya satu nilai plus, yaitu basis moral yang kuat. Harapan kami, moralitas ini menjadi landasan paling dasar bagi para santri ketika mereka ditempatkan di luar negeri,” ujar Dzulfikar.

Ia menambahkan, para pekerja migran yang berasal dari lingkungan pesantren diharapkan tetap menjaga gaya hidup dan pergaulan yang baik selama berada di negeri orang, serta mampu membawa perubahan positif ketika kembali ke kampung halaman.

Lebih lanjut, Dzulfikar menyampaikan bahwa dengan penempatan kerja di luar negeri, para pekerja bisa meningkatkan keterampilan, menambah jejaring, serta memperluas wawasan.

Hal ini, menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan pekerja migran sejak kementeriannya naik kelas dari badan menjadi kementerian.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk kepolisian dan Kemendagri, agar informasi terkait migrasi tenaga kerja dapat tersebar hingga ke tingkat kepala desa,” tuturnya.

Ia juga mendorong agar seluruh akun media sosial Kementerian P2MI aktif 24 jam dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi atau pengaduan.

Menurut Dzulfikar, pendekatan digital ini telah berhasil menjangkau berbagai kasus migran yang sebelumnya menjadi sorotan, seperti kasus pekerja di Kamboja dan Myanmar.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyambut baik hadirnya LPK berbasis pesantren ini.

Pria yang akrab disapa Jigus ini menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pelatihan dan perlindungan bagi warga Kabupaten Cirebon yang ingin bekerja ke luar negeri.

“Alhamdulillah, saya mewakili Pak Bupati hadir langsung di acara launching ini. Pak Bupati sangat mengapresiasi Pesantren Gedongan yang telah membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas,” ujar Jigus.

Menurutnya, hadirnya LPK berbasis pesantren yang menjalin kerja sama dengan Jepang merupakan yang pertama di Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri, kata Jigus, terus mendorong peningkatan jumlah pekerja migran yang memiliki skill dan kesiapan moral.

Bahkan, di tahun ini, Pemkab Cirebon telah memberangkatkan sebanyak 130 orang ke Jepang melalui skema yang difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah.

“Kita ingin ke depan, tidak ada lagi persoalan-persoalan hukum ataupun perlindungan terhadap tenaga kerja kita. Karena itu, pelatihan, pendampingan hukum, dan kolaborasi dengan pesantren sangat penting,” tambahnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Gedongan, Kyai Ade, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi pelopor pesantren, yang tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga mampu bersaing secara global.

“Ponpes Gedongan ini pernah mewakili Jawa Barat dalam lomba sains bidang kimia tingkat nasional. Kami terus bertransformasi menjadi pesantren enterpreneur yang membekali santri dengan skill dunia kerja, termasuk bahasa asing seperti Jepang,” ujarnya.

Ia menyebut, hadirnya LPK berbasis pesantren ini merupakan bagian dari visi besar Pesantren Gedongan untuk mencetak generasi santri yang mandiri, kompeten, dan siap bersaing di kancah internasional. (din)

Read More

Lepas 55 Kafilah Kota Cirebon Menuju MTQH Jabar, Sekda : Lebih dari Lomba, Ini Jalan Dakwah dan Pembinaan Akhlak

CIREBON – Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) Kota Cirebon untuk berlaga pada MTQH XXXIX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Sabtu (14/6/2025). 

Acara pelepasan ini berlangsung khidmat di Masjid Al-Kautsar Setda Kota Cirebon dan turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno, serta para orang tua peserta dan jajaran pemerintah kota.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh anggota kafilah yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama proses persiapan. 

Ia menyebutkan bahwa keberangkatan mereka bukan sekadar untuk meraih juara, tetapi membawa misi yang lebih besar sebagai duta-duta Qur’ani dari Kota Cirebon.

“Kepada Kafilah Kota Cirebon, kalian berangkat membawa harapan banyak orang. Bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk menunjukkan bahwa Kota Cirebon punya generasi yang memiliki kemampuan, karakter, dan semangat juang yang luar biasa,” ujarnya.

Sekda juga menekankan bahwa MTQH bukanlah ajang perlombaan biasa, melainkan wahana pembinaan akhlak dan spiritualitas. 

“Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis bukan semata lomba. Lebih dari itu, ini adalah wahana bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa kita, selaku umat Islam, terus menjaga dan memuliakan kitab suci sebagai pedoman hidup,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan terus mendukung kegiatan keagamaan yang dapat memperkuat fondasi spiritual masyarakat. Lebih lanjut, 

Sekda mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan semangat dalam menjalani kompetisi ini. Sebagai duta Qur’ani, kata Sekda, harus bisa menjaga kekompakan, adab, dan tetap rendah hati di manapun berada. 

"Insyaallah dengan usaha dan doa, hasil terbaik akan kita raih. Kami dan seluruh masyarakat Kota Cirebon mendoakan agar keberangkatan kafilah dapat terlaksana dengan baik, diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa pulang dengan membawa kebanggaan untuk kita semua. Selamat jalan, selamat berjuang," tuturnya.

Sementara itu, Aspemkesra Kota Cirebon, Sutikno, menjelaskan bahwa kafilah yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. 

“Kami telah melakukan pembinaan intensif dan seleksi yang ketat demi menjaga kualitas peserta. Ini bukan proses yang singkat, tetapi rangkaian panjang yang kami awali dari MTQ tingkat kelurahan hingga ke tingkat kota,” jelasnya.

Menurut Sutikno, kafilah Kota Cirebon tahun ini berjumlah 55 orang yang akan berlaga di berbagai cabang lomba, termasuk Tilawah Qur’an, Qira’at Qur’an, Tahfizh Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Kaligrafi, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, dan Hadist. Mereka akan bertanding di Soreang, Kabupaten Bandung, mulai tanggal 15 hingga 22 Juni 2025.

Sutikno juga mengapresiasi para orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka. 

“Kami sampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mengantarkan dan terus mendampingi putra-putrinya. Dukungan keluarga sangat penting dalam keberhasilan mereka,” tuturnya. (din)

Read More

Menteri Lingkungan Hidup Tinjau TPA Kopiluhur, Dorong Transformasi Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cirebon

CIREBON – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur yang terletak di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Jumat (13/6/2025). 

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong perbaikan tata kelola sampah di daerah, khususnya dalam transformasi sistem dari open dumping menuju sanitary landfill.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon Yuni Darti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam laporannya, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di wilayahnya masih menghadapi beberapa tantangan utama, terutama dalam hal pengangkutan dan ketersediaan alat berat di TPA.

“Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Sekda Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya. Di lapangan, kami masih menemui kendala dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA," ujar Wali Kota.

Tidak hanya itu, lanjut Wali Kota, kondisi armada pengangkut sudah tua dan butuh peremajaan. Begitu juga alat berat di TPA.

"Namun kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar sampah dari TPS dapat terangkut seluruhnya ke TPA,” ungkap Wali Kota.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Cirebon rutin melaksanakan kegiatan bebersih lingkungan di tingkat kelurahan dan kecamatan setiap pekan. 

"Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan mulai tumbuh. Ini menjadi modal penting bagi kami untuk mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pentingnya penguatan pengelolaan sampah di tingkat hulu, seperti pemilahan di TPS 3R, lingkungan sekitar, hingga rumah tangga. Ia berharap upaya ini dapat menekan volume sampah yang berakhir di TPA.

“Kalau hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, biayanya akan sangat tinggi. Kota Cirebon harus memaksimalkan pengelolaan di sumbernya. Sampah makanan dari rumah tangga harus ditekan seminimal mungkin," ujar Herman.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya meminta Pemerintah Kota Cirebon segera menyusun desain perubahan sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Menurutnya, Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dengan karakter masyarakat yang heterogen memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan sampah.

“Kami sudah meminta Pemkot Cirebon untuk menyusun desain sistem baru dan langsung mengeksekusinya. Kami paham penanganan sampah di setiap daerah berbeda-beda. Karena itu, pendekatan operasional harus disesuaikan dengan karakter masyarakat," tuturnya.

Menteri LH juga menekankan penerapan TPS 3R. Ia mengimbau bahwa jangan sampai seluruh beban sampah hanya dipikul di hilir, karena biayanya sangat tinggi. 

"Penguatan sistem di hulu harus menjadi prioritas,” tegas Hanif.

Ia juga berharap ke depan pengelolaan sampah di Cirebon dapat bertransformasi dari yang sepenuhnya bergantung pada APBD menjadi pola swakelola berbasis masyarakat.

“Pemda harus bijaksana dalam mengelola sampah. Kegotongroyongan, kesiapsiagaan masyarakat, serta intensifikasi penanganan di hulu harus segera dilakukan. Kami beri waktu enam bulan untuk perbaikan di TPA Kopiluhur. Setelah itu, tim pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi,” tandas Hanif.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, diharapkan permasalahan sampah di Kota Cirebon dapat ditangani lebih baik, sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Gandeng Swasta Siapkan 130 Pekerja Magang ke Jepang

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggandeng pihak swasta untuk menyiapkan 130 pencari kerja dalam program pelatihan dan pemagangan ke Jepang.

Program ini menyasar masyarakat tidak mampu namun berprestasi, sebagai upaya nyata menurunkan angka pengangguran.

“Ini tindak lanjut dari program Bupati Cirebon untuk pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran, khususnya yang ingin ke luar negeri,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, usai penandatanganan kerja sama di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (13/6/2025).

Dalam program ini, Pemkab Cirebon bekerja sama dengan Yayasan Dewa Aksara Nusantara, LPK ISO Jepang, dan LPPR Indonesia.

Kolaborasi ini difokuskan pada pelatihan keterampilan, penguatan karakter kerja, hingga penempatan magang di sejumlah perusahaan di Jepang.

Awalnya, kata Novi, hanya 40 orang yang direncanakan mengikuti program. Namun setelah dilakukan kajian mendalam, jumlah peserta yang memenuhi syarat dan layak ikut pelatihan meningkat menjadi 130 orang.

“Karena keterbatasan anggaran, kami hanya menangani aspek pelatihannya. Untuk biaya penempatan ke Jepang, menggunakan skema mandiri, yang pembayarannya baru dilakukan saat peserta sudah bekerja,” jelas Novi.

Ia mengatakan, proses penjaringan peserta sudah dimulai sejak Januari 2025, dengan mekanisme seleksi terbuka dan berbasis minat masyarakat yang cukup tinggi terhadap program kerja luar negeri, khususnya Jepang.

Novi menyebut, skema pembiayaan tanpa uang muka ini menjadi poin penting dalam membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mengubah nasib lewat jalur kerja luar negeri.

Selain menekan pengangguran, lanjut Novi, program ini juga memberi efek domino terhadap daerah lain. “Sudah banyak pemda lain yang mengkaji program serupa, karena dampaknya sangat konkret,” ungkapnya.

Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan besar di wilayahnya.

Karena itu, ia menilai kerja sama lintas sektor ini sangat strategis untuk menyiapkan tenaga kerja berkualitas yang siap bersaing secara global.

“Peluang kerja di Jepang masih sangat terbuka. Maka ini adalah langkah konkret kami memberi pilihan hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

Ia berharap, pelatihan ini bisa menjadi jembatan perubahan hidup, sekaligus mengangkat citra positif pekerja Indonesia di luar negeri.

Imron menekankan bahwa peserta yang lolos merupakan SDM terpilih, dengan kombinasi potensi dan semangat.

“Tujuan akhirnya bukan hanya menurunkan pengangguran, tetapi membangun generasi pekerja Kabupaten Cirebon yang unggul, mandiri, dan menjadi kebanggaan daerah,” ucapnya menambahkan. (din)

Read More

Wali Kota Serahkan SK Pensiun dan Tanda Penghargaan kepada 29 ASN Purna Tugas

 

CIREBON  — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyerahkan Surat Keputusan Pensiun dan Tanda Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang purna tugas, Kamis (12/6/2025). 

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdian. 

Ia menegaskan bahwa menjadi ASN bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. 

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dedikasi dan pengabdian Bapak dan Ibu selama ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Wali Kota menyampaikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari kontribusi seseorang terhadap lingkungan. Justru, dengan pengalaman panjang yang dimiliki, para pensiunan tetap dapat berperan aktif dalam masyarakat. 

“Saya yakin, ilmu, kebijaksanaan, dan pengalaman Bapak dan Ibu akan tetap bermanfaat, baik di tengah keluarga maupun lingkungan sosial,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar nilai-nilai positif yang telah ditunjukkan para ASN purna tugas bisa menjadi teladan bagi generasi ASN yang masih aktif saat ini. 

Menurutnya, dedikasi, loyalitas, dan etika kerja para pensiunan adalah pondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional.

“Ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita butuh karakter ASN yang kuat, berintegritas, dan punya semangat melayani. Nilai-nilai itulah yang telah diwariskan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Wali Kota.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, saat ini tengah berkomitmen dalam melanjutkan agenda reformasi birokrasi melalui penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur. Tujuannya tak lain adalah untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang Setara Berkelanjutan, yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak para pensiunan untuk tetap menjaga silaturahmi dan kedekatan dengan instansi. 

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi Bapak dan Ibu untuk tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota Cirebon. Jangan sungkan untuk datang, berbagi cerita, dan terus menjaga semangat kebersamaan,” ucapnya penuh kehangatan.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati mengungkapkan bahwa pada kesempatan ini terdapat 29 ASN yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Juli 2025. 

“Hari ini, kita memberikan penghargaan kepada 29 ASN yang telah mencapai batas usia pensiun. Ini bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun,” katanya.

Acara ini menjadi momen reflektif, bukan hanya bagi para pensiunan, tapi juga bagi seluruh ASN aktif untuk terus menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Apresiasi Seminar Internasional Paliatif, Perpaduan Teknologi dan Kemanusiaan

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menghadiri Seminar Internasional yang digelar Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Mahardika di Grage Hotel, Kamis (12/6/2025). 

Kegiatan yang bertemakan “The Future of Palliative Care: Technology, Innovation, and a Holistic Approach” ini dihadiri oleh para akademisi, hingga praktisi kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada ITEKES Mahardika, khususnya Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, atas penyelenggaraan seminar yang dinilai sangat relevan dengan tantangan dunia kesehatan saat ini. 

"Seminar seperti ini merupakan refleksi nyata dari semangat kemajuan, kolaborasi, dan dedikasi akademik yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman," ujar Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelayanan paliatif bukan hanya menyangkut perawatan bagi pasien di akhir hayat, tetapi merupakan wujud empati tertinggi dalam praktik keperawatan. 

“Ketika sains bertemu dengan rasa kemanusiaan, di situlah nilai sejati pelayanan paliatif bekerja. Ini bukan hanya soal medis, tapi juga menyentuh aspek spiritual, sosial, dan emosional,” tambahnya.

Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan layanan paliatif, seperti perubahan demografi, meningkatnya prevalensi penyakit kronis, hingga keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang ini.

 "Perlu ada terobosan. Di sinilah peran teknologi menjadi kunci, mulai dari artificial intelligence, telemedicine, hingga wearable devices yang harus dipadukan dengan pendekatan budaya dan spiritual yang tepat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon terus berkomitmen dalam mendorong penguatan sektor kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan dan pasien dengan kebutuhan khusus. 

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara akademisi, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pemerintah adalah pilar penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berkesinambungan,” ujarnya.

Dengan semangat kolaboratif dan visi yang menyatukan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, seminar ini diharapkan menjadi titik awal bagi transformasi pelayanan paliatif di Indonesia. 

“Mari kita jadikan forum ini sebagai pijakan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih adaptif dalam dunia kesehatan,” ajaknya.

Sementara itu, Rektor ITEKES Mahardika, Yani Kamasturyani dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

“Semoga acara ini dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa, dosen, dan seluruh peserta. Melalui kehadiran para narasumber internasional, kita bisa memperluas cakrawala dan mengadopsi pendekatan baru dalam praktik pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Yani juga berharap agar seminar ini tidak berhenti pada tataran diskusi teoritis saja, melainkan dapat menghasilkan aksi nyata yang berdampak langsung pada sistem kesehatan.

"Baik dalam bentuk pengembangan kurikulum, riset terapan, hingga pengabdian kepada masyarakat," harapnya. (Ara)

Read More

LPKBH-KERIS : Hadir untuk Rakyat, Bangun Sinergi dengan Pemerintah Wilayah III Cirebon

CIREBON, FC — Lembaga Pengkajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum - Komunitas Rakyat Independen Strategis (LPKBH-KERIS) menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah se-Wilayah III Cirebon dalam berbagai program strategis pembangunan. 

Kolaborasi ini meliputi sektor pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, peningkatan mutu pendidikan, hingga pendampingan hukum dan advokasi kepada masyarakat.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum LPKBH-KERIS, Umar Amaro, SH, menegaskan bahwa lembaganya siap mendukung publikasi dan sosialisasi seluruh kebijakan serta rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk pula pencapaian-pencapaian yang telah berhasil diraih dalam rangka memajukan wilayah.

“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi terkait kemajuan dan rencana pembangunan yang pro-rakyat. Namun tentu saja, LPKBH-KERIS tetap menjaga jati dirinya sebagai lembaga yang lahir dari kepentingan rakyat,” tegas Umar.

Lebih lanjut, Umar menyampaikan bahwa meskipun LPKBH-KERIS membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, namun lembaganya tidak akan meninggalkan komitmen kritis terhadap ketidakadilan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. 

“Kami tetap menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Mengkritisi kebijakan yang tidak adil adalah bagian dari tanggung jawab kami demi tegaknya keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.

Guna memperkuat peran dan efektivitas kerja organisasi, LPKBH-KERIS terus melakukan konsolidasi internal melalui penguatan komunikasi antar pengurus dan aktivis. 

Berbagai program kerja serta kegiatan silaturrahmi rutin dilakukan untuk mempererat solidaritas dan memastikan seluruh elemen organisasi tetap solid dalam menjalankan misi sosial dan kemasyarakatan.

Dengan semangat kolaboratif namun tetap kritis, LPKBH-KERIS diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Pimprus Koran Cirebon, Firda Asih menyambut baik langkah LPKBH-KERIS untuk menggandeng Pemda Sewilayah III Cirebon. 

Langkah ini kata Firda merupakan bukti jika LPKBH-KERIS yang di dalamnya terdapat organ-organ media dan wartawan bisa bekerjasama dengan dalam rangka percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. 

"Sebagai pemilik perusahaan media dan para awak media menyambut baik langkah ini, karena kerjasama tersebut adalah sebuah bukti untuk turut memajukan daerah dari berbagai bidang yang ada. Semoga langkah ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, dan kolaborasi ini bisa segera terjalin," tandasnya. (din)

Read More

Cirebon Economic Forum 2025: Pondasi Investasi Menuju Kabupaten Cirebon sebagai Jantung Ekonomi Rebana

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan Cirebon Economic Forum di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

Forum ini mengusung tema “One Step, One Vision: Aligning Cirebon’s Investment Future”, sebagai langkah awal menuju Cirebon Investment Summit yang direncanakan akan digelar pada November mendatang.

Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya menegaskan kesiapan daerah untuk menerima investor. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

“Kabupaten Cirebon ini memiliki potensi yang sangat besar. Ada sektor pertanian, perikanan laut, hingga tanah yang subur dan cocok untuk pengembangan investasi,” kata Imron.

Ia juga menyoroti keunggulan aksesibilitas Kabupaten Cirebon yang didukung banyak pintu tol, serta ketersediaan SDM dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah, lanjutnya, telah membentuk tim percepatan investasi untuk mempermudah proses masuknya investasi.

Imron juga mengajak seluruh pejabat dan masyarakat untuk bersinergi mendukung program-program pembangunan demi kemajuan bersama.

Dalam semangat keterbukaan, ia menyatakan komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda untuk mendukung investor selama memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami membuka diri kepada investor. Mangga datang ke Kabupaten Cirebon. Kami dukung selama membawa manfaat untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Imron turut menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar membantu dan mempermudah segala proses perizinan investasi, serta mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi apabila terdapat hambatan di lapangan.

“Kami juga instrusikan kepada seluruh perangkat daerah, agar turut membantu dan memudahkan keinginan (investasi) juga dalam memprosesnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, menyampaikan bahwa forum ini merupakan kegiatan berkelanjutan sebagai pondasi strategis untuk memperkuat kesiapan Kabupaten Cirebon dalam menyambut dan melayani investasi.

“Forum ini bukan hanya soal potensi, tapi juga kesiapan narasi, data, hingga komunikasi. Ini adalah ajang pembuktian bahwa Kabupaten Cirebon serius dan siap melayani investasi secara menyeluruh,” ungkap Dede.

Dede menjelaskan, bahwa forum ini bertujuan menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan, agar pesan yang disampaikan kepada investor solid dan selaras.

Selain itu, forum ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi digital yang dapat didorong secara terarah.

Ia juga menegaskan pentingnya strategi promosi investasi yang terukur dan tidak asal-asalan.

Lebih jauh, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha untuk saling memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain.

Dede menekankan, bahwa keberhasilan investasi memerlukan kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan masyarakat luas. (din)

Read More

Bupati Imron Tinjau SDN 2 Kertawinangun, Pastikan Perbaikan Ruang Kelas dan Toilet

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, langsung bergegas usai mendapatkan laporan terkait kerusakan ruangan kelas dan fasilitas toilet di SDN 2 Kertawinangun, Kecamatan Kedawung.

Imron meninjau langsung sejumlah kerusakan di SDN 2 Kertawinangun, dan memastikan perbaikan ruangan kelas dan toilet yang rusak segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Pada hari ini saya kunjungan langsung ke SDN 2 Kertawinangun. Ini di Kedawung, berbatasan dengan kota (Cirebon),” ujar Imron saat meninjau langsung kerusakan di SDN 2 Kertawinangun, Kamis (12/6/2025).

“Saya ingin sekolah di Kedawung ini (memiliki fasilitas) baik dan anak-anaknya berprestasi, ternyata ada yang rusak,” kata Imron.

Di sela-sela peninjauan fasilitas yang rusak, Imron juga langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto, melalui sambungan telepon.

Imron meminta agar Disdik Kabupaten Cirebon segera melakukan perbaikan ruangan kelas dan toilet yang rusak. Ronianto pun mengamini instruksi orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu.

“Ada dua ruangan yang rusak. Saya sudah telepon Kepala Dinas Pendidikan, ini akan diperbaiki. Toilet pun besok akan diperbaiki,” tuturnya.

Kepala SDN 2 Kertawinangun, Slamet Firdaus pun berterima kasih atas upaya Bupati Imron dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Terima kasih atas kunjungan Pak Bupati,” ucap Slamet.

Slamet mengaku sudah berupaya maksimal dan melaporkan kerusakan bangunan ke Disdik Kabupaten Cirebon sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia bersyukur SDN 2 Kertawinangun bakal segera diperbaiki.

“Toilet akan dibantu perbaikannya dalam waktu singkat. Pendidikan di Kabupaten Cirebon harus mendapatkan tempat yang baik untuk anak-anak kita, supaya mendapatkan ruang yang layak,” tukasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Genjot Aksi Terpadu Turunkan Angka Stunting

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengintensifkan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pelaksanaan aksi konvergensi menjadi sangat krusial mengingat target penurunan prevalensi stunting secara nasional mencapai 18,8 persen pada 2025, dan 14,2 persen pada 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

“Pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah percepatan penurunan stunting tetap terkonvergensi dan fokus pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia bawah lima tahun, hingga remaja putri dan calon pengantin,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Data menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon sempat mengalami penurunan signifikan dari 26,5 persen pada 2021 menjadi 18,6 persen di tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 22,9 persen pada 2023. Sementara data tahun 2024 belum dipublikasikan.

“Ini artinya kita tidak bisa lengah. Perlu kerja keras lintas sektor agar kita bisa mencapai target nasional, minimal 14,2 persen pada tahun 2029,” tegas Jigus.

Ia menekankan, upaya penurunan stunting bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan dan instansi terkait, namun juga seluruh unsur pemerintah, swasta, akademisi hingga masyarakat.

Wabup Jigus meminta kepada semua perangkat daerah menjadikan aksi konvergensi stunting sebagai program prioritas dan strategis.

Pemkab Cirebon akan memperkuat peran TPPS dari tingkat kabupaten hingga desa, serta mendorong pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna melakukan skrining dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Selain itu, gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting juga akan terus digalakkan.

“Langkah lainnya adalah meningkatkan pelayanan program keluarga berencana, sistem rujukan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, serta pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan dan penyuluhan sebagai bentuk intervensi langsung kepada kelompok sasaran,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengatakan pihaknya mendukung penuh target pembangunan keluarga berkualitas melalui lima program unggulan BKKBN seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), dan aplikasi digital “Keluarga Indonesia”.

“Kunci keberhasilan ada pada sinergi dan komitmen semua pihak. Konvergensi adalah pendekatan terbaik untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkap Eni.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam evaluasi dan pelaksanaan program stunting di seluruh tingkatan pemerintahan, dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Koordinasi ini juga diharapkan memperkuat perencanaan terintegrasi serta menjamin optimalisasi alokasi sumber daya yang berkelanjutan, termasuk memastikan dukungan regulasi dan publikasi yang memperkuat akuntabilitas program kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah terkait, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK, Direktur RSUD Arjawinangun dan Waled, perwakilan dunia usaha, serta akademisi dari Universitas Gunung Jati dan Universitas Muhammadiyah Cirebon, serta kepala UPTDP5A dan kepala Puskesmas dari 10 kecamatan. (Anin)

Read More

Bupati Imron Instruksikan Seluruh Perangkat Daerah Permudah Izin Investasi

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, memberikan instruksi kepada seluruh perangkat daerah untuk mempermudah izin investasi di Kabupaten Cirebon.

Hal ini disampaikan Imron pada gelaran Cirebon Economic Forum 2025 yang berlangsung di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

“Kami juga instruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk turut aktif membantu dan memudahkan keinginan (investasi) dan memprosesnya,” kata Imron.

Imron mengungkapkan, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, sehingga perlu dioptimalisasi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon.

Dirinya meminta masyarakat untuk terbuka menyambut investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus. Ia meminta persoalan hambatan investasi di Kabupaten Cirebon harus segera diselesaikan.

“Mendukung semua investasi di Kabupaten Cirebon. Terkait keamanan, kami berkolaborasi dengan Forkopimda untuk menjamin keamanan dan kenyamanan,” ucap Jigus.

Selain itu, dirinya memberikan tiga kepastian, yakni kepastian hukum, waktu, dan biaya bagi para investor. Jigus menyebut, dirinya tidak ingin investasi yang masuk di Kabupaten Cirebon terganggu.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk mendampingi investor. Jigus juga meminta untuk membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha.

“Supaya investor yang datang ke Kabupaten Cirebon terjamin keamanan dan kenyamanannya. Kami pemerintah daerah membantu semaksimal mungkin,” tutupnya.  (din)

Read More

Silaturrahmi Antar Media: LBH KERIS Perkuat Sinergi dan Rasa Kekeluargaan

CIREBON, FC – Suasana kehangatan dan kekeluargaan begitu terasa dalam kegiatan silaturrahmi antar media yang digagas oleh Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Indonesia (LPKBH KERIS). 

Acara tersebut dikemas dalam bentuk makan bersama yang dihadiri sejumlah tokoh dan insan media di Kabupaten Cirebon, Selasa, 11 Juni 2025.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Dewan Kehormatan LPKBH KERIS, Hartono Supandi, Ketua DPD Himpunan Insan Pers dan Wartawan Indonesia (HIPWI) Jawa Barat, dan Ketua Umum LPKBH KERIS Umar Amaro SH, Pimpinan Redaksi Koran Cirebon, Firda Asih, Dewan Penasehat LPKBH KERIS, Drs. Mahmud Mansyur, M.Pd, serta para aktivis dan jurnalis dari berbagai media cetak maupun online di Kabupaten Cirebon.

LPKBH KERIS sendiri merupakan lembaga bantuan hukum yang bernaung di bawah Perhimpunan Advokat Indonesia. Lembaga ini berkomitmen memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum secara adil dan merata, khususnya kepada masyarakat kecil dan kelompok marjinal.

Dalam suasana santai namun sarat makna tersebut, tampak satu sama lain saling berdialog dan berkomunikasi hangat, mempererat hubungan dan memperkuat sinergitas antarmedia serta lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum dan jurnalistik.

Ketua Umum LPKLBH KERIS, Umar Amaro, SH, dalam sambutannya memberikan sejumlah masukan konstruktif demi kemajuan bersama. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara KERIS, HIPWI, serta media cetak dan online beserta para jurnalisnya agar tetap solid, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya.

“Silaturrahmi seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan kekeluargaan. Kita berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa menjadi agenda rutin setiap tiga bulan sekali,” ungkap Umar Amaro.

Menurutnya, kegiatan makan bersama yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini menjadi momen reflektif sekaligus inspiratif bagi para jurnalis dan aktivis yang hadir. 

Tak hanya mempererat hubungan personal, acara ini juga membuka ruang dialog lintas organisasi dan profesi demi kemajuan bersama.

LPKBH KERIS berharap, kegiatan seperti ini ke depannya dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagai bagian dari penguatan solidaritas dan rasa memiliki terhadap rumah besar media di Kabupaten Cirebon.

Rencananya, kegiatan serupa akan dijadwalkan ulang setiap tiga bulan sekali sebagai agenda rutin LPKBH KERIS bersama jaringan media di Kabupaten Cirebon, demi memperkuat sinergi, menjaga kekompakan, serta mempererat rasa kekeluargaan dalam dunia pers dan advokasi. 

Senada dengan hal tersebut, Dewan Kehormatan LPKBH Keris, Hartono Supandi, menyambut baik inisiatif LPKBH KERIS yang mampu menjadi ruang berkumpulnya berbagai elemen media dan aktivis. Ia menilai, kegiatan ini menjadi bagian penting dari pembangunan ekosistem pers yang sehat dan berwawasan kebangsaan.

Ia menilai forum semacam ini sangat penting sebagai wadah komunikasi dan konsolidasi antarmedia dan lembaga pendamping masyarakat.

Sementara itu, Firda Asih dan Drs Mahmud Mansyur, M.Pd mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai langkah awal membangun “rumah besar” silaturrahmi antar insan pers di Cirebon. Mereka sepakat bahwa kegiatan semacam ini perlu dilanjutkan secara berkala. (din)

Read More

Bupati Imron Pastikan SPMB 2025 Tanpa Pungutan dan Titipan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar deklarasi bersama dan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Cirebon 2025 yang bersih, berkualitas, dan berintegritas, di SMPN 1 Suranenggala, Rabu (11/6/2025).

Bupati Cirebon, Imron, memastikan pelaksanaan SPMB tahun 2025 menjunjung tinggi keadilan dan tanpa pungutan biaya.

Imron mengatakan, pemkab menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat menggelar deklarasi, serta penandatanganan pakta integritas terkait pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025.

“Intinya adalah kita deklarasi bersama bahwa penerimaan siswa baru itu tidak ada diskriminasi masyarakat, yang kaya atau anak pejabat, atau orang miskin,” ucap Imron.

Imron juga menegaskan pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025 tidak memungut biaya. Dari pendaftaran hingga proses akhir penerimaan siswa baru tak ada pungutan biaya.

“Kita sama sesuai aturan dan tidak ada pungutan. Ini kesepatan se-Kabupaten Cirebon. Tidak ada titip menitip dan tidak ada pungutan. Semua gratis,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Ronianto, menjelaskan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen semua pihak agar menciptakan pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025 bersih, berkualitas, dan berintegritas.

Ronianto berharap pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon berjalan sesuai aturan dan menjunjung keadilan.

“Kami jangan diintervensi apapun. Biarkan kami bekerja dengan tenang sesuai dengan regulasi,” kata Ronianto.

Ia juga mengatakan, pelaksanaan SPMB berbeda dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jalur zonasi diganti dengan jalur domisili.

“Perbedaaan sedikit dari tahun sebelumnya. Sekarang ada desa kedudukan. Desa kedudukan ini, contohnya SMPN 1 Suranenggala ini berada di Desa Keraton, maka anak-anak dari Desa Keraton jadi prioritas. Zonasi tidak ada, tapi berubah domisili,” jelasnya.

Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai jadwal, pendaftaran, hingga persyaratan mengenai SPMB jenjang sekolah menengah pertama (SMP) bisa kunjungi langsung situs resmi pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025.

Berikut link resmi SPMB Kabupaten Cirebon 2025 tingkat SMP, https://spmbsmp.disdik.cirebonkab.go.id/. (Ara)

Read More

Wakil Wali Kota Buka Sosialisasi SPMB, Akses Pendidikan Harus Setara untuk Semua

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan secara resmi menggelar kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. 

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Aula Dinas Pendidikan, Rabu (11/6/2025), sebagai langkah awal menyambut perubahan besar dalam mekanisme penerimaan peserta didik baru di wilayah Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa SPMB merupakan sistem baru yang menggantikan skema lama, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. 

Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah administratif, namun mencerminkan semangat reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh.

"SPMB dirancang untuk lebih inklusif, adil, dan transparan. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kota Cirebon memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas, tanpa hambatan sosial ataupun ekonomi," ujar Wakil Wali Kota dalam pidatonya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa SPMB menyediakan berbagai jalur penerimaan seperti jalur prestasi, jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. 

Masing-masing jalur memiliki fungsi strategis untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat tidak mampu, siswa berprestasi, serta keluarga yang berpindah tempat tinggal karena alasan pekerjaan atau lainnya.

Namun demikian, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan SPMB. 

"Kebijakan pendidikan tidak akan berarti jika tidak dipahami dan didukung oleh masyarakat. Sosialisasi ini menjadi jembatan penting antara pemerintah, satuan pendidikan, dan warga," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, hingga orang tua murid. 

Ia mengajak dan memastikan proses selama SPMB berjalan transparan, akuntabel, dan ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. 

"Hindari segala bentuk kecurangan karena hal itu justru merugikan masa depan anak-anak kita," katanya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem SPMB dengan prinsip-prinsip utama yang kuat. 

"Kami berkomitmen penuh bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada asas objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi," ujar Kadini.

Kadini juga menambahkan bahwa seluruh informasi pendaftaran akan diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi Disdik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini.

"Mari kita jaga agar pelaksanaannya berjalan lancar, jujur, dan menjunjung tinggi etika serta semangat gotong royong," tuturnya.

Dengan semangat Kota Cirebon Setara Berkelanjutan, Pemkot Cirebon berharap SPMB tidak hanya menjadi instrumen seleksi, tetapi juga menjadi refleksi dari karakter masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial. (din)

Read More

Komisi II Soroti Rendahnya PAD Perumda Pasar Berintan: Satu Pasar Harusnya Bisa Rp300 Juta

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon. 

Saat rapat kerja bersama jajaran Perumda Pasar, Karso mengungkapkan, total 10 pasar yang dikelola hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp307 juta per tahun.

“Ini sangat miris. Di daerah lain, satu pasar saja bisa menyumbang PAD lebih dari Rp300 juta. Kita 10 pasar hanya menghasilkan Rp307 selama satu tahun,” ujar Karso usai rapat kerja Komisi II DPRD bersama jajaran Direksi Perumda Pasar di ruang rapat DPRD, Kamis (5/6/2025).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam manajemen pasar. Ia meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus baik oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) maupun Direktur Utama Perumda Pasar Berintan.

“Perumda ini didirikan bukan hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga untuk menghasilkan PAD bagi daerah. Kalau pasar sebagai sumber transaksasi ekonomi masyarakat saja tidak menguntungkan, bagaimana dengan sektor lain?” tegas Karso.

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa potensi pasar belum digarap maksimal, seperti sistem sewa jangka panjang kios, retribusi harian, dan pengelolaan parkir. Bahkan, menurutnya, satu kios yang beroperasi 24 jam bisa memberikan kontribusi retribusi dua kali lipat dalam sehari.

“Potensi parkirnya luar biasa. Harusnya satu kawasan parkir di Pasar Jagasatru itu bisa menghasilkan lebih dari Rp300 juta per tahun. Tapi faktanya, beberapa pasar seperti Harjamukti dan Jagasatru justru pengelolaan parkirnya diserahkan kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Karso menambahkan, untuk Pasar Harjamukti, pemerintah daerah sama sekali tidak menerima pajak maupun retribusi parkir karena sepenuhnya dikelola pihak swasta. Sedangkan di Pasar Jagasatru, pengelolaan sejak awal juga sudah dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Meski demikian, Karso optimistis ke depan akan ada perbaikan. Ia berharap kontrak pengelolaan Pasar Jagasatru yang akan berakhir tahun ini, tidak diperpanjang, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil alih pengelolaannya secara langsung.

Diketahui, pasar tradisional di Kota Cirebon sebagian besar dikelola pihak ketiga. Untuk Pasar Harjamukti masa sewa berakhir pada tahun 2032, Pasar Gunungsari Trade Center (GTC) berakhir pada tahun 2036, dan masa sewa Pasar Balong (lantai bawah) berakhir hingga 2033.

“Jika pengelolaan pasar dilakukan secara transparan dan profesional, saya yakin kontribusi PAD bisa meningkat hingga 10 kali lipat dari yang sekarang,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Sekhurohman, mengungkapkan rapat kerja bersama Komisi II DPRD memaparkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2025, sekaligus menyampaikan sejumlah program strategis ke depan.

Ia mengakui, realisasi PAD tahun 2024 tercatat sebesar Rp300 juta. Angka Tersebut dinilai masih jauh dari potensi riil yang dimiliki. Proyeksi program kerja Perumda Pasar Berintan ini adalah berupaya menerapkan e-retribusi. Akan tetapi, hal tersebut perlu adanya kerja sama dengan pihak vendor.

Untuk menerapkan e-retribusi, ia menyebut akan menjadikan satu hingga dua pasar menjadi model terlebih dahulu. Menurutnya, program ini ditujukan agar pendapatan asli daerah tidak ada lagi kebocoran.

“Tadi kami juga meminta agar keluhan para pedagang ini ditindaklanjuti, karena pasar tumpah cukup mengganggu aktivitas pasar resmi dan berpotensi merugikan PAD,” katanya. (din)

Read More

Tadris Kimia UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Raih Akreditasi 'Baik Sekali'

CIREBON, FC – Dalam pencapaian yang luar biasa, Prodi Tadris Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berhasil meraih akreditasi “Baik Sekali” dengan skor 307 pada akreditasi perdana. Prestasi ini diraih saat program studi tersebut bahkan belum meluluskan satu pun angkatan.

Berdasarkan Keputusan LAMDIK Nomor 731/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 yang dikeluarkan pada 5 Juni 2025, Prodi Tadris Kimia resmi menyandang predikat akreditasi “Baik Sekali” hingga 4 Juni 2030. 

Proses asesmen lapangan yang berlangsung pada 23–24 April 2025 ini dinilai langsung oleh dua pakar ternama, yakni Prof. Dr. Hari Sutrisno, M.Si. dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Prof. Dr. Agung Purwanto, M.Si. dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Rektor UIN Siber, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menyatakan kebanggaannya. Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa kualitas pendidikan tidak selalu harus menunggu waktu lama. Kami membuka Prodi Tadris Kimia dengan standar tinggi sejak awal, dan pengakuan ini membuktikan bahwa pilihan kami tepat."

Keberhasilan ini semakin istimewa mengingat program studi ini belum memiliki alumni sama sekali. Dr. Azmi Azhari, M.Si., Ketua Prodi Tadris Kimia, menjelaskan:

"Kami fokus pada pembangunan sistem pendidikan yang solid sejak awal. Mulai dari kurikulum terintegrasi, fasilitas laboratorium mumpuni, hingga tim pengajar berkualitas. Predikat 'Baik Sekali' ini menjadi pengakuan atas kerja keras kami bersama," terangnya.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. Saifuddin, M.Ag., turut memberikan apresiasi mendalam atas capaian ini:

"Hasil akreditasi ini adalah refleksi dari kerja kolektif seluruh sivitas akademika. Kami percaya bahwa mutu pendidikan adalah hasil dari kolaborasi yang terencana dan visioner. Tadris Kimia adalah contoh konkret bahwa dengan perencanaan matang, sinergi tim, dan kepemimpinan akademik yang kuat, prestasi luar biasa dapat dicapai bahkan pada tahap awal," katanya.

Dengan pencapaian ini, Tadris Kimia UIN Siber Cirebon langsung menempatkan diri sebagai salah satu program studi pendidikan kimia yang mumpuni di Indonesia, siap bersaing dengan program studi yang telah lama berdiri. Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk meraih kualitas pendidikan terbaik. (Ara)

Read More

Audiensi Bersama Para Mahasiswa, Bupati Imron Bahas Program 100 Hari Kerja

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, mengapresiasi langkah para mahasiswa untuk beraudiensi terkait program 100 hari kerja dan upaya pemerintah daerah dalam mengurai persoalan yang ada di masyarakat.

Audiensi bersama mahasiswa itu digelar di ruang Paseban Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Selasa (10/6/2025).

Imron mengatakan, audensi dengan para mahasiswa merupakan lanjutan dari demonstrasi yang dilakukan pada 2 Juni 2025.

“Para mahasiswa ingin mengetahui tentang 100 hari kerja kami,” ucap Imron usai audiensi.

Imron mengaku mengundang para kepala perangkat daerah untuk menjelaskan kepada mahasiswa secara gamblang tentang program yang akan dan sudah berjalan.

Ia mengatakan, dirinya sengaja mengundang para kepala perangkat daerah agar para mahasiswa bisa mengetahui lebih detail tentang program-program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk menyejahterakan masyarakat.

“Saya instruksikan kepada perangkat daerah, apabila itu ada usulan dari mahasiswa dan ada di masyarakat harus kita tindak lanjuti,” ucap Imron.

“Misal soal sampah, masalah sampah silakan kemukakan bagaimana permasalahannya dan penanganannya. Kalau belum selesai, sebabnya apa, maka silakan jelaskan,” tuturnya.

Imron memastikan, segala upaya yang telah dilakukan Pemkab Cirebon untuk mengurai persoalan di masyarakat harus terbuka dan transparan.

Ia juga berharap, para mahasiswa bisa mengetahui upaya dari pemkab dan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Supaya para mahasiswa tahu, bahwa sehabat apapun bupati memiliki programnya, apabila masyarakatnya tidak merespons, itu akan kesulitan,” ujarnya.

“Misalnya, masalah sampah. Kami sudah ada program di desa, tapi tidak berjalan, karena masih ada masyarakat yang tidak disiplin membuang sampah pada tempatnya,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, mengapresiasi kritik dan saran yang telah disampaikan mahasiswa.

Ia berharap, hasil audiensi dengan para mahasiswa ini bisa ditindaklanjuti.

“Saran dan kritik itu menjadi bahan untuk tindakan. Akan lebih berkulitas ketika teman-teman mahasiswa ini tahu lebih dalam yang disoroti. Misal soal sampah, seperti apa kendalanya,” ujar Iwan.

Iwan juga mengajak para mahasiswa untuk turut aktif terlibat dalam membangun kemajuan Kabupaten Cirebon, salah satunya terlibat dalam penanganan sampah. (Ara)

Read More

Mahasiswa UIN Siber Cirebon, Ahmad Yani Torehkan Prestasi Menjadi Duta Motivator Pendidikan 2025

CIREBON, FC - Sejumlah mahasiswa UIN Siber Cirebon merasa bangga dengan torehan prestasi yang diraih oleh salah satu mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di kampus Siber ini. 

Tentu dari kebahagiaan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan katena Ahmad Yani, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2024, resmi terpilih sebagai Duta Motivator Pendidikan 2025. 

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat, dedikasi, dan komitmen Ahmad Yani terhadap dunia pendidikan mampu menginspirasi banyak pihak," terang Agus, mahasiswa setempat.

Hal senada disampaikan mahasiswa lainya, Wawan, bahwa dengan semangat yang tinggi dan visi yang jelas, Ahmad Yani menunjukkan bahwa generasi muda mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, khususnya dalam ranah pendidikan.

Sementara menurut Humas UIN Siber Cirebon, H.M.Arifin M.Ag, semoga amanah yang kini diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan terus memberi kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

"Kami percaya, di tangan para pemuda seperti Ahmad Yani, masa depan pendidikan Indonesia akan semakin cerah. Teruslah menjadi inspirasi dan bawa semangat perubahan menuju arah yang lebih baik!l. Selamat dan sukses, Ahmad Yani!UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bangga padamu," ujar,H.M.Arifin kepada Fokus Cirebon. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Gercep Jemput 25 Warga yang Terlantar di Subang

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bergerak cepat menjemput 25 warganya yang terlantar di Kabupaten Subang, Jawa Barat, setelah menjadi korban penipuan lowongan kerja fiktif di proyek pembangunan pabrik mobil listrik.

Salah satu korban penelantaran pekerja, Nadmudin, membagikan kisah menyedihkan yang dialaminya bersama puluhan rekan lainnya.

Mereka awalnya dijanjikan pekerjaan di proyek pembangunan perusahaan otomotif yang berlokasi di Desa Sawangan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang.

Namun, kenyataan pahit harus mereka terima. Dari total sekitar 30 orang yang datang, hanya tiga orang yang diterima bekerja oleh pihak perusahaan.

Sisanya termasuk Nadmudin yang ditelantarkan begitu saja, tanpa diberikan kejelasan maupun makanan.

“Kami semua datang dengan harapan tinggi, tapi ternyata cuma tiga orang yang diterima. Sisanya, ya ditelantarkan. Tidak diberi makan, tidak tahu harus ke mana,” ujar Nadmudin di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Selasa (10/6/2025).

Sebagian besar dari mereka datang dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Tidak ada cukup uang untuk pulang, bahkan untuk sekadar makan pun harus mengandalkan solidaritas sesama.

“Kami akhirnya memutuskan keluar dari kawasan proyek, karena tidak tahu harus bagaimana. Jalan kaki sejauh 30 kilometer, karena memang tidak punya ongkos pulang,” tambahnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi atensi serius, karena biasanya penanganan pekerja terlantar dilakukan terhadap warga yang berada di luar negeri, namun kali ini terjadi di dalam negeri.

“Ini memilukan. Mereka dijanjikan oleh seseorang warga negara Cina untuk bekerja di proyek pabrik. Awalnya diminta 30 orang, lalu dikurangi menjadi 25, dan ternyata hanya tiga orang yang benar-benar diterima bekerja,” katanya.

Menurutnya, karena rasa solidaritas terhadap teman-temannya yang tidak diterima, ketiga orang yang sempat diterima pun akhirnya menolak bekerja. Seluruhnya pun akhirnya ditelantarkan oleh pihak yang merekrut.

Para korban tidak diberikan makan maupun ongkos untuk kembali ke Cirebon. Bahkan mereka terpaksa berjalan kaki sejauh 30 km untuk mencari bantuan.

Beruntung, dalam perjalanan ada warga yang menolong dan mengantarkannya ke Kota Subang. Namun karena tidak memiliki kenalan di sana, mereka kembali terlantar hingga akhirnya diarahkan oleh anggota kepolisian ke Dinsos Subang.

Hilmy mengatakan, kasus ini kemudian menjadi viral di media sosial, dan langsung mendapat atensi dari pemerintah daerah melalui Dinsos Kabupaten Cirebon.

“Mereka semua dalam kondisi sehat meski sempat terlantar tiga hari. Mereka berasal dari wilayah Talun, Sumber, Sedong, Plered, dan Beber,” jelas Hilmy.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menjelaskan pihaknya menerima laporan dari Dinsos Subang pada Selasa pagi sekitar pukul 07.36 WIB, bahwa ada 25 warga Kabupaten Cirebon yang sedang ditangani.

“Lima orang sebelumnya sudah lebih dulu pulang sendiri dengan menumpang truk. Sementara 25 orang lainnya ditampung sementara di Kantor Dinsos Subang,” katanya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinsos Kabupaten Cirebon mengirim empat mobil dan delapan petugas gabungan untuk menjemput para korban ke Subang. Penjemputan dilakukan setelah data dan identitas korban diverifikasi lewat WhatsApp.

“Pukul 10.38 WIB tim kami sampai di Subang dan melakukan briefing singkat. Sekitar pukul 13.30 WIB, para korban sudah tiba di kantor Dinsos Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Setibanya di Cirebon, para korban langsung difasilitasi proses reunifikasi dengan pihak desa dan keluarga masing-masing.

Dinsos Kabupaten Cirebon juga akan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait ketenagakerjaan.

“Atas dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, kami bisa memulangkan kembali 25 warga yang terlantar dan bahkan masing-masing dari korban juga mendapatkan pengganti ongkos dari BAZNAS Kabupaten Cirebon,” tuturnya.

Pemkab Cirebon mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja dari pihak yang tidak resmi, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (din)

Read More

Pembahasan Penyusunan RIPARDA Kota Cirebon Libatkan Akademisi

CIREBON – DPRD Kota Cirebon kembali menggelar rapat gabungan membahas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA), Rabu (5/6/2025). Pada rapat kali ini, DPRD melibatkan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Cirebon.

Beberapa institusi pendidikan tinggi yang turut hadir di antaranya Universitas Gunung Jati (UGJ), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas 17 Agustus (Untag) Cirebon, Sekolah Tinggi Teknik Cirebon (STTC), serta Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Prima Internasional.

Rapat gabungan RIPARDA melibatkan Komisi I, II dan III DPRD Kota Cirebon dan sejumlah perangkat daerah terkait seperti Disbudpar, Bappelitbangda, BPKPD, DPUTR, DPRKP, dan RSD Gunungjati.

Memimpin langsung jalannya rapat, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan akademisi dalam menyusun RIPARDA secara komprehensif dan aplikatif.

“RIPARDA ini sangat penting bagi perencanaan masa depan pariwisata di Kota Cirebon. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen, termasuk kalangan akademisi, untuk duduk bersama dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini,” ujar Yusuf.

Yusuf juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menghasilkan konsep pembangunan pariwisata yang tertata rapi dan berkelanjutan.

“Kami perlu memikirkan bersama konsep pembangunan kepariwisataan yang tidak hanya bagus, tapi juga bisa diimplementasikan secara terarah. Dengan demikian, arah pembangunan pariwisata di Cirebon akan lebih tertata,” tambahnya.

Melalui forum ini, DPRD berharap RIPARDA yang sedang disusun mampu menjawab tantangan dan kebutuhan sektor pariwisata di Kota Cirebon secara menyeluruh, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya SSos MSi mengatakanm, RIPARDA terus dimatangkan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melibatkan kalangan perguruan tinggi dalam proses perencanaan hingga pengembangan ke depan.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata menyangkut kepentingan banyak pihak. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi penting sejak awal perencanaan.

“Beberapa tahapan awal sudah kami lakukan, mulai dari rapat pembahasan dengan perangkat daerah, pelaku industri pariwisata, dan hari ini bersama kalangan perguruan tinggi,” ujarnya, Senin (10/6/2025).

Menurut Agus, keterlibatan akademisi memiliki korelasi erat dengan kajian teknis pengembangan pariwisata jangka panjang. Masukan dari perguruan tinggi akan memperkuat substansi RIPARDA, terutama dalam hal konsep pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Agus menambahkan, Disbudpar bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon akan terus mendorong agar isu pengembangan pariwisata menjadi perhatian bersama, mengingat sektor ini melibatkan banyak pihak dan berpotensi besar bagi kemajuan daerah.

“Alhamdulillah, perwakilan perguruan tinggi menyambut baik upaya ini. Ke depan, kerja sama bisa dalam bentuk kajian teknis, seperti pengembangan SDM pariwisata dan sebagainya,” jelasnya.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II M Handarujati Kalamullah SSos MAP, Sekretaris Komisi III R. Endah Arisyanasakanti SH dan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Stanis Klau. (din)

Read More

Akademisi Didorong Terlibat dalam Pengembangan Pariwisata Jangka Panjang

 

CIREBON, FC - Keterlibatan akademisi dinilai memiliki korelasi erat dengan penyusunan kajian teknis dalam pengembangan pariwisata jangka panjang. 

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, masukan dari kalangan perguruan tinggi akan memperkuat substansi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA), khususnya dalam aspek konsep pengembangan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

"Kontribusi akademisi sangat penting, terutama dalam memberikan perspektif ilmiah dan teknis yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan," ujarnya.

Agus menambahkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon akan terus mendorong agar isu pengembangan pariwisata menjadi perhatian bersama. 

Sektor ini, kata dia, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan daerah.

“Alhamdulillah, perwakilan perguruan tinggi menyambut baik inisiatif ini. Ke depan, bentuk kerja sama bisa berupa kajian teknis, seperti pengembangan SDM pariwisata dan program lainnya,” jelasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, S.Sos., M.AP., Sekretaris Komisi III, R. Endah Arisyanasakanti, S.H., serta Anggota Komisi III, Stanis Klau. 

Sementara itu, Beberapa institusi pendidikan tinggi yang turut hadir di antaranya Universitas Gunung Jati (UGJ), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas 17 Agustus (Untag) Cirebon, Sekolah Tinggi Teknik Cirebon (STTC), serta Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Prima Internasional. (din)

Read More

Wali Kota Cirebon Buka Orientasi PPPK Formasi 2023, Tekankan Etika, Kolaborasi, dan Profesionalisme

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi membuka kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Formasi Tahun 2023, Senin (10/6/2025). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan bagi PPPK yang telah lulus seleksi dan mengemban tugas di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah. 

“Kita hidup di tengah era perubahan yang sangat cepat. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial menuntut kita untuk tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kokoh dalam karakter, etika, dan integritas,” ujarnya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa orientasi ini bukanlah acara seremonial biasa, melainkan sebuah titik penting dalam membentuk kultur kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Ia berharap para peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dan etika birokrasi dalam setiap langkah kerja. “Aparatur bukan sekadar pelaksana tugas, tapi harus jadi penggerak perubahan yang strategis dan kolaboratif,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan lima prinsip kunci yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan. Mulai dari pentingnya belajar terus-menerus, memahami tupoksi secara utuh, menjaga profesionalisme, menjauhi pelanggaran etika dan hukum, hingga membangun kerja sama yang solid antarpegawai.

“Kita ingin melahirkan ASN yang tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi. ASN yang punya orientasi pada hasil dan pelayanan publik yang prima. Semoga seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan menjadikannya sebagai bekal awal dalam perjalanan karier sebagai abdi negara," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberikan arahan kepada para peserta orientasi. Wali Kota mengajak para PPPK untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang berorientasi pada Visi Misi Kota Cirebon, yakni Setara Berkelanjutan dan menjadi ASN yang Berakhlak (Berorientasi, Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati menjelaskan bahwa kegiatan orientasi dilaksanakan dalam tiga angkatan. 

“Angkatan I dilaksanakan pada 10 hingga 12 Juni, Angkatan II pada 16 hingga 18 Juni, dan Angkatan III pada 23 hingga 25 Juni 2025,” jelasnya. Menurutnya, pembagian ini dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas pelatihan dan agar proses pendampingan dapat berjalan maksimal.

Sri Laksmi juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Lembaga Administrasi Negara, khususnya Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural. 

“Tanpa kerja sama dan dukungan dari LAN, kegiatan ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Harapan kami, kolaborasi ini terus berlanjut guna meningkatkan kualitas SDM ASN di Kota Cirebon,” ujarnya.

Orientasi ini sendiri mencakup berbagai materi penting, mulai dari nilai-nilai dasar ASN, penguatan etika profesi, pengenalan sistem birokrasi, hingga penguatan sikap integritas dan pelayanan publik. Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif dan interaktif agar peserta bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. (Anin)

Read More

Wujudkan Hunian Layak, Pemkot Cirebon dan Baznas Salurkan Bantuan Rehab untuk 22 Rumah

Cirebon — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri langsung penyerahan kunci secara simbolis kepada penerima manfaat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon dan Baznas Kota Cirebon, Selasa (10/6/2025). 

Acara ini menandai bentuk nyata dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga yang tinggal di hunian yang sebelumnya tidak layak.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya sinergi semua pihak agar program seperti ini bisa tepat sasaran dan berkelanjutan. 

Ia juga menyoroti perlunya data yang akurat dan sinkron di tingkat kelurahan dan kecamatan agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

“Kebutuhan kita di lapangan banyak, dan itu artinya kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus jemput bola, baik ke provinsi, bahkan ke pusat. Camat dan lurah juga punya peran besar untuk memastikan data benar dan sesuai kondisi lapangan," tegasnya.

Di akhir acara, Wali Kota menegaskan bahwa upaya perbaikan rumah tidak layak huni akan terus digencarkan, dengan menggandeng berbagai elemen, baik pemerintah daerah, lembaga zakat, hingga bantuan dari tingkat provinsi dan pusat.

"Kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik, semoga semakin baik. Agar persoalan Rutilahu  di Kota Cirebon bisa tuntas," harapnya.

Dalam program kali ini, sebanyak 22 rumah warga mendapat bantuan. Ketua Baznas Kota Cirebon, H Hamdan, menjelaskan bahwa program Rutilahu ini dibagi menjadi dua kategori, yakni 11 rumah yang direhab total dan 11 rumah lainnya mendapatkan bantuan stimulan untuk perbaikan.

“Baznas hadir sebagai mitra pemerintah untuk membantu percepatan program sosial. Alhamdulillah hari ini, kami bersama Pemkot Cirebon menyerahkan hasil kerja nyata berupa rumah yang lebih layak untuk dihuni,” ungkap Hamdan. 

Penyerahan kunci simbolis ini tidak hanya menjadi bentuk seremonial semata, melainkan juga menjadi momen refleksi dan komitmen untuk terus melanjutkan program serupa. Kolaborasi antara Pemkot dan Baznas dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat. (din)

Read More