Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 23 Juli 2025

DKUKMPP Kota Cirebon Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Koperasi, Dorong Penguatan Kelembagaan

CIREBON, FC – Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Koperasi selama dua hari, pada 23–24 Juli 2024.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data koperasi yang tercatat di daerah. Data yang valid dan mutakhir akan menjadi landasan penting dalam upaya penguatan kelembagaan koperasi di era digital.

“Pemutakhiran data bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Melalui data yang valid, program pembinaan dan pengembangan koperasi bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Selama dua hari, peserta mendapatkan materi seputar tata cara pemutakhiran data koperasi melalui dan juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan koperasi.

DKUKMPP berharap, kegiatan ini mampu mendorong koperasi-koperasi di Kota Cirebon untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus memperkuat posisi kelembagaan mereka dalam ekosistem ekonomi lokal. (Ara)

Dr.H.Acep Komara, M.Si Resmi Dilantik sebagai Ketua DPD AFEBSI Jawa Barat Periode 2025–2030


CIREBON, FC — Segenap keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunung Jati (FEB UGJ) dengan bangga mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Drs. H. Acep Komara, SE., M.Si., AK., CSRS atas pelantikannya sebagai Ketua DPD AFEBSI (Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia) Provinsi Jawa Barat untuk masa bakti 2025–2030. 

Pelantikan ini menandai kepercayaan dan pengakuan terhadap dedikasi, integritas, dan kiprah beliau dalam memajukan dunia pendidikan tinggi, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. 

AFEBSI merupakan wadah kolaborasi antar fakultas ekonomi dan bisnis dari perguruan tinggi swasta se-Indonesia yang bertujuan meningkatkan mutu akademik, riset, serta kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. 

Dengan terpilihnya Dr. Acep Komara sebagai Ketua DPD Jawa Barat pertama, diharapkan akan memperkuat sinergi antar kampus swasta, meningkatkan kualitas SDM akademik, serta memperluas jejaring kerja sama regional dan nasional. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ sebagai tempat beliau mengabdi, turut merasa bangga dan siap mendukung penuh segala langkah dan program strategis yang akan dijalankan selama masa kepemimpinan lima tahun mendatang. 

FEB UGJ menyatakan komitmen penuh untuk mendukung seluruh program strategis AFEBSI di bawah kepemimpinannya. Bahkan semua harus siap menyongsong era baru pendidikan tinggi ekonomi dan bisnis yang lebih kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap transformasi digita. 

Dengan semangat ini, FEB UGJ siap terus mencetak lulusan unggul dan berdaya saing tinggi di era digital, sejalan dengan misi besar AFEBSI dalam memajukan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. (din)



Dr. H. Acep Komara, M.Si : AFEBSI Jawa Barat Wadah Startegis Perkuat Kolaborasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Se-Indonesia

Dr. H. Acep Komara, SE., M.Si., AK., CSRS, 
Ketua DPD AFEBSI Jawa Barat 


CIREBON, FC – Sebuah tonggak penting dalam dunia pendidikan tinggi swasta kembali tercatat. Dr. Drs. H. Acep Komara, SE., M.Si., AK., CSRS resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia (AFEBSI) Provinsi Jawa Barat untuk periode 2025–2030.

AFEBSI adalah wadah strategis yang menghimpun fakultas ekonomi dan bisnis dari perguruan tinggi swasta (PTS) di seluruh Indonesia. 

Organisasi ini, menurut Dr H Acep Komara, hadir dengan semangat “Tumbuh Bersama, Berkembang Bersama, dan Sukses Bersama”, sebagai sarana koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antar-fakultas dalam menghadapi tantangan zaman dan memperkuat kualitas pendidikan tinggi.

"AFEBSI tidak dibentuk untuk berkompetisi, tetapi untuk berkolaborasi. Kita percaya bahwa di era sekarang, kekuatan perguruan tinggi terletak pada kolaborasi dan saling dukung, bukan persaingan," ungkap Dr. Acep Komara, M.Si.

Sebagai informasi, DPN AFEBSI Pusat baru terbentuk 4 tahun, yakni di bulan april 2021. Sedangkan pada tahun 2025 ini, DPD Jabar baru terbentuk, dan Acep Komara adalah Ketua DPD Jabar yang pertama untuk masa bakti 2025-2030 yang dilantik hari ini di Bandung.

Menurut Dr H Acep Komara, di jawa barat sendiri, terdapat lebih dari 350 PTS, dan hampir seluruhnya memiliki fakultas ekonomi dan bisnis yang kerap menjadi fakultas favorit dengan jumlah mahasiswa terbesar.

"AFEBSI hadir untuk menjembatani kebutuhan pertukaran informasi, peningkatan kapasitas SDM akademik, pengembangan riset kolaboratif, hingga membangun jejaring kerja sama antarkampus," ujar Dr H Acep Komara, M.Si.

Melalui platform ini, setiap fakultas memiliki peluang untuk tumbuh bersama dan menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. (din)


SMK Presiden Delta Cirebon Berikan Beasiswa dan Program Unggulan untuk Siswa, Termasuk Magang ke Bali hingga Jepang

 Susanti, S.Pd
Kepsek SMK Presiden Delta Cirebon


CIREBON, FC - SMK Presiden Delta Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas kepada siswanya. 

Hingga tahun keempat berdirinya, sekolah ini tetap memberikan perhatian besar terhadap siswa dari keluarga menengah ke bawah. Sekitar 40% siswa berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dan sekolah tetap memberikan beasiswa penuh hingga kelas 3. Beasiswa tersebut mencakup pembebasan biaya SPP, uang kegiatan, dan kebutuhan lainnya.

Salah satu program unggulan yang dijalankan sekolah ini adalah program magang yang terbukti berjalan dengan baik. Tahun ini, sebanyak 22 siswa diberangkatkan magang ke Bali, disusul oleh 31 siswa lainnya yang saat ini juga tengah mengikuti program serupa. 

Program magang ini dirancang agar para siswa belajar langsung mengenai budaya kerja profesional di berbagai sektor.

“Anak-anak kami anggap sebagai karyawan kontrak selama enam bulan. Mereka tinggal di Bali dan menjalani kehidupan sebagai pekerja penuh, bukan sekadar magang biasa,” ujar Susanti, S.Pd Kepala SMK Presiden Delta Cirebon.

Meskipun demikian, kata Susanti, kontrol dari pihak sekolah tetap dilakukan secara berkala, seperti melalui pertemuan virtual (Zoom Meeting) bulanan dan absensi daring.

Selain di dalam negeri, sekolah juga telah memberangkatkan satu angkatan pertama untuk magang ke Jepang. Permintaan dari berbagai perusahaan di Jepang terus berdatangan, sehingga sekolah juga mempersiapkan siswa dengan pelatihan bahasa dan keterampilan kerja untuk dapat bersaing secara global.

Berbeda dengan sekolah lain yang hanya melaksanakan MPLS selama lima hari, MPLS di sekolah ini menjalankan program pelatihan dasar disiplin dan kepemimpinan siswa (DKS) selama satu bulan penuh. 

Para siswa baru tidak langsung mengenakan seragam kebanggaan mereka, melainkan hanya diperbolehkan setelah mengikuti pelantikan resmi sebagai bagian dari penanaman nilai kedisiplinan.

“Ini bukan sekolah taruna, tetapi kami terapkan sistem yang mendidik siswa agar tangguh dan bermental pekerja. Mereka harus menyelesaikan pelatihan satu bulan setengah sebelum masuk masa belajar penuh selama satu setengah tahun,” jelasnya.

Program magang juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar seperti Astra. Para siswa tidak hanya belajar, tetapi juga mendapatkan upah selama magang, dengan nominal yang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp1.200.000 per bulan, tergantung perusahaan. 

“Yang kami tekankan bukan nominalnya, tetapi bagaimana siswa memahami budaya kerja, membangun kedisiplinan, dan mengenali etos kerja di dunia nyata,” pungkasnya.

Sekolah ini juga menjalin kerja sama magang dengan beberapa kota seperti Madiun, Salatiga, dan Pekalongan. Program ini menjadi jembatan penting bagi siswa untuk siap terjun ke dunia kerja, baik nasional maupun internasional. (Udin)

Job Fair 2025, Ikhtiar Pemkot Cirebon Kurangi Pengangguran dan Buka Peluang Baru

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja kembali menggelar  Job Fair atau Bursa Kerja Tahun 2025 di Grage City Mall, Rabu-Kamis  (23-24/7/2025).

 Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Cirebon ke-598, dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Sumanto, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.

Job Fair 2025 ini hadir tidak semata sebagai pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan, melainkan sebagai jembatan harapan yang kokoh antara potensi lokal dan peluang kerja. Bertemakan “Cirebon Nyumponi Ing Gawe” yang berarti Cirebon menyediakan dan menyiapkan pekerjaan.

Acara ini mencerminkan tekad dan kolaborasi semua pihak dalam menata masa depan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Sumanto menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Tenaga Kerja atas konsistensinya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. 

Ia menekankan bahwa pembangunan suatu daerah tidak semata diukur dari kemegahan infrastruktur, melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang mengisinya. Menurutnya, peningkatan kualitas tenaga kerja adalah batu pijakan utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

“Job Fair ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata dari kepedulian pemerintah untuk menyediakan ruang yang adil dan terbuka bagi seluruh pencari kerja, khususnya generasi muda,” lanjutnya.

Sumanto juga berterimakasih kepada para perusahaan, terima kasih atas dedikasi dalam membuka kesempatan kerja untuk masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya lewat ajang ini.  

“Kepada para pencari kerja, jangan hanya mencari pekerjaan, carilah juga pengalaman dan pemahaman. Karena di antara angka-angka statistik ini, ada harapan, ada keluarga, dan ada masa depan yang sedang diperjuangkan," tuturnya.

Untuk diketahui, Job Fair tahun ini diikuti oleh 35 perusahaan dari dalam dan luar Kota Cirebon yang bergerak di berbagai sektor seperti perbankan, jasa, konstruksi, dan industri lainnya. 

Tak kurang dari 1.839 lowongan kerja tersedia, terdiri dari 1.530 posisi dalam negeri, 304 posisi luar negeri, dan 5 posisi yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas. Tercatat sebanyak 4.252 orang telah mendaftar secara daring.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Agus Suherman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konkret Pemerintah Kota Cirebon dalam menurunkan angka pengangguran yang saat ini berada pada angka 6,29 persen atau sekitar 12 ribu orang.

“Ini adalah momentum penting untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha secara langsung. Lewat Bursa Kerja Khusus (BKK) yang telah kami bentuk di 28 sekolah, baik SMA, SMK, maupun madrasah, kami berharap job fair ke depan bisa hadir juga di sekolah-sekolah dan kampus,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini bukan hanya sebagai sarana pencarian kerja, tetapi juga sebagai bentuk edukasi dan pemetaan potensi angkatan kerja muda. Informasi mengenai peluang kerja kini tidak lagi terbatas di papan pengumuman, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat, membuka pintu-pintu masa depan yang lebih luas.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak melewatkan kesempatan ini," tutup Agus. (din)



SMK Presiden Delta Cirebon Jadi Tuan Rumah Sosialisasi Program B2SA Goes to School dari Badan Pangan Nasional, Ratusan Siswa Antusias Ikuti Program Gizi Seimbang

Susanti, S.Pd 
Kepala SMK Presiden Delta Cirebon


CIREBON, FC— Sebanyak 750 pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kota dan Kabupaten Cirebon mengikuti kegiatan sosialisasi Program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) Goes to School yang digelar oleh Badan Pangan Nasional di SMK Presiden Delta Cirebon, Rabu, (23/7/2025).

Saat wawancara, Susanti, S.Pd, Kepala SMK Presiden Delta Cirebon menjelaskan, kegiatan ini berlangsung meriah dan edukatif di salah satu sekolah yang ditunjuk langsung sebagai tuan rumah oleh Badan Pangan Nasional.

Pihak sekolah terpilih hanya bertindak sebagai penyedia tempat, sementara seluruh koordinasi dan pelaksanaan teknis acara dikendalikan langsung oleh pihak Badan Pangan Nasional bersama Kementerian terkait. 

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pangan Provinsi Jawa Barat serta pejabat dari dinas-dinas pangan kabupaten/kota se-Jawa Barat.

"Ini adalah program nasional yang menyasar pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Kita ingin mereka mengenal pentingnya pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang sejak dini," ujar Susanti, S.Pd.

Dijelaskan, awalnya Bupati Cirebon direncanakan hadir, namun karena adanya agenda yang bersamaan, beliau diwakili oleh Sekda dan jajaran asisten daerah.

"Dalam kegiatan ini, siswa diajak mengenal berbagai jenis makanan lokal bergizi seperti olahan singkong, serta diberikan edukasi melalui simulasi porsi makan sehat menggunakan miniatur makanan," jelasnya.

Anak-anak diajak membandingkan kebiasaan makan sehari-hari dengan pola makan ideal. Ternyata, masih banyak siswa yang cenderung memilih makanan instan dan tidak seimbang, seperti mi instan dan jajanan berlemak tinggi.

“Melalui simulasi ini, siswa menyadari bahwa pola makan mereka belum ideal. Kami ingin mereka paham bahwa gizi seimbang bukan hanya soal kenyang, tapi investasi untuk kesehatan dan prestasi belajar,” jelas narasumber dari Badan Pangan Nasional yang disampakian Susanti kepada media.

Menurutnya, program ini menjadi momentum penting bagi Kota Cirebon sebagai lokasi pertama pelaksanaan B2SA Goes to School di Jawa Barat. Penyelenggara berharap kegiatan serupa bisa berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelajar di seluruh Indonesia.

"Ini adalah awal yang baik. Kami siap jika ke depan dipercaya kembali untuk berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain dalam program edukasi pelajar,” paparnya.

Dengan waktu persiapan yang hanya satu minggu, acara ini tetap berlangsung sukses berkat dukungan penuh dari sekolah, panitia, dan para peserta. 

"Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan para pelajar, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini," tandasnya. (udin)

TNI dan Pemkab Cirebon Buka TMMD di Desa Sende, Bangun Akses Jalan dan Tingkatkan Kesejahteraan Warga

 

KABUPATEN CIREBON - Kodim 0620 bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon membuka kegiatan karya bhakti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun, Rabu (23/7/2025).

Program ini menyasar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baik secara fisik maupun nonfisik.

Bupati Cirebon, Imron, yang hadir dalam pembukaan tersebut mengapresiasi pelaksanaan program TMMD. Ia menilai, TMMD sangat bermanfaat bagi warga.

Salah satu titik fokus pembangunan, yakni akses jalan penghubung yang selama ini menjadi persoalan utama warga saat musim hujan.

“Hari ini kami menghadiri pembukaan acara TMMD di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun. Di sini, dibuat jalan yang tembus langsung ke blok IV. Kata Pak Kuwu (kepala desa), kalau hujan, jalan ini banjir dan tidak bisa dilalui. Maka dibangunlah jalan ini,” ujar Imron.

Imron berterima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 0620/Kabupaten Cirebon yang telah memilih Desa Sende sebagai lokasi pelaksanaan TMMD.

“Kami ucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya kepada Pak Dandim 0620. Program ini menyasar pembangunan fisik seperti jalan yang rusak dan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta nonfisik seperti pembinaan kesehatan, kebangsaan, dan peningkatan pengetahuan masyarakat,” tambah Imron.

Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Mukhammad Yusron, menyampaikan program karya bhakti ini difokuskan pada pembangunan jalan sepanjang 584 meter dan perbaikan tanggul, dengan lebar sekitar 3 meter. Hal itu sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Pekerjaan kami libatkan warga lokal, untuk mengangkat kearifan lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Target pengerjaan rampung dalam satu bulan,” jelas Dandim Yusron.

Selain pembangunan fisik, program ini juga mencakup kegiatan nonfisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, dan keterampilan bagi warga.

Diharapkan, keberadaan program TMMD ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya Desa Sende. (Hafiz)








Selasa, 22 Juli 2025

Diskominfo Kabupaten Cirebon Gelar Bimtek Geospasial Dukung Satu Data dan Satu Peta

 

KABUPATEN CIREBON — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial di Hotel Apita Cirebon, Senin (21/7/2025), sebagai upaya memperkuat kebijakan satu data dan satu peta di tingkat daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 pengelola data statistik dari perangkat daerah se-Kabupaten Cirebon, dengan menghadirkan dua narasumber dan satu pengajar dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, mengatakan pelaksanaan bimtek tersebut merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon.

“Geospasial menjadi salah satu elemen utama dalam perencanaan pembangunan berbasis data. Pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi geografis, penginderaan jauh, dan aplikasi berbasis lokasi menjadi sangat penting,” kata Bambang saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, teknologi geospasial tidak hanya mendukung perencanaan yang lebih akurat, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, hingga perencanaan wilayah.

Menurut Bambang, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan pengelola data dalam mengintegrasikan data geospasial dengan kebijakan dan program pembangunan daerah.

“Melalui bimtek ini, kita juga mendorong penguatan kapasitas SDM bidang geospasial agar pemanfaatan teknologinya bisa lebih optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Bambang secara resmi membuka kegiatan Bimtek Geospasial Tahun 2025, dengan harapan pelatihan ini mampu memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan dan pembangunan daerah.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tahun 2025 secara resmi saya buka,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan E-Government Diskominfo Kabupaten Cirebon, Endang Sri Pujiastuti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 hingga Peraturan Presiden tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Ia menuturkan, bimtek ini bertujuan untuk membentuk persepsi yang sama antarperangkat daerah dalam memahami pentingnya data dan informasi geospasial, serta memastikan tersedianya pengelola data yang mampu menyajikan data spasial sesuai standar nasional.

“Bimtek ini menjadi bagian dari upaya membangun simpul jaringan informasi geospasial dalam mendukung kebijakan satu data dan satu peta di Kabupaten Cirebon,” jelas Endang.

Lebih lanjut, kegiatan tersebut juga menjadi momentum kolaborasi antarperangkat daerah dan lembaga sebagai produsen data, serta Diskominfo sebagai walidata yang mendorong penerapan TIK termasuk teknologi geospasial secara tepat guna.

“Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi dan integrasi data lintas sektor,” pungkasnya. (din)






Senin, 21 Juli 2025

Dosen S2 SPI UIN Siber Cirebon Didapuk Jadi Narasumber Pada Seminar Expert Meeting Menelusuri Jejak Rempah di Asia

PEKALONGAN – Seminar Expert Meeting dengan tema “Menelusuri Jejak Rempah di Asia: Warisan Pengobatan dalam Manuskripsi dan Sejarah Peradaban”, berlangsung di Hotel Santika Pekalongan hari ini (21/7). 

Pada kesempatan itu, Dr. Tendi, S.Pd., S.T., M.Hum, sejarawan dan dosen di Prodi S2 SPI Sekolah Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, didapuk menjadi salah satu narasumber bersama dua narasumber terkemuka lainnya, yaitu: Prof. Seung Won Song dari Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan, dan Dr. (cand.) Sonezza Ladyanna, M.A., yang juga merepresentasikan Hankuk University dan Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Dr. Tendi, memaparkan informasi tentang khazanah medis tradisional dalam manuskrip Nusantara dengan materi yang berjudul Jamu dan Pengobatan Tradisional dalam Manuskrip Kuno Nusantara: Menyingkap Warisan Lokal melalui Naskah. 

Sementara itu, Prof. Seung Won Song mendeskripsikan pengobatan tradisional Korea dan perkembangannya dengan materi yang bertajuk Tradisi Pengobatan Hanbang: Akar Historis dan Transformasi Pengobatan Tradisional Korea. 

Selain itu, Sonezza Ladyanna, M.A., menyampaikan materi bertajuk Filologi dan Etnomedisin dalam Manuskrip Komunitas Matrilineal Islam: Studi Kasus Masyarakat Minangkabau.

Kegiatan Seminar Expert Meeting ini merupakan bagian dari rangkaian program Mora the Air Funds yang didanai oleh Kementerian Agama RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dilaksanakan di Hotel Santika Pekalongan pada Senin, 21 Juli 2025, dengan tim kolaborasi riset dari UIN Siber Syeh Nurjati Cirebon (UIN SSC) dan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang terdiri dari Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, Fika Hidayani, M.Hum, Am’mar Abdullah Arfan, M.H, Hj. Isriani Hardini, Ph.D, Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I, serta Dicky Rachmat Pauji, M.Hum., Ph.D. 

Para peneliti ini secara aktif menggagas dan melaksanakan riset interdisipliner terhadap naskah-naskah kuno yang menyimpan pengetahuan tentang warisan pengobatan tradisional serta dinamika perdagangan rempah di Asia.

Fika Hidayani, M.Hum, dan Am’mar Abdullah Arfan, M.H, selaku anggota tim riset Mora the AIR Funds, yang berasal dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda jangka panjang untuk membangun pusat riset kolaboratif lintas kawasan yang fokus pada studi rempah-rempah dan pengobatan dalam manuskrip kuno. 

Funding riset ini bersumber dari Program Indonesia Bangkit yang merupakan kerjasama antara LPDP dengan Kementerian Agama, dimana riset ini berlangsung selama 3 tahun. Penelitian ini berusaha untuk menggali potensi rempah yang ada dalam naskah kuno untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di samping menghimpun pelbagai informasi dari seluruh pihak terkait, seminar ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dan referensi terkait sumber-sumber tradisional yang otoritatif dalam proses penyelesaian penelitian tim riset kolaborasi Mora the AIR Funds ini. 

“Kehadiran narasumber expert dari Cirebon, Padang, dan Korea ini, diharapkan bisa memberikan masukan dan inspirasi bagi research kami. Bagaimanapun, kami memiliki cita-cita yang mulia, karena kami berharap agar riset kami ke depannya bisa menjadi suatu kajian yang utuh menyeluruh dan memiliki dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat,” pungkas keduanya. (din)

Komisi III DPRD Dukung Penguatan Peran Karang Taruna Kota Cirebon

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menegaskan pentingnya peran Karang Taruna dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemuda di Kota Cirebon.

DPRD mendorong agar pemerintah daerah memberikan ruang lebih luas bagi organisasi kepemudaan tersebut untuk lebih berperan aktif dan melakukan pembinaan masyarakat.

“Karang Taruna mendukung pelayanan di Kota Cirebon untuk para pemuda. Pemerintah daerah diharapkan mendukung program pembinaan masyarakat yang mereka jalankan,” ujar Ketua Komisi III DPRD, Yusuf MPd saat rapat kerja bersama Karang, Dinas Sosial dan Asisten Pemerintahan Setda Kota Cirebon di Griya Sawala, Senin (21/7/2025).

Yusuf menambahkan, Karang Taruna sampai di tingkat kelurahan memiliki sejumlah program positif yang berjalan baik, seperti pelayanan kesehatan gratis dan kegiatan jalan santai. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala yang menghambat optimalisasi peran mereka.

“Namun ada beberapa kendala yang mereka hadapi, seperti belum adanya regulasi yang mengatur keberadaan Karang Taruna di Kota Cirebon, serta ketiadaan sarana prasarana yang memadai karena sekretariat mereka masih bersifat sewa atau ngontrak,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon untuk memfasilitasi ruang sekretariat permanen bagi Karang Taruna. 

Menurut Yusuf, hal ini penting karena Karang Taruna merupakan mitra strategis Dinsos dalam berbagai program sosial kemasyarakatan.

“Kalau ada program kerja, tinggal disampaikan saja ke pemerintah. Namun, perlu juga ada dukungan fasilitas agar mereka bisa bekerja maksimal,” tandas Yusuf.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Cirebon, Rian Hadi Saputra menyampaikan, kedatangan Karang Taruna ini bertujuan menjalin silaturahmi dan koordinasi, sekaligus menyampaikan berbagai kegiatan yang telah mereka lakukan.

“Karang Taruna telah melaksanakan advokasi dan pendampingan terhadap berbagai permasalahan hukum yang dihadapi pemuda, menyelenggarakan kegiatan sosial, hingga pekan olahraga Karang Taruna,” kata Rian.

Namun, menurutnya, masih ada sejumlah persoalan yang dihadapi. Di antaranya belum adanya regulasi atau aturan khusus yang mengatur keberadaan Karang Taruna di Kota Cirebon, ketiadaan sarana prasarana yang memadai, serta minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

“Harapan kami, komunikasi dan koordinasi dengan terus terjalin dengan baik, dan berbagai persoalan yang kami sampaikan bisa segera diselesaikan,” pungkasnya. (din)

Komisi II DPRD Cirebon Desak Evaluasi Direksi dan Dewas PAM Tirta Giri Nata

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mendesak Walikota Cirebon untuk mengevalusi jajaran Direksi Perumda Air Minum (PAM) dan Dewan Pengawas Tirta Giri Nata Kota Cirebon.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi II DPRD dengan jajaran Direksi PAM Tirta Giri Nata, Polres Cirebon Kota, Paguyuban Masyarakat Cirebon, LBH Caruban Nagari, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cirebon di Griya Sawala, Senin (21/7/2025).

Rapat kerja tersebut membahas tindaklanjut dan evaluasi kinerja PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, termasuk kasus penggelapan keuangan yang melibatkan salah satu oknum pegawai.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, melalui rapat kerja tersebut mendapat beberapa informasi terbaru, baik dari sisi Polres Cirebon Kota maupun dari direksi PAM Tirta Giri Nata.

“Setidaknya kami mendapatkan informasi terbaru, terutama masalah keuangan yang melibatkan salah satu karyawan PAM Tirta Giri Nata,” tuturnya.

Dua Informasi tersebut, menurut pria akrab disapa Andru itu mengatakan, pekan ini ada penetapan atau kepastikan status hukum bagi karyawan tersebut. Sedangkan dari PAM Tirta Giri Nata sudah menyiapkan sanksi sesuai dengan status hukum yang dikeluarkan Polres Cirebon Kota.

“Jika sudah ada kepastian hukum, kami mendorong PAM Tirta Giri Nata segera menindaklanjuti, paling tidak 1×24 jam. Hal itu untuk memberikan penegasan terhadap publik yang terus mempertanyakan,” paparnya.

Selain itu, Andru juga menyoroti absennya jajaran direksi PAM Tirta Giri Nata dan Inspektorat dalam rapat yang membahas permasalahan serius tersebut. Padahal, menurutnya, mereka memiliki peran penting dalam penyelesaian persoalan.

Lebih lanjut, kata Andru, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewan pengawas PAM Tirta Giri Nata. 

DPRD juga mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami permasalan ini secara lebih menyeluruh.

“Sejak awal kami menghormati proses hukum. Tapi publik bertanya-tanya karena hingga karyawan yang terlibat keuangan tersebut masih kerja, padahal sudah ada pengakuan dan nilai kerugian sesuai audit mencapai Rp3,7 miliar,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Sofyan Satari menyatakan, pihaknya tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polres Cirebon Kota.

“Permasalahan yang berkaitan dengan staf kami masih berjalan. Kami menghormati proses hukum. Jika sudah ada penetapan resmi, kami akan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan hukum,” katanya. (din)

Kopdes Merah Putih, Motor Presiden untuk Gerakkan Ekonomi Desa

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Senin, 21 Juli 2025. Kopdes Merah Putih termasuk Asta Cita ke-6 Presiden untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo. Trisula pengentasan kemiskinan diluncurkan sepanjang Juli 2025.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan, Minggu (20/7).

Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar seremoni.

Kopdes Merah Putih diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres dikeluarkan dan berlaku pada 27 Maret 2025.

Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan 2 badan dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih, termasuk para Gubernur, Walikota/Bupati dan Kepala Desa.

Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Bahkan, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati mengatakan, kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025, di mana 103 nya menjadi mock up atau model percontohan ke depan. Kisah sukses dari 103 Kopdes Merah Putih ini nantinya akan direplikasi ke desa lainnya, yang diharapkan dapat beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025.

“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. (Kopdes Merah Putih) yang lain persiapannya bertahap. Ini dilakukan untuk memastikan bukan hanya berdiri dan beroperasi, tapi Kopdes Merah Putih bisa memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Adita.

Kopdes Merah Putih dioperasikan melalui pendekatan yang inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Kopdes Merah Putih diharapkan bisa memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan ujungnya mengurangi kemiskinan.

Jadi, tidak adalah lagi pinjol ilegal atau tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat masyarakat desa. Kopdes Merah Putih juga berpotensi mendorong usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, dan menyediakan akses terhadap sumber daya serta layanan yang dibutuhkan masyarakat desa.

Kopdes Merah Putih mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan petani, karena menjadi tempat menampung hasil produksi pertanian secara langsung, tanpa melewati panjangnya rantai pasok yang selama ini menekan keuntungan petani. 

Rantai pasok yang singkat juga menekan pergerakan tengkulak dan menguntungkan konsumen yang bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

Kopdes Merah Putih dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, membangun koperasi baru; kedua mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan ketiga merevitalisasi koperasi. 

Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari kantor, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, dan distribusi logistik.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal dengan mudah tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan akan lebih dekat. Hasil tani dan laut bisa disimpan di tempat yang aman. Distribusi logistik juga berjalan lancar,” pungkas Adita. (din)

Presiden RI Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih, Pemkot Cirebon Komitmen Dukung Ekonomi Kerakyatan

CIREBON-  Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama para asisten, staf ahli, camat, lurah, dan perangkat daerah terkait, mengikuti peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih  yang diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara virtual, Senin (21/7/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koperasi adalah kekuatan tersembunyi bangsa. Ia mengibaratkan koperasi sebagai lidi. 

“Satu lidi itu lemah. Tak berarti apa-apa. Tapi jika lidi-lidi itu dikumpulkan menjadi satu, ia akan menjadi alat yang ampuh, yang bisa membersihkan jalan, mengangkat debu, mengusir lumpur. Begitu pula koperasi, alat orang-orang lemah yang bersatu membentuk kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti bagaimana sistem koperasi seharusnya dimaknai oleh bangsa ini. Menurutnya, koperasi adalah wadah untuk rakyat yang ingin bangkit bersama.  

“Konsep koperasi bukan untuk yang kuat. Yang kuat akan memilih korporasi, holding, dan segala bentuk PT. Dari lemah menjadi kuat. Dari tidak punya menjadi mandiri,” ucap Prabowo.

Peluncuran program Koperasi Merah Putih ini menjadi tonggak penting menuju ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Sebuah inisiatif yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga nasional, hingga badan usaha milik negara. 

Tak kurang dari 19 kementerian dan belasan BUMN, termasuk Bank BRI, PT Pupuk Indonesia, Bulog, hingga Pos Indonesia, turut bergotong royong mewujudkan cita-cita ini. Sebuah gotong royong nasional yang menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian desa dan kelurahan.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, dalam kesempatan tersebut menegaskan kesiapan dan komitmen daerah dalam menyukseskan program ini. 

“Saat ini, semua kelurahan di Kota Cirebon telah membentuk koperasi merah putih. Kami terus memetakan potensi wilayah masing-masing. Peran operasional koperasi ini kami letakkan di tangan masyarakat setempat agar bisa tumbuh dari bawah,” ungkapnya.

Sekda juga menyampaikan bahwa koperasi ini merupakan satu dari tiga program strategis nasional yang saat ini tengah berjalan di Kota Cirebon, selain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.  Ketiganya menjadi pilar penting dalam pembangunan manusia dan ekonomi lokal. 

“Yang terpenting adalah kita jalankan program ini dengan serius, dengan hati. Kami akan terus memantau pelaksanaannya agar bisa memberi dampak nyata,” tegasnya.

Sekda menilai, Koperasi Merah Putih bukan hanya lembaga ekonomi, tapi simbol kebangkitan rakyat kecil. Menurutnya, koperasi ini bukan sekadar program, tapi gerakan yang menyala di tiap sudut desa dan kelurahan.

"Program semoga menjadi trigger atau pemantik geliat ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal dan penguatan kelembagaan, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wahana lahirnya wirausaha baru, peningkatan produksi UMKM, serta ketahanan ekonomi berbasis komunitas," harapnya. (din)



Minggu, 20 Juli 2025

Tim Periset UINSSC Gelar FGD Inovasi Buku AR Bilingual untuk Generasi Alpha

CIREBON – Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur cerita rakyat melalui pendekatan teknologi mutakhir, Tim Periset UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Eksplorasi Kebutuhan dan Tantangan Pengembangan Inovasi Buku Cerita Bergambar Bilingual Berbasis Augmented Reality untuk Generasi Alpha" pada Rabu, 16 Juli 2025 di Safti Co-Working Space, Kompleks Patra, Cirebon, Jawa Barat.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program penelitian MoRA The AIR Funds ini secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian LP2M UINSSC, Mujib Ubaidillah, M.Pd, dan dipimpin oleh Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd sebagai ketua tim peneliti, didampingi dua anggota peneliti yaitu Nur Atikoh, M.Pd dan Ana Humardhiana, M.Hum.

FGD ini menghadirkan para narasumber ahli lintas bidang yang memperkaya diskusi, di antaranya:

Dr. Made Casta, M.Pd (Ahli Budaya Cirebon),

Nurhannah Widianti, M.Pd (Ahli Bahasa dan Pendongeng Anak),

Heru Mudiyanto, M.Pd (Pakar Teknologi Pendidikan).

Dalam paparannya, Dr. Made Casta menekankan pentingnya pemartabatan budaya melalui inovasi digital. 

“Ini adalah momentum emas. Cerita rakyat yang dulu hanya disampaikan secara lisan, kini bisa hadir dalam bentuk Augmented Reality. Ini bukan sekadar revitalisasi, tapi pemartabatan budaya dan bahasa sebagai pembentuk kebudayaan lintas generasi,” tegasnya.

FGD ini turut dihadiri oleh para guru, akademisi, pegiat literasi anak, serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia seperti Cirebon, Toli-Toli, Lombok, Lampung, dan Papua—baik secara luring maupun daring. Diskusi berlangsung dinamis dengan menggali berbagai aspek kebutuhan, hambatan, hingga peluang pengembangan buku cerita bergambar bilingual berbasis AR yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan Generasi Alpha, generasi digital yang tumbuh bersama teknologi.

Hasil FGD ini akan dijadikan sebagai landasan strategis dalam penyusunan dan pengembangan prototype buku cerita bergambar berbasis teknologi yang tak hanya berfungsi sebagai media literasi, namun juga sebagai sarana pelestarian budaya Nusantara dalam bentuk interaktif, menyenangkan, dan edukatif.

Menurut Ketua Tim Peneliti, Dr. Tamsik Udin, proyek ini diharapkan mampu menjembatani dunia anak dengan khazanah budaya lokal secara modern. 

“Kami ingin Generasi Alpha tidak hanya menjadi konsumen konten global, tetapi juga mencintai dan memahami cerita-cerita rakyat Nusantara melalui medium yang mereka akrabi—yakni teknologi,” pungkasnya.

Dengan FGD ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan perannya sebagai pelopor inovasi pendidikan berbasis budaya dan teknologi, sekaligus aktor strategis dalam pelestarian warisan budaya bangsa secara kontekstual dan relevan di era digital. (din)

Sabtu, 19 Juli 2025

Cakra Khan Meriahkan Malam Puncak Hari Jadi Cirebon ke-598: Harmoni Musik dalam Napas Sejarah

CIREBON — Cahaya lampu dan gemuruh tepuk tangan mewarnai langit malam di depan Balai Kota Cirebon, Sabtu (19/7). Ribuan pasang mata menyatu dalam satu semangat yakni merayakan  malam puncak Hari Jadi Cirebon ke-598. 

Dengan tema “Cirebon Mayungi lan Nyumponi,” perayaan malam puncak ini bukan sekadar pesta kota, melainkan simbol harapan yang bertumbuh dari akar sejarah dan cinta yang mendalam terhadap tanah leluhur.

Berbagai penampilan memukau membuka malam penuh makna ini. Di antara yang tampil adalah Papa Jamees Band dari Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Band Amora, dan Band BUMN, yang masing-masing menghadirkan warna tersendiri bagi panggung budaya. 

Namun, gemuruh penonton mencapai puncaknya ketika Cakra Khan, penyanyi bersuara khas nan menyentuh, tampil sebagai bintang tamu utama. Dengan membawakan lagu-lagu melankolis, seperti Butiran Debu, Kekasih Bayangan, dan Harus Berpisah, ia sukses menggiring emosi penonton ke dalam ruang kenangan dan harapan.

“Saya selalu senang bisa tampil di Cirebon. Antusiasme dan kebersamaan dari masyarakat di sini luar biasa," ujar Cakra Khan.

Di kesempatan tersebut, Cakra Khan juga menyempatkan diri mengapresiasi karya-karya seniman lokal yang terpajang di Ruang Adipura Balai Kota.

"Karya-karya seniman Cirebon itu punya jiwa. Ada salah satu karya yang menarik dan saya beli," ungkapnya.

Selain mengapreasi karya para seniman, Cakra Khan juga selalu menikmati kuliner khas Cirebon. 

Ia tidak pernah lupa dengan kue cikak, jajanan tradisional khas Cirebon. "Saya suka kue cikak, enak," tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan bahwa Hari Jadi bukan hanya tentang merayakan usia, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali identitas dan arah perjalanan kota.

"Cirebon bukan sekadar bangunan atau batas wilayah administratif. Ia adalah ruang hidup, ruang sejarah, ruang budaya, dan ruang harapan,” ujar Wali Kota.

Seperti yang diketahui, Kota Cirebon telah melewati zaman demi zaman, kerajaan, kolonialisme, hingga kemerdekaan. 

"Dan dalam setiap tahapannya, Cirebon selalu punya cara untuk tetap hidup dan memberi artI," ucapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa tema “Mayungi lan Nyumponi” bukanlah sembarang frasa, melainkan falsafah luhur. Mayungi berarti memberi perlindungan, Nyumponi berarti mencukupi dan menghadirkan manfaat.

"Kami ingin Cirebon menjadi kota yang meneduhkan sekaligus menumbuhkan. Kota yang bukan hanya indah dari luar, tapi juga hangat dari dalam, dengan rasa keadilan, kenyamanan, dan kasih sayang yang nyata," tuturnya.

Wali Kota juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pemerintahan yang hadir, mendengar, dan bekerja untuk rakyat, hingga ke pelosok RW dan gang-gang sempit.

"Karena bagi kami, kota ini bukan sekadar ruang administratif, melainkan rumah besar bersama yang harus kita rawat dengan cinta dan kita bangun dengan kerja nyata,” tutupnya.

Dalam suasana haru yang bercampur bahagia, Wali Kota juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon yang bersama-sama membangun dan menjadi nadi kehidupan kota.

Turut hadir dalam perayaan ini Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten daerah, staf ahli, Ketua Pelaksana Hari Jadi Iing Daiman, jajaran kepala perangkat daerah, tokoh agama, tokoh budaya, dan masyarakat dari berbagai penjuru kota dan sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ditampilkan pula prosesi penutupan Hari Jadi Cirebon ke 598. Diantaranya ada penampilan Erhu, Hadroh, Tari Topeng Panca Wanda hingga Tari Putri Binangkit. Selain itu, Wali Kota Cirebon juga memberikan beberapa penghargaan, diantaranya untuk Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (Peran Serta dalam Perbaikan Infrastruktur Penanganan Banjir), Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, Bapenda Jabar (Peran Serta dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah Kota Cirebon).

Kemudian penghargaan kepada Palang Merah Indonesia Kota Cirebon (Peran Serta dalam Pemecahan Rekor MURI Donor Darah dalam rangka Peringatan Hari Jadi Cirebon Ke-598), PT Bank Pembanguinan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Cirebon (Peran Serta Aktif dalam Mendukung Hari Jadi Cirebon Ke-598 Tahun 2025), Ir Djajadi Susanto (PT Duta Hita Jaya) (Peran Serta Aktif dalam Mendukung Hari Jadi Cirebon Ke-598 Tahun 2025) dan Nick Nurrachman (Adyawinsa Group) (Peran Serta Aktif dalam Mendukung Hari Jadi Cirebon Ke-598 Tahun 2025).

Malam itu, Kota Cirebon tidak hanya merayakan usia, ia menghidupkan harapan. Di panggung musik, dalam kata-kata penuh makna,  Kota Cirebon kembali mengukuhkan dirinya sebagai kota yang mayungi lan nyumponi, kota yang melindungi, mencukupi, dan mencintai. (din)



Jumat, 18 Juli 2025

Letkol Pnb Yudisthira Resmi Jabat Danlanud SKI, Tradisi Militer Penuh Haru Iringi Tongkat Komando Baru


MAJALENGKA — Nuansa kebanggaan dan semangat baru begitu terasa di Lanud Sugiri Sukani, Majalengka, Jumat (18/7/2025), saat Letkol Pnb Yudisthira secara resmi menerima tongkat komando sebagai Komandan Lanud SKI. Momen istimewa ini ditandai dengan upacara tradisi militer Passing In yang berlangsung khidmat namun sarat semangat.

Rangkaian tradisi diawali dengan laporan resmi dari perwira yang ditunjuk, kemudian dilanjutkan dengan pengalungan bunga kepada Komandan baru dan pemberian hand bouquet kepada Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 6/D.I Lanud Sugiri Sukani.

Suasana haru dan bangga semakin terasa saat para perwira melakukan penghormatan pedang, diiringi pembacaan puisi dan lantunan lagu “Selamat Datang Pahlawan Muda” oleh seluruh personel. Momen ini mengiringi langkah Letkol Pnb Yudisthira menuju Mako Lanud sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas amanah baru yang diemban.

Setibanya di Mako, rangkaian tradisi dilanjutkan dengan pemasangan papan nama Komandan baru, penyerahan simbolis kunci ruang kerja, serta penyerahan memorandum sebagai tanda peralihan tanggung jawab. 

Sebagai bentuk estafet kepemimpinan, Mayor Pnb Fariana turut memasang foto Komandan yang baru di ruang utama.

Mengakhiri prosesi, Letkol Pnb Yudisthira memberikan pengarahan singkat kepada seluruh personel Lanud SKI. Momen tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru kepemimpinan di Lanud Sugiri Sukani.

Tradisi Passing In bukan sekadar seremoni, tetapi wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kehormatan, disiplin, serta kesinambungan dalam tubuh TNI Angkatan Udara.

Dengan kepemimpinan baru, semangat dan dedikasi keluarga besar Lanud Sugiri Sukani diharapkan terus berkobar demi menjaga kehormatan, kejayaan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. (din)

Kamis, 17 Juli 2025

Festival Kuliner Jalur Rempah, Simpul Rasa Nusantara dalam Arus Sejarah

CIREBON –  Festival Kuliner Jalur Rempah (FKJR) 2025 resmi digelar untuk kedua kalinya, membawa pesan yang lebih dalam dari sekadar pesta rasa. Ini adalah selebrasi warisan, identitas, dan ketahanan budaya. Kali ini, FKJR digelar di Gedung DPRD Kota Cirebon dan sekitarnya, Kamis-Sabtu (17-19/7/2025) dengan tema "Wastra Nusantara".

Festival ini merupakan bagian dari agenda strategis tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon yang tahun ini mengusung semangat ketahanan pangan, pelestarian budaya kuliner, dan pemberdayaan ekonomi lokal. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya FKJR 2025.

"Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi dan mendukung festival ini. FKJR bukan hanya agenda rutin, tapi sebuah cermin perjalanan sejarah. Cirebon, dalam catatan sejarah, adalah simpul penting jalur perdagangan rempah. Dari pelabuhan ini, aroma cengkeh, pala, dan lada mengarungi lautan dan menyentuh dunia,” ujarnya 

Agus menambahkan bahwa peran Cirebon dalam jalur rempah bukan hanya ekonomis, tapi juga kultural. Kota ini menjadi tempat pertemuan dan akulturasi agama, budaya, hingga kuliner yang menjadikannya “Sarumban”, sebuah istilah yang berarti campuran atau pertemuan.

“FKJR tahun ini tidak hanya menyajikan kuliner tradisional, tetapi juga lomba foto-video, pagelaran seni tari dan musik, workshop melukis topeng, launching maskot Kota Cirebon, fashion show, lomba tumpeng mini, hingga bazar UMKM. Kami juga mengangkat tema besar ketahanan pangan dan menghidupkan kembali Wastra Nusantara sebagai wujud cinta pada akar kita sendiri,” imbuh Agus.

Festival ini turut melibatkan berbagai komunitas, termasuk asosiasi perias dan pelaku budaya, yang menghadirkan nuansa lokal dalam balutan semangat nasional.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dalam pidato pembukaan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh unsur masyarakat dan panitia yang telah menyukseskan acara ini.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, para pelaku UMKM, komunitas budaya, media, dan para sponsor yang dengan tulus mencintai dan menjaga warisan bangsa kita,” ujar Wali Kota.

Wali Kota menegaskan bahwa FKJR 2025 bukan sekadar festival, melainkan pernyataan jati diri sebuah kota yang berakar pada sejarah besar Nusantara. Melalui festival ini, Wali Kota ingin menegaskan bahwa kuliner adalah kekayaan intelektual, bagian dari identitas yang hidup. 

“Jalur rempah bukan hanya jalur dagang, tapi jalur peradaban. Ia membawa cita rasa, ilmu, dan nilai-nilai. Maka, dapur rakyat bukan sekadar ruang memasak, tapi juga ruang mencipta sejarah," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa FKJR 2025 dirancang sebagai ruang dialog budaya, penguatan jejaring antardaerah, dan sarana pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis lokal.  

Sejalan dengan visi SETARA BERKELANJUTAN yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan, Pemkot Cirebon ingin menjadikan Cirebon sebagai destinasi budaya dan kuliner yang autentik.

“Kita ingin Kota Cirebon hadir sebagai simpul rasa Nusantara. Sebuah kota pelabuhan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga berakar dalam budaya," tegasnya.

Mengakhiri pidatonya, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya untuk hadir dan terlibat aktif.

“Mari kita rayakan kekayaan rasa dan sejarah kita. Hadiri festival ini, dukung UMKM lokal, dan banggakan warisan kuliner kita. Tunjukkan kepada dunia bahwa Kota Cirebon bukan sekadar persinggahan, tapi rumah bagi cita rasa dan budaya yang abadi,” tutupnya.

Festival Kuliner Jalur Rempah 2025 akan berlangsung selama tiga hari ke depan, diisi dengan berbagai pertunjukan budaya, kompetisi kreatif, hingga pameran produk-produk lokal unggulan. (Ara)

Bupati Imron Dukung Menko PM Perkuat Peran Pesantren Atasi Kemiskinan

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, yang mendorong pesantren naik kelas menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Imron saat menyambut Menko PM dalam agenda Rembug Warga bertajuk “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren” yang digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kamis (17/7/2025).

“Kami menyambut baik kedatangan Bapak Menko ke Cirebon, terutama dengan membawa agenda yang sangat relevan bagi daerah kami sebagai kota santri,” kata Imron.

Imron menjelaskan, Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik wilayah pesisir yang menghadapi beragam tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya daya saing SDM, hingga tingginya angka kemiskinan.

“Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih 11 persen atau sekitar 245 ribu jiwa. Namun kami optimistis, pesantren bisa menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka ini,” ujarnya.

Ia menyebut, ratusan pesantren yang tersebar di wilayahnya tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga aktif membangun ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah daerah siap mendukung setiap langkah peningkatan kapasitas pesantren.

“Dengan pesantren ekonomi, warga mendapatkan pengaruh positif yang signifikan. Harapannya, pesantren dapat naik level sebagai game changer dalam pengentasan kemiskinan,” ucapnya.

Selain itu, Pemkab Cirebon juga mendukung penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi sebagai basis penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan agar lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menko PM, Muhaimin Iskandar menyatakan, pondok pesantren memiliki sejarah panjang dalam membantu rakyat kecil melalui pendidikan tanpa diskriminasi, bahkan sejak sebelum kemerdekaan.

“Pesantren telah lama menjadi tempat bagi siapa pun, termasuk masyarakat miskin, untuk mengakses pendidikan. Ini kunci penting dalam memotong rantai kemiskinan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Ia menambahkan, pesantren perlu dikembangkan menjadi pusat pelatihan kerja, inkubator usaha, dan jaringan distribusi produk lokal.

Dengan transformasi ini, pesantren tidak hanya mencetak santri yang alim, tetapi juga santri yang mandiri secara ekonomi.

Kemenko PM, lanjut Cak Imin, akan terus mengorkestrasikan dukungan lintas kementerian/lembaga, guna memperkuat peran pesantren dalam memberdayakan masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026.

“Mari kita perkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan, agar seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya. (din)

1.735 Tenaga Honorer Resmi Dilantik Jadi PPPK, Kabupaten Cirebon Raih Penghargaan dari BKN

 

KABUPATEN CIREBON — Momen bersejarah terjadi di Stadion Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Rabu (16/7/2025).

Sebanyak 1.735 tenaga honorer resmi dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Cirebon, Imron.

Pelantikan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan karier ribuan tenaga honorer yang selama ini telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Suasana penuh haru dan bahagia tampak mewarnai acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh jajaran pejabat pemerintah daerah serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam sambutannya, Bupati Imron menyampaikan, bahwa pengadaan PPPK tahun anggaran 2024 ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Cirebon.

“Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengadaan PPPK dengan menitikberatkan pada formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan,” ujar Imron.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan formasi tambahan untuk tahun 2024, yakni 97 formasi tenaga guru, 50 formasi tenaga kesehatan, dan 1.893 formasi tenaga teknis.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.735 orang telah lolos tahapan seleksi dan kini resmi diangkat sebagai PPPK.

Imron menekankan pentingnya peran PPPK dalam mendukung jalannya roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Saya minta kepada seluruh PPPK yang hari ini dilantik, agar benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Tunjukkan dedikasi dan loyalitas, karena kalian adalah orang-orang terpilih,” pesannya.

Tak hanya itu, Imron juga mengajak para pegawai yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan bekerja dengan semangat serta integritas.

“Jadikan momentum ini untuk membangun kapasitas diri, bekerja dengan cerdas dan sepenuh hati. Mari kita bersama-sama membawa Kabupaten Cirebon menuju arah yang lebih baik,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemkab Cirebon dalam melakukan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Formasi Tahun 2024.

Predikat tersebut diberikan oleh Kantor Regional III BKN, dan menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu instansi terbaik dalam proses pengadaan ASN.

Kini, dengan status yang lebih pasti, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. (din)

UIN Siber Cirebon Jadi Tuan Rumah Seminar Internasional Etika Siber dan Informasi

CIREBON, FC — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi  pelopor kampus digital keislaman di Indonesia. 

Melalui Perpustakaan Pusat dan berkolaborasi dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), UIN Siber Cirebon menjadi tuan rumah Seminar Internasional bertajuk “Navigating the Landscape of Cyber Ethics and Information Ethics: Exploring the Challenges, Management Strategies, and Policies in the Realm of Digital Libraries”, Rabu (17/07/2025).

Berlokasi di Gedung SBSN lantai 8, seminar ini diikuti lebih dari 110 peserta dari 58 perguruan tinggi di Indonesia, baik secara luring maupun daring. Selain itu, sebanyak 40 perguruan tinggi turut menandatangani nota kesepahaman (MoA) sebagai upaya memperkuat jejaring perpustakaan digital nasional.

Seminar ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Gunawan, ATD, DEA, yang hadir mewakili Wali Kota Cirebon. 

Ia mengapresiasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atas penyelenggaraan seminar yang dinilai strategis di tengah era disrupsi digital.

“Kegiatan ini sangat positif dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya kota Cirebon. Ini mencerminkan peran nyata UIN Siber dalam membangun ekosistem pengetahuan digital berbasis etika dan nilai,” ujar Gunawan.

Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi internasional, antara lain: Amir Hussain Md Ishak, Chief Librarian Asia e University Malaysia, Dr. Labibah, M.LIS, President SLA (Special Library Association) Asian Community, Prof. Dr. H. Didin Nurul Rosyidin, Ph.D, Dosen UIN Siber Cirebon dan Moderator : Lala Bumela, Ph.D, Direktur International Office UIN Siber Cirebon.


Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, menyampaikan bahwa seminar ini sekaligus menjadi ajang afirmasi pencapaian UIN Siber sebagai perguruan tinggi berbasis digital pertama di bawah naungan Kementerian Agama.

“Tepat satu tahun sejak ditetapkan melalui Perpres No. 60 Tahun 2024, kami berhasil meraih akreditasi UNGGUL dari BAN-PT. Ini bukti bahwa transformasi digital yang kami jalankan berhasil mengangkat kualitas pendidikan tinggi Islam ke tingkat global,” ujarnya.

Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Perpustakaan Pusat UIN Siber Cirebon, Syibli Maufur, M.Pd, menyatakan bahwa seminar ini menjadi tonggak penting dalam menyikapi tantangan etika informasi di era perpustakaan digital.

“Tema seminar ini sangat relevan dan menjawab kebutuhan akan kebijakan informasi yang etis, adaptif, serta manajemen literasi digital yang berkelanjutan,” jelas Syibli.

Sementara itu, Ketua FPPTI Pusat, Mariyah, S.Sos., M.Hum, yang hadir secara daring, menyampaikan apresiasi atas inisiatif UIN Siber Cirebon dalam memperkuat literasi informasi yang berlandaskan etika di lingkungan perguruan tinggi.

Dengan terselenggaranya seminar ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memperkuat posisinya sebagai pionir dalam pengembangan budaya akademik digital dan etika informasi di tingkat nasional maupun internasional. (din)

Persetujuan Tiga Raperda, Wujud Komitmen terhadap Tata Kelola dan Pembangunan Daerah

CIREBON — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan legislasi daerah pada Kamis (17/7/2025). 

Dalam rapat tersebut, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis disetujui bersama, menandai komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat tata kelola serta pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tiga Raperda yang disetujui meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Cirebon, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Ketiganya dinilai sangat relevan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan strategis Kota Cirebon saat ini.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa persetujuan Raperda ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan semangat kolaboratif dalam menghadirkan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat. 

“Paripurna hari ini adalah bentuk nyata dari sinergi kita dalam mewujudkan regulasi yang lahir dari aspirasi publik, bukan dari ruang kosong,” ujarnya.

Raperda lalu lintas, menurut Wali Kota, diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi. 

Sementara pembentukan BPR Bank Cirebon menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil. Sedangkan Raperda Pertanggungjawaban APBD mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Proses penyusunan dua Raperda substansi tersebut telah melalui tahapan harmonisasi dan fasilitasi yang ketat, termasuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat. 

“Kami pastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Wali Kota.

Apresiasi pun disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Cirebon, terutama Panitia Khusus dan Badan Anggaran, yang telah bekerja keras selama proses pembahasan. 

“Terima kasih atas dedikasi dan kesungguhan seluruh pihak yang telah terlibat, termasuk tim teknis dari eksekutif,” tambahnya.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya tindak lanjut setelah persetujuan Raperda ini. Ia menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk segera menyiapkan langkah operasional dan regulasi turunan yang dibutuhkan, seperti Peraturan Kepala Daerah dan petunjuk teknis. 

“Perda bukan sekadar produk hukum, tapi harus hadir dalam bentuk layanan konkret yang dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.

Wali Kota mengingatkan bahwa kekuatan sebuah regulasi akan sangat bergantung pada pelaksanaannya. Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, kepemimpinan teknis, dan semangat birokrasi yang berorientasi pada hasil. “Mari pastikan bahwa kebijakan ini berdampak nyata dan positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga integritas dalam proses legislasi daerah. 

“Setiap Raperda yang disusun dan disahkan adalah bagian dari amanah publik yang tidak bisa kita abaikan. Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini menjadi bukti bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah dan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang progresif dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat. (din)



Keuntungan Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi IEU-CEPA

JAKARTA – Pemerintah Indonesia baru saja menyepakati kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Apa saja keuntungan Indonesia dari kerja sama strategis ini?

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal menyampaikan, salah satu dampak positif utama dari IEU-CEPA adalah potensi peningkatan ekspor Indonesia hingga 50% dalam tiga hingga empat tahun ke depan. 

Hal ini dimungkinkan karena sekitar 80% produk unggulan Indonesia—seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, dan produk pertanian—akan mendapat bebas tarif atau preferensi tarif di pasar Eropa.

Dampak turunannya adalah penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertanian dan perikanan, serta jasa profesional dan logistik. “Potensi penyerapannya bisa mencapai satu juta tenaga kerja,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (17/7).

Keuntungan lainnya adalah dukungan terhadap pengembangan ekonomi hijau. IEU-CEPA diharapkan mempercepat investasi dan pertumbuhan di sektor energi terbarukan, industri hijau, serta pertanian berkelanjutan. Ini merupakan langkah penting dalam transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

“Kita bisa leverage kapasitas institusional untuk memenuhi standar Uni Eropa, baik dalam hal lingkungan, kelembagaan, maupun tata kelola,” jelas Fithra. “Hal ini akan memperkuat governance dan mempercepat transformasi menuju ekonomi berkelanjutan.”

Kemitraan ini juga diyakini akan meningkatkan daya saing industri nasional. Standar IEU-CEPA yang tinggi membuka peluang alih teknologi dan peningkatan standar produksi di dalam negeri.

“Ini menciptakan sinyal positif dan bandwagon effect, tidak hanya untuk investasi dari Uni Eropa tapi juga dari negara-negara lain yang melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang memenuhi standar internasional tertinggi,” ujar Fithra.

Selain memperkuat pasar utama, perjanjian kerja sama IEU-CEPA juga membuka peluang untuk ekspansi ke pasar-pasar baru yang selama ini belum tergarap secara optimal. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang Uni Eropa, sementara Uni Eropa merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia.

“Jadi dengan perluasan pasar yang sifatnya belum optimal itu bisa meningkatkan peluang ekspor kita juga ke luar negeri. Jadi tidak tergantung atau terkonsentrasi ke satu negara saja,” katanya.

Penandatanganan exchange letter yang menjadi pedoman akselerasi perjanjian IEU-CEPA dilakukan pada Minggu, 13 Juli 2025, usai pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kantor Pusat Uni Eropa, Berlaymont Building, Brussel.

Dokumen ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič. (din)

Jelang Ujian, UIN Siber Cirebon Gelar Technical Meeting PJJ Secara Daring

CIREBON, FC – Menjelang pelaksanaan ujian Computer Based Test (CBT) dan wawancara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh (S1 PJJ) UIN Siber Cirebon menggelar technical meeting secara daring pada Rabu, 16 Juli 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh panitia, pengawas, serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Technical meeting tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan teknis dan pemahaman bersama menjelang pelaksanaan ujian yang akan berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025.

Ujian akan dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi CBT pada pukul 08.30 WIB, dan dilanjutkan dengan sesi wawancara pukul 13.00 hingga 16.00 WIB.

Dalam sambutannya, Kepala UPT PJJ UIN Siber Cirebon, Dr. Muslihuddin, M.Ag, menekankan posisi strategis kampus sebagai pelopor pendidikan tinggi berbasis teknologi dalam lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama.

“UIN Siber Cirebon adalah PTKIN pertama yang menyelenggarakan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Ini bukan hanya metode pembelajaran, tapi bagian dari visi besar transformasi pendidikan tinggi keislaman di era digital,” ujar Muslihuddin.

Ia menambahkan, sistem PJJ yang dikembangkan memberikan fleksibilitas maksimal kepada mahasiswa, memungkinkan mereka mengikuti perkuliahan dari mana saja tanpa harus hadir secara fisik di kampus.

“Efisiensi waktu dan fleksibilitas ritme belajar membuat mahasiswa bisa mengatur sendiri waktu belajarnya. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih personal, efektif, dan efisien,” lanjutnya.

Muslihuddin juga menegaskan bahwa PJJ di UIN Siber Cirebon tidak hanya menekankan pada kemajuan teknologi, tetapi juga integrasi nilai-nilai keislaman. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencetak generasi pembelajar yang adaptif sekaligus berakhlak mulia.

“Melalui PJJ, kami ingin membentuk generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tapi juga memiliki nilai spiritual dan etika Islam yang kuat,” pungkasnya.

Dengan komitmen tersebut, UIN Siber Cirebon terus mengukuhkan perannya sebagai pionir dalam pendidikan tinggi berbasis digital yang inklusif dan bernilai. (Nur)

Sesi Terakhir SPMB Mandiri UIN Siber Cirebon 2025 Berakhir, Warek I Monitoring

 

CIREBON, FC – Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Mandiri Reguler Tahun Akademik 2025/2026 di UIN Siber Cirebon resmi berakhir pada Rabu sore, 16 Juli 2025. Sesi kelima yang juga menjadi penutup rangkaian seleksi selama dua hari ini berlangsung di Gedung M, yang dikenal sebagai Gedung Siber Lama.

Sebanyak 400 calon mahasiswa baru ambil bagian dalam proses seleksi yang terdiri dari tes CBT dan wawancara. Sesi terakhir ini menjadi penentu akhir bagi para peserta yang telah melewati tahapan seleksi ketat di lingkungan kampus berbasis digital tersebut.

Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si, melakukan monitoring langsung jalannya seleksi bersama Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik, Zainal Arifin, S.Ag

Menurut Ayus, monitoring bukan sekadar agenda formal, tetapi bagian dari komitmen menjaga kualitas dan transparansi dalam penerimaan mahasiswa.

“SPMB adalah pintu gerbang pertama bagi calon mahasiswa. Kami ingin mereka mendapatkan kesan awal yang positif: pelayanan yang ramah, sistem yang profesional, dan suasana yang mendukung,” ujar Ayus di sela-sela monitoring.

Ia pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan tim teknis yang telah bekerja maksimal selama dua hari penuh. “Keberhasilan seleksi ini adalah hasil kerja sama solid lintas unit kerja,” tambahnya.

Sementara itu, Zainal Arifin yang menjadi ujung tombak pelaksanaan teknis seleksi menyebut sesi kelima sebagai momen krusial.

“Kami berusaha menjaga konsistensi kualitas layanan dari awal hingga akhir. Tim kami terus menjaga tempo dan semangat kerja sampai sesi terakhir,” jelasnya.

SPMB Jalur Mandiri Reguler 2025 menjadi ajang penting bagi UIN Siber Cirebon untuk menunjukkan kemampuannya menyelenggarakan layanan akademik berbasis teknologi dan nilai-nilai keislaman. Kampus ini terus mengembangkan ekosistem pendidikan digital yang inklusif dan humanis.

Dengan selesainya sesi kelima, seluruh proses seleksi jalur mandiri tahun ini resmi ditutup. Selanjutnya, panitia akan masuk ke tahap evaluasi dan pengolahan hasil untuk menentukan calon mahasiswa terbaik yang siap menjadi bagian dari perjalanan akademik di UIN Siber Cirebon. (Ara)

Momen Rekonsiliasi Pers Nasional : Kapolri Dukung PWI Segera Bersatu Jelang Kongres Agustus 2025

JAKARTA - Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dijadwalkan pada 29–30 Agustus 2025 di Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan dukungan penuh agar PWI segera kembali bersatu. 

Dorongan itu disampaikan melalui Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Shandi Nugroho, usai menerima audiensi panitia kongres di Mabes Polri, Selasa (15/7/2025).

“Pak Kapolri selalu menanyakan, kapan PWI akan kembali bersatu? Ini menunjukkan perhatian dan kepedulian beliau terhadap eksistensi dan soliditas PWI sebagai mitra strategis Polri,” ujar Irjen Shandi.

Audiensi tersebut dihadiri jajaran Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Kongres PWI. Hadir di antaranya Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh, Ketua OC Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane, serta beberapa tokoh seperti Totok Suryanto, Tb Adhi, Musrifah, dan Herwan Pebriansyah.

Polri memandang PWI sebagai mitra penting dalam menjaga iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Shandi menegaskan bahwa dalam konteks dinamika internal PWI, semua pihak tetap dianggap sebagai rekan.

“Yang di sana teman, di sini juga teman. Kepedulian kita adalah agar PWI kembali bersatu dan kuat,” tegasnya.

Bentuk dukungan konkret Polri juga terlihat saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, di mana institusi kepolisian turut mengirim perwakilan ke dua lokasi perayaan yang diselenggarakan terpisah di Pekanbaru dan Banjarmasin.

Kongres PWI kali ini mengusung tema “Bangkit dan Bersatu”, yang diharapkan menjadi momentum besar untuk rekonsiliasi dan penyegaran organisasi. Wakil Menteri Kominfo Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya momen ini dalam membangun PWI yang lebih inklusif dan profesional, terutama di tengah tantangan era digital dan penyebaran disinformasi.

Sementara itu, Atal S. Depari selaku Wakil Ketua SC menegaskan bahwa kongres harus menjadi titik balik bagi PWI dalam mengembalikan marwah dan kepercayaan publik.

“PWI ke depan harus tampil lebih utuh, kuat, dan bermartabat sebagai pilar keempat demokrasi Indonesia,” tegas Atal.

Sejauh ini, panitia kongres telah melakukan serangkaian audiensi ke berbagai lembaga negara, seperti Kementerian Hukum dan HAM, TNI, dan Kominfo, untuk memperkuat legitimasi dan sinergi lintas sektor.

Dengan dukungan penuh dari Polri dan keterlibatan aktif berbagai pihak, Kongres PWI 2025 diyakini akan menjadi ajang penting untuk memperkuat kembali jati diri PWI—sebagai rumah besar para jurnalis dan garda depan kebebasan pers di Indonesia. (Nur)