Sebanyak 395 Orang Dinyatakan Lulus Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

CIREBON, FC - Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar pengukuhan guru profesional program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, Sabtu (8/1/2022).

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Dr H Farihin MPd menjelaskan, dari 484 peserta yang mengikuti program PPG Dalam Jabatan tahun 2021 di LPTK IAIN Syekh Nurjati cirebon, sebanyak 395 peserta di antaranya dinyatakan lulus.

“Alhamdulillah 395 orang dinyatakan lulus dengan presentase 80,5 persen,” katanya saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Sementara, lanjut Farihin, sebanyak 94 peserta lainnya dinyatakan belum lulus. “Bukan tidak lulus. Pada saatnya mereka akan lulus, saya yakin itu. Mereka diberi kesempatan untuk mengulang selama 3 tahun,” imbuhnya.

Farihin mengungkapkan, angka kelulusan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019, yaitu dengan tingkat kelulusan 78 persen. “Jadi ada kenaikan dua digit dan (tahun depan) sebenarnya kita siap jika ada seribu peserta (PPG Dalam Jabatan),” ujarnya.

Farihin menegaskan, LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki 2 target, yaitu menjadi LPTK dengan tingkat kelulusan tertinggi dan menjadi LPTK dengan sistem terbaik.

“Target kita yaitu menjadi LPTK dengan lulusan tertinggi, targetnya 90 persen. Sekarang sudah 80,5 persen, tinggal 9,5 persen lagi. Sedikit lagi lah,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg mengungkapkan, peserta yang mengikuti PPG Dalam Jabatan ini dengan masa pengabdian menjadi guru yang bervariasi, yaitu ada yang sudah mencapai 20 tahun hingga 30 tahun.

“Ini adalah sesuatu keikhlasan yang tidak serta merta tumbuh, tetapi secara gradual dan alamiah untuk memberikan pencerahan intelektual, spiritual, dan emosional kepada anak didik,” tuturnya.

Read More

Pemda Kota Cirebon Mulai Cetak Secara Massal SPPR PBB

FOKUS CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mulai mencetak secara massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H. mengatakan, cetak massal SPPT PBB-P2 merupakan bentuk dari kesiapan Pemda Kota Cirebon untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. 

“Sama-sama kita ketahui, salah satu sumber (pembiayaan) untuk membangun kota ini adalah dari sektor pajak,” ungkap Azis saat menghadiri launching cetak massal SPPT PBB-P2 di kantor BPKPD, Jumat (7/1/2022).

“Jadi, cetak massal SPT PBB-P2 ini untuk mempercepat masyarakat tahu, berapa pajak yang harus dibayarkan atas kepemilikan tanah dan bangunan,” tambahnya.

Azis berharap, melalui cetak massal SPPT PBB-P2 yang kemudian dibagikan kepada wajib pajak, dapat mempercepat pembayaran pajak. Tidak harus menunggu masa jatuh tempo.

“PR (pekerjaan rumah, red) kita bagaimana mengedukasi masyarakat Kota Cirebon untuk taat pajak. Dengan begitu, akan membantu pembangunan di Kota Cirebon,” tuturnya.

Setelah dicetak massal, sambung Azis, selanjutnya SPPT PBB-P2 akan didistribusikan melalui kecamatan, kelurahan, termasuk RW. “Sekaligus menginformasikan kepada masyarakat untuk cepat membayar pajak. Jangan ditunda,” kata Azis.

Pemda Kota Cirebon juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak melalui layanan online. “Sekarang cepat, karena semua bisa dilakukan melalui online,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Arif Kurniawan, S.T. menjelaskan, pihaknya pada tahun ini mencetak sebanyak 82 ribu SPPT PBB-P2. “Setelah tercetak semua langsung dibagikan ke wajib pajak,” katanya.

“Target tahun ini Rp.30 miliar. Mudah-mudahan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun ini lebih baik atau lebih tinggi dari tahun lalu,” katanya. (Heri)

Read More

DPRD Kota Cirebon Sarankan Agar Optimalisasi Pengelolaan Air Bersih Non Pipa

CIREBON, FC – Kesulitan akses layanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Giri Nata di beberapa wilayah di Kota Cirebon perlu diatasi segera. DPRD Kota Cirebon menyarankan agar optimalisasi pengelolaan air bersih non-pipa.

Seperti disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ahmad Syauqi SSy MH saat mengikuti rapat kerja Komisi II bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Jumat (7/1/2022), di ruang rapat utama Griya Sawala gedung DPRD.

Syauqi mendukung, jika DPUTR menjalankan kewenangan pengelolaan maupun pengawasan terhadap penggunaan air bersih yang bersumber dari sumur artesis.

Sejauh ini, pengelolaan sumur artesis masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Menurut Syauqi, jika DPUTR dapat mengoptimalkan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya dukungan anggaran dari APBD.

“Kalau itu bisa dikelola DPUTR, bisa lebih maksimal karena bisa dianggarkan APBD untuk perawatan dan pengelolaannya,” kata politisi PKB itu.

Menurutnya, optimalisasi sumur artesis bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat atas kesulitan akses air bersih dari jaringan milik Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

“Kami berharap dapat dimaksimalkan oleh DPUTR, agar masyarakat bisa merasakan air dari sumber artesis. Karena saat ini operasional masih dikelola warga,” kata Syauqi.

Selain itu, Syauqi juga menyoroti beberapa program kerja DPUTR yang bersinggungan dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Ia menyarankan agar kedua dinas tersebut berkoordinasi, sehingga tidak ada tumpang tindih program.

“Ada beberapa anggaran DPRKP yang dinilai secara pekerjaan hampir sama dengan DPUTR. Salah satunya perbaikan jalan dan sarana drainase dikerjakan oleh DPRKP,” terangnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi II juga memberikan masukan dan saran terkait rencana kerja DPUTR pada 2022. Diharapkan, semua program kerja dapat direalisasikan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengatakan, salah satu program prioritas pihaknya pada tahun ini ialah perbaikan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem non-pipa.

Selanjutnya, program kerja lain tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu, kegiatan perbaikan sarana dan prasarana jalan, penataan lingkungan, saluran, dan program pembangunan infrastruktur lainnya.

“Banyak masukan dan saran yang kami terima. Pada dasarnya komisi II mendukung program kami. Kami berharap di triwulan pertama tahun ini, program kegiatan bisa mulai dikerjakan,” katanya. (Olan)

Read More

Usung Visi Majukan Organisasi, Umar dan Omar Terpilih Menjadi Ketua SEMA dan DEMA FUAD Periode 2022-2023

FOKUS CIREBON - Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah menggelar kegiatan  MUSEMA dan MUDEMA bertempat di  gedung IAIN Cirebon Center, Kamis, (06/01/2021).

Pada kegiatan ini, acara dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan Mahasiswa Fakultas (PPMF). Unsurnya  terdiri dari beberapa mahasiswa dan dilakukan melalui proses seleksi terlebih dahulu. 

Ketua PPMF, Rozak menyatakan acara ini dilaksanakan bertujuan untuk memilih calon Ketua Senat Mahasiswa dan Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. 

"Calon SEMA sebanyak 15 orang dan 3 Pasang calon DEMA dari beberapa jurusan yang ada di FUAD. Kemudian, 

pendaftaran calon sesuai mengikuti Peraturan Organisasi yang sudah ada," jelasnya.

Terkait ini, kata Rozak, para calon mengikuti syarat calon pemilih dan kelengkapan administrasi di dalam Peraturan Organisasi. Kelengkapan administrasi seperti mengisi formulir, Kartu Tanda Mahasiswa, KTP, foto 3x4 (merah), surat pernyataan mencalonkan dan daftar riwayat hidup.

Rozak juga menjelaskan, calon terpilih ialah Umar Sharifudin sebagai Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) dan pasangan Omar Qad Panity dan Ariq Rifki Mustofa selaku Ketua dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah periode 2022-2023. 

Sebagai pasangan terpilih Omar Qad Panity selaku Ketua DEMA berharap pada masa jabatannya 2022-2023 memiliki harapan kepada kepengurusan baru agar solid dan sesuai dengan rencana. 

"Harapan semoga pengurus yang baru sesuai dengan rencana, rencana terbaik dari Allah. Semoga visi dan misi dapat tercapai terus juga mendapatkan pengurus yang solid, sesuai ekspektasi dan dapat menebar kebaikan," ungkapnya. (Red/Rizka SZ)

Read More

DPRD Nilai Kota Cirebon Perlu Perda terkait Tanah Timbul

CIREBON, FC – Persoalan tanah timbul di kawasan pesisir Kota Cirebon perlu diselesaikan secara komprehensif. Salah satunya melalui regulasi berupa peraturan daerah (perda).

Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Cirebon di ruang Serbaguna gedung DPRD, Jumat (7/1/2022).

Komisi I DPRD dan Kantah Kota Cirebon sepakat agar persoalan tanah timbul bisa ditangani melalui regulasi di tingkat daerah berupa perda. Sebab, dalam rapat tersebut menyinggung terkait salah satu kendala BPN ketika menangani tanah timbul.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti SH mengatakan, tanah timbul merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi Pemkot Cirebon. Bahkan, lanjut Endah, kebutuhan adanya perda tentang tanah timbul sempat mencuat pada beberapa tahun lalu.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah, red) soal perda tanah timbul. Ini perlu dilakukan agar tidak menjadi masalah di masyarakat. Kami akan berusaha,” kata Endah usai memimpin rapat.

Endah menambahkan, Komisi I bakal menyampaikan usulan mengenai perlunya raperda yang mengatur tentang tanah timbul ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.

Senada dengan Endah, Harry Saputra Gani juga mendukung tentang adanya perda tanah timbul. Anggota Komisi I yang juga ketua Fraksi Nasdem itu mengatakan, peraturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah timbul akan diusulkan Komisi I sebagai raperda.

“BPN tadi menyampaikan sering menemui kebingungan untuk memutuskan (soal sertifikasi tanah timbul). Sehingga, BPN merekomendasikan tentang adanya dasar hukum di daerah tentang tanah timbul,” katanya.

Sementara itu, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Anang Hendri Prayogo mengatakan, pihaknya mendukung agar adanya peraturan di tingkat daerah tentang penguasaan dan penggunaan tanah timbul. Hal ini dilakukan agar lebih tertib.

“Status tanah jelas milik negara. Mekanisme memperolehnya harus diteliti lebih dalam. Ada yang menguasai tanah selama puluhan tahun, tapi pemda belum mengatur,” kata Anang.

Dalam rapat tersebut juga disinggung soal kendala Kantah Kota Cirebon dalam mengejar target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa faktornya adalah pengajuan sertifikasi tanah ganda, sengketa lahan dan lainnya. Rapat tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd. (din)

Read More