Pemkot Cirebon Dukung Literasi Budaya dan Profesi Untuk Anak Usia Sekolah

CIREBON, FC – Dukungan tersebut diberikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., usai menghadiri dan menandatangani launching Literasi Budaya dan Profesi Cirebon di halaman Balai Kota Cirebon, Rabu (25/5/2022).

“Ada launching literasi budaya dan profesi dari Dinas Budpar Kota Cirebon ini luar biasa,” ungkap Agus. 

Pemda Kota Cirebon, lanjut Agus, mendukung terhadap program ini. “Kami apresiasi Dinas Budpar untuk bisa terus memperkenalkan budaya dan profesi dari anak usia dini,” ujarnya.

Selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berlangsung dua tahun, anak-anak semakin akrab dengan dunia digital. Hampir setiap hari mereka berkecimpung dengan gawai.

Melalui literasi budaya dan profesi ini, diharapkan bisa membuka wawasan anak-anak. Selain mengenai budaya dan cagar budaya yang ada di Kota Cirebon, mereka juga bisa mengenal beragam profesi yang ada sekarang.

“Anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya ingin jadi youtuber, influencer. Bagus, tapi masih ada bidang lainnya,” katanya.

Untuk itu, Agus meminta dukungan dari semua pihak untuk bisa mengenalkan profesi kepada anak-anak sejak dini. “Kalau ada permintaan kunjungan, mohon bisa dibuka pintu seluas-luasnya untuk mereka,” tutur Agus.

Misalnya saat mengunjungi Arhanud, sambung Agus, mereka bisa dibawa ke gudang persenjataan dan mengenal beragam persenjataan yang dimiliki oleh TNI tersebut. “Kami harapkan kegiatan ini tidak berakhir disini,” katanya.

Namun justru menjadi program yang berkelanjutan untuk anak didik yang ada di Kota Cirebon. Program ini, imbuh Agus, juga bisa menjadi salah satu kegiatan untuk pemulihan ekonomi di Kota Cirebon.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, S.Sos., menjelaskan launching program literasi budaya dan profesi ini ditujukan untuk siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA bahkan hingga perguruan tinggi.

“Program ini merupakan kolaborasi Budpar dengan industri pariwisata, keraton, karang taruna, himpunan pramuwisata Indonesia termasuk didukung penuh oleh TNI dan Polri serta instansi vertikal lainnya,” ungkap Agus Sukmanjaya.

Dijelaskannya, selama ini anak-anak didik di Kota Cirebon lebih banyak melakukan kunjungan keluar daerah. “Padahal di sekitarnya masih banyak yang belum tergali,” katanya.

Untuk itu, program ini dirancang secara soft namun berkesan. Saat menuju ke keraton misalnya, anak-anak akan diberikan edukasi sejarah nama-nama jalan di Kota Cirebon.

“Kenapa diberi nama jalan Siliwangi, sejarah jalan Karanggetas. Itu kita berikan edukasi,” katanya.

Nantinya saat tiba di keraton pun anak-anak tidak hanya akan mengenal bangunan keraton yang bersejarah namun juga ada kegiatan lainnya seperti latihan menari, menulis huruf Cirebon dan program edukasi lainnya.

“Budpar merancang sistem nanti teknisnya dilakukan oleh teman-teman dari industri pariwisata,” tutur Agus Sukmanjaya.

Hari ini sebanyak 457 siswa dari 4 sekolah secara perdana turut serta pada kegiatan literasi budaya dan profesi. Mereka mendatangi Balai Kota Cirebon, gedung negara, bandara Cakrabuana serta tiga keraton di Kota Cirebon.

Menggunakan 15 kendaraan, mulai dari Citros hingga truk dan bus milik TNI dan Polri anak-anak tersebut diperkenalkan terhadap beragam budaya dan profesi yang dikunjungi. (Indah)

Read More

Sukma Yudistira, Mahasiswa KPI, Lulus Sarjana Dengan Predikat Terbaik

Sukma Yudistira, S.Sos saat berfose bersama kedua orang tuanya, usai mengikuti prosesi wisuda sarjana ke XXIV IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sukma merupakan satu lulusan KPI yang mendapat gelar sarjana dengan lulusan Predikat Terbaik.

CIREBON, FC - Rasa gembira terdengar riuh di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), FUAD Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon usai menggelar wisuda ke-XXIV di Swiss-Belhotel CSB. Selasa, (24/5/2022).

Pasalnya, pada wisuda sarjana gelombang I kali ini, terdapat satu mahasiswa bernama Sukma Yudistira S.Sos, yang lulus terbaik dari Jurusan KPI, Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwa (FUAD).

"Ya, dari 37 sarjana KPI yang lulus pada wisuda kemarin, Sukma adalah lulusan terbaik," ujar sejumlah mahasiswa KPI yang bangga dan bahagia atas raihan prestasi kesarjanaan tersebut.

Dijelaskan, dari 37 lukisan KPI yang dilantik sarjana pada wisuda ke XXIV, di antaranya 15 orang laki-laki dan 22 perempuan.

Saat ditanya usai menerima gelar sarjana, Sukma mengaku bahagia. Menurutnya, banyak proses dan rintangan yang harus ia lalui dan tentunya tidak mudah untuk mencapai gelar tersebut.

“Proses untuk itu semua bagi aku sulit, karena aku ngga punya basic keagamaan, ngga ngerti fiqih dan ulumul hadist,” ujar Sukma.

Tapi Sukma bukanlah sosok yang mudah menyerah pada keadaan, Ia terus berusaha sekuat mungkin untuk belajar dan menguasai keilmuan tersebut  

Semangat tinggi yang tumbuh dalam tekadnya tak pernah surut. Ia ingin seperti mahasiswa lainnya yang mengerti hal mengenai ilmu keagamaan, karena Sukma sendiri bukan berasal dari sekolah berbasis agama.

Lelaki yang dilahirkan di Kota Bekasi ini, juga tidak menyangka jika dirinya dinobatkan menjadi lulusan terbaik, karena menurutnya semasa kuliah pun hanya mengikuti alurnya saja. 

“Bahkan, nggak ada yang memotivasi aku, nggak ada yang buat aku you wanna be on top,” lanjutnya.

Sukma pun berpesan kepada adik-adik tingkatnya untuk memperbanyak relasi dan pengalaman mengenai magang dan intership, karena menurutnya organisasi saja tidak cukup, apabila kita ingin segera mendapatkan pekerjaan. Dan yang pasti, jangan mudah patah semangat, terus belajar dan kuasai ilmunya jika ingin sukses.

Ia juga berpesan kepada teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi.

“Jika lelah istirahat saja, dan jangan lupa berikan self reward atas apa yang telah kita lakukan” tutupnya. (Red/Eva)

Read More

Serahkan Bantuan Usaha, Bupati Harap Karang Taruna Lebih Partisipatif

CIREBON, FC - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag berharap Karang Taruna bisa terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan bupati usai menyerahkan secara simbolis bantuan Gerobak Souvenir dan Rombong Sepeda Motor di Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Rabu (25/5/2022).

Dijelaskan bupati, Karang Taruna sebagai organisasi yang banyak diisi oleh generasi muda harus bisa lebih aktif dalam membantu berbagai program pemerintah, khususnya dalam menyukseskan program kepada masyarakat. Disamping itu, Karang Taruna juga dituntut untuk bisa melakukan kegiatan yang berimbas langsung kepada kemajuan daerah.

"Generasi muda ini harus bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik, sehingga saya harapkan lebih banyak lagi kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar bupati.

Di samping itu, contoh yang baik telah dilakukan oleh Karang Taruna pada saat ini dengan memberikan gerobak souvenir dan rombong motor kepada pelaku usaha. Diharapkan, bantuan yang diserahkan kali ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan.

"Manfaatkan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat. Penerima juga harus lebih rajin lagi berusaha dan berinovasi untuk meningkatkan pendapatannya," terang bupati.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon, Eka Wildanu sebut bantuan kali ini merupakan bentuk kerja sama antara Karang Taruna dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dijelaskannya, masa Pandemi Covid-19 yang belakangan terjadi, berimbas pada sektor perekonomian masyarakat.

"Kita melihat pengusaha kecil ini mengalami kendala, seperti sarana prasarana, permodalan dan marketing. Oleh karena itu, kita berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dan diberitahu ada program bantuan dari Kementrian Perdagangan, sehingga kami langsung mengusulkan," ujar Eka.

Dirinya juga bersyukur tahun ini sudah bisa mendapatkan bantuan, berupa 50 unit Gerobak Souvenir dan 50 unit Rombong Sepeda motor. Meskipun, dia mengatakan usulan yang diberikan jauh lebih banyak dari yang diterima.

"Kita mengusulkan 529 gerobak souvenir dan 64 rombong sepeda motor. Tetapi, alhamdulillah berkat doa dan dukungan semua pihak, tahun ini juga kita langsung mendapatkan 50 unit gerobak souvenir dan 50 unit rombong sepeda motor,"  tambahnya.

Terkait distribusi bantuan, Eka menjelaskan, unit gerobak souvenir akan disebar di 28 Kecamatan dan rombong sepeda motor akan diberikan di 16 Kecamatan. Bukan hanya itu saja, Eka juga memastikan Karang Taruna akan terus mengawal keberlangsungan dari bantuan yang diberikan.

"Akan kita kawal bantuan ini, agar jika ada masalah bisa langsung kita bantu. Intinya, kita ingin bantuan ini benar tepat sasaran dan terus dipergunakan oleh penerima untuk berusaha. Kita juga akan coba mengusulkan kembali bagi yang belum mendapatkan," tutupnya. (Bam)

Read More

Kendaraan Disita Leasing, Masyarakat Bisa Adukan Ke BPSK

CIREBON, FC – Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) fasilitasi sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman, S.I.P., M.Si., menjelaskan penyelesaian sengketa konsumen memang menjadi urusan pemerintah provinsi.

"Namun ada ketentuan pula bahwa pemerintah kabupaten dan kota diharapkan memfasilitasi minimal dari kesekretariatan,” tutur Iing usai mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon menerima kunjungan kerja Wali Kota Bontang, Rabu (25/5/2022).

Sebagai wujud berbagi peran dan memberikan dukungan terhadap pemerintah Provinsi Jabar, Pemda Kota Cirebon memfasilitasi sekretariat BPSK di lantai dua gedung DKUKMPP Kota Cirebon. “Sekretariatnya kami persiapkan di kantor kami, di lantai dua,” tutur Iing.

Dengan sekretariat BPSK diharapkan bisa membantu konsumen untuk mendapatkan keadilan. Setiap konsumen, lanjut Iing, berhak untuk mencari keadilan, terutama jika ada hak-hak mereka yang dilanggar.

“Misal jika ada motor atau mobil yang disita leasing. Nah konsumen bisa saja mengadukan dan mencari keadilan melalui BPSK,” tutur Iing.

Keberadaan sekretariat BPSK di daerah diharapkan bisa mempercepat proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di Kota Cirebon sehingga mereka pun tidak perlu jauh menyelesaikan sengketa ke Bandung.  

Seperti diketahui BPSK dibentuk berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK merupakan badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Ada pun tugas dan wewenang BPSK di antaranya melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen mengenai terjadinya pelanggaran dan lainnya. (Dis)

Read More

Pemkab Cirebon Harus Intervensi Masalah Kemiskinan

CIREBON, FC - Pemkab Cirebon benar-benar serius dalam menangani masalah kemiskinan. Buktinya, hampir setiap waktu, baik Bupati, Wabup, maupun sekda turun ke setiap kecamatan. Untuk mengecek sejauh mana kecamatan serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan, terkait perkembangan verifikasi dan validasi (verval) faktual data.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) saat melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan TKPD di Kecamatan Pasaleman, Rabu (25/5/2022). Ayu berjanji, Pemkab Cirebon akan terus melakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan, supaya benar-benar tahu secara pasti masyarakat mana yang membutuhkan.

"Pemkab akan terus melakukan intervensi untuk program penanggulangan kemiskinan ini. Kalau tidak intervensi, berarti kami tidak serius dalam penanggulangan program kemiskinan ini," kata Ayu.

Ayu menyinggung, tentang masih banyaknya warga di Kabupaten Cirebon yang belum mempunyai KTP. Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh Camat untuk mempercepat program pembuatan KTP. Dia meminta bagi lansia yang belum mempunyai KTP, agar disediakan sarana supaya mereka bisa datang untuk melakukan perekaman.

"Bagi yang sehat, ya silakan datang sendiri ke kecamatan. Pelayanan KTP harus dipercepat, karena ini bagian dari pelayanan umum," ungkap Ayu.

Disisi lain, pemerintah setempat juga harus memperhatikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, harus ada data valid berapa sebetulnya jumlah pengangguran pada masing-masing kecamatan. Hal tersebut untuk mempermudah Pemkab menyediakan lapangan pekerjaan.

"Cirebon timur itu banyak pabrik, kalau masyarakat butuh pekerjaan, ya harus kita berikan. Jadi mengentaskan program kemiskinan itu bukan melulu diberikan bantuan uang, tapi lebih baik diberikan sarana untuk menghasilkan uang," papar Ayu.

Hal senada dikatakan Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno. Dari catatan yang ada, Kecamatan Pasaleman membutuhkan alat perekam KTP. Ditambah lagi, dengan kondisi wilayah yang cukup terpencil. Hal tersebut diperparah dengan data DTKS awal yang tembus diangka 14 ribu jiwa lebih.

"Kecamatan Pasaleman yang menarik adalah data DTKS. Setelah pemutakhiran bertambah menjadi 23 ribu jiwa lebih, namun KPM-nya ko bisa turun. Ini kan menarik sekali, dan tolong verval ulang datanya," ucap Sekda.

Rahmat juga memerintahkan, bagi yang sudah meninggal dan pindah daerah, segera datanya dicoret dari DTKS. Ini nantinya akan menjadi beban APBD Kabupaten. Sementara Kecamatan Pasaleman yang mendapatkan KIS jumlahnya 17 ribu jiwa lebih.

"Sedangkan jumlah penduduk Pasaleman yang dijamin pemerintah sebanyak 62 persen. Ini juga menjadi beban kabupaten. Saya harap semua data bisa diverval supaya semua valid," pintanya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono, cukup paham dengan semua persoalan yang dikeluhkan Camat Pasaleman. Dirinya meminta supaya verval data segera dilengkapi, agar semua persoalan sosial bisa tertangani.

"Intinya, banyak sekali persoalan sosial yang terjadi di Kecamatan Pasaleman. Dengan adanya verval yang sedang Dinsos lakukan, diharapkan persoalan bisa segera selesai." tukasnya. (Indah)

Read More