Komisi III Evaluasi Program Layanan Kesehatan Dinkes dan RSD Gunung Jati

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan dan RSD Gunung Jati selama 2024. Tak hanya itu, DPRD pun menyoroti rencana kerja pemerintah daerah mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat tahun 2025.

Saat rapat berlangsung, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf MPdI berkomitmen akan terus mengawasi program layanan kesehatan masyarakat. Di samping itu, Komisi III juga akan mengawal pagu anggaran agar tidak berubah pada renja 2025.

Mengingat, Dinas Kesehatan maupun RSD Gunung Jati menjadi SKPD terdepan yang bersentuhan langsung dengan fasilitasi kesehatan kesmasyarakat Kota Cirebon.

“Dari Dinkes tadi, memohon kepada kami agar anggaran yang sudah ditetapkan agar tidak berubah. Di samping itu, kami pun akan mengawasi rencana kerja Dinkes dan RSD Gunung Jati 2025,” kata Yusuf usai rapat di Griya Sawala, Kamis (3/10/2024).

Sebagai mitra kerja, Komisi III mengharapkan kepada Dinkes dan RSD Gunung Jati agar benar-benar menyelenggarakan layanan kesehatan agar lebih baik lagi.

Terlebih, layanan di tingkat Puskesmas hingga Posyandu memiliki peran untuk meningkatkan gizi bagi masyarakat, sebagai upaya pencegahan kekurangan gizi ibu dan anak.

“Tentunya, harapan kami, pimpinan yang memiliki kebijakan dalam mengatur anggaran dapat merespons hal tersebut secara baik,” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon H Hendi Nurhudaya SH menekankan adanya penambahan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas 24 jam.

Menurutnya, kesiapsiagaan tenaga kesehatan merespons kebutuhan masyarakat melalui layanan PSC 119 atau kegawatdaruratan medis masih perlu dioptimalkan.

“Sejauh ini, di Kota Cirebon belum ada puskesmas 24 jam, sehingga perlu pengkajian khusus berkaitan dengan hal tersebut agar dapat menjangkau layanan kesehatan masyarakat bagi masyarakat lebih optimal,” tutur Hendi.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr Siti Maria Listiawaty MM akan mengkaji kembali usulan dewan berkaitan dengan layanan kesehatan di Kota Cirebon.

Di lain sisi, Dinkes merasa terkendala dengan menurunnya pagu anggaran untuk tahun 2025. Di mana pada renja murni sebanyak 588 miliar, setelah masuk di KUA-PPAS menjadi 553 miliar.

“Tentu, hilangnya 31,5 miliar ini sangat berdampak. Salah satunya, untuk pengelolaan gizi masyarakat yang tadinya 7,4 miliar, tapi di 2025 menyusut menjadi 3,8 miliar,” tuturnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH, Wakil Ketua Komisi II Ana Susanti SE MSi, Wakil Ketua Komisi III Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III Ana Susanti SE MSi, M Fahmi Mirza Ibrahim SE, Indra Kusumah Setiawan AMd, Laurentia Mellynda, Rizki Putri Mentari SH, dr Tresnawaty SpB, Leni Rosliani SIP, Rinna Suryanti ST, dan Prisilia.

Read More

Kemenkumham Verifikasi Indikasi Geografis Batik Merawit Cirebon

KABUPATEN CIREBON - Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri audiensi pemeriksaan subtantif permohonan indikasi geografis (IG) batik tulis merawit Cirebon bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (3/10/2024) malam.

Sekadar diketahui, batik merawit Cirebon telah diajukan permohonan IG pada Februari 2023. Batik merawit melibatkan teknik luar biasa dalam penggoresan canting dengan malam panas, untuk menghasilkan detail garis yang halus.

Batik merawit menjadi salah satu produk kerajinan Cirebon. Kemenkumham saat ini tengah memverifikasi dokumen tentang batik merawit. Kemenkumham juga telah datang langsung ke Trusmi untuk mengecek batik merawit.

“Hari ini, kami berdiskusi dengan Kemenkumham beserta pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Cirebon. Salah satu yang dibahas tadi adalah batik merawit,” kata Wahyu Mijaya.

Wahyu juga tak menampik, Cirebon kaya akan keragaman seni dan budayanya. Selain batik merawit, lanjut dia, yang juga menjadi kajian adalah mangga roman ayu.

“Mudah-mudahan, selain batik merawit, berbagai keragaman lainnya juga bisa diangkat. Pada akhirnya nanti, hal ini bisa mengembangkan pariwisata di Kabupaten Cirebon,” ucap Wahyu.

Sementara itu, Pembina Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Batik Merawit, H Komarudin Kudiya mengatakan, batik merawit memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainya di Indonesia.

Ia optimis, batik merawit diakui Kemenkumham sebagai kekayaan intelektual Kabupaten Cirebon.

“Jika sekiranya nanti dapat, tentunya akan mendongkrak pemasaran batik Trusmi. Karena sudah pasti, kalau mendapatkan IG, itu artinya legalitas dari pemerintah, dari timnya datang untuk memverifikasi,” kata dia.

“Verifikasi administrasi dan juga secara fisiknya. Verifikasi dilakukan dua tahap. Pertama, verifikasi administrasi, kita semua sudah lengkap,” jelas Komarudin.

“Makanya, mereka datang untuk melakukan verifikasi kedua, substantif. Tampaknya, 100 persen sudah cukup,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Trusmi, yang turut menyambut kedatangan tim Kemenkumham saat memverifikasi batik merawit.

“Mudah-mudahan semua dilancarkan. Harapannya, tentu agar dapat mendongkrak pemasaran batik di wilayah Kabupaten Cirebon,” tukasnya. (Ara)

Read More

Mahasiswa BKI UIN Siber Cirebon Sukses Selesaikan PPL di Rutan Kelas I Cirebon

CIREBON, FC - Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan pengalaman praktis di bidang Bimbingan Konseling, sembilan mahasiswa semester 7 Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, atau dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), berhasil menyelesaikan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Rutan Kelas I Cirebon. 

Kegiatan ini berlangsung dari 26 Agustus hingga 27 September 2024 dan ditutup secara resmi pada hari Selasa, 01 Oktober 2024.

Mahasiswa yang mengikuti PPL ini antara lain Lailatus Saidah, Putty Hati Imany, Tiara Hoeroliyah Safitri, Dina Sulistiawati, Devy Fitriani, Fauziyah Nur Umamah, Leni Nurlaeni, Moh. Isro Mubarok, dan Andi Muhamad Amri. 

Mereka mendalami berbagai aspek layanan bimbingan dan konseling yang ada di Rutan Kelas I Cirebon, berinteraksi langsung dengan warga binaan, dan memahami dinamika kehidupan di dalam rutan.

Dr. Hj. Rina Rindanah, S.Ag., M.Pd., selaku pembimbing PPL, menyampaikan apresiasinya kepada pihak Rutan Kelas I Cirebon yang telah memberikan kesempatan bagi para mahasiswa BKI untuk menjalani praktik lapangan. 

“Kegiatan PPL ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman dan pengalaman praktis terkait kegiatan bimbingan konseling di lapangan. Ini sangat penting dalam mempersiapkan mereka menjadi konselor yang profesional,” ungkapnya. Ia juga berterima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada mahasiswa BKI selama pelaksanaan PPL.

Kepala Rutan Kelas I Cirebon, Reinhards Indra Pitoy, Bc. IP., S.H., turut mengapresiasi kontribusi mahasiswa BKI dalam kegiatan di rutan dan berharap ilmu yang didapat selama PPL dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. 

"Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan kepada warga binaan," ujarnya.

Andi Muhamad Amri, Ketua Kelompok PPL, juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan PPL dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Rutan Kelas I Cirebon beserta jajarannya. 

“Semoga ilmu dan pengalaman yang kami peroleh selama menjalani PPL ini dapat bermanfaat bagi kami dan dapat diaplikasikan dalam dunia kerja di masa mendatang,” ujarnya.

Sebagai perwakilan peserta, Lailatus Saidah dan Tiara Hoeroliyah Safitri juga menyampaikan pengalamannya selama melaksanakan PPL di Rutan Kelas I Cirebon. 

“Kami banyak belajar tentang berkonseling dengan warga binaan, peraturan-peraturan yang ada di rutan, apa perbedaan rutan dan lapas, sistematika pelayanan kunjungan, bimbingan mental kerohanian, administrasi dan juga perawatan,” ujarnya.

Praktek Pengalaman Lapangan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang sangat penting bagi mahasiswa BKI dalam meningkatkan kompetensi mereka di bidang bimbingan konseling, serta memperkuat kemampuan untuk berkontribusi secara nyata dalam masyarakat. 

Dengan berakhirnya kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk menjadi konselor profesional yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Read More

Pemerintah Kota Cirebon menggelar Rapat Persiapan Evaluasi Smart City Tahap II Tahun 2024

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menggelar Rapat Persiapan Evaluasi Smart City Tahap II Tahun 2024 di Ruang Rapat Prabayaksa Setda Kota Cirebon pada Senin, 30 September 2024. 

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: B-1125/DJAI/AI.01.02/09/2024 mengenai Undangan Mengikuti Evaluasi Tahap II. Pemerintah Kota Cirebon terpilih sebagai salah satu dari dua ratus empat puluh satu (241) Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Gerakan Menuju Kota Cerdas.

Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, M. Arif Kurniawan, S.T., yang menekankan pentingnya komitmen dari seluruh perangkat daerah. “Seluruh perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi Smart City harus berkomitmen dalam pelaksanaan survei secara serius dan profesional,” tegasnya.

Dalam pembukaan acara, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon menyampaikan agenda pelaksanaan survei Program Smart City. Ia menjelaskan bahwa survei akan dilakukan melalui pengisian kuesioner di Google Form, yang dimulai dari tanggal 1 hingga 14 Oktober 2024. 

“Pada tanggal 8 Oktober 2024, kami akan melakukan evaluasi perkembangan survei dengan target minimal pencapaian 50%,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa finalisasi survei enam dimensi Smart City dijadwalkan pada tanggal 15-18 Oktober 2024, kemudian diikuti dengan pengunggahan dokumen antara tanggal 18 hingga 22 Oktober 2024.

Kepala Bidang Layanan e-Government, Eka Purnomo Sidik, M.Pd., memberikan pemaparan mengenai pola survei yang digunakan. Ia menyampaikan lebih lanjut terkait survei Smart City 2024 yang tetap menggunakan sistem sebelumnya, yaitu melalui Google Form sebagai media pengumpulan data. 

“Survei ini mencakup enam dimensi Smart City, dengan tiga subdimensi di setiap dimensi,” ujarnya.

Berdasarkan arahan Kemenkominfo RI melalui sosialisasi secara daring, setiap subdimensi memerlukan 50 responden. Total terdapat 18 program atau kegiatan yang akan disurvei, dan hanya program atau kegiatan yang telah tercantum dalam Masterplan Smart City Kota Cirebon yang akan dijadikan objek survei. 

“Tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur sejauh mana masyarakat mengenal dan memahami program atau kegiatan Smart City di Kota Cirebon sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Rapat ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dan memastikan proses evaluasi berjalan sesuai rencana guna mendukung implementasi program Smart City di Kota Cirebon, serta mewujudkan visi kota cerdas yang lebih baik bagi masyarakat. (nur)

Read More

Audit Mutu Internal Humas UIN Siber Cirebon Dorong Peningkatan Layanan Digitalisasi dan Informasi Publik

CIREBON, FC - Proses Audit Mutu Internal (AMI) yang digelar oleh Bagian Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atau yang dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), pada 24 September 2024 berlangsung dengan lancar dan produktif. 

Kegiatan ini diawali dengan paparan profil oleh tim humas dan publikasi, yang memaparkan kinerja, pencapaian, serta langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan untuk mendukung upaya digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan dokumentasi, publikasi, serta branding lembaga.

Audit Mutu Internal (AMI), yang berlangsung pada Selasa, 24 September 2024, bertujuan untuk menguji dan merekam kualitas layanan di bidang dokumentasi, publikasi, serta branding lembaga di perguruan tinggi secara sistemik dan independen. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan menghadirkan dua auditor berkompeten, yaitu H. Muhamad Maimun, MA.,M.Si, dan Wulandari, MA.,Hum.. 

Kehadiran kedua auditor ini disambut hangat oleh tim Humas, yakni Pranata Humas Ahli Muda H. Mohamad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I, Pranata Humas Pertama Oktavianus Bere, S.Sos., serta Bekti Sugiyono, S.Kom., Staf Humas.

H. Muhamad Maimun, MA.,M.Si, dalam perannya sebagai auditor, menekankan pentingnya AMI sebagai alat evaluasi dalam menjaga kualitas pelayanan publik, terutama di bidang dokumentasi dan publikasi. 

“Audit ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses layanan kehumasan dan branding lembaga di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat, transparan, dan berdaya saing,” jelasnya.

Proses audit dilanjutkan dengan sesi wawancara yang mendalam, pengecekan dokumen, dan peninjauan langsung terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim humas dan publikasi. 

Wulandari, salah satu auditor dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), memberikan apresiasi atas upaya progresif tim humas dan publikasi dalam mendigitalisasikan sejumlah dokumen penting, seperti majalah internal, laporan tahunan, dan publikasi lainnya. 

“Saya melihat tim humas telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek, menjadikan akses informasi lebih efisien dan modern,” ujar Wulandari.

Selain itu, Wulandari juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan konsistensi dalam digitalisasi, agar layanan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan tetap relevan dan up-to-date.

 “Digitalisasi bukan hanya sekadar mengubah bentuk dokumen menjadi digital, tetapi juga bagaimana informasi tersebut bisa diakses dengan mudah, cepat, dan akurat oleh para stakeholder, baik internal maupun eksternal,” tambahnya.

Para auditor berharap hasil audit ini dapat menjadi motivasi bagi tim humas dan publikasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk terus meningkatkan mutu layanan. 

Penekanan diberikan pada pentingnya melengkapi dokumen sesuai dengan standar Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang menjadi acuan dalam manajemen mutu di lingkungan perguruan tinggi.

H. Mohamad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I, selaku Pranata Humas Ahli Muda, menanggapi hasil audit dengan penuh semangat dan komitmen untuk terus berbenah. 

Menurutnya, proses audit ini memberikan banyak insight yang akan dijadikan pijakan dalam meningkatkan kualitas layanan. 

"Kami bertekad untuk memberikan informasi yang semakin akurat, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh stakeholder, sehingga peran kami sebagai jembatan informasi bagi institusi dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.

Dengan berakhirnya proses Audit Mutu Internal ini, Bagian Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon diharapkan semakin siap menghadapi tantangan era digital dan mampu memberikan layanan dokumentasi, publikasi, dan branding yang berkualitas tinggi, mendukung upaya institusi untuk meraih daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Read More