Pemkab Cirebon Targetkan Seluruh Desa Miliki Koperasi Merah Putih, Siap Dilaunching Juli 2025

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan seluruh desa di wilayahnya memiliki Koperasi Merah Putih.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, memastikan bahwa saat ini sebanyak 412 desa telah siap membentuk koperasi tersebut.

Kesiapan itu disampaikannya usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat di Ruang Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati yang akrab disapa Jigus ini, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis daerah dalam mendongkrak perekonomian desa.

Program ini akan dijalankan secara bertahap dengan fokus pada tiga aspek utama: pembentukan, pembangunan, dan pengembangan koperasi.

“Saat ini kita berada di tahap pembentukan. Pemerintah daerah sedang berupaya agar seluruh desa di Kabupaten Cirebon bisa menyelesaikan proses ini sebelum launching yang dijadwalkan pada bulan Juli mendatang,” ujar Jigus.

Menurut data terakhir, sudah 17 desa yang merampungkan pembentukan Koperasi Merah Putih. Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk melakukan percepatan di 395 desa lainnya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan para camat dan kepala desa.

“Kemarin baru 10, sekarang sudah 17 desa yang tuntas. Kita akan lakukan secara maraton pembentukan agar pada Juli nanti saat launching, semua desa sudah punya koperasi,” jelasnya.

Dengan 412 desa yang siap membentuk koperasi, Pemkab Cirebon menunjukkan komitmennya dalam membangun kemandirian desa melalui jalur ekonomi.

Launching Koperasi Merah Putih yang direncanakan pada Juli 2025 mendatang pun dipandang sebagai momen penting menuju babak baru pembangunan desa berbasis ekonomi rakyat.

Masyarakat pun diharapkan bisa turut aktif menjadi bagian dari koperasi, baik sebagai anggota maupun sebagai pelaku usaha lokal yang memanfaatkan layanan dan fasilitas yang disediakan.

“Insya Allah 412 desa siap. Kita optimis. Ini adalah ikhtiar bersama demi masa depan desa yang mandiri dan sejahtera,” ucapnya menambahkan.

Koperasi Merah Putih ini diharapkan bukan hanya menjadi simbol semangat kemandirian ekonomi desa, tapi juga menjadi instrumen konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan di wilayah pedesaan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menjanjikan dukungan penuh untuk keberhasilan program ini, termasuk dalam hal pelatihan, bantuan manajerial, serta akses ke pembiayaan dan pemasaran.

Para camat diminta untuk mengawal pelaksanaan di wilayah masing-masing dan memastikan setiap desa menyelesaikan proses pembentukan tepat waktu.

“Kita ingin ada warisan ekonomi baru dari desa. Jangan sampai koperasi hanya jadi pajangan, tapi betul-betul bisa jadi tempat berputarnya roda ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Dukung Temu Inklusi untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Temu Inklusi #6 yang diinisiasi oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Puncak kegiatan ini rencananya akan digelar di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, pada 2 hingga 4 September 2025 mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SIGAB Indonesia selaku penyelenggara.

Menurutnya, tema yang diusung dalam Temu Inklusi, yakni ‘Komitmen, Sinergi, Aksi, dan Kebhinnekaan untuk Indonesia Emas 2045’, merupakan pengingat penting bahwa inklusi adalah proses yang berkelanjutan.

“Tema ini menegaskan bahwa inklusi bukan hanya sebuah tujuan, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa,” ujar Imron.

“Kebhinnekaan harus menjadi fondasi, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk menerjemahkan komitmen ke dalam aksi nyata yang inovatif,” kata Imron dalam sambutannya di Gedung PGRI, Kecamatan Sumber, Rabu (8/5/2025).

Imron juga menyebut, kegiatan pada hari ini merupakan bagian awal dari rangkaian Temu Inklusi yang akan terus bergulir hingga puncaknya pada awal September.

Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi pemantik semangat membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih inklusif.

“Saya berharap, Temu Inklusi ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang inklusif, serta menjadi motivasi dan semangat untuk membangun masyarakat inklusif secara bersama,” tuturnya.

Lebih jauh, Imron menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah dalam membangun ruang-ruang berbagi praktik baik. Ia menyatakan, kegiatan ini juga dapat menjadi penguat gerakan difabel di Kabupaten Cirebon.

“Diharapkan juga dapat menjadi ruang berbagi praktik, baik antarorganisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mendorong kehidupan yang inklusif, serta menjadi penguat difabel pada gerakan difabel di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur PKPM Bappenas RI, Tirta Sutedjo, turut mengapresiasi penyelenggaraan Temu Inklusi. Even tersebut menjadi ruang untuk menguatkan beberapa indikator pembangunan inklusif dan RPJMN yang harus dicapai dalam pembangunan.

Salah satunya jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Serta jumlah difabel yang mendapatkan fasilitas dari ULD Bidang Ketenagakerjaan dan atau dari dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Menurut Tirta, tema Temu Inklusi sangat menarik dan dapat menjadi spirit untuk membangun inklusifitas di berbagai sektor.

Temu Inklusi juga penting untuk mendorong partisipasi difabel untuk memperkuat relevansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan nasional yang menjawab kebutuhan.

“Organisasi difabel, masyarakat, CSO diharapkan juga dapat berperan sebagai mitra strategis, serta penggerak inovasi pemberdayaan dan partisipasi penyandang disabilitas,” tandasnya dalam sesi sambutan.

Sementara itu, Direktur SIGAB Indonesia, M Joni Yulianto, menjelaskan bahwa sejak 2024 SIGAB Indonesia telah melangsungkan kerja sama bersama Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) dan Pemkab Cirebon.

Dalam kerangka program Strengthening Inclusion for Diffability equity and Rights (SOLIDER) melalui dukungan program INKLUSI-Kemitraan Australia dan Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, FKDC telah mendukung perintisan enam desa inklusif, tiga di Kecamatan Greged dan tiga di Kecamatan Lemahabang.

“Kami juga melakukan penguatan ULD Ketenagakerjaan, yang hingga saat ini ada 600 lebih tenaga kerja tersalurkan. Musrembang tematik yang dimulai oleh Bappelitbangda, dan itu semua menjadi bukti, Kabupaten Cirebon menuju pembangunan yang inklusif difabel,” jelasnya.

Joni menerangkan, Temu Inklusi telah berjalan selama 5 periode dan di periode ke-6 akan dilaksanakan di desa Durajaya.

Pemilihan Kabupaten Cirebon sebagai tuan rumah ditentukan melalui tahap asesmen yang dilakukan sejak Desember 2024 lalu.

Salah satu alasan kuatnya adalah telah banyak praktik baik, bukti baik bagaimana Kabupaten Cirebon mengimplementasikan pembangunan inklusif.

Joni melanjutkan, dalam mempersiapkan penyelenggaraan Temu Inklusi, pihaknya telah melangsungkan beberapa pertemuan, baik dengan FKDC, koordinasi dengan perangkat daerah yang difasilitasi Bappelitbangda, termasuk pembentukan panitia di bulan lalu.

“Harapannya, kepanitiaan yang telah terbentuk menjadi tim yang kuat dalam proses penyelenggaraan Temu Inklusi ke-6 ini,” katanya.

Ia juga menargetkan pada Temu Inklusi ke-6 ini dihadiri oleh 2.000 peserta, dengan harapan berdampak secara ekonomi bagi pemerintah desa yang menjadi lokasi penyelenggaraan Temu Inklusi.

“Ini menjadi ruang interaksi, belajar, menjadikan perbedaan itu bukan sekat, melainkan rahmat dari Tuhan,” imbuhnya. (din)

Read More

Wabup Jigus Serahkan Santunan untuk PMI Bermasalah

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyerahkan bantuan santunan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cirebon yang pulang dalam kondisi bermasalah.

Pada acara tersebut, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto dan berlangsung di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (8/5/2025).

Pria yang akrab disapa Jigus ini, ia menyampaikan apresiasi kepada Disnaker atas terlaksananya program ini. Ia menyebutkan, program tersebut merupakan satu-satunya di Indonesia yang memberikan santunan khusus bagi PMI bermasalah.

“Terima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan yang sudah memfasilitasi program ini. Ini adalah satu-satunya program di Indonesia yang memberikan santunan kepada PMI bermasalah, dan baru dilaksanakan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Selain itu, Jigus menyatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan perlindungan sosial, termasuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

“Kami sedang berusaha mensinkronisasi BPJS Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, agar seluruh warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan maksimal,” katanya.

Ia juga menyoroti upaya pemerintah untuk melindungi para nelayan di Kabupaten Cirebon. Dari sekitar 6.000 nelayan yang terdata, 3.000 di antaranya aktif melaut dan akan mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami hadir untuk memastikan jika terjadi sesuatu, masyarakat bisa mendapatkan bantuan yang layak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, memaparkan bahwa jumlah penempatan PMI asal Kabupaten Cirebon terus meningkat.

Pada 2023 tercatat sebanyak 10.545 orang, dan pada 2024 jumlahnya naik menjadi 11.420 orang, dengan mayoritas bekerja di sektor domestik (78,30 persen) dan sektor formal (21,70 persen), terutama di Taiwan.

“Dari segi ekonomi, remitansi para PMI ini sangat besar. Jika kita rata-ratakan, transfer mereka sekitar Rp5 juta per bulan, maka total remitansi pada 2024 mencapai sekitar Rp685 miliar,” jelas Novi.

Ia menambahkan, bahwa program perlindungan bagi PMI ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk periode 2025-2030, yang bertujuan memastikan perlindungan sejak pra-penempatan hingga purna tugas.

“Pada 2023, ada 47 PMI bermasalah yang difasilitasi, dan pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 67 orang,” pungkasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon dan Pemprov Komitmen Selesaikan Jalan Rusak di Wilayah Cirebon Timur

KABUPATEN CIREBON — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan perbaikan jalan rusak di wilayah Cirebon Timur akan segera dilakukan.

Kepastian ini disampaikan usai dirinya melakukan pembahasan langsung bersama Bupati Cirebon, Imron, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat yang digelar di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata, Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Dedi menyatakan, penyelesaian masalah jalan rusak akan dilakukan melalui skema pembagian anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Langkah ini merupakan solusi kolaboratif untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

“Anggaran sudah saya bagi dua. Sebagian ditanggung kabupaten, sebagian lagi dari provinsi,” tegas Dedi.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui tahapan yang terencana dan bertahap.

Saat menghadiri Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon sebelumnya, ia sudah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang fokus menyelesaikan persoalan jalan secara sistematis.

“Kan tidak mungkin, langsung beres semua dalam satu waktu. Harus ada tahapan-tahapannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai melakukan intervensi anggaran secara masif untuk membantu perbaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Ia menargetkan seluruh jalan kabupaten di Jawa Barat akan tuntas diperbaiki pada tahun 2027.

“Saya targetkan, 2026 kita mulai intervensi, dan 2027 seluruh jalan kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Cirebon, harus selesai diperbaiki,” tegasnya.

Ia juga menyebut, perbaikan infrastruktur jalan akan menjadi salah satu fokus utama dalam alokasi APBD Provinsi Jawa Barat dua tahun ke depan.

Bupati Cirebon, Imron, menyambut baik dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa koordinasi intens antara pihaknya dengan pemprov telah dilakukan, termasuk pemetaan titik-titik jalan rusak yang menjadi prioritas.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten sudah duduk bersama. Data jalan rusak, khususnya di Cirebon Timur, sudah ada di Dinas PUTR. Tahun depan, beberapa ruas akan mulai diperbaiki dengan bantuan dari provinsi,” ujar Imron.

Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini ada 37 ruas jalan di Cirebon Timur yang tengah dalam proses lelang untuk pelaksanaan perbaikan tahun ini.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pihaknya telah melakukan pergeseran anggaran sebagai upaya awal untuk menangani persoalan jalan.

“Kami tetap optimis. Dengan skema bertahap dan sinergi dengan provinsi, dua tahun ke depan kondisi jalan di Kabupaten Cirebon akan jauh lebih baik,” pungkas Imron.  (din)

Read More

Langkah Nyata Pemkab Cirebon Gapai Mimpi Jadi Daerah Sentra Nila

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan sektor perikanan air tawar.

Hal itu diwujudkan melalui penyerahan bantuan calon induk ikan nila kepada lima kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang dilaksanakan di Kantor DKPP Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menjelaskan bahwa bantuan tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang disalurkan melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi.

“Kelima kelompok pembudidaya ini merupakan kelompok binaan yang sudah terdaftar di DKPP Kabupaten Cirebon. Mereka menerima masing-masing satu paket bantuan berisi 400 ekor calon induk ikan nila,” ujar Erus.

Kelima Pokdakan penerima bantuan tersebut adalah Pokdakan Cantigi Sakti (Desa Karangsari, Kecamatan Weru), Pokdakan Lele Jaya Barokah (Desa Pangkalan, Kecamatan Plered), Pokdakan Usman Bin Affan (Desa Wiyong, Kecamatan Susukan), Pokdakan Tumaritis Indah (Desa Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi) dan Pokdakan Mina Balong Dalem (Desa Gumulung Lebak, Kecamatan Greged).

Erus menambahkan, calon indukan yang diberikan adalah jenis Ikan Nila Sakti, yang telah teruji kualitasnya karena dikembangkan menggunakan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta sistem traceability yang jelas.

“Ikan nila ini memiliki keunggulan dalam adaptasi lingkungan, pertumbuhan cepat, bisa dibudidayakan di air tawar maupun payau, serta kaya protein dan memiliki nilai jual yang tinggi,” jelasnya.

Menurut Erus, bantuan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan pembudidaya ikan lokal.

Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, ikan nila kini juga semakin diminati pasar ekspor, terutama dalam bentuk fillet ke Amerika Serikat dan negara lainnya. Hal ini membuka peluang besar bagi pembudidaya di daerah untuk meningkatkan skala dan kualitas produksinya.

“Dalam penyaluran kali ini, satu kelompok mendapatkan 400 calon induk ikan nila, dengan rincian 100 jantan, 300 betina,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, turut hadir juga Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan program semacam ini bisa terus berkesinambungan untuk perekonomian di Kabupaten Cirebon yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap ini akan menjadi berkesinambungan, bukan hanya untuk saat ini,” ujarnya

Ia berharap, ke depan Kabupaten Cirebon bisa menjadi sentra ikan nila dari hasil pembudidayaan yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Semoga bisa bermanfaat dan berkelanjutan, supaya ke depannya kabupaten Cirebon bisa menjadi sentra nila,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pokdakan Usman Bin Affan, Moh Ayub Assaba, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan tersebut.

“Alhamdulillah, kami merasa bersyukur mendapatkan bantuan ini. Semoga calon induk ikan yang diberikan benar-benar unggul dalam kualitas dan bisa memenuhi permintaan pasar,” ucapnya.

Ayub juga menyampaikan sejumlah harapan, antara lain agar bantuan semacam ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya.

“Kami berharap, jumlah bantuan ke depan bisa lebih besar dan merata ke lebih banyak kelompok. Selain itu, kami mohon dukungan dari pemerintah untuk memberikan subsidi pakan ikan dan sarana budidaya, agar bisa mengurangi beban produksi,” tambahnya.

Ke depan, DKPP Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis terhadap kelompok pembudidaya, agar dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen ikan budidaya di wilayahnya.

Ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong sektor perikanan sebagai penopang ekonomi lokal yang berkelanjutan. 

Read More