STIT Buntet Pesantren Siap Bertransformasi Menjadi IAI Buntet Pesantren

Ketua STIT Buntet Pesantren Sampaikan Komitmen Alih Status pada Wisuda Sarjana Angkatan II dan Dies Natalis ke-8

              

CIREBON, FC — Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Buntet Pesantren Cirebon semakin memantapkan langkah menuju transformasi kelembagaan menjadi Institut Agama Islam (IAI) Buntet Pesantren. Kesiapan ini disampaikan langsung oleh Ketua STIT Buntet Pesantren, Dr. KH. Fahad Achmad Sadat, M.E.Sy, dalam sambutannya pada acara Wisuda Sarjana Angkatan II dan Dies Natalis ke-8 STIT Buntet Pesantren, yang digelar di Graha Mbah Muqoyyim Buntet Pesantren, Cirebon.

Dalam sambutannya, Ketua STIT menegaskan bahwa proses alih status merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam berbasis pesantren yang unggul dan berdaya saing.

“STIT Buntet Pesantren telah mempersiapkan diri secara kelembagaan, akademik, dan sumber daya manusia untuk bertransformasi menjadi Institut Agama Islam. Langkah ini adalah bentuk ikhtiar kami dalam memperluas peran pesantren dalam dunia akademik dan pengembangan keilmuan Islam,” ujarnya dihadapan para wisudawan, dosen, dan tamu undangan.

Ketua STIT juga menjelaskan bahwa berbagai persyaratan administratif dan akademik telah dipenuhi, termasuk penambahan program studi baru, peningkatan kualifikasi dosen, serta penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan instansi pemerintah, dan swasta.

“Kami optimis, dengan dukungan penuh dari YLPI Buntet Pesantren, civitas akademika, dan masyarakat, cita-cita menjadi Institut Agama Islam Buntet Pesantren dapat segera terwujud,” tambahnya.

Momentum Wisuda Sarjana Angkatan II yang diikuti oleh  85]0 ulusan menjadi simbol kesiapan STIT Buntet Pesantren dalam mencetak generasi intelektual santru yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai pesantren. Acara ini juga dirangkaikan dengan peringatan "Dies Natalis ke-8", yang diisi dengan kegiatan keagamaan dan akademik seperti Sima’an Al-Qur’an dan seminar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam  Buntet Pesantren juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis ini.

“Transformasi menjadi Institut bukan sekadar perubahan nama, tetapi peningkatan kualitas dan tanggung jawab moral dalam mencetak generasi intelektual santri yang siap membangun bangsa,” tegas Dr. KH. Aris Ni'matulloh MAF, MSi..

Acara ini menegaskan komitmen STIT Buntet Pesantren untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam penguatan pendidikan Islam di Indonesia dengan keilmuan pesantren sebagai pijakannya.

Pada kesempatan itu hadir pula sesepuh Pondok Buntet Pesantren KH. Adib Rofiuddin Izza beserta Dewan Sepuh, Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA selaku Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag selaku Koordiantor Kopertais Wilayah II Jawa Barat sekaligus Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan alumni Buntet Pesantren, para Kyai dan Nyai, orang tua wisudawan dan masyarakat umum.

Read More

STIT Buntet Pesantren Gelar Wisuda Sarjana Angkatan II dan Dies Natalis ke-8: Wujud Komitmen Melahirkan Cendekiawan Santri Berintegritas

 

Prosesi Wisuda Sarjana Angkatan II, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon

CIREBON, FC  — Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Buntet Pesantren Cirebon menyelenggarakan Wisuda Sarjana Angkatan II, sekaligus memperingati Dies Natalis ke-8 pada ahad (11), bertempat di Graha Mbah Muqoyyim Buntet Pesantren.

Acara yang penuh khidmat ini dihadiri oleh civitas akademika, Direktur Diktis Kemenag RI, Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat, para wisudawan, keluarga, dan para kyai-nyai serta tamu undangan dari berbagai lembaga pendidikan.

Sebanyak 80 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan sebagai Sarjana Pendidikan (S.Pd.) setelah menempuh proses panjang dalam pembelajaran dan pengabdian. Prosesi wisuda dipimpin langsung oleh Ketua Senat STIT Buntet Pesantren, Dr. KH. Aris Ni'matulloh MAF, MSi, dengan didampingi anggota senat, pimpinan, dan para dosen.

Dalam sambutannya, Ketua STIT Buntet Pesantren menyampaikan bahwa momentum wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal pengabdian nyata di tengah masyarakat.

“Sebagai lulusan lembaga berbasis pesantren, para sarjana STIT Buntet diharapkan menjadi pendidik, dai, dan pemimpin umat yang berakhlak, berilmu, dan beramal. Nilai-nilai pesantren harus menjadi napas dalam setiap langkah pengabdian,” ungkapnya.

Perayaan Dies Natalis ke-8 turut dimeriahkan dengan berbagai rangkaian kegiatan akademik dan keagamaan, seperti "Sima’an Al-Qur’an", "seminar nasional pendidikan Islam", dan "penghargaan untuk dosen serta mahasiswa berprestasi". Kegiatan ini menjadi refleksi perjalanan STIT Buntet Pesantren dalam membangun tradisi keilmuan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

Salah satu wisudawan terbaik, Ramania Qurhana, dalam kesan pesannya menyampaikan rasa syukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar STIT Buntet Pesantren.

"STIT Buntet bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat menempa akhlak dan semangat pengabdian. Kami siap mengamalkan ilmu di masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Dengan mengusung tema "Membangun Generasi Intelektual Muslim yang Berakhlak dan Berdaya Saing”, acara wisuda dan dies natalis ini menjadi tonggak penting perjalanan STIT Buntet Pesantren dalam memperkuat peran pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Implementasi KUHP Baru, Siap Terapkan Pidana Kerja Sosial

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kejaksaan Negeri/Kota dengan para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. 

Kegiatan berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkot Bekasi, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/11/2025).

Kerja sama ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pidana kerja sosial, sanksi alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan mulai berlaku pada 2026. 

Melalui skema ini, Kejaksaan akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menempatkan terpidana pidana ringan dalam program pembimbingan di fasilitas umum, sebagaimana diamanatkan Pasal 65 huruf e KUHP 2023.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Hermon Dekristo menekankan pentingnya sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah. Ia mengatakan, paradigma hukum kini tidak lagi menitikberatkan pada pemenjaraan semata. 

"Kita harus membangun sistem hukum yang memulihkan, mendidik, dan menumbuhkan tanggung jawab sosial. Keberhasilan pidana kerja sosial membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan fasilitas, kegiatan, dan pengawasan pelaksanaannya,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memberikan apresiasi atas langkah pembaruan hukum pidana nasional ini, yang menurutnya sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat Sunda. 

“Tujuan hukum adalah membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pidana kerja sosial mengembalikan semangat tersebut, bahwa setiap pelaku masih memiliki kemanusiaan dan bisa diperbaiki,” ucap Deddy. 

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyediakan lapangan kerja sosial bagi mantan narapidana dan pelaku pidana ringan, melalui program padat karya, perbaikan drainase, dan pembersihan daerah aliran sungai, sehingga mereka dapat kembali produktif di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyambut baik langkah strategis ini.  Ia menilai, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, menegaskan komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang humanis, berorientasi pada keadilan restoratif, dan mampu mengembalikan pelaku pidana ringan ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Ia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak Lapas, Rutan, dan Kejaksaan Negeri  Kota Cirebon untuk memastikan implementasi KUHP 2023 dapat berjalan di Kota Cirebon. 

“Kami di daerah siap berkolaborasi dengan Kejaksaan untuk menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memberi ruang rehabilitasi dan nilai kemanusiaan. Narapidana yang selama ini berada di Lapas dan Rutan bisa kembali ke masyarakat dengan bekal kemampuan yang berguna,” ujarnya.

Acara ini juga menghadirkan penyerahan simbolis buku Desain Ideal Implementasi Sosial Service Order serta pemaparan dari PT Jamkrindo mengenai persiapan reintegrasi sosial bagi eks-pelaku pidana, sebagai bagian dari dukungan operasional pelaksanaan pidana kerja sosial di Jawa Barat. (din)

Read More

KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI, Dukung Penguatan Ekosistem Media Siber Nasional dan HPN 2026 di Banten

JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, KH. Ma’ruf Amin, resmi menjadi Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). 

Keputusan tersebut disampaikan dalam momen silaturahmi Pengurus Pusat SMSI ke kediaman beliau di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dan dihadiri jajaran pengurus pusat antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat, H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H. selaku Wakil Ketua Dewan Pakar, GS Ashok Kumar selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.

Kemudian, Ilona Juwita selaku Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital, RPS Aji Waskita selaku Bendahara Umum SMSI Pusat, Dyah Kristiningsih dari Departemen Administrasi dan Keuangan, Yoga Rifai Hamzah selaku Direktur Big Data, Hermanto selaku Direktur Humas dan Pemberitaan, serta dr. Nishal Dillon dari Media Crisis Center (MCC).

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab namun penuh makna tersebut, jajaran pengurus SMSI menyampaikan sejumlah agenda strategis organisasi, termasuk rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. 

KH. Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kiprah SMSI sebagai organisasi media siber terbesar di Indonesia. 

Ia menilai SMSI memiliki peran strategis dalam menjaga etika, moral, dan keseimbangan informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

“Media siber bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga pembentuk moral dan karakter masyarakat. Dalam era digital, media harus menjadi penjaga kebenaran dan penuntun akhlak publik. SMSI punya peran besar di situ,” ujar KH. Ma’ruf Amin. 

Menurutnya, dukungan moral dan spiritual menjadi bagian penting dalam menjaga arah media siber agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa dan nilai-nilai kebenaran. 

“Saya bersedia menjadi Ketua Dewan Penasehat SMSI agar bisa ikut memperkuat peran media siber yang sehat, profesional, dan berakhlak,” tambahnya.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kesediaan KH. Ma’ruf Amin mendampingi SMSI.

"Beliau adalah sosok ulama dan negarawan yang menjadi teladan moral bangsa. Kehadiran KH. Ma’ruf Amin memberi energi baru bagi SMSI untuk memperkuat marwah pers yang merdeka dan bermartabat,” ujar Firdaus. 

Ia menegaskan bahwa SMSI akan terus mendorong sinergi antara dunia pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem media siber nasional yang kuat dan berintegritas.

Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI, menyebut kehadiran KH. Ma’ruf Amin sebagai anugerah besar bagi dunia pers Indonesia. 

Menurutnya, figur ulama dan negarawan seperti beliau akan membawa keseimbangan antara idealisme media dan nilai-nilai kebangsaan. 

“Kiai Ma’ruf Amin adalah sosok penjaga moral bangsa. Dengan beliau memimpin Dewan Penasehat, SMSI mendapat bimbingan spiritual sekaligus arah kebijakan moral dalam menjalankan peran sosial media siber di era disrupsi digital,” ujarnya. 

Ia menambahkan, sosok Kiyai Ma'ruf Amin juga sangat memahami peran strategis media dalam menjaga kohesi sosial dan persatuan nasional. Karena itu, keberadaan Kiyai Ma:Rif Amin di SMSI adalah berkah dan tanggung jawab besar bagi kita semua.

Ilona Juwita, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital, menilai dukungan KH. Ma’ruf Amin sebagai penguatan moral sekaligus dorongan bagi SMSI untuk terus membangun profesionalisme media digital di seluruh Indonesia. 

“Dengan arahan beliau, SMSI semakin mantap melangkah menuju kemandirian dan profesionalisme media siber yang adaptif, beretika, dan berpihak pada kepentingan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H., Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI, menegaskan bahwa kehadiran KH. Ma’ruf Amin memperkuat jati diri SMSI sebagai organisasi yang menempatkan moralitas dan kebangsaan di atas kepentingan pragmatis. 

“Beliau bukan sekadar penasihat, tetapi juga simbol kebijaksanaan dan penuntun nilai-nilai luhur dalam kehidupan pers nasional,” ucap Gus Dawam.

Pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan itu ditutup dengan doa bersama dan foto kenangan. Silaturahmi ini menjadi momentum penting bagi SMSI dalam memperkuat sinergi antara insan pers, tokoh bangsa, dan pemerintah — menuju penyelenggaraan HPN 2026 di Banten yang inklusif, bermartabat, dan berkelas nasional. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Setujui KUA-PPAS Tahun 2026

CIREBON – DPRD Kota Cirebon menyetujui nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026. Hal itu disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Griya Sawala, Senin (3/11/2025).

Memimpin jalannya rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mengatakan, penetapan KUA-PPPAS tahun 2026 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Di samping itu, Walikota Cirebon telah menyampaikan rancangan KUA-PPAS tahun 2026 pada 16 Oktober lalu.

“KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan RKA SKPD,” tuturnya.

Andrie juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kota Cirebon yang telah merampungkan rancangan KUA-PPAS dengan baik.

Ia berharap, hal itu mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah, sekaligus bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon.

“Semoga KUA-PPAS tahun 2026 dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Pj Sekda Kota Cirebon Sumanto menyampaikan proyeksi pendapatan dan belanja dalam KUA-PPAS tahun 2026.

Adapun untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,49 triliun, dan untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp1,48 triliun. Sehingga, terjadi surplus sebesar Rp9,26 miliar.

Ia menyebut, ada empat hal yang harus dipenuhi agar pelaksanaan program di Kota Cirebon dapat berjalan optimal. Mulai dari komitmen, sinergi multipihak, pemantauan pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi.

“Terima kasih kami sampaikan, sehingga KUA-PPAS tahun 2026 dapat ditandatangani pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan Kota Cirebon,” katanya. (din)

Read More