BPBD Kabupaten Cirebon Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Desa Slangit

KABUPATEN CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa hujan disertai angin kencang di Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.

Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 14 November 2025 pukul 16.30 WIB itu mengakibatkan 32 rumah rusak.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan, tim Pusdalops langsung bergerak melakukan kaji cepat begitu menerima laporan melalui pesan WhatsApp.

“Kami langsung menurunkan tim untuk melakukan assessment dan memastikan kebutuhan prioritas warga. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah desa serta pihak terkait lainnya,” kata Ikin dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Ikin mengatakan, BPBD Kabupaten Cirebon telah menyalurkan bantuan logistik darurat, terutama terpal untuk kebutuhan penutup atap sementara pada hari ini, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan, pemberian bantuan menjadi langkah cepat agar warga dapat kembali menempati rumahnya dengan aman.

“Kami memastikan bantuan darurat tersalurkan sesuai kebutuhan di lapangan, khususnya untuk perlindungan sementara mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi,” katanya.

Sejumlah unsur terlibat dalam penanganan bencana ini, antara lain BPBD Kabupaten Cirebon, Polresta Cirebon, Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, perangkat Desa Slangit, serta relawan Destana.

Mereka bergotong-royong membantu warga membersihkan puing, memperbaiki bagian rumah yang rusak, dan memastikan lingkungan kembali aman.

BPBD Kabupaten Cirebon memastikan akan terus memonitor perkembangan di lokasi dan siap melakukan penanganan lanjutan bila diperlukan.

Dari hasil pendataan, terdapat 45 KK atau 200 jiwa terdampak. Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia.

Sebagian besar kerusakan terjadi pada rumah warga di RT 001 RW 001 Desa Slangit, dengan rincian satu unit rumah rusak sedang dan 31 rumah rusak ringan. (DISKOMINFO)

Read More

Kecamatan Ciledug Kembangkan Sistem Arsip Pertanahan Digital

KABUPATEN CIREBON – Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Kecamatan Ciledug mulai mengoptimalkan tata kelola dokumen pertanahan berbasis digital dengan memanfaatkan Google Drive.

Inovasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sekretaris Kecamatan Ciledug, Toni Supriatna menjelaskan, dokumen pertanahan merupakan arsip vital yang mencakup berbagai data penting seperti akta tanah, hak guna bangunan, dan surat pelepasan hak.

Selama ini, pengelolaan arsip di tingkat kecamatan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam penyimpanan, pencarian, dan pengawasan dokumen.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap dokumen pertanahan tersimpan dengan baik, aman, dan mudah diakses kapan pun dibutuhkan,” ujar Toni.

“Pengelolaan berbasis digital menjadi solusi untuk menata ulang sistem arsip agar lebih efisien dan transparan,” tukasnya.

Melalui rencana aksi perubahan ini, Kecamatan Ciledug menargetkan pengelolaan 40 dokumen pertanahan secara digital pada tahap awal.

Selanjutnya, dalam jangka menengah ditargetkan 200 dokumen, dan pada jangka panjang seluruh dokumen pertanahan di Kecamatan Ciledug akan berbasis Google Drive.

Langkah ini, menurut Toni, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon yang menuntut pemerintahan lebih terbuka, akuntabel, dan cepat dalam pelayanan.

Arsip digital memungkinkan aparatur kecamatan mengakses dan memperbarui data secara real time tanpa terkendala jarak maupun waktu.

“Selain mendukung efisiensi administrasi, sistem ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terpercaya,” jelasnya.

Penerapan sistem kearsipan digital ini juga diharapkan dapat mendukung hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik serta mempermudah lembaga audit dan pengawas dalam melakukan pemeriksaan.

Dengan demikian, pengelolaan arsip pertanahan tidak hanya menjadi urusan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Kami ingin mewujudkan layanan yang tertib arsip, cepat, dan responsif. Harapannya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat ke kategori baik,” tambah Toni.

Inovasi digitalisasi arsip ini juga menjadi contoh penerapan prinsip good governance di tingkat kecamatan.

Dengan adanya tata kelola dokumen berbasis Google Drive, Kecamatan Ciledug berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (MOH)

Read More

Pemkab Cirebon Fasilitasi Operasi Celah Bibir Bagi 14 Anak

 

CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memfasilitasi pelaksanaan bakti sosial operasi celah bibir dan langit-langit bagi 14 anak di RS Pasar Minggu Cirebon, Kecamatan Palimanan, Selasa (18/11/2025), dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni mengatakan, operasi tersebut terlaksana melalui kolaborasi dengan Yayasan Smile Bandung, IDI Jawa Barat, IDI Kabupaten Cirebon, Fakultas Kedokteran, dan RS Pasar Minggu.

“Dari 15 anak yang sudah di-screening, ada 14 yang bisa dioperasi hari ini. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar dan anak-anak bisa kembali tersenyum,” kata Eni.

Ia menjelaskan, celah bibir dan langit-langit dapat mengganggu proses bicara, komunikasi, hingga kemampuan mengunyah makanan.

Karena itu, tindakan operasi diharapkan mampu memperbaiki fungsi dasar dan tumbuh kembang anak.

Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan ini merupakan komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

“Semoga setelah operasi, mereka tumbuh lebih sehat, lebih percaya diri, dan bisa menjalani masa depan tanpa hambatan,” ujarnya menambahkan.

Ketua IDI Kabupaten Cirebon, dr Catur, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

Ia menyebut operasi ini sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang inklusif dan humanis.

“Ini wujud komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia menekankan operasi celah bibir tidak hanya memperbaiki struktur wajah, namun memberi kesempatan anak untuk tumbuh tanpa stigma dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Catur menyampaikan penghargaan kepada para dokter dan tenaga medis, yang telah bekerja memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan aman dan bermutu.

Sementara itu, Direktur RS Pasar Minggu Cirebon, dr Tiar M Pratamawati, menjelaskan proses skrining dilakukan sejak 17 September 2025.

Dari 20 calon pasien, sebanyak 13-15 pasien memenuhi kriteria operasi.

Ia mengatakan, kegiatan ini selaras dengan tema HKN, yang menekankan pentingnya menyiapkan generasi sehat untuk masa depan Indonesia.

Menurut Tiar, operasi celah bibir dan langit-langit tidak hanya menyentuh aspek medis, tetapi juga aspek sosial, karena anak-anak dengan kelainan bawaan sering menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi inspirasi untuk semakin banyak program sosial kesehatan di masa mendatang,” pungkasnya. (din)

Read More

Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum atas Raperda APBD 2026

CIREBON – Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna, Senin (17/11/2025) di Griya Sawala.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE. Ia menegaskan, pelaksanaan paripurna sejalan dengan ketentuan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Andrie menjelaskan, sesuai ketentuan tersebut, kepala daerah wajib menyampaikan raperda APBD kepada DPRD lengkap dengan dokumen pendukung paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir.

“Sesuai kedua peraturan itu, Walikota Cirebon harus menyampaikan Raperda APBD 2026 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Andrie juga berharap agar substansi yang tercantum dalam APBD Tahun 2026 benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Cirebon.

“Harapan kami, apa yang tercantum dalam raperda APBD 2026 dapat mensejahterakan masyarakat dan bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan di Kota Cirebon,” katanya.

Pemandangan umum disampaikan secara berurutan oleh M Fahmi Mirza Ibrahim SE (Fraksi Partai Golkar), Andi Riyanto Lie (Fraksi Partai NasDem), Ruri Tri Lesmana (Fraksi Partai Gerindra), Imam Yahya SFilI MSi (Fraksi PDIP), Leni Rosliani SIP (Fraksi PKS Nurani), Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna (Fraksi PAN), M Handarujati Kalamullah SSos MAP (Fraksi Demokrat Pembangunan), dan Syaifurrohman SE MM (Fraksi PKB).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, M Fahmi Mirza Ibrahim SE menyoroti perlunya penguatan belanja daerah pada sektor-sektor dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kami mendesak agar belanja diarahkan pada infrastruktur pelayanan dasar, seperti jalan, drainase hingga air minum. Dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga sangat penting,” tegasnya.

Fraksi Golkar menyetujui agar raperda ini segera dibahas dalam Prolegda serta memberikan apresiasi terhadap upaya pimpinan daerah dalam membangun Kota Cirebon yang SETARA-berkelanjutan.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP, Imam Yahya SFilI MSi menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

“Kami mendorong pemkot meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, dan digitalisasi layanan publik. Upaya meningkatkan PAD tidak hanya lewat kenaikan pajak dan retribusi, tapi harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Imam juga menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai, barang dan jasa, serta penguatan mekanisme audit kinerja.

“Sistem reward and punishment perlu diperkuat agar kualitas pelayanan publik benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PDIP mendorong adanya penguatan peran kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Penguatan peran kelurahan dalam APBD itu penting, agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Walikota Cirebon, Wakil Walikota Cirebon, Hj Siti Farida Rosmawati SPdI menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 telah disesuaikan dengan kebutuhan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Ia menyampaikan postur APBD 2026 yaitu untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,49 triliun, dan untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp1,48 triliun. Sehingga, terjadi surplus sebesar Rp9,26 miliar.

Farida juga menyampaikan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi akan dibahas lebih mendalam dalam tahap berikutnya.

“Banyak hal yang belum diulas secara rinci dan spesifik. Seluruh catatan fraksi akan menjadi materi utama dalam pembahasan selanjutnya antara Banggar dan TAPD, sehingga persetujuan bersama dapat tercapai tepat waktu demi kelancaran pelayanan publik,” ujarnya. (din)

Read More

Cepat Tanggap, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Syarifudin Tinjau Rumah Lansia Yang Runtuh di Karang Jalak

 

CIREBON, FC – Sikap cepat tanggap ditunjukkan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Syarifudin, saat meninjau langsung lokasi runtuhnya rumah milik seorang warga lanjut usia, Bp. Dali, di RT 06 RW 07, Karang Jalak Mekar, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Senin (17/11/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Rumah sederhana milik Dali usia 78 tahun  secara tiba-tiba ambruk untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga mengalami kerusakan serupa. Kondisi bangunan yang sudah tua dan rapuh membuat peristiwa ini nyaris tak terhindarkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Saat tiba di lokasi, Syarifudin langsung berinteraksi dengan warga, memastikan kondisi pemilik rumah, serta melihat secara langsung reruntuhan bangunan yang porak-poranda. Kehadirannya menjadi bentuk empati sekaligus upaya menegaskan bahwa setiap musibah yang menimpa masyarakat harus segera ditangani.

Namun hingga sore hari, warga menyampaikan bahwa belum ada bantuan atau respons dari BPBD, Dinas Sosial, maupun Baznas Kota Cirebon. Kondisi ini memunculkan rasa kecewa di tengah masyarakat, yang berharap pemerintah bergerak lebih cepat terutama dalam situasi darurat seperti ini.

“Ini kejadian kedua dan rumahnya benar-benar sudah tidak layak. Warga lansia seperti Bp. Dali seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan cepat. Jangan sampai alasan belum ada anggaran terus berulang,” ujar seorang warga dengan nada kesal. “Pie to iki…? Hadehhh masih saja seperti biasanya,” tambahnya.

Melihat kondisi ini, Syarifudin menekankan pentingnya respons cepat dari perangkat pemerintah demi keselamatan dan kelayakan hidup warga, terutama yang rentan.

“Kami akan segera koordinasi dengan pihak terkait. Tidak boleh ada warga yang dibiarkan menunggu tanpa kepastian, apalagi ini sudah kejadian kedua,” tegasnya.

Warga berharap kejadian ini dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cirebon, agar penanganan bencana rumah warga yang ambruk tidak lagi terhambat oleh alasan teknis atau administrasi, dan bantuan dapat diberikan dengan lebih manusiawi, transparan, serta tepat waktu. (Nur)

Read More