Pengganti Batik Merah, Pemkab Cirebon Launching Batik Mande Praja Caruban

FOKUS CIREBON, (FC) – Pemkab Cirebon akhirnya melaunching batik baru yang akan digunakan oleh seluruh pegawai dilingkup Pemkab Cirebon hingga ke pemerintah desa. Batik tersebut diberi nama Batik Mande Praja Caruban yang dilaunching di Studio Kaliandra Radar Cirebon, kemarin malam.

Tidak hanya pegawai dilingkungan Pemkab Cirebon, batik Mande Praja Caruban akan digunakan hingga ke tingkat pemerintah desa. Ya, batik tersebut nanti akan menjadi pengganti batik merah yang sudah ada. Design batik tersebut dihasilkan dari lomba atau sayembara design batik yang sudah diselenggarakan pada 2019 lalu yang hak ciptanya menjadi milik Pemkab Cirebon. 

Warna dasar dari batik tersebut perpaduan putih dan coklat dengan motif dominan mega mendung, padasan dan lain-lain yang dipadukan sedemikian rupa sehingga menjadi batik khas dengan ciri Cirebon yang sangat terlihat.

Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg saat ditemui Radar mengatakan pihaknya sudah menerbitkan Peraturan Bupati terkait batik tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menggantikan batik merah yang sudah ada.

“Sudah ada perbupnya, Ini hasil sayembara yang kemudian pemenangnya diberikan hadiah sementara hak dan motif batiknya digunakan oleh Pemda,”ujarnya.

Ditambahkan Imron, pihaknya sudah menerbitkan Perbup Nomor 47 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 40 tahun 2019 tentang pakian dinas kepala daerah, wakil kepala daerah dan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Untuk pembuatan batik ini Pemkab Cirebon memberdayakan 287 pengrajin batik yang terdiri dari 11 desa  dan dalam 3 Kecamatan yakni Kecamatan Plered, Tengah Tani dan Ciwaringin. Selain jaminan kualitas, pemesanan batik pada pengrajin langsung ini untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian ditengah kondisi pandemi,”imbuhnya.

Sementara itu, Kadisbudparpora Kabupaten Cirebon Drs H Hartono MSi kepada Radar mengatakan banyak filosofi yang terkandung dalam batik mande praja caruban yang nanti akan dilaunching oleh Bupati Cirebon tersebut.

Dijelaskannya, motif utama dari batik tersebut yakni Mande (Bale/Tajug) yang berarti suatu bangunan tempat berkumpul untuk berembuk, berbincang, musyawarah mengerjakan ilmu atau komunikasi lainnya, dimana pada jaman dahulu Mbah Kuwu memerintahkan kepada seluruh ki gede/kuwu untuk membangun mande yang fungsi utamanya adalah untuk syiar Islam.

Arti selanjutnya yakni Praja dimana pegawai pemerintah orang-orang yang beraktifitas di lingkungan pemerintah, Praja juga bermakna struktur pemerintah dengan seluruh komponen pendukungnya.

Sementara caruban artinya Cirebon yang menunjuk pada daerah Kabupaten Cirebon dengan segala keanekaragaman penduduknya, kekayaan alamnya serta aneka potensi budayanya, Mengunakan bahasa aslinya nama daerah Cirebon dimasa lalu, Caruban, yang berarti campuran untuk lebih memberikan kesadaran akan daerah yang multi kultur, terbuka dan toleran dengan segala potensi yang dimilikinya.

“Pakain batik ini akan digunakan pada minggu genap setiap hari Kamis. Akan dimulai pada Desember ini penggunaannya,”ungkapnya.

Untuk tahap pertama sambung Hartono pihaknya sudah memesan sebanyak 5000 potong kain batik ke pengrajin melalui Dinas UMKM yang memesan langsung ke pengrajin.

“Rencana launching ini sudah mundur tiga kali. Alhamdulillah baru bisa terealisasi saat ini,”pungkasnya.

Read More

HUT KORPRI, Imron Minta Pelayanan Masyarakat Dipercepat

Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg

FOKUS CIREBON, (FC) -Pelayanan publik menjadi perhatian Bupati Cirebon, Drs H. Imron, M. Ag dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 KORPRI. 

Dalam sambutan saat pelaksanaan upacara HUT KORPRI di Halaman Kantor Bupati Cirebon, Imron mengingatkan kepada seluruh anggota KORPRI, untuk meningkatkan kinerja, terutama dibidang pelayanan publik. 

Imron juga mendorong kepada seluruh anggota KORPRI untuk bisa berinovasi dan melakukan terobosan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Bahkan Imron tidak segan-segan meminta agar pelayanan kepada masyarakat yang menyulitkan, bisa lebih dipermudah dan dipangkas. 

"Kecepatan melayani, menjadi kunci reformasi birokrasi," ujar Imron, Senin 30 November 2020.

Imron juga menegaskan, bahwa tugas birokrasi bukan hanya sekadar melayani, tapi juga memastikan masyarakat bisa terlayani dengan baik. 

Selain itu, pelayanan yang diberikan juga, harus baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan. Menurut Imron, saat ini bukan lagi saatnya pelayanan hanya berorientasi pada prosedur saja. 

"Namun harus lebih berorientasi pada hasil nyata. Sehingga, pelayanan harus dipercepat dan dipermudah," kata Imron. 

Ketua KORPRI Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar menuturkan, ada sejumlah agenda kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT Ke-49 KORPRI ini. 

Diantaranya, yaitu kegiatan bakti sosial untuk sejumlah panti di Kabupaten Cirebon. Selain itu, ada juga penyerahan kadedeuh untuk 591 anggota KORPRI yang sudah purna bakti. "Totalnya mencapai Rp 10Miliar," ujar Iis. 

Iis juga mengatakan, selain KORPRI dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, KORPRI juga harus jadi perekat bangsa. (Nur)

Read More

HMJ IFTAQ IAIN Cirebon Gelar Kegiatan Jurnalisme Wasathiyah: Membicang Jalan Tengah Idealisme dan Bisnis Media Arus Utama

FOKUS CIREBON, (FC) - Kajian al-Qur’an memang lah universal, ia tidak hanya melulu bergulat di kajian Agama saja. Namun juga pada kajian-kajian non agama, salah satunya tentang media.

Demikian disampaikan oleh Dr. H. Hajam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sykeh Nurjati Cirebon saat membuka acara Rihlah Jurnalistik yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IQTAF) pada Sabtu, 28 November 2020.

Acara yang berlangsung via zoom meeting itu mengusung tema “Jurnalisme Wasathiyah: Membicang Jalan Tengah Idealisme dan Bisnis Media Arus Utama” itu dihadiri narasumber Jurnalis Senior Media Indonesia Abdul Kohar, Pemimpin Redaksi Tirto.id Atmaji Sapto Anggoro dan dari Anggota Dewan Pers Asep Setiawan. 

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya, dan semoga acara ini menjadi motivator walaupun lulusan IAT tapi mampu membuat media dan jurnalistik yang sesuai dengan jati diri agama dan NKRI,” kata Hajam. 

Menurutnya, tema yang diusung sangat menarik, karena mengangkat  jurnalisme wasatiyah. Apalagi sedang muncul-munculnya ekstrimisme dan radikalisme serta peran media sangat penting agar pemberitaan media tidak ekstrim kanan atau kiri.

Abdul Kohar, selaku narasumber pertama menyampaikan, dua identitas hal antara idealisme dan bisnis bisa berjalan beriringan.  Idealisme butuh dikembangkan dan sebagai penggeraknya adalah bisnis.

“Karena itu pers harus tetap hidup berada di titik tengah. Dengan memperkuat dan fokus pada idealisme pers, pada hal-hal yang menjadi cita-cita pers didirikan,” ujar Dewan Redaksi Media Group itu.

Pasalnya, Media akan tetap hidup dalam situasi sekarang apabila bisa menjaga kuewarasan publik dengan bersikap independen,  jujur,  perspektif baik dalam masyakarat akan tetap dipercaya.

“Pers akan tetap hidup, juga idealisme harus terus berjalan dan harus hadir dalam ruang-ruang publik. Untuk tetap hidup dengan managemen yang sehat dan dengan ide-ide cemerlang,” tandasnya.

Sementara itu, Asep Setiawan selaku pemateri kedua mengatakan, ilmu jurnalisme wasatiyah ini adalah pengetahuan yang langka.

“Saya mencoba mengaitkan dan ternyata ada poin-poin secara implisit dalam kode etik jurnalistik, di sana sudah ada bagaimana jurnalisme harus mengambil jalan tengah,  sebagai mediator dengan penyambung lidah antara publik dengan stakeholder lainnya,” katanya. 

Ia menambahkan, pers Indonesia adalah wujud kedaulatan rakyat,  unsur ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis,” kata Anggota Dewan Pers itu.

“Selain itu, fungsi pers Nasional yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan lembaga ekonomi,” kata Asep.

Narasumber terakhir, Atmaji Sapto Anggoro, berdirinya tirto ini karena dilandasi dari keinginan naik kelas.

“Sekarang ini media berlomba untuk cepat-cepatan, tidak harus cepat cepat, karena ini multimedia boleh cepat boleh tidak, semua itu bisa dilakukan,” ungkapnya.

Ia meyakini bahwa orang kreatif tidak ingin menjadi seperti orang lain, tetapi ingin menjadi lain dari pada yang lain. (Nur)

Read More

Presiden RI Joko Widodo : Pemerintah Tengah Mempercepat Reformasi Birokrasi dan Struktural

 

Presiden RI, Ir Joko Widodo

JAKARTA, (FC) - Peringati HUT ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas semangat anggota Korpri di tengah situasi pandemi saat ini tetap menjalankan tugas pengabdian dari negara.

Di tengah kesulitan dan keterbatasan yang ada di tengah pandemi, Kepala Negara berharap agar hal itu tak menjadi penghalang bagi para ASN untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat.

“Saya tahu dalam menjalankan tugas dari negara pasti ditemui banyak kesulitan, pasti memiliki banyak keterbatasan. Namun, saya berharap kesulitan dan keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan maupun ekonomi,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (29/11/2020).

Ditegaskan Presiden, saat ini pemerintah harus terus mempercepat reformasi birokrasi dan struktural. Pandemi yang melanda saat ini memberi momentum perubahan fundamental dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa.

Menurut Presiden, para birokrat kini harus terbiasa memanfaatkan teknologi. Era pandemi sekarang ini adalah momentum sebagian besar birokrat harus bekerja dari rumah, mempercepat transformasi digital, serta menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.

“Selain itu, reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan,” imbuhnya.

Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP yang panjang dan kaku harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan.

Selain itu, Presiden melanjutkan, aparatur sipil negara juga harus tetap menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa merupakan simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga dan tunduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus menjaga nilai-nilai bhinneka tunggal ika, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan.

“Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi motor pembangunan dan perubahan, terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil,” ucap Presiden.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sekaligus mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan besar-besaran yang sedang pemerintah jalankan dan memberikan warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. (Dade)

Read More

Pemkab Cirebon Apresiasi Pernikahan Winda-Biondi Contoh Penerapan Protokol Kesehatan

Prosesi Pernikahan Wida-Biondi yang menjadi percontohan dalam penerapan Prokes.

FOKUS CIREBON, (FC) - Pesta pernikahan dr Wida Rahmawati dan Biondo Bintang Prasetyo S.Hum  (Wida-Biondi),  Jadi Contoh Penerapan Protokol Kesehatan.

Hal ini sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terus berupaya untuk menekan angka penyebaran covid 19. Salah satunya yaitu dengan menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam berkegiatan.

Penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan hajatan, terlihat dalam pelaksanaan hajatan yang digelar oleh Rahmat Sutrisno. Bukan sekadar menggelar hajatan, namun Rahmat juga sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan dalam acara pernikahan putrinya tersebut.

Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan, setiap tamu undangan harus melewati beberapa tahap, sebelum masuk ke area utama acara.

Saat tiba di lokasi acara, panitia akan memastikan seluruh tamu untuk menggunakan masker dan berjaga jarak. Selain itu, tamu juga nanti diwajibkan untuk menggunakan handsanitizer.

"Setelah itu, tamu baru diperbolehkan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan suhu tubuh," ujar ketua panitia acara, Hilmy Rivai.

Hilmy melanjutkan, dalam tahap tersebut, tamu dipastikan memiliki suhu dibawah 37,5. Jika nanti ditemukan tamu yang memiliki suhu diatas 37,5, tamu tersebut tidak diperbolehkan untuk melanjutkan ke lokasi acara utama.

Tamu yang kedapatan memiliki suhu diatas 37,5, akan langsung diarahkan untuk melakukan rapid test yang sudah disediakan dilokasi acara. Jika nanti reaktif, maka pihak panitia akan langsung berkoordinasi dengan tim kesehatan untuk dilakukan swab.

"Jika non reaktif tapi suhunya diatas 37,5 tamu akan tetap diarahkan untuk meninggalkan lokasi acara," kata Hilmy.

Hilmy memastikan, bahwa acara pernikahan tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor 382 Tahun 2020 terkait Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid 19.

Terkait proses perizinan, pihaknya juga sudah mendapatkan izin dari seluruh instansi terkait. Ia juga mengungkapkan, panitia akan mengatur batas maksimal jumlah tamu undangan yang berada di area utama. Selain itu, tamu juga diberikan batasan waktu berada di area utama.

"Maksimal 30 menit berada di area utama," kata Hilmy.

Data mengenai waktu dan jumlah tamu di area utama, nantinya akan tercantum dalam monitor yang terpasang disejumlah titik, seperti area parkir, ruang tunggu, ruang acara dan pintu keluar.

Sedangkan di area utama acara, tamu yang akan bertemu dengan kedua mempelai, tidak diperkenankan untuk berjabat tangan saat menyampaikan doa ataupun ucapan selamat.

Panitia tidak menyediakan makan ditempat, untuk menghindari adanya kerumunan dalam acara. Hilmy juga menuturkan, pihak panitia akan terus mengingatkan kepada seluruh tamu, untuk selalu menjaga jarak.

"Tidak ada makam ditempat, tapi nanti ada souvenir dan launch box," kata Hilmy.

Guna memastikan sterilnya tempat acara, pihak panitia juga sudah melakukan sterilisasi dengan cara penyemprotan disinfektan satu hari sebelum acara, sebelum acara dan setiap jeda sesi undangan.

Menurut Sekretaris Satgas percepatan penanganan penanggulangan  covid-19 Kabupaten Cirebon hajatan ini secara normatif sudah sesuai dengan aturan. 

Alex menuturkan kami berpegang pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes selanjutnya diatur oleh regulasi teknis dan selanjutnya diatur dengan regulasi daerah yang dibreakdown menjadi Perbup 477 dan Kepbup 53 berkenaan dengan monitoring evaluasi, kami berharap ini menjadi prototype atau contoh apabila akan mengadakan hajat di masyarakat.

Ipda mimid Kanit Sabara Polsek Kedawung mewakili Kapolsek kedawung menanggapi, menurut-nya; sebagai pengamanan pam terbuka dalam hajatan ini semua protokol kesehatan sudah diatur sedemikian rupa dan kami mendukung hajatan ini menjadi contoh bagi siapapun yang akan melaksanakan hajat.

Dengan teknis acara seperti ini, kegiatan jumlah tamu yang besar tetap bisa dilaksanakan, namun tetap melakukan pencegahan penyebaran covid-19. (Nur)

Read More