This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Jumat, 08 Oktober 2021
Bangun Prodi Berkualitas, Jurusan KPI dan SPI IAIN Cirebon Studi Banding Ke Kampus UIN Yogyakarta
Kamis, 07 Oktober 2021
Pemda Kota Cirebon Mendukung dan Menyambut Baik Pencanangan Zona Integritas KOREM 063 SGJ
FOKUS CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon menyambut baik pencanangan zona integritas (ZI) di Korem 063 Sunan Gunung Jati (SGJ). Pemda Kota Cirebon juga yakin pencanangan ZI akan menghasilkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., usai menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Korem 063/SGJ tahun anggaran 2021 di halaman depan Makorem 063/SGJ, Kamis (7/10/2021).
“Pemda Kota Cirebon mendukung dan menyambut baik pencanangan zona integritas ini,” kata Agus.
Pencanangan ZI merupakan komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh jajarannya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi melayani.
Dari pengertian tersebut menunjukkan zona integritas ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pimpinannya saja. Namun juga harus didukung oleh seluruh jajaran Korem 063/SGJ. “Melalui pencanangan ini kami yakin Korem 063/SGJ dapat meraih WBK dan WBBM,” tuturnya.
Sementara itu, Komandan Korem (Danrem) 063/SGJ, Kolonel Inf Elkines Villando Dewangga Kusumawide, S.A.P., menjelaskan sudah kewajiban dari seluruh anggota TNI untuk melayani masyarakat.
“Kalau di masa pandemi ini, kita bersama-sama melakukan tracing yang dilakukan oleh Babinsa. Melakukan distribusi logistik hingga memberikan vaksinasi Covid-19,” ungkap Elkines.
Kegiatan yang mereka lakukan, lanjut Elkines, merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Kita melakukan dengan sepenuh hati dan senantiasa siap untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Pada pencanangan ZI di lingkungan Korem 063/SGJ juga diikuti oleh seluruh komandan Kodim (Dandim) dari Karawang, Subang, Purwakarta, Kuningan, Majalengka, Indramayu, serta Kota dan Kabupaten Cirebon.
Usai penandatanganan piagam pencanangan ZI oleh Danrem 063/SGJ dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan WBK dan WBBM di lingkungan Korem 063/SGJ. (din)
KPU Launching Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kantor Kecamatan Losari
FOKUS CIREBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Launching Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kantor Kecamatan Losari, Kamis (7/10/2021).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Dr.H. Sopidi, MA, Ketua Bawaslu, Abdul Khoir, S.H.I, MH, Anggota KPU Jabar, Titik Nurhayati, M.Hum dan Camat Losari, H. Muklas, S.Sos, M.Si.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Dr.H. Sopidi, MA mengatakan, kegiatan Pemutahiran Data Pemilih ini dipastikan untuk masyarakat yang memiliki hak memilih pada tahun 2024 mendatang, baik pemilu, Pilkada maupun Pilpres.
"Sehingga mereka dipastikan untuk bisa terdata untuk menjadi data pemilih. Melalui daftar pemilih inilah proses pemilih dan pemilihan dipertaruhkan. Ada aspek ekonomi, belanja barang dan modal SDM, tentunya dipertaruhkan dan dihitung berdasarkan daftar pemilih yang sudah ditetapkan," katanya.
Sopidi menjelaskan, kepercayaan publik atas proses-proses politik pun dipertaruhkan berdasarkan kepastian daftar pemilih yang sudah ditetapkan yang disebut DPT.
Menurutnya, melalui DPT itulah nantinya akan menggambarkan kinerja dan komitmen dari sistem aparatur birokasi yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya terkait tentang tata kelola kependudukan.
"Data kependudukan itu menjadi pertaruhan dan cermin ketika persoalan data pemilih ini tidak ada ujunnya. Sehingga, ini berarti tata kelola kependudukan bermasalah, khususnya soal data pemilih. Jadi yang ini menjadi agenda fokus kita bersama," ujar Sopidi.
Sopidi mengatakan, melalui kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, persoalan data pemilih itu tidak bisa diselesaikan pada saat memasuki tahapan. Sehingga, pemutakhiran data pemilih ini dilakukan jauh-jauh hari di luar tahapan.
"Harapan ini menjadi agenda bersama proses kerja tugas birokrasi dari tingkat RT RW, desa, kecamatan hingga Kabupaten Cirebon menjadikan agenda pemutakhiran pemilih ini menjadi sesuatu gerakan yang sama," katanya.
Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan program dari KPU Kabupaten Cirebon untuk persiapan Pemilu, Pileg dan Pilpres.
Menurut Imron, data yang valid akan menjadi patokan pemerintah daerah maupun KPU itu sendiri.
"Kami harap para kuwu, camat mereka harus melakukan pendataan berapa data pemilih pemula maupun data meninggal kan itu semua harus terdata. Sehingga, KPU dapat melaksanakan kegiatan program terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan saat pemilihan dimulai," ujar Imron.
Imron mengungkapkan, selain untuk persiapan 2024, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini juga bisa digunakan untuk program-program pemerintah daerah.
"Nanti misalkan ada kebijakan pemerintah terkait program yang ada di Kabupaten Cirebon, mereka sudah ada datanya.
Jadi bukan saja untuk pemilu, nanti data yang valid juga bisa digunakan untuk program-program yang ada di daerah," katanya. (Heri)
Inovasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Masuk 45 Besar KIJB 2021
FOKUS CIREBON - Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon masuk ke dalam 45 finalis top inovasi dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2021.
Inovasi dari Bappelitbangda tersebut yakni Sistem Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi dalam Perencanaan dan Penganggaran (Simnangkis-Simiskinrangga).
Menurut Bupati Cirebon, Drs. H. Imron MAg., masuknya inovasi Bappelitbangda dalam 45 finalis itu merupakan motivasi untuk satuan kerja perangkat daerah lainnya bisa menghadirkan inovasi baru untuk masyarakat.
Imron berharap, tahun selanjutnya harus ada minimal lima inovasi dari perangkat daerah di Kabupaten Cirebon yang lolos ke dalam ajang bergengsi tingkat Provinsi Jawa Barat itu.
"Tahun depan harus ada minimal lima, yang semuanya itu menyangkut terhadap pelayanan kepada masyarakat, seperti Dinas Sosial, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, dan Disdukcapil," kata Imron di Pendopo Bupati Cirebon, Kota Cirebon, Kamis (7/10/2021).
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono S Sos. mengungkapkan, inovasi Simnangkis-Simiskinrangga ini merupakan aplikasi untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
Nantinya, setiap dinas yang bertanggung jawab terhadap upaya pengentasan kemiskinan, harus menggunakan data dalam aplikasi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai cara mempercepat mengurangi angka kemiskinan.
"Contoh, kalau perbaikan rutilahu yang akan dilakukan oleh DPKPP atau DPMPD, nantinya harus berbasiskan data dari Simiskinrangga," katanya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum memaparkan, pada tahap input proposal, ada 352 inovasi. 78 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 274 dari pemerintah kabupaten/kota.
45 finalis yang masuk ke dalam tahap ini, harus mengikuti presentasi dan wawancara oleh tim akademis dari beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat. Nantinya, bakal menghasilkan 10 terbaik.
Menurut Uu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah melahirkan inovasi terbaiknya kepada masyarakat. Munculnya inovator baru, merupakan bukti adanya kemajuan.
"Contoh, dahulu cuma pos yang bisa mengirim paket, tetapi sekarang swasta juga banyak yang berinovasi. Kalau tidak melakukan inovasi, dikhawatirkan fungsi pemerintah diganti oleh swasta," ujar Uu. (din)










