DPRD Fasilitasi Pertemuan Antara Manajemen PT KAI, BT Batik Trusmi dengan Pegiat Budaya

 DPRD Kota Cirebon

Polemik Naming Right Stasiun Cirebon, DPRD Fasilitasi Pertemuan Antara Manajemen PT KAI, BT Batik Trusmi dengan Pegiat Budaya

Oktober 3, 2025

Polemik Naming Right Stasiun Cirebon, 

CIREBON – Penamaan Stasiun Cirebon menjadi Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi menuai polemik di tengah masyarakat. Pro dan kontra itu terjadi setelah adanya kerjasama PT KAI dengan BT Batik Trusmi terkait naming rights.

Merespons hal itu, DPRD Kota Cirebon memfasilitasi pertemuan dengan mengundang sejumlah pihak melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Griya Sawala, Kamis (2/10/2025). 

Di antaranya Manajemen KAI DAOP 3 Cirebon, Manajemen BT Batik Trusmi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pegiat budaya dan ahli sejarah, serta organisasi dan tokoh masyarakat.

Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH menjelaskan, rapat dengar pendapat ini dilaksanakan untuk menguraikan kronologis kejadian, dan memberikan rekomendasi atas polemik yang terjadi.

“Rapat berjalan bagus, karena semua diberi kesempatan berpendapat. Yang tersampaikan, utamanya jangan mengganti nama Stasiun Cirebon menjadi Cirebon BT Batik Trusmi,” katanya usai rapat.

Ia menilai, penamaan Stasiun Cirebon semestinya menyematkan pula frasa Kejaksan, sebab hal itu sesuai dengan dua peraturan yang telah ditetapkan. Yaitu, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010, serta Surat Keputusan Walikota Nomor 19/2001.

Atas aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, DPRD Kota Cirebon merekomendasikan agar penamaan Stasiun Cirebon diubah menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

Adapun terkait proses kerja sama antar kedua pihak, Fitrah menilai hal itu diperbolehkan selama tidak mengubah nama Stasiun Cirebon.

“DPRD merekomendasikan Stasiun Kereta Api Cirebon menjadi Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan, karena sebelumnya tertuang di Kepwal dan Permenbudpar terkait bangunan cagar budaya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH menyayangkan sikap manajemen BT Batik Trusmi yang meninggalkan ruangan sebelum rapat ditutup secara resmi.

Karena menurutnya, RDP menjadi momen penting bagi masing-masing pihak menyampaikan aspirasi dan mencari titik temu atas polemik yang sedang terjadi.

Harry juga merekomendasikan agar kerja sama naming right antara KAI dan BT Batik Trusmi dibatalkan. Sehingga, penamaan Stasiun Cirebon tetap merujuk pada peraturan yang ada, yaitu menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

“Hasil rapat, kami bersepakat merekomendasikan pembatalan kerja sama naming right di Stasiun Cirebon. Sementara perubahan nama stasiun yaitu menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan,” katanya.

Sementara itu, Vice President Daop 3 Cirebon Mohammad Arie Fathurrochman menyampaikan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan permohonan dari pemerintah daerah untuk mengubah nama Stasiun Cirebon menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

“Buat kami aspirasi masyarakat itu utama, jadi artinya aspirasi rakyat Cirebon yang menginginkan Stasiun Cirebon harus ada Kejaksan, kami tampung,” katanya.

Arie juga menambahkan, seluruh hasil RDP akan disampaikan ke manajemen KAI pusat dan pihaknya akan meninjau ulang perihal proses kerja sama dengan BT Batik Trusmi terkait naming right di stasiun berdasarkan dinamika yang terjadi.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf, sebab menurutnya ada miskomunikasi antara KAI dengan pemerintah daerah serta budayawan dan sejarawan terkait kearifan lokal di Kota Cirebon.

“Sementara statusnya masih Stasiun Cirebon. Bahwa perbedaan persepsi ini kita perbaiki bersama, bisa kita satukan dengan usulan Stasiun Cirebon disesuaikan menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya SSos MSi menyebut akan mengusung aspirasi masyarakat untuk penyesuaian dokumen yang ada di pemerintahan daerah dengan dokumen yang ada di PT KAI.

Agus juga berharap ke depan peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi dan komunikasi antar stakeholder terus ditingkatkan.

“Hasil RDP ini menjadi pemantik untuk lebih meningkatkan koordinasi antar stakeholder, terutama dari tim ahli cagar budaya yang ditugaskan pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya, agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Turut hadir anggota DPRD Kota Cirebon dalam Rapat Dengar Pendapat, yaitu; Ketua Komisi I DPRD Agung Supirno SH, Wakil Ketua Komisi I DPRD Syaifurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I DPRD Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna, dan anggota Komisi I DPRD Cicih Sukaesih.

Lalu, Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, anggota Komisi III DPRD Indra Kusumah Setiawan AMd, Umar Stanis Klau, Leni Rosliani SIP, serta t Komisi II DPRD Subagja dan anggota Komisi II DPRD M Noupel SH MH. (din)

Read More

SMSI Gelar Jumat Berkah, Bagikan 50 Paket Lebih Nasi Padang Ke Dhuafa, Ojeg dan Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api

KAB CIREBON - Dalam rangka menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Jumat Berkah di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Jumat, (3/10/2025). 

Hal ini menjadi wujud nyata kepedulian SMSI kepada kaum dhuafa sesuai amanat sunan Gunung Jati Cirebon "Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin" Juga sebagai sarana silaturahmi antara jurnalis dalam mempererat hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar.

Pada kegiatan ini ketua SMSI Kabupaten Cirebon Toto M Said didampingi Suripto, Mahmud, bunda firda dan di dampingi anggota SMSI membagikan sebanyak 50 paket nasi padang kepada kaum Dhuafa, tukang ojek dan penjaga perlintasan kereta api 

"Alhamdulillah hari ini SMSI Kabupaten Cirebon setelah sholat Jumat, membagikan nasi padang kepada masyarakat di wilayah kota dan kabupaten Cirebon semoga bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan seperti kaum dhuafa, pengemudi ojek dan penjaga perlintasan kereta api." ungkapnya. 

Ditambahkan Toto M Said, bahwa kegiatan Jumat Berkah akan dijadikan program rutin yang dilakukan SMSI kabupaten Cirebon sebagai bentuk nyata kepedulian Wartawan kepada masyarakat. 

“Melalui kegiatan ini kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memberikan semangat kepada rekan-rekan ojek dan penjaga perlintasan rel kereta api agar selalu  menjadi pelopor keselamatan bagi warga serta berperan aktif dalam menekan angka kecelakaan,” tandasnya.

Sementara itu ketua panitia Suripto dari media Sorot Tipikor, didampingi Mahmud Tabloid Mantap dan Bunda Firda dari Koran Cirebon menambahkan, melalui kegiatan sederhana ini, SMSI Kabupaten Cirebon terus berupaya menghadirkan dampak positif bagi masyarakat sekitar serta menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian di lingkungan.

"Aksi berbagi hari ini, menjadi sarana memperkuat kedekatan antara wartawan dengan masyarakat di lapangan." Tuturnya.

Dalam kegiatan yang berlangsung usai sholat Jumat, pengurus dan anggota SMSI membagikan nasi padang kepada kaum dhuafa pengemudi ojek serta penjaga perlintasan kereta api. 

Selain menumbuhkan rasa kepedulian, kegiatan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat. Para kaum dhuafa, pengemudi ojek juga penjaga perlintasan rel kereta api, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh SMSI kabupaten Cirebon, semoga berkah amiin. (Nur)

Read More

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemkot Cirebon Tegaskan Komitmen Penguatan Kinerja Organisasi

CIREBON – Struktur organisasi Pemerintah Kota Cirebon kembali mengalami penyesuaian. Dalam upaya menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada Jumat (3/10/2025).

Dalam pelantikan ini ada pergeseran jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon.  Sebelumnya Sekda dijabat oleh Agus Mulyadi, kini resmi menduduki posisi baru sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan dan Perekonomian. 

Pergantian ini dilakukan seiring berakhirnya masa tugas sebagai Sekda. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Sumanto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjabat sebagai Plt Sekda Kota Cirebon. 

Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang lazim terjadi. Menurutnya, setiap jabatan memiliki masanya, dan setiap masa membawa tantangan yang membutuhkan energi baru serta perspektif yang segar.

“Ini adalah bagian dari proses penataan birokrasi yang bertujuan memperkuat kinerja organisasi,” ujar Wali Kota.

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi Agus Mulyadi selama menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah. 

Menurutnya, banyak capaian penting yang telah dirintis dan akan menjadi fondasi kokoh bagi kesinambungan pembangunan di Kota Cirebon.

“Saya percaya, pengalaman panjang yang dimiliki tidak akan berhenti memberi makna. Dimanapun bertugas, peran seorang pejabat tetap memiliki nilai strategis bagi kemajuan daerah,” tambahnya.

Kepada pejabat yang baru saja dilantik, Wali Kota berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, menjunjung tinggi integritas, dan senantiasa mendorong inovasi. 

Ia menekankan bahwa kepemimpinan dalam birokrasi tidak hanya soal pengelolaan kewenangan, tetapi juga tentang memberi keteladanan dan memastikan hadirnya manfaat nyata bagi masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik dan rasa hormat kepada Agus Mulyadi atas pengabdian yang telah diberikan.

“Semoga segala amal bakti menjadi catatan kebaikan dan inspirasi bagi kita semua. Mari kita lanjutkan kerja bersama demi kemajuan Kota Cirebon,” tutupnya. (din)

Read More

Perkuat Penindakan Penunggak Wajib Pajak, Pemkot Cirebon Diminta Perhatikan Keterbatasan Personel Satpol PP

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja sekaligus monitoring di Kantor Satpol PP Kota Cirebon, Rabu (2/10/2025). Pertemuan ini membahas penguatan kinerja Satpol PP dalam menjaga pendapatan asli daerah (PAD) serta persoalan internal kelembagaan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH menegaskan, perlu adanya langkah tegas terhadap para pelaku wajib pajak (WP) yang menunggak.

“Kami meminta Satpol PP untuk rilis siapa saja WP yang bandel bayar pajak. Itu sebagai shock therapy agar para WP membayar pajak. Kita juga akan turun langsung meninjau WP mana saja yang membandel,” tegasnya.

Agung juga menyoroti masalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Satpol PP. Menurutnya, tiga posisi jabatan structural masih kosong, sementara itu jabatan Kepala Satpol PP pun dipercaya mengisi keksosongan posisi sebagai Plt Kadispora.

“Jumlah personel juga sangat kurang. Idealnya 250 orang, sekarang hanya 68 orang termasuk pimpinan, mayoritas di atas 40 tahun. Dari PPPK kemarin hanya ada lima orang baru,” ujarnya.

Ia menekankan, jika Satpol PP dijadikan pilar utama dalam mengamankan PAD, maka perlu ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak yang khusus menangani penegakan hukum.

Anggota Komisi I DPRD, Imam Yahya SFilI MSi menambahkan, keterbatasan sarana dan prasarana jangan sampai menghambat operasional. “Mayoritas kendaraan operasional keluaran 2006. Jangan sampai ketika bertugas malah mogok,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Edi Siswoyo SAP mengakui, kondisi internal masih solid meski banyak kekurangan, baik dari sisi personel maupun sarpras.

“Kerja sama dengan BPKPD sudah menunjukkan peningkatan pajak dan retribusi. Mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan, meski selama ini sifatnya masih temporer,” jelasnya.

Edi menuturkan, saat ini jumlah personel hanya 68 orang, terdiri atas 52 fungsional dan 16 struktural. Semua diturunkan ke lapangan karena kebutuhan yang tinggi.

“Harapannya ada tambahan tenaga fresh graduate untuk CPNS. Kami sudah siapkan alokasinya, setidaknya 50 orang dulu untuk penguatan Satpol PP ke depan,” ujarnya.

Selain itu, tiga jabatan strategis seperti sekretaris dan dua kepala bidang masih kosong sehingga menguras tenaga di tengah kekurangan personel.

Untuk sarana prasarana, Edi menyebut sebagian besar kendaraan sudah rusak, mulai dari mobil grandong, truk kayu, dua Panther, dua single kabin, hingga dalmas.

“Kami harap ada penyegaran sarpras untuk menunjang kinerja. Kendaraan roda dua masih aman, yakni 10 unit trail dan 6 Nmax,” tutupnya.

Turut hadir saat peninjauan langsung ke kantor Satpol PP Kota Cirebon, Wakil Ketua Komisi I DPRD Syaifurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I DPRD Aldyan Fauzan Ramadlan, Ruri Tri Lesmana, Anita Tri Handayani dan Cicih Sukaesih. (Humas DPRD Kota Cirebon)

Read More

Pastikan Berjalan Optimal, Komisi III DPRD Kota Cirebon Tinjau Sekolah Rakyat

CIREBON – Komisi III DPRD meninjau pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Kamis (2/10/2025). Sekolah tersebut berlokasi di komplek SMPN 18, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Mereka melihat langsung kegiatan belajar mengajar program Sekolah Rakyat untuk memastikan program pemerintah pusat itu berjalan dengan baik.

Ketua Komisi III Yusuf MPd menyampaikan, dari hasil peninjauan ini, Komisi III menilai pelaksanaan program sudah cukup baik meski baru berjalan dua bulan. Seperti rekrutmen guru, siswa dan kurikulum pembelajaran.

“Kami menemukan dari infrastruktur, syarat rekrutmen guru, siswa sudah cukup bagus. Meski baru berjalan dua bulan, karena masih tahap persiapan,” katanya.

Kendati demikian, Ia juga menemukan sejumlah infrastruktur yang dinilai perlu ditingkatkan kelayakannya. Seperti ruang asrama yang hanya tersedia dua ruangan untuk menampung sekitar 75 siswa.

“Kami juga menemukan, beberapa ruangan belum memenuhi standar, seperti asrama. Harusnya satu ruangan tidak sampai over kapasitas,” ujarnya.

Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH pun menilai serupa. Ia juga menambahkan perlu adanya pengawasan ekstra dari pihak sekolah, meskipun sudah terpasang CCTV di tiap sudut ruangan.

Menurutnya, perkembangan siswa harus terus dipantau, baik dari aspek perkembangan belajar maupun psikologis, mengingat usia siswa yang beragam.

“Pengawasan terhadap siswa harus terus dipantau, agar perkembangan mereka dapat diketahui real-time oleh sekolah,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH menyebut program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Meski begitu, ke depan DPRD akan melakukan rapat kerja untuk membahas lebih lanjut mekanisme pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Mengingat, sejumlah hal masih perlu ada peningkatan seperti ruangan asrama dan kamar mandi yang terbatas, hingga infrastruktur lain yang perlu dioptimalkan.

“Selanjutnya, kami akan mengundang mereka untuk rapat kerja agar menyampaikan informasi secara lengkap mengenai Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Khaerunisa MPd menuturkan bahwa pembelajaran di sekolahnya berjalan bertahap, mengingat status sekolah masih sementara. Hal ini disebabkan masih adanya koordinasi lintas sektoral antar kementerian.

Ia menyampaikan, hingga saat ini terdapat 75 siswa di Sekolah Rakyat yang terdiri dari dua rombel siswa SMP, dan satu rombel siswa SD.

“Meskipun masih sementara, masih rintisan, karena koordinasi dari banyak kementerian, tapi pembelajaran di kami tetap berjalan,” tuturnya.

Turut meninjau Sekolah Rakyat Wakil Ketua Komisi III Kota Cirebon Sarifudin SH, dan sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon. Yaitu, Indra Kusumah Setiawan AMd, Prisilia, Rizki Putri Mentari SH, Rinna Suryanti ST, Umar Stanis Klau, Hendi Nurhudaya SH, dan M Fahmi Mirza Ibrahim.

Read More