Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon Bersama DPUTR Bongkar Menara Telekomunikasi Tak Berizin

CIREBON, FC – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong kepada dinas teknis untuk segera membongkar menara telekomunikasi yang tak berizin.

Hal itu disampaikan melalui rapat kerja Komisi I bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satpol PP Kota Cirebon, di Griya Sawala gedung DPRD, Jumat (14/1/2022).

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH meminta kepada dinas terkait untuk segera membongkar sejumlah menara telekomunikasi yang sudah habis masa izin operasionalnya.

Termasuk mendata ulang menara-menara yang diduga tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), kondisinya sudah tua, serta dapat membahayakan warga sekitar.

Dani menjelaskan, hasil rapat bersama DPMPTSP, DPUTR dan Satpol PP, terkait keberadaan menara di RW 09 Cibogo, diketahui tidak berizin. Oleh karena itu, Komisi I meminta kepada dinas terkait untuk segera melakukan pembongkaran.

Terkait menara di RW 11 Gang Menur, Komisi I meminta agar SKPD terkait segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mengonfirmasi izin operasional kepada pemilik atau perusahaan provider.

Komisi I DPRD sejalan dengan permintaan masyarakat untuk dilakukan pembongkaran karena lokasinya di tengah permukiman. Sementara untuk di RW 7 Cangkring, pemilik segera menempuh mekanisme aturan berlaku. Jika ingin melanjutkan maka harus mengubah IMB.

“Apabila ingin melanjutkan izinnya, perusahaan segera berkomunikasi dengan warga sekitar. Karena kondisinya tidak terawat. Mohon segera dirapikan. Ini juga menyangkut keselamatan masyarakat,” terang Dani.

Saat rapat berlangsung, Kepala Seksi Pengawasan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, M Rahmat Hidayat menyampaikan, sejauh ini terdapat tiga menara yang dipersoalkan warga.

Ketiganya yakni di RW 9 Cibogo Kelurahan Argasunya, di RW 11 Gang Menur Kelurahan Kesambi, dan di RW 7 Kelurahan Cangkring. (din)

Read More

Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar Bangga Di Vaksin

Aisyah S.A, Kelas 2 (dua) SDN Pelandakan 1, Kota Cirebon, saat menunjukkan Kartu sudah divaksin, Kamis (13/1/2021).

FOKUS CIREBON - Program perdana vaksinasi usia 6 - 11 tahun, mulai digelar pemerintah ke sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Cirebon. Program vaksin ini disambut baik pihak sekolah, seperti di SDN Pelandakan 1, yang berada di Jalan Pelandakan, Kota Cirebon, Kamis (13/1/2021).

Siswa kelas 2 (dua) SDN Pelandakan 1, Aisyah S.A dengan bangga menunjukkan satu lembar kartu bukti telah di vaksin. Asiyah menunjukkan surat tersebut dengan rasa bangga saat akan diambil gambarnya.

"Saya sudah di vaksin, alhamdulillah," ujar Aisyah bangga sambil menunjukkan kartu bukti sudah di vaksin ke media.

Vaksin di SDN Pelandakan 1, Kota Cirebon, merupakan program perdana sekolah setelah pemerintah mengeluarkan program vaksin untuk usia 6 sampai 11 tahun.

Sementara itu, di lokasi kegiatan, para siswa SDN Pelandakan 1 didampingi orang tua, satu persatu mulai dipanggil untuk di vaksin. Kegiatan tersebut dimulai dari Kelas 1 (satu) hingga kelas 3 (tiga). 

Menurut informasi, kegiatan tersebut dibagi ke dalam beberapa kegiatan, sehingga tuntas programnya di kelas 6 (enam).

"Semua siswa di vaksin, dan kami orang tua ikut mendampingi. Vaksin ini sangat membantu bagi pencegahan penyebaran virus Covid 19, mudah-mudahan, seluruh siswa SDN Pelandakan 1 selalu sehat," terang salah satu orang tua siswa saat dimintai komentarnya terkait program vaksin di SDN Pelandakan 1. (Heri)

Read More

Pasar Mertapada Kulon Diresmikan, Bupati Imron Kagum dan Bisa Menjadi Pasar Percontohan

Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi saat meresmikan Pasar Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

ASTANAJAPURA, FC-  Rampungnya pembangunan Pasar Desa Mertapada kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, pasca direvitalisasi menjadi pasar modern, diresmikan langsung oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosyadi. M.Ag, Rabu (12/1/22).

Hadir dalam kegiatan peresmian tersebut, Anggota DPR-RI Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, unsur Kecamatan Astanajapura, Ketua FKKC beserta perwakilan kuwu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pedagang serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Imron mengaku kagum dengan konsep yang diusung dan fasilitas yang diberikan Pasar Desa Mertapada kulon ini sangat baik dan layak. 

Menurutnya, dengan fasilitas yang ada ini tentunya bisa menjadi pasar desa percontohan bagi desa-desa yang ada  di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya yang ingin merevitalisasi pasar desanya.

Imron juga menjelaskan, setelah diresmikan, tentunya pasar Desa Mertapada kulon ini bisa segera beroperasi sesuai peruntukannya. Untuk itu para pedagang di sini, harus  mampu menjaga kualitas dan mutu serta harga barang dagangannya, sehingga masyarakat sekitar pun akan menjadikan pasar tersebut sebagai rujukan

"Dengan demikian masyarakat Desa Mertapada Kulon dan sekitarnya  tidak harus  pergi ke kota untuk mencari barang yang dibeli, karena di sini sudah ada dan tersedia," paparnya 

Selain itu Imron pun berpesan kepada pengurus maupun  para pedagang yang menempati pasar Desa Mertapada kulon ini harus memelihara pasar ini baik baik, baik keamanan kenyamanan pengunjung dan terpenting segi kebersihan pasar itu sendiri, sehingga tidak lagi menjadi pasar yang kumuh.

"Artinya jika pasar ini bersih dan nyaman, maka pedagang itu sendiri akan diuntungkan," katanya 

Sementara menurut pelaksana pembangunan pasar Desa Mertapada kulon Waspodo Adi Mulyo menyampaikan program revitalisasi pasar tradisional mertapada kulon yang dilaksanakannya ini, menggunakan konsep swakelola.

Menurutnya ini merupakan wujud nyata optimalisasi peran pemerintah desa, dalam mengelola pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dikatakan pula, selama proses pembangunan selama delapan bulan berjalan, pihaknya benar benar membangun dengan hati, dan tidak ada pengurangan material maupun struktur  bangunannya.

"Kami bangun pasar ini dengan hati, sehingga apa yang kami bangun bisa awet dan tahan lama," ungkapnya 

Dirinya pun berpesan agar apa yang sudah di bangun ini agar dirawat baik baik, jaga lingkungan pasar tetap bersih, dengan demikian pasar yang sudah bagus ini tidak lagi menjadi pasar yang kumuh.

Untuk itu pihaknya tidak menyediakan tempat penampungan sampah di sekitar pasar, namun kami telah menyediakan kendaran untuk mengangkut sampah dari lokasi pasar ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan itu bisa dilakukan setiap hari sehingga tidak ada tumpukan sampah di pasar tersebut.

Dijelaskan, ada beberapa kriteria bagi desa desa di kabupaten Cirebon yang ingin membangun pasar seperti Pasar Desa Mertapada kulon salah satunya yakni, adanya bentuk pasar terlebih dahulu beserta adanya pedagang yang potensial, dan bangunan itu harus berdiri di tanah milik desa dan tidak akan membangun pasar desa yang baru.

"Kalau soal harga kami siap bersaing dengan yang pelaksana lainnya, karena kami memberikan harga yang sangat murah, makanya sudah ada beberapa desa yang siap bekerjasama dengan kami," pungkasnya.  (im)

Read More

Di Halaman Kantor Desa, Bupati Subang Melantik Kepala Desa Cikadu

Pelantikan Kepala Desa Cikadu terpilih, Herman oleh Bupati Subang.

FOKUS SUBANG - Bupati Subang, H. Ruhimat melantik Kepala Desa Cikadu, Herman sebagai Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Rabu (12/1/2022).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang masa periode 2022-2028, berlangsung di halaman Kantor Desa Cikadu.

Pelantikan yang langsung dihadiri bupati dan wakil bupati, juga hadir Asda 1, Kepala Dispemdes, serta unsur Muspika Kecamatan Cijambe.

Dalam sambutanya Bupati Subang percaya kepada kepala Desa Cikadu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara lurus dan sejujur jujurnya. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari penjabat kepala desa yang lama kepada kepala desa terpilih yakni herman. 

Kepala Desa Cikadu terpilih, Herman memberikan salam hormat dan rasa terimkasih kepada bupati dan wakil bupati serta Asda 1, beserta seluruh unsur muspika dan para tokoh dan masyarakat Desa Cikadu.

Herman mengungkapkan, rasa gotong royong dan tali silaturrahmi masyarakat Desa Cikadu yang sudah terjalin baik sejak di masa pemilihan sampai pelantikan, diharapka tetap harus dijaga.

"Bahwasanya semua warga Desa Cikadu semuanya adalah warga kami dan kami tidak akan membedakan satu sama lainya," ujar Herman. (Her)

Read More

Komisi VIII DPR-RI Selly, Keluarga Penerima Manfaat BPNT Boleh Ambil Uang Tunai

Anggota DPR RI, Selly Andriany Gantina, saat menyapa salah satu penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Rabu (12/1/22). 

LEMAHABANG, FC - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, melakukan monitoring pendistribusian penambahan  kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial, bertempat di kantor Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Rabu (12/1/22).

Selly, menyampaikan, Dirinya 

mendapatkan instruksi dari Kementerian Sosial (Kemensos)  ternyata masih ada kendala dalam  pendistribusian penambahan kartu KKS untuk wilayah Kabupaten Cirebon, yang belum tersalurkan kepada penerima manfaat, padahal batas akhir pembagian KKS hingga 14 Januari 2022.

Bahkan menurut Selly, hal tersebut bukan saja terjadi di Kabupaten Cirebon saja, namun Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu pun sama pendistribusian KKS banyak yang  belum tersalurkan kepada KPM

Lanjutnya, untuk Kabupaten Cirebon sendiri ada sebanyak 22 ribu KKS, sementara untuk Kota Cirebon ada  sebanyak tiga ribu KKS, dan untuk Kabupaten Indramayu  terdapat lima  ribu KKS yang belum didistribusikan atau dibagikan kepada penerima manfaat.

"Waktu pembagian kartu ini  sangat mepet, kalau sampai  batas akhir belum dibagikan, maka  uang tersebut  akan kembali masuk ke kas negara, dan ini juga dianggap sebagai wanprestasi bagi Bank Himbara," paparnya

Dikatakan Selly, untuk di Kabupaten Cirebon sendiri saat ini ada sebanyak 15 ribu KKS yang sedang di saluran di beberapa wilayah, sementara ada sisa  sekitar 7 ribu dari total KKS yang belum disalurkan tersebut, dan itu mungkin besok bisa disalurkan.

"Saya optimis, Insyaallah, besok sisanya bisa tersalurkan  sesuai target,"  ucapnya.

Untuk memastikan hal tersebut, Selly mengaku, Dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak  Bank BNI Cirebon untuk memastikan pendistribusi kartu KKS bisa dilaksanakan tepat waktu, sekaligus mengantisipasi manakala ada kendala dalam pelaksanaannya.

Dijelaskannya, saat ada beberapa  rekening  yang memang ATMnya kosong,  kita sudah bekerja sama dengan para pejuang muda kemudian para pendamping PKH, maupun TKSK  yang ada di lapangan, agar mulai mendata,  data mana saja  yang kosong dan itu akan dikoordinasikan dengan bank BNI maupun Kementerian Sosial, sehingga  tidak menyebabkan kepanikan kepada penerima manfaat

Dijelaskannya kalau adanya kendala keterlambatan, mungkin kemarin itu ada beberapa kebijakan di mana sebetulnya ada kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda, dan hal ini yang  menjadi catatan kami selaku anggota Dewan Perwakilan yang ada di daerah, menurutnya  ada kebijakan kabupaten/kota yang berbeda-beda, sebetulnya bank himbara seharusnya  mematuhi  aturan Kementerian Sosial, dan tidak harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

" Ya karena  tugas kabupaten dan  kota termasuk saya pribadi selaku wakil rakyat, adalah untuk  mengawasi program tersebut berjalan atau tidak," imbuhnya 

Selly pun mengatakan saat  menyalurkan ternyata ada kebijakan bank BNI yang menyangkut teknis, dan kemudian mereka berkoordinasi dengan Pemda, dan setiap daerah berbeda dalam mengambil kebijakan. Salah satunya  kalau di Kabupaten Indramayu sendiri  mereka membuat kebijakan yang tegas 

"Tidak  mau tahu bahwa uangnya belum masuk ke rekening atau tidak,itu  tugas bapak untuk menyalurkan di  Kabupaten Indramayu, sehingga sisa yang belum tersalurkan hanya sedikit, sementara untuk di Kabupaten Cirebon sendiri, Pemda  tidak mau ambil resiko, nantinya dikhawatirkan terjadi cheos di masyarakat," tandasnya.

Selly pun menyoroti permasalahan mengenai kualitas dan kuantitas Komoditi BPNT, dan ini bukan saja terjadi di Cirebon, tetapi di seluruh Indonesia sehingga Kementerian Sosial maupun pemerintah pusat membuat kebijakan,  akhirnya dibuatlah Pepres nomor 63 tahun 2017 pasal 5 pasal 5 ayat 1 poin d disitu menyatakan bahwa salah satunya bisa diambil dalam bentuk  uang cash, jadi tidak harus berbentuk barang, artinya setiap warga yang mau mengambil uang BPNT boleh, dan  tidak harus membelikan atau mengambil komoditi di e-warong.

"Boleh, kan ada aturanya , bisa saja di belanjakan di pasar atau lainnya, itu kan hak mereka," katanya

Dalam kesempatan tersebut, Selly pun  memberikan edukasi  kepada masyarakat, terkait mekanisme penyaluran BPNT, bahkan Dirinya berharap ke depannya akan dibuat semacam panduan panduan, yang nantinya panduan tersebut akan di tempel di kantor desa maupun di tempat e-warong, sehingga masyarakat mengetahui aturan dan mekanisme dalam penyaluran BPNT, 

"Selama ini kan banyak warga yang di takut-takuti, kalau ini nggak diambil nanti hangus, jadi harus diambil, bahkan sebagian dikolektifkan oleh oknum, jadi KKS itu tidak boleh dipindah tangankan, itu kan nggak bener  dan sudah menyalahi," jelasnya 

Ditegaskan Selly kalau pun ada yang masih memaksakan kehendaknya, bahkan ada e-warong yang nakal, dan mengarahkan ke tindakan pidana, ini  harus ditindak tegas, kalau perlu nanti mesin edisinya akan direkomendasikan untuk ditarik, untuk itu nanti akan di lampirkan nomor layanan  pengaduan.

"Kalau ada laporkan saja, toh sudah  banyak yang  dilaporkan ke kepolisian dan diproses," pungkasnya. (im).

Read More

Wakil Walikota Cirebon Resmikan Sekretariat FPB Panjunan Kota Cirebon

Wakil Walikota Cirebon, Drs Hj Eti Herawati saat menggunting pita tanda peresmian Sekretariat Forum Panjunan Bersatu (FPB) sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat Kelurahan Panjunan.

FOKUS CIREBON – Usai peresmian gunting pita, Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati menyatakan, Forum Panjunan Bersatu (FPB) diharapkan menjadi wadah penghimpun aspirasi bagi masyarakat di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

“Semoga jadi jembatan bagi masyarakat Panjunan,” kata Dra. Hj. Eti Herawati usai meresmikan Sekretariat FPB di Jalan Sisingamangaraja, Rabu (12/1/2022). 

Menurut Eti, Pemda Kota Cirebon tengah bersinergi dengan pemerintah pusat dalam program Kotaku di Kelurahan Panjunan. Ini merupakan program pengentasan kawasan kumuh bersumber dari loan Islamic Development Bank (IsDB)/Dipa APBN melalui Kementerian PUPR.

“Penataan dilakukan di RW 01 dan RW 10 dengan anggaran sekitar Rp 11 miliar,” ujarnya.

Dibutuhkan sinergi antara Pemda Kota Cirebon dengan FPB agar program tersebut berjalan sukses. Dia yakin, masyarakat akan merasakan manfaat dari program Kotaku.

“Tanpa ada dukungan dari mayarakat setempat, Kotaku di Kelurahan Panjunan sulit terwujud,” katanya.

Sinergitas, lanjut Eti, bukan hanya dalam program Kotaku, namun program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, program Pemda Kota Cirebon tidak berjalan optimal. (din)

Read More

Komisi III DPRD Menggelar Rapat Kerja Bersama Disdik Kota Cirebon Bahas Pelaksanaan PTM di Sekolah

Rapat Kerja Dinaa Pendidikan bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon

FOKUS CIREBON - Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan membahas pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah, di ruang rapat gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (11/1/2022).

Dalam pembahasannya, Komisi III DPRD meminta agar pelaksanaan PTM 100 persen dikontrol secara ketat agar dapat mengatisipasi jika terjadi potensi  penularan Covid-19.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB menjelaskan, dalam pelaksanaan PTM 100 persen di setiap tingkatan pendidikan, Dinas Pendidikan perlu memiliki indikator capaian keberhasilan.

"Supaya punya alat kontrol untuk evaluasi sebagai bentuk kehati-hatian," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Tresnawaty dalam rapat kerja.

Tresna juga meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan mengenai kesiapan pelaksanaan PTM 100 persen. 

"Beberapa hari ke depan, kami Komisi III DPRD juga akan mengevaluasi pelaksanaan PTM 100 persen di Kota Cirebon," katanya.

Dijelaskan, evaluasi tersebut meliputi kondisi kesehatan siswa selama melaksanakan PTM di sekolah, selain penerapan protokol kesehatannya. Jika ditemukan adanya kasus penularan Covid-19, maka pelaksanaan PTM 100 persen akan ditinjau kembali.

Tresna juga menyoroti vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 di Kota Cirebon yang belum maksimal. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan di tengah ancaman varian Omicron. 

Kendati belum sampai ke Kota Cirebon, Tresna berharap dalam dua pekan ke depan, vaksinasi kepada anak bisa mencapai target.

Menurutnya, keberhasilan PTM 100 persen ini harus ada indikatornya. Itu harus diukur melalui uji klinis hasil swab. 

"Dengan kondisi hangat-hangatnya Omicron ini, kami berharap pada dua pekan ini vaksinasi kepada anak bisa segera dimaksimalkan,” kata Tresna.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Dr Irawan Wahyono MPd menyampaikan, PTM 100 persen sudah dilaksanakan di semua tingkatan satuan pendidikan yang ada di Kota Cirebon. Menurutnya, pelaksanaan PTM 100 persen dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Irawan juga memastikan, Satgas Covid-19 yang sudah dibentuk di setiap sekolah sudah diberi pelatihan simulasi mitigasi. 

“Satgas di sekolah terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kota Cirebon untuk memantau perkembangan kesehatan siswa selama pelaksanaan PTM,” terangnya. (bam)

Read More